cerpen buat fian

KARENA FIAN ITU MALAIKATKU

oleh Nur Mustaqimah pada 16 November 2011 jam 8:08

Dia bernama Fian, dia malaikatku, dia pahlawan yang dikirimkan Tuhan untukku…, kekasih pertamaku tepat di kelas tiga SMP. Aku menyukai sosoknya, bagiku dia adalah yang paling tampan, dia memiliki postur tubuh yang tinggi tapi agak kurus, jika aku berdiri di sampingnya..kurang lebih tinggi badanku mencapai bahunya, dan itu adalah salah satu alasan kenapa aku suka berada di dekatnya karena aku jadi merasa dilindungi. Senyumnya manis sekali…, aku juga suka bau parfum yang selalu dipakainya, harum seperti bau permen karet favoriteku.

Aku tidak tau apa yang kurang darinya, aku butuh seseorang yang mengerti keegoisanku, dia jadi sosok yang kubutuhkan itu, bahkan ketika aku bilang tidak bisa ketika dia ingin menemuiku dengan alasan bodoh, dia akan selalu mengerti. Aku jadi teringat satu kenangan yang indah, aku bilang sama Fian kalau aku suka nonton kartun Sinchan yang punya anjing lucu bernama Zero, Fian tersenyum dan bilang ke aku kalo aku tidak boleh mencontoh Sinchan yang selalu membuat orang di sekelilingnya jadi geram, aku balas bilang tapi Sinchan lucu…, Fian lalu mengelus kepalaku dan bilang…aku ingin Andien jadi seperti Kagome yang selalu mencintai Inuyasha…, aku tersipu malu, mukaku jadi merah.

Fian bilang suka sama aku lewat temannya yang juga kekasih sahabatku, pertama aku bilang aku juga suka sama dia, itu karena dia tampan, aku ingin punya cinta pertama yang tampan supaya aku bisa mengenangnya suatu saat nanti. Tapi dia punya lebih dari sekedar tampan yang membuat rasa sukaku jadi semakin menjadi rasa cinta, iyaa….Fian benar-benar menjadi cinta pertamaku yang indah dan aku berharap dia akan menjadi cintaku yang terakhir, berat jika harus menggantinya dengan sosok lain.

Satu tahun, kebahagiaanku tidak pernah runtuh, seperti udara yang aku hirup setiap hari, begitulah berartinya Fian di hidupku yang jika dia tidak berada di sisiku maka  aku akan sulit hidup… Fian suka sekali membaca tulisanku, jadi aku suka membuatkannya puisi, Fian bilang aku adalah penulis terhebat dan aku percaya itu, aku percaya aku lebih hebat dari Kelley Armstrong atau Kahlil Gibran karena itu yang dibilang Fian padaku.

Setelah lulus SMP, aku jadi pisah sekolah dengannya, Fian sekolah di SMK ambil tekhnik mesin karena dia bilang dia ingin jadi insinyur sedangkan aku sekolah di SMA biasa. Aku jadi merindukan Fian setiap hari di sekolah tapi Fian bilang aku harus konsentrasi belajar.

Hari-hari berlalu, Fian tidak pernah berubah, dia tetap jadi malaikatku. Hari itu Fian mengantarkanku pulang ke rumah, dia bilang aku harus berhenti jadi kekanak-kanakan, berhenti jadi ketergantungan dengannya, berhenti bersikap manja karena dia tidak bisa selalu ada di sampingku. Aku bertanya, apa dia bermaksud meninggalkanku? Tapi dia menjawab dia ingin menjagaku selalu meskipun dia tidak bisa selalu ada disisiku. Aku jadi marah, aku mau Fian selalu ada di sisiku, tidak boleh jauh dan aku benci jika dia berkata seperti itu, tapi dia hanya mengelus kepalaku, menggenggam tanganku erat dan tersenyum hangat, aku menatap lekat matanya, aku seperti ingin menangis melihat mata jernihnya tapi ntah karena alasan apa. Dia berlalu, aku melihatnya dengan cepat menghilang dengan motor hitamnya padahal aku merindukannya bahkan semakin merindukannya setelah bertemu di siang itu.

Hari itu selasa, 27 November 2007, aku sedang tertidur lelap di kamarku, lalu telepon rumahku bordering, aku tersentak, aku terbangun dan serasa ingin cepat meraih gagang telepon tapi Ayah mendahuluiku. Aku seperti kaku sekali di hadapan telepon itu, merasa hancur tapi entah kenapa, Ayah bilang itu untukku dan menyodorkanku gagang telepon itu, seperti terpaksa aku meraihnya dengan terbata-bata,

“Halo…siapa???”

“Andien..,ini aku Lia, ke rumah sakit sekarang, Fian kecelakaan !!!”

Aku merasa oksigen menolak masuk ke paru-paruku, kakiku kaku. Aku terdiam dan meletakkan gagang telepon itu, aku mengingat kata-kata Fian sewaktu mengantarkanku pulang di hari sebelumnya. Aku merasa akan kehilangan, entah kenapa aku yakin akan itu padahal selama ini aku tidak menginginkan itu terjadi. Ayah mengantarkanku ke rumah sakit, aku berlari sekencang-kencangnya, aku berharap Fian masih bisa merasakan desahan nafasku di sisinya, waktu terus berjalan dengan angkuhnya tanpa menunggu, aku harus bilang aku mencintainya sekeras-keras mungkin di dekatnya, aku ingin dia mendengar kalimat yang tidak pernah terucap di bibirku itu.

Aku melihat Irwan temanku di depan pintu UGD itu, Irwan lalu mengantarku masuk katanya Fian telah menungguku di     dalam. Aku melihat lumuran darah di seprei ranjang, itu darah Fian, Fian telah banyak kehilangan darah. Ibu, Ayah, dan kakaknya ada di sisi kanan kiri ranjang tempat Fian terbaring lemah, aku ingin sekali melihatnya tapi aku tidak bisa… Lia menggiringku ke sebelah Fian, kakak Fian mundur dan membiarkanku sendiri berada di sisi kiri Fian. Aku hanya diam..,aku melihat wajah Fian pucat seperti kapas, tangannya penuh dengan luka-luka, lehernya di sanggah dengan penyangga leher, aku jadi seperti kehilangan jiwa, serasa hampa, aku tidak bisa bicara apa-apa karena aku liat Fian juga diam, Fian jadi tidak tampan, dia terlalu pucat dan aku benci Fian yang seperti itu. Aku hanya meraih telapak tangannya,, dingin sekali…, padahal telapak tangan Fian selalu hangat ketika menggenggam tanganku.

Tiba-tiba Fian jadi sesak, dokter dan suster menyuruhku sedikit mundur, aku liat Fian kelelahan, dokter jadi berkeringat banyak sekali, ibu Fian menjerit ketakutan, dokter mundur, dan tidak lama kemudian aku mendengar dokter bilang Fian mati.. aku tidak bisa apa-apa, posisi berdiriku tidak berubah, aku melihat semua orang menangis menjerit sampai Ibu datang dan membawaku pulang.

Dihari pemakamannya, aku melihatnya tertidur di tengah-tengah orang banyak, aku mendekat, menatapnya lekat-lekat, aku melihat sebuah ketenangan, wajahnya putih bersih, bulu matanya indah dan alisnya hitam tebal, aku menyukai semuanya tapi sebentar lagi semuanya akan menghilang dari sisiku, dia akan pergi jauh menembus tujuh lapis langit dan mendekat di sisi Tuhan, tapi rasanya aku belum bisa Tuhan…, belum bisa melepasnya, aku masih ingin dia selalu ada disisiku, menjadi sandaran di hari-hariku, satu tahun rasanya belum cukup, masih ingin membuat kenangan lebih banyak lagi. Hari itu hujan, kubiarkan diriku dibalut rasa mendung seperti awan yang kelihatan bersedih melepasnya pergi… Setelah hari itu, aku jadi pendiam, aku tidak bisa bicara apa-apa.

Dua hari setelah itu aku memutuskan kembali ke sekolah, tapi sewaktu pulang aku jadi terbangun di sebuah ruangan, di  sisiku ada ibu, ayah, dan teman-temanku, mereka seperti memandangku dengan rasa ibah yang mendalam. Aku tanya sama Ibu, aku di mana? Ibu bilang aku di rumah sakit, aku habis kecelakaan, jatuh dari motor sewaktu diboncengkan pulang oleh Lia. Aku jadi bingung, aku sama sekali tidak mengingat kejadian itu, terakhir aku melihat Fian memintaku mengikutinya tapi aku tersentak oleh tangisan ibuku dan tersadar, ternyata itu hanya mimpi, aku terlalu merindukan Fian, malaikatku…

Dua hari di rumah sakit, aku jadi sering muntah, dan di muntahanku itu ada banyak bercak-bercak merah, itu darah, aku juga tidak bisa melihat jelas dan mengingat jelas siapa yang lalu lalang di dekatku. Dokter lalu memeriksa ulang diriku secara lengkap dan orang-orang di sekelilingku spontan shock ketika dokter meminta Ayahku menandatangani surat persetujuan operasi, kata dokter ada pendarahan di bagian dalam kepalaku dan itu harus disedot sebelum jauh menjalar ke dalam otakku dan merusak saraf-sarafku. Aku tidak menyadari banyak, yang aku sadari aku di bawah ke ruangan, di atasku ada banyak lampu membentuk lingkaran yang cahayanya perlahan-lahan meredup lalu menghilang. Aku sadar kembali di sebuah ruangan, aku bisa menggerakkan tanganku, aku memeriksa kepalaku, ada banyak balutan yang menutupi seluruh kepalaku, aku juga mendapati sebuah selang di atas kepalaku yang sepertinya tertancap masuk ke dalam kepalaku. Aku rasanya pasrah, aku tau aku sudah tidak punya satupun helaian rambut lagi, aku dibotak habis, tapi aku sama sekali tidak bersedih karena itu, semua tetap saja serasa hampa, kosong..yang aku tau…malaikatku sudah diambil Tuhan, tidak akan ada lagi yang memuji tulisan-tulisanku, tidak akan ada lagi yang akan mengelus-ngelus kepalaku..,aku seperti kehilangan sandaran, dan sepertinya aku akan sering terjatuh setelah kepergiannya karena aku kehilangan penopang..Fian adalah penopangku..

Dua minggu berlalu di rumah sakit, aku menjalani hari-hari sebagai pasien yang nyaris bisu dan gila karena darah yang hampir membeku di sekitar otakku, Ayah bilang aku harus berhati-hati dengan kepala bagian kananku karena tengkoraknya dilepas untuk sementara dan nanti akan dipasang lagi jika aku sudah benar-benar merasa sudah sehat. Sebenarnya aku berharap mimpi Fian memintaku ikut itu ada lagi, aku ingin berkata iya padanya dan mengikutinya supaya aku tidak sendiri, aku bisa bersama Fian selalu tapi mimpi itu tidak pernah datang lagi.

Sialnya, semua itu terjadi ketika semua temanku mengikuti ujian semester dan itu membuatku terancam tidak bisa naik kelas, ketika operasi pemasangan tengkorakku selesai aku kembali ke sekolah dan berusaha mengejar nilai di empat belas mata pelajaran yang tertinggal. Hari-hariku jadi semakin sulit, seperti diberi hukuman oleh Tuhan, merasa marah pada Tuhan karena tidak adil terhadapku, setelah mengambil malaikatku, Ia juga membuatku botak dan nyaris membuatku tinggal kelas. Tapi aku salah….,,Tuhan lah yang menolongku, Ibu selalu bilang, Tuhan tau kalau kau kuat jadi ia memberimu cobaan yang berat agar kau bisa dapat amal baik yang lebih banyak, jadi kau special Andien…

Kakak Fian, k’Fandi, pernah menemuiku dan ia juga berkata padaku bahwa aku memang special terlebih lagi di hati Fian. Ia menyodorkanku beberapa lembar kertas dan foto, aku mengenali tulisan-tulisan itu, itu adalah puisi-puisi yang aku berikan pada Fian dan foto itu adalah fotoku. K’Fandi bilang Fian menyimpan semuanya dengan baik, kertas-kertas itu jadi tidak ada lecetnya, rapi sekali.. itu membuatku sadar, Fian sangat mencintaiku. Aku benar-benar sulit mendapatkan sosok seperti dirinya yang membuat hidupku serasa sempurna. Hatiku lalu bilang, Fian tidak pernah pergi, ia tidak menghilang dan meninggalkanku, dia selalu ada di hatiku, bahkan ia meninggalkan malaikat pelindung untukku, K’Fandi jadi selalu melindungiku seperti adiknya sendiri dan aku bahagia, aku masih jadi bagian dari hidup Fian selalu…selamanya…

Aku jadi lupa memberitahu Fian, aku tidak botak lagi, sekarang rambutku panjang, aku tau dia pasti melihatnya dari jauh dan tersenyum untukku.

Setelah semuanya itu…, aku jadi lebih kuat, aku lebih bisa menghargai hidup. Aku mengikuti semua pesan Fian, aku berhenti jadi manja dan jadi lebih kuat. Aku selalu berdoa, tiap kali melihat langit aku selalu tersenyum karena aku yakin sekarang Fian bahagia berada lebih dekat dengan Tuhan. Fian baik jadi dia pasti di surga dan aku akan jadi anak baik juga biar bisa mengikuti Fian dan jadi pasangan abadi di surga, benar-benar jadi malaikat sejatiku dengan sayap putih di punggungnya… I love u so much my hero…,aku mencintaimu malaikatku, selamanya… “1 Januari 1992 – 27 November 2007”

 

^^Created by : Nur Mustaqimah^^

DASAR DASAR HUKUM PIDANA

DASAR DASAR HUKUM PIDANA

Dasar-Dasar Hukum Pidana
1

BAB I
A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA
Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk
dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa
yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun
setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang
hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan
oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:
W.L.G. Lemaire
Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang)
telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu
penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan,
bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang
menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan
untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum
itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat
dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
1
Simons
Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana
dalam arti objek tif atau strafrecht in objectieve zin dan hukum pidana
dalam arti subjektif atau strafrecht in subjectieve zin.
Hukum pidana dalam arti objek tif adalah hukum pidana yang berlaku,
atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale.
2
Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objek tif sebagai:

1
P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung:
Sinar Baru, 1984), h. 1-2.
2
Ibid, h. 3.Bab I. Hukum Pidana
2
1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam
dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk
penjatuhan pidana, dan;
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.
3
Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara
luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:
4
1. Dalam arti luas:
Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk
mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan
tertentu;
2. Dalam arti sempit:
Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan
melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan
yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.
Jadi ius puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana
dalam arti subjektif (ius puniendi) yang merupakan peraturan
yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk
mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap
seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah
diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturanperaturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objek
tif (ius poenale). Dengan kata lain ius puniendi harus berdasarkan
kepada ius poenale.
W.F.C. van Hattum
Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturanperaturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum
lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum
umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat
melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa
hukuman.
5
Moeljatno
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku
di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

3
Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 9.
4
Ibid, h. 10.
5
P.A.F. Lamintang, Op.Cit., h. 2.Dasar-Dasar Hukum Pidana
3
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar
larangan tersebut.
6
Van Kan
Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma
yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman
pidana dan pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan
sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi
tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum
sanksi (het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht).
7
Pompe
Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan
terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah
macamnya pidana itu.
8
Hazewinkel-Suringa
Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung
larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.
9
Adami Chazawi
Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi
ketentuan-ketentuan tentang:
1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan
dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif
maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman
sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada
bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang
diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;

6
Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, (1982), h. 1.
7
Ibid, h. 6.
8
Ibid, h. 5.
9
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),
h. 4.Bab I. Hukum Pidana
4
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan
negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa,
Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar
hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta
tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh
tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara
dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.
10
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,
11
bahwa hukum pidana
adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau political authority masih
mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh
dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan
masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat
dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah
bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar
dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan
pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi
tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.
Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan,
banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan
kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat
diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum
(pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila
dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir
adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum
(pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap
dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian.
Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan
undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk

10
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2002), h. 2.
11
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia
dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni AHM- PTHM, 1982), h. 15-16.Dasar-Dasar Hukum Pidana
5
menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan.
Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang
bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan.
12
Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil
gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:
1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang
melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.
B. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA
Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara
lain sebagai berikut:
1. Hukum pidana dalam arti objek tif dan hukum pidana dalam arti
subjektif.
13
2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil
Menurut van Hattum:
a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan
yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana
adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum,
siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut
juga dengan hukum pidana yang abstrak.
b. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang
mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang
bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya
orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara
pidana.
14
3. Hukum pidana yang dikodifikasikan (gecodificeerd) dan hukum
pidana yang tidak dikodifikasikan (niet gecodificeerd)

12
Ibid., h. 16.
13
Lihat halaman 1.
14
P.A.F. Lamintang, Op.cit., h. 10.Bab I. Hukum Pidana
6
a. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah: Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP);
b. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai
ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti UU
Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi),
UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi,
UU (drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan
Peledak, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan
peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi
berupa pidana.
4. Hukum pidana bagian umum (algemene deel) dan hukum pidana
bagian khusus (bijzonder deel)
a. Hukum pidana bagian umum ini memuat asas-asas umum
sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang mengatur tentang Ketentuan Umum;
b. Hukum pidana bagian khusus itu memuat/mengatur tentang
Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran, baik yang
terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi.
5. Hukum pidana umum (algemeen strafrecht) dan hukum pidana
khusus bijzonder strafrecht)
van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum
pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah
dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan
sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Besenjata, ataupun
merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu
saja misalnya tindak pidana fiskal.
15
6. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis
16
Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat

15
Ibid, h. 11.
16
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., h. 17-19.Dasar-Dasar Hukum Pidana
7
pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum
adat kebiasaan (gewoonterecht) dalam rangkaian hukum pidana.
Ini resminya menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desadesa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan
kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit,
mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal
dari KUHP.
Berpedoman pada Pasal 5 ayat 3 b Undang-undang No. 1 Drt
Tahun 1951, ternyata masih dibuka jalan untuk memberlakukan
delik adat, walaupun dalam arti yang terbatas. Contohnya adalah:
Putusan pengadilan Negeri Poso tanggal 10 Juni 1971, Nomor:
14/Pid/1971 tentang tindak pidana adat Persetubuhan di luar
kawin. Duduk perkara pada garis besarnya ialah, bahwa terdakwa
dalam tahun 1969-1970 di kampung Lawanga kecamatan Poso
kota secara berturut-turut telah melakukan persetubuhan di luar
kawin dengan E yang akhirnya menyebabkan E tersebut hamil
dan melahirkan anak. Tertuduh telah dinyatakan bersalah melakukan delik kesusilaan berdasarkan pasal 5 ayat 3 b Undangundang No. 1 Drt Tahun 1951 jo. Pasal 284 KUHP.
Dengan demikian sistim hukum pidana di Indonesia mengenal
adanya hukum pidana tertulis sebagai diamanatkan di dalam
Pasal 1 KUHP, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan asas
legalitas dikenal juga hukum pidana tidak tertulis sebagai akibat
dari masih diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat
yaitu yang berupa hukum adat.
7. Hukum pidana umum (algemeen strafrecht) dan hukum pidana
lokal (plaatselijk strafrecht)
Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut
sebagai hukum pidana nasional.
17
Hukum pidana umum adalah
hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang
berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar
larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara.
Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat
oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang
melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam
wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana
lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah baik tingkat
Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota.
18

17
Ibid, h. 12.
18
Adami Chazawi, Op.Cit., h. 13.Bab I. Hukum Pidana
8
Penjatuhan hukuman seperti yang diancamkan terhadap setiap
pelanggar dalam peraturan daerah itu secara mutlak harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam melakukan penahanan, pemeriksaan
dan penyitaan pemerintah daerah berikut alat-alat kekuasaannya
terikat kepada ketentuan yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.
19
Selain itu atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana
masih juga dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan
hukum pidana internasional (hukum pidana supranasional).
Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibuat,
diakui dan diberlakukan oleh banyak atau semua negara di dunia
yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan
menjadi hukum bangsa-bangsa yang harus diakui dan diberlakukan oleh bangsa-bangsa di dunia, seperti:
a. Hukum pidana internasional yang bersumber pada Persetujuan London (8-8-1945) yang menjadi dasar bagi Mahkamah
Militer Internasional di Neurenberg untuk mengadili penjahat-penjahat perang Jerman dalam perang dunia kedua;
b. Konvensi Palang Merah 1949 yang berisi antara lain mengenai korban perang yang luka dan sakit di darat dan di laut,
tawanan perang, penduduk sipil dalam peperangan.
20

C. SIFAT HUKUM PIDANA
Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma
dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap
orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada
kepentingan umum.
Pompe menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh hukum
pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan
umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan
oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di
situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan
yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang
bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan
kepentingan rakyat.
21

19
P.A.F. Lamintang, Op.Cit., h. 12.
20
Adami Chazawi, Op.Cit., h. 14.
21
Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), h.37.Dasar-Dasar Hukum Pidana
9
Hazewinkel-Suringa tegas mengatakan bahwa hukum pidana itu
termasuk hukum publik.
22
Pemangku ius puniendi ialah negara sebagai
perwakilan masyarakat hukum. Adalah tugas hukum pidana untuk
memungkinkan manusia hidup bersama. Di situ terjadi hubungan antara
pelanggar hukum publik hukum pidana dalam hal dapatnya dipidana
(strafbaarheid) suatu perbuatan pada umumnya tetap ada walaupun
dilakukan dengan persetujuan orang yang menjadi tujuan perbuatan itu,
dan penuntutannya tidak tergantung kepada mereka yang dirugikan oleh
perbuatan yang dapat dipidana itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa hukum
pidana tidak memperhatikan kepentingan orang pribadi. Orang pribadi itu
dapat menjadi pihak penuntut perdata dalam perkara pidana khususnya
dalam hal ganti kerugian.
23
Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan:
1. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya;
2. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada
keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak
pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
24
3. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana
denda dan perampasan barang menjadi menjadi penghasilan
negara.
25

22
Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik
(masyarakat umum). Apabila diperinci sifat hukum publik dalam hubungannya
dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik yaitu:
1. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan;
2. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perseorangan. Dengan perkataan lain orang perseorangan disubordinasikan
kepada penguasa;
3. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut seseorang
tersebut;
4. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum
pidana objektif atau hukum pidana positif. Lihat E.Y. Kanter dan S.R.
Sianturi, Op.Cit., h. 23.
23
Andi Hamzah, Op.Cit., h. 8.
24
P.A.F. Lamintang, Op.Cit., h. 13.
25
Andi Hamzah, Op.Cit., h. 6.Bab I. Hukum Pidana
10
Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dinyatakan
merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan kepada hubungan hukum
yang diatur di dalam hukum pidana titik beratnya tidak berada pada
kepentingan individu, melainkan pada kepentingan-kepentingan umum.
Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan
hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang in concreto langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentinan umum. Misalnya
dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan, penuntutan seorang penipu
tidak tergantung kepada kehendak orang yang ditipu, melainkan kewenangan instansi Kejaksaan sebagai alat pemerintah. Hanya saja sebagai
kekecualian, ada beberapa tindak pidana yang hanya dapat diajukan ke
pengadilan atas pengaduan (klacht) dari orang yang diganggu kepentingannya, misalnya tindak pidana penghinaan dan perzinahan.
26

Namun ada beberapa sarjana yang tidak sependapat bahwa
hukum pidana bersifat hukum publik, seperti Van Kan, Paul Scholten,
Logeman, Lemaire dan Utrecht. Para ahli ini berpendapat, bahwa hukum
pada pokoknya tidak mengadakan kaedah-kaidah (norma) baru, melainkan norma hukum pidana itu telah ada sebelumnya pada bagian hukum
lainnya dan juga sudah ada sanksinya. Hanya pada suatu tingkatan tertentu, sanksi tersebut sudah tidak seimbang lagi, sehingga dibutuhkan
sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disebut sebagai sanksi
(hukuman) pidana. Alasan lainnya yang dikemukakan untuk memperkuat
pendapat mereka ialah, bahwa justru tidak selalu penguasa wajib menuntut suatu tindak pidana tertentu karena dipersyaratkan harus ada “pengaduan” dari pihak yang dirugikan atau yang terkena tindak pidana, hal ini
menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat hukum publik.
27
D. FUNGSI/TUJUAN HUKUM PIDANA
Tirtaamidjaya menyatakan maksud diadakannya hukum pidana
adalah untuk melindungi masyarakat.
28
Secara umum hukum pidana
berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan
terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi
kebutuhan dan kepentingan hidupannya yang berbeda-beda terkadang
mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat
menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar
tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain

26
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,
(Bandung: Eresco, 1969), h. 11.
27
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., h. 25.
28
Bambang Poernomo, Op.Cit., h. 23.Dasar-Dasar Hukum Pidana
11
dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum
memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga
ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.
Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen)
dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:
1. Aliran klasik
Menurut aliran klasik (de klassieke school/de klassieke richting)
tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari
kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies
van Beccaria yang menulis tentang “Dei delitte edelle pene”
(1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus
diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman
sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada
sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan Raja
Absolute dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenangwenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim
sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang
dan beratnya pidana yang diancamkan karena hukumnya tidak
tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak baik, sampai terjadi
peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di Perancis dengan
kasus Jean Calas te Toulouse (1762) yang dituduh membunuh
anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, karena anaknya
itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas
tetap tidak mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya dengan guillotine.
Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan
pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali
perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar
karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat
seperti J.J. Rousseau dan Montesquieu turut menuntut agar
kekuasaan Raja dan penguasa-penguasanya agar dibatasi oleh
hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang
diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna
kepentingan hukum perseorangan.
29
Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan
mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain
sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak

29
Bambang Poernomo, Op.Cit., h. 24.Bab I. Hukum Pidana
12
manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis
itu akan menjadi pedoman bagi rakyat, akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenang-wenangan. Pengikut-pengikut ajaran ini menganggap
bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan
hukum individu.
30
Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Menurut aliran klasik, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai
sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (etiologi
kriminil) serta pidana yang bermanfaat, baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik
kriminil).
31
2. Aliran modern
Aliran modern (de moderne school/de moderne richting) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat.
32
Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain
adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum
pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science
menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan
hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.
33
Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan tentang fungsi/tujuan hukum pidana:
Menurut Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai
berikut:
34
1. Fungsi yang umum
Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh
karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum
pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau
untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

30
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., h. 56.
31
Bambang Poernomo, Op.Cit., h. 25.
32
Ibid.
33
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., h. 56.
34
Sudarto, Op.Cit., h. 11-12.Dasar-Dasar Hukum Pidana
13
2. Fungsi yang khusus
Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi
kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana
yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang
terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu
terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum
pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri‟ atau sebagai „pedang bermata dua‟, yang bermakna bahwa hukum pidana
bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum
(misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun
jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru
mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si
pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi
aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini
perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum
pidana adalah subsidair,
35
artinya hukum pidana hendaknya baru
diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang
memadai.
Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum
publik hukum pidana berfungsi:
1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatanperbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum
tersebut
Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam,
yaitu:
a. Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen),
misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa),
kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan
hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri
dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila,
dan lain sebagainya;

35
Berkaitan dengan hal ini menurut Jan Remmelink, mengenai bagaimana cara pidana itu harus dikenakan, pertama-tama nyata, bahwa sanksi yang
tajam pada asasnya hanya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan
hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok, dan reaksi hukum pidana harus setimpal secara
layak atau proporsional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku
tindak pidana. Terhadap tindak pidana harus dimunculkan reaksi yang adil. Lihat
Jan Remmelink, Hukum Pidana, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 15.Bab I. Hukum Pidana
14
b. Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maatschappelijke belangen), misalnya kepentingan hukum terhadap
keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di
jalan raya, dan lain sebagainya;
c. Kepentingan hukum negara (staatsbelangen), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan
negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara
dan wakilnya, dan sebagainya.
36
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum
Dalam mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi,
dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat
tidak menyenangkan, tindakan yang justru melanggar kepentingan
hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan,
misalnya dengan dilakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan sampai kepada penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya.
Kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa
hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang
menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya ini hanya
dimiliki oleh negara dan diatur di dalam hukum pidana itu sendiri
terutama di dalam hukum acara pidana, agar negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum
yang dilindungi oleh hukum pidana dengan sebaik-baiknya.
37
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara
melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.
38
Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan
dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan
menjadi bumerang bagi warganya, negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa,
sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara mutlak diperlukan.
Menurut Jan Remmelink hukum pidana (seharusnya) ditujukan
untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.
Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung, kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh

36
Adami Chazawi, Op.Cit., h. 16-17.
37
Ibid, h. 20.
38
Ibid, h. 21.Dasar-Dasar Hukum Pidana
15
norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat
tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak diataati, akan muncul
sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak
acuh dan kehilangan status atau penghargaan sosial. Namun jika menyangkut hal yang lebih penting, sanksi (hukum), melalui tertib hukum
negara yang melengkapi penataan sosial, dihaluskan, diperkuat dan
dikenakan kepada pelanggar norma tersebut. Ini semua tidak dikatakan
dengan melupakan bahwa penjatuhan pidana dalam prakteknya masih
juga merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Menjadi jelas bahwa dalam pemahaman di atas
hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun
memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.
39
Menurut Van Bemmelen, hukum pidana itu membentuk normanorma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya
sendiri, yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana.
40
Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu sama saja dengan
bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan
peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum.
Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian
hukum lainnya, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan
penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun juga pidana
itu mempunyai fungsi yang lain dari pada menambah penderitaan. Tujuan
utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan,
kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja
menimbulkan penderitaan.
41
Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana
itu merupakan ultimum remidium (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk
menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum
pidana diterapkan. Ia menunjuk pidato Menteri Kehakiman Belanda
Modderman yang antara lain menyatakan bahwa ancaman pidana itu
harus tetap merupakan suatu ultimum remidium. Setiap ancaman pidana
ada keberatannya, namun ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan
ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi
ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang
diberikan lebih jahat daripada penyakit.
42

39
Jan Remmelink, Op.Cit., h. 14–15.
40
J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1, (Bandung: Binacipta, 1979),
h. 55.
41
Andi Hamzah, Op.Cit., h. 9 -10.
42
Ibid., h. 10.Bab I. Hukum Pidana
16
E. SUMBER HUKUM PIDANA
Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata dan
untuk keperluan itu, para ahli hukum pidana telah memikirkan agar
hukum pidana dapat “pasti” dan “adil” sehingga timbullah bentuk-bentuk
hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang dan atau kitab
undang-undang (kodifikasi). Namun hal ini tidak berarti hukum pidana
yang ada di setiap negara di dunia, berbentuk undang-undang dan kodifikasi. Negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon hampir
seluruhnya tidak mengenal hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan
hanya sebagian kecil negara-negara itu yang mempunyai kodifikasi
hukum pidana.
43
Sumber hukum merupakan asal atau tempat untuk mencari dan
menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan
sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana
Indonesia adalah sebagai berikut:
44
1. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang
tertulis
Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama
aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie
(W.v.S), sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15
Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan)
dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat
tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus
persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan
menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda
dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama.
KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi
Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan
yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942
(Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi:
“Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI
tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan
hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan
hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”.
Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah
Bahasa Belanda.

43
Bambang Poernomo, Op.Cit., h. 22.
44
Sudarto, Op.Cit., h. 15 -19.Dasar-Dasar Hukum Pidana
17
Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945
kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staatblad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang
luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570.
Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua
pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga
hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua
buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya
sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP
(peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang
ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958
No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1
Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan
demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah
Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada.
KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku
untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam
lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum
pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana
yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang
tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.
2. Hukum pidana adat
Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum
pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum
pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih
dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini
didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951
(L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya
hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu
saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada
dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis
tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum.
Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1
KUHP.
3. Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)
M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana,
yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama Bab I. Hukum Pidana
18
dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda.
RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal
1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut
dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain
dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda
(W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu
adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu
M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula
untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di
dalam KUHP yang sekarang berlaku.
Dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut dipidananya
suatu perbuatan, Konsep KUHP Baru bertolak dari pendirian bahwa
sumber hukum yang utama adalah undang-undang (hukum tertulis). Jadi
bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang formal. Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 1
45
ayat (1) Konsep. Namun berbeda dengan asas
legalitas yang dirumuskan di dalam KUHP (WvS) selama ini, Konsep
memperluas perumusannya secara materiil dengan menegaskan bahwa
ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) itu tidak mengurangi berlakunya
“hukum yang hidup” di dalam masyarakat. Dengan demikian, di
samping sumber hukum tertulis (UU) sebagai kriteria/patokan formal
yang utama, Konsep juga masih memberi tempat kepada sumber hukum
tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan
patut dipidananya suatu perbuatan. Berlakunya hukum yang hidup di
dalam masyarakat itu hanya untuk delik-delik yang tidak ada bandingnya
(persamaannya) atau tidak telah diatur di dalam undang-undang.
46

45
Pasal 1 Konsep KUHP Baru berbunyi:
(1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali
perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu
dilakukan.
(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa
seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
46
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,
(Perkembagan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana, 2008),
h. 73-74.Dasar-Dasar Hukum Pidana
19
Diakuinya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam
masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat
adalah untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam
masyarakat. Adalah suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di
tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipi -
dana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi yang berupa
“Pemenuhan Kewajiban Adat” setempat yang harus dilaksanakan oleh
pembuat tindak pidana. Hal ini berarti bahwa standar, nilai dan norma
yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk
lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat ter -
tentu. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
47
Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa menurut Konsep
KUHP Baru sumber hukum pidana itu adalah sumber hukum tertulis
(undang-undang) dan sumber hukum tidak tertulis yang hidup di
masyarakat. Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Konsep KUHP Baru menyebutkan, untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya
hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Diakuinya tindak pidana adat tersebut
untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat
tertentu.
Barda Nawawi Arief menyebutkan, bahwa embrio atau cikalbakal dari pokok pemikiran tetap diakuinya eksistensi/berlakunya hukum
tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai salah satu sumber
hukum pidana itu sebenarnya sudah cukup lama dan tersebar di beberapa
produk legislatif, antara lain dapat dilihat sebagai berikut:
48
1. Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang No. 1 Drt. 1951
” … bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus
dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab
Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang
tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah,
yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang
dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum…..… Bahwa,
bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim
melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas,

47
Penjelasan Buku I angka 3 Konsep KUHP Baru Tahun 2006/2007.
48
Barda Nawawi Arief, Op.Cit., h. 75.Bab I. Hukum Pidana
20
maka…….. terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10
tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang……..
tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di
atas.”
2. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 16 ayat (1):
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya;
Pasal 25 ayat (1):
Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar
putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis
yang dijadikan dasar untuk mengadili;
Pasal. 28 ayat (1):
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan bertolak dari kebijakan
perundang-undangan nasional seperti dikemukakan di atas (Undangundang No. 1 /Drt/ 1951 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman),
dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materiil di dalam
konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan
mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada. Bahkan kebijakan/
ide perumusan asas legalitas secara material pernah pula dirumuskan
sebagai “kebijakan konstitusional” di dalam Pasal 14 ayat (2) UUDS’50
yang berbunyi: “Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau
dijatuhi hukuman, kecuali karena aturan hukum yang sudah ada dan
berlaku terhadapnya.”
Dalam pasal tersebut digunakan istilah “aturan hukum” (RECHT)
yang tentunya lebih luas pengertiannya dari sekadar aturan “undangundang” (WET), karena dapat berbentuk “hukum tertulis” maupun
“hukum tidak tertulis”.
49

49
Ibid., h. 77.

ilmu negara

ilmu negara

BAB I
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ILMU NEGARA
DENGAN BEBERAPA PEMIKIRNYA
YUROMREPOPI
{Yunani Purba – Romawi – Middle Age – Renaissance – Positive State – Politik Independence}
A. Yunani Purba
Sepanjang pengetahuan menurut pandangan dunia keilmuan barat (Eropa), penyelidikan tentang negara timbul dan berkembang setelah di Yunani Purba mengalami pemerintahan yang demokratis, di mana setiap orang bebas untuk menyatakan hasil pikiran dan isi hatinya, sehingga penyelidikan tentang ilmu negara bertepatan sekali dengan kebudayaan Yunani Purba.
Pada masa itu negara-negara di kebudayaan Yunani Purba, masih bersifat Polis-polis (polis berasal dari kata politeia atau politica) atau The Graek State; yang pada mulanya merupakan suatu tempat di pucak bukit, seiring dengan waktu semakin banyaklah orang-orang yang bertempat tinggal bersama di sana, akhirnya disekeliling rumah-rumah para warga (citizen) dibuatlah benteng sebagai tembok pertahanan untuk menjaga serangan musuh dari luar.
Pemerintahan dalam polis merupakan hal yang tertinggi karena tidak ada lagi suatu kekuasaan organisasi lain yang memerintah di sana, sistem yang terlaksana adalah ‘direct government by all peoples’, hal demikian terjadi karena identifikasi negara dalam pengertian kota dengan wilayah terbatas dan penduduk yang berkuantitas sedikit, sehingga polis kemudian diidentikkan dengan masyarakat negara dalam arti sebagai negara kota (Standstaat atau Citystate) yang dalam istilah lain disebut juga dengan Athenian State.
Selain turut serta secara langsung dalam pemerintahan, rakyat (waga kota atau citizen) juga yang melakukan pengawasan dengan jalan musyawarah rakyat (aclesia yang dalam istilah romawi disebut cometia). Beberapa pemikir atau filsuf yang hidup pada masa itu, antara lain SPAEZeP (Sokrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, Zeno dan Polibius).
Sokrates ( 470-399 SM) : dengan metode dialektis ia berpandangan bahwa negara melaksanakan dan menerapkan hukum objektif demi keadilan bagi kepentingan umum, keadilan sejati sebagai dasar pedoman negara. Di tengah keadaan dan suasana yang memperkosa hukum dan pri kemanusiaan yang amat sangat membahayakan negara, Sokrates laksana penjelmaan ‘Sri Rama’ yang berjuang memberantas dan mengikisnya dangan tanpa gentar kapan dan di mana saja ia berada. Karena ajarannya yang dianggap membahayakan negara, akhirnya ia dihukum mati (399 SM) dengan cara meminum racun oleh negara yang ia taati, sebab walau bagaimana pun negara itu harus tetap dipatuhi walaupun negara itu dalam keadaan rusak dan harus diperbaiki, ungkapan Sokrates ini terkenal dengan semboyan ‘Right or Wrong my Country’.
Plato (429-347 SM) : lahir di Athena dari kalangan keluarga bangsawan dan berpendidikan tinggi, buku karangannya berjudul Politeia (The Republik / Negara), Politicos (The Statement / Ahli Negara) dan Nomoi (The Law / UU). Plato membagi dunia menjadi ; Dunia Cita atau Kenyataan Sejati (Logika, Etika, Estetika) & Dunia Alam atau Fana (Pikir, Rasa, Mau). Agar dunia fana dapat bergabung dan menjadi dunia cita maka Pimpinan Negara haruslah seorang Philosopher King.
Plato membuat Siklus Negara yaitu : Aristokrasi (Cerdik Pandai) – Oligarchi (Gol. Kecil) – Timokrasi (Kekayaan) – Demokrasi – Tirani (Diktator) dan kembali ke Aristokrasi lagi, kemudian seterusnya.
The Ideal Form : Monarchi, Aristokrasi, Demokrasi
The Corruption Form : Tirani, Oligarchi, Mobokrasi
Aristoteles (384-322 SM) : Murid Plato dari Kerajaan Mecedonia, menggunakan metode Induktif Empiris sehingga oleh ilmuan modern disebut sebagai ‘Empiris Sains Pather’, buku karangannya adalah Ethica / Nichomachean Ethics dan Politica (yang terdiri dari delapan buku).
Aristoteles menyatakan bahwa Fungsi negara adalah untuk menyelenggarakan kepentingan warga negara agar hidup baik dan bahagia berasarkan keadilan. Di antara ungkapan terkenal Aristoteles adalah ia menyatakan ‘man is zoon politicon’, ia juga merupakan penganut prinsip universalitas.
Mengenai bentuk negara, Aristotelas pernah mengadakan penyelidikan pada 150-200 buah konstitusi polis-polis di Yunani, kesimpulan yang didapat menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk dasar, yaitu bentuk cita (ideal form), bentuk pemerosotan (corruption or degenerate form), dan bentuk gabungan antara bentuk cita dan pemerosotan (mixed form).
Terdapat tiga bentuk negara yang tergolong ke dalam bentuk cita, dengan kriterium atau ukuran kuantitas orang yang memerintah sebagai pembedanya, yaitu :
1. ‘one man rule’ atau pemerintahan satu orang ‘monarchi’
2. ‘a few man rule’ atau pemerintahan sedikit / beberapa orang ‘aristokrasi’
3. ‘the many mans or the peoples rule’ atau pemerintahan orang banyak untuk kepentingan umum (politea, polity atau republik)
Untuk bentuk pemerosotan juga terdapat tiga macam bentuk negara, dengan kriterium atau ukuran kuantitatif berdasarkan dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :
1. kepentingan satu orang atau sendiri atau pribadi, atau pemerintahan tirani ‘despotie’
2. kepentingan segolongan atau beberapa orang, atau pemerintahan oligarchi atau clique form atau plutocrasi (plutos berarti kekayaan, cratia atau cratein berarti memerintah)
3. untuk kepentingan dan atas nama rakyat seluruhnya ‘democratie’
Dengan dijulukinya Aristoteles sebagai ‘bapak ilmu pengetahuan empiris’ dikonstalasi, bahwa di dalam kenyataannya, bentuk negara cita tidak pernah terlaksana, melainkan selalu menjadi bentuk campuran atau malah pemerosotan, atas pandangan tersebut Aristoteles juga dianggap sebagai seorang perintis sosiologi hukum.
Epicurus (342-271 SM) : seorang ahli pikir dan hukum yang dilahirkan di Samos, mendapat pendidikan Yunani serta hidup dalam keadaan keruntuhan negara-negara Yunani setelah menjadi jajahan Macedonia. Dan ketika Alexander The Graet (Iskandar Agung) wafat, maka kerajaan dunia itu terpecah-pecah, sehingga timbul perserikatan kota-kota di Yunani seperti Atcoha dan Archacia, hingga pada masa Yunani berada di bawah imperium Romawi.
Pendapatnya yang menyimpang dari pendapat umum di Yunani waktu itu adalah pernyataannya bahwa masyarakat itu ada, karena adanya kepentingan manusia, sehingga yang berkepentingan bukanlah masyarakatnya sebagai satu kesatuan, tetapi manusia-manusia itu yang merupakan bagian daripada masyarakat, karena pandangan ini ia dianggap sebagai penganut paham individualis.
Zeno ( 300 SM) :
Zeno juga hidup dalam keadaan serba lesu dan morat-marit, pemimpin dari aliran filsafat Stoazijnen (stoa; berarti jalan pasar yang bergambar), ia memberikan dan mengajarkan pahamnya kepada para murid dengan mengambil tempat di jalan yang bergambar dan banyak tonggak temboknya, hasil dari aliran ini menimbulkan kebudayaan yunani yang disebut ‘hukum alam’ atau hukum asasi yang ajarannya terbagi dua, yaitu :
1. kodrat manusia ; dilihat kepada sifat-sifat manusia ialah kodrat yang terletak dalam budi manusia yang merupakan zat hakikat sedalam-dalamnya dari manusia, dan budi itu bersifat tradisional.
2. kodrat benda ; kodrat benda yang timbul di dalam kebudayaan Yunani, ialah kodrat yang mempunyai pengertian sentral kosmos sebagai lawan daripada chaos, sebagaimana Sokrates, Plato dan Aristoteles, pelukisan dunia sebagai kosmos itu merupakan suatu tata susunan satu kesatuan yang teratur rapi. Sedangkan dalam bentuk chaos itu dunia merupakan paksaan yang tidak ada ‘ordening’ dan tidak mengenal tata sehingga di dalam masyarakat terdapat kekacauan.
Paham dan cita-cita Zeno amat disukai oleh pimpinan negara Roma, sewaktu mereka menyusun imperium Romawi yang terdiri dari berbagai macam bangsa yang diperbolehkan memelihara kebudayaannya masing-masing dan tidak perlu mencintai ibu negara Roma, asalkan mereka tunduk dan mentaati segala ketentuan peraturan Roma. Paham Zeno yang tidak terbatas pada negara kota, melainkan bersifat negara dunia sehingga terdapat universalisme (kepentingan umum, individu bagian masyarakat).
Polibius (204-122 SM) : seorang ahli negara dan sejarah dari Megalopolis, pendapat pendidikan di lapangan sejarah dan kenegaraan Yunani hingga bekerja sebagai ahli politik negara Yunani. Datang ke Roma sebagai tawanan perang Romawi, namun mendapat kesempatan mempelajari dan meneliti susunan sistem pemerintahan serta jalannya perkembangan negara Romawi hingga berhasil mengarang buku sejarah Romawi sebanyak empat puluh jilid.
Polibius merumuskan siklus negara mulai dari Monarchi, Tirani, Aristokrasi, Oligarchi, Demokrasi, Okhlokrasi dan kembali lagi ke Monarchi. Ia juga menyatakan tidak ada bentuk negara abadi dan terus akan selalu berubah menurut siklus karena adanya sifat kemerosotan manusia, dalam hal mana pada satu sisi dan kesempatan sebagian orang menginginkan persamaan dan sebagian lainnya menghendaki hal yang sebaliknya.
B. Romawi dalam 5 masa KRPDC (Kerajaan, Republik, Prinsipat, Dominat dan pada masa Cicero)
1. Kerajaan (Koningschap), negara dipimpin seorang raja sehingga bentuk negara merupakan monarchi.
2. Republik atau republiek (res berarti kepentingan dan publica berarti umum, sehingga republik merupakan sistem pemerintahan yang menjalankan kepentingan umum). Biasanya pemerintahan dipegang oleh dua orang konsul, akan tetapi bilamana di dalam keadaan bahaya atau darurat, seperti adanya bahaya perang, bencana alam, paceklik atau sejenisnya, maka para warganya memilih, menunjuk, dan mengangkat seseorang untuk memegang segala kekuasaan di dalam pemerintahan selama dan hingga keadaan bahaya dapat teratasi, kondisi ini biasanya malahirkan kediktatoran, setelah itu rakyat menyerahkan kekuasaan kembali kepada dua orang konsul, seperti Cincinnatus yang pernah menjadi diktator selama enam bulan, setelah kondisi normal ia mengembalikan kekuasaan dan kembali menjadi petani biasa.
3. Prinsipat ; masa ini dimulai dengan masa Caesar yang memerintah mutlak berdasarkan perwakilan yang menghisap (Absorptieve Representation), agar mendapatkan legitimasi maka dipakailah Konstruksi Ulpianus “Kedaulatan Rakyat diberikan kepada raja melalui perjanjian di dalam Leg Regia” selain itu terdapat Konstruksi Caesarismus yang menyatakan bahwa kepentingan umum mengatasi undang-undang, dan raja sendiri adalah penentu apa yang dinamakan dengan kepentingan umum itu.
4. Dominat ; yaitu masa di mana para kaisar telah terang-terangan dan tanpa malu menjadi raja yang mutlak serta bertindak menyeleweng secara sewenang-wenag dalam memperkosa hukum dan menginjak-injak pri kemanusiaan.
5. Cicero (106-43 SM) ; menulis buku berjudul De Republika (tentang negara) dan De Legibus (tentang Undang-undang) yang melukiskan pikiran ketatanegaraan pada masa imperium Romawi. Pahamnya menolak pandangan Epicurus yang individualistik, pahamnya berdasarkan kepada rasio yang murni, di mana hukum positif harus didasarkan kepada dalil-dalil hukum alam, sehingga jika hukum positif bertentangan dengan hukum alam, maka kekuatan mengikatnya pun lenyap. Seiring perkembangan pertarungan politik di Romawi pada masa itu, di mana Cicero merupakan salah satu pengikut dari partai Senat yang kalah, maka bersama para tokoh partai Senat lainnya, ia pun dibuang dan meninggal dunia di pembuangan karena dibunuh. Roma jatuh sewaktu diserbu kaum Barbar Bangsa Jerman Kuno pada abad IV–V, sedangkan bagian baratnya lenyap diserbu oleh kaum bangsa Jerman pada tahun 476, kemudian jatuh pula bagian timur disebabkan penyerbuan oleh orang-orang Turki (Kekhalifahan Turki Ustmani atau Ottoman) pada tahun 1453.
C. Masa Abad Pertengahan : dengan Tokoh AsTADAMar (Agustinus, Thomas Aquino, Dante Alighieri dan Marsiglio di Padua)
Kebiasaan untuk memberi batas permulaan abad pertengahan dengan tahun 476 saat runtuhnya Kerajaan Romawi Barat bagi sebagian ahli adalah tidak tepat. Sebab Agustinus, seorang pemikir besar yang menciptakan pandangan baru itu hidup setengah abad terlebih dahulu, inghale praktek kenegaraan dan hukum ditutup dengan kodifikasi ‘Justinianus’ setengah abad kemudian di Romawi Timur.
Terjadilah kemudian sifat-sifat khas yang membentuk manusia abad pertengahan, sebagaimana dilukiskan oleh Beerling bahwa manusia abad pertengahan tak bebas bergantung kepada berbagai hal (kolektivitas), dalam pandangan umum Eropa sendiri masa tersebut dinamai ‘the dark ages’ yang oleh orang Inggris dianggap sebagai antitesis zaman renaissance.
Abad pertengahan oleh Lamprecht, seorang ahli sejarah bangsa Jerman dilukiskan sebagai ‘masa yang khas’. Pada mulanya dengan semakin lebarnya pengaruh agama Kristen, penguasa-penguasa Romawi tak mungkin lagi menghindarinya dan terpaksa menerima sebagai suatu kekuatan yang nyata, sehingga timbullah problematika antara negara dan gereja yang dalam perjalanannya gereja tumbuh menjadi sebagai faktor utama dan berkuasa dalam susunan masyarakat serta kenegaraan. Dimulai dari sini Eropa membentuk kepribadiannya untuk tahap zaman pertengahan dan selanjutnya, pembentukan ini didorong pula oleh tumbuh dan berkembang pesatnya kekuatan ‘Timur’ yang sedang merekah (zaman keemasan bagi kebudayaan Islâm dengan sistem pemerintahan kekhalifahannya).
Menurut Hegel, cara berpikir abad pertengahan adalah (teologis–dogmatis) dan (theocratis–naturalis), selain itu terdapat beberapa tokoh yang mewakili zaman ini, antara lain :
1. Agustinus (354-430) ; penyusun pemikiran baru abad pertengahan dengan mengambil pikiran-pikiran masa Yunani Purba dan pikiran kekristenan, pada usia lanjut ia diangkat menjadi uskup Hippo Regius di Pantai Afrika Utara. Bukunya yang terkenal adalah Civitas Dei atau negara Tuhan dan Civitas Terena (diabolis) atau negara setan.
Selanjutnya diuraikannya bahwa Civitas Terena merupakan hasil kerja setan atau keduniawian yang bersifat kotor dan fana, sedangkan Civitas Dei merupakan kerajaan Tuhan yang langgeng dan abadi, akan tetapi semangat keduniawiannya terdapat dalam gereja Kristus sebagai wakil dari Civitas Dei, Civitas Terena relatif menjadi baik bilamana tercapai ampunan Tuhan dengan mengabdikan Civitas Terena kepada Civitas Dei, sehingga terjadi percampuran antara agama, negara, ilmu pengetahuan, kesenian dan sebagainya, konstelasi demikian menjadikan Civitas Terena persiapan bagi Civitas Dei. Sebagaimana telah dijalankan oleh Konstantin Theodisius di Konstantinopel.
2. Thomas Aquino (1225-1274) ; mengemukakan teori hukum alam thomistis (thomistisch natuurrecht) yang pada mulanya tidak diindahkan (diabaikan), tetapi kemudian menjadi dasar hukum yang berlaku bagi golongan Katolik Roma. Di antara bukunya yang terkenal adalah ‘Summa Theologica’ dan ‘de Regimene Proncipum’. Ia membagi asas hukum menjadi dua jenis, yaitu Prinsipia Prima atau asas-asas umum yang dengan sendirinya dimiliki oleh manusia yang berasio sejak saat kelahirannya, mutlak diterima dan berlaku kapan serta di mana saja seperti di dalam sepuluh perintah Tuhan (Tien Geboden atau The Ten Command of God). Serta Principia Secundaria (asas turunan dari asas umum) merupakan tafsiran prima yang dilakukan oleh manusia sendiri menurut rasionya, bersifat selalu berubah-ubah, serta hanya berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Seiring dengan itu, ia kemudian membagi hukum menjadi empat golongan, yaitu :
a. Lex Aeterne (hukum abadi), yaitu rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal sesuai dengan tujuan dan sifatnya, karenanya menjadi sumber dari segala hukum.
b. Lex Divina (hukum ketuhanan), yaitu sebagian kecil rasio Tuhan yang diwahyukan kepada manusia.
c. Lex Naturalis (hukum alam), yaitu bagian dari lex divina yang dapat ditangkap oleh rasio manusia atau merupakan penjelmaan dari lex aeterna di dalam rasio manusia.
d. Hukum Positif, yaitu hukum yang berlaku dalam masyarakat.
Jika Agustinus berpendapat bahwa pada dasarnya hubungan antara negara dan gereja terpisah satu sama lain, maka Thomas Aquino malah menyatakan bahwa negara itu didukung dan dilindungi oleh gereja demi tercapainya kemuliaan yang abadi.
3. Dante Alighieri (1265-1321) ; seorang penyair terkenal Italia yang mendapat kedudukan dan jabatan tinggi di kota kelahirannya Florence, pada masa Italia diliputi kemelut pertentangan dan perjuangan serta kekacauan perebutan kekuasaan. Ia turut dalam perjuangan untuk memperoleh kekuasaan antara golongan Neri dan Bianchi (golongan putih yang ia ikuti). Golongan Chibelin ialah partai dari Kaisar melawan golongan Neri atau Golongan Kaum Guelf dari partai Paus. Setelah Paus Bonifacus yang dibantu Karel dari Valois Prancis berhasil memperoleh kekuasaan, maka seluruh golongan putih termasuk Dante Alighieri diusir dan dibuang ke Ravenna pada tanggal 27 Januari 1302, hingga menemui ajalnya pada tahun 1321.
Sekitar tahun 1313 terbitlah bukunya ‘de Monarchia’ yang terbagi dalam tiga bab, di mana ia memimpikan adanya suatu kerajaan dunia (lawan dari kerajaan paus) guna menyelenggarakan perdamaian dunia dengan jalan mengadakan Undang-undang yang sama bagi semua umat.
4. Marsiglio (1270-1340) ; ia yang juga disebut Marsilio lahir di kota perdagangan Prancis bernama Padua yang juga sering disandingkan menjadi nama belakangnya, Padua merupakan kota untuk mempelajari falsafah Aristoteles yang menurut tafsiran berdiri di atas landasan Averroesisme (Averroes adalah seorang Arab Muslim bernama asli Ibnu Rosjid, yang berjasa menyampaikan ajaran Aristoteles ke Barat).
Dikota kelahirannya, ia memasuki golongan Ghibellin bersama dengan William Occam (1280-1317) ia dikeluarkan dari gereja oleh paus di Avignon, dan pergi ke Jerman serta tinggal di lingkungan Kaisar Louis Bavaria, karena bertentangan dengan Paus Yohannes XXII, maka Louis Bavaria juga dikeluarkan dari gereja. Pada tahun 1313 Marsiglio menjadi Rektor Universitas Paris. Ia berpandangan bahwa negara sebagai kekuasaan sedunia hendaknya diganti oleh negara sebagai pusat kekuasaan yang berdiri lepas dengan hubungan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi seperti gereja. Meskipun ia tinggal di lingkungan kaisar, namun tidak membicarakan masalah kekaisaran, bahkan rakyat diperbolehkan menghukum para penguasa bilamana melanggar Undang-undang.
Marsiglio juga ingin mendemonstrasikan gereja, yaitu agar Paus dipilih oleh rakyat, lalu kekuasan tertinggi diletakkan di tangan badan permusyawaratan gereja-gereja (consilie), sehingga gereja hanyalah mengurus kepentingan kerohanian saja, dan tempatnya tidak lebih tinggi dari uskup lainnya. Kedudukan gereja berada di bawah negara dan tidak berhak mengambil alih hak rakyat dalam membuat Undang-undang.
D. Masa Renaissance
Zaman ini selalu dipertentangkan dengan zaman pertengahan karena pada zaman pertengahan berlaku beberapa kebenaran yang mutlak dan tertentu menurut agama, pandangan dunia bersifat universalitas dan manusia merupakan bagian dari dunia Kristen yang umum dengan kekuatan gereja serta wahyu sebagai sandarannya.
Alam pemikiran zaman pertengahan mengandung hal yang bertentangan, pada masa itu orang menyusun sintesis-sintesis falsafah teologie yang menerangkan dan mengandalikan segenap kebenaran, tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas, falsafah turun derajatnya menjadi pembicaraan abstrak menurut aturan yang telah ditentukan (a ancilla theologiae / babu teologi), pengetahuan empiris nyaris tidak ada yang menjalankan dan eksprimen pun jarang diketengahkan, bahkan Galileo Galilei yang bersikeras tidak mau mancabut teori heleosentrisnya dalam memandang susunan tata surya yang bertentang degan teori geosentris gereja, akhirnya harus menjalani hukuman mati oleh gereja. Kemudian datang zaman renaissance yang diselingi reformasi atas hegemoni gereja Katholik Roma, seperti gerakan Martin Luther yang kemudian dalam bidang agama juga melahirkan Kristen Protestan.
Beberapa pakar yang merupakan anak zaman dari masa renaissance ini, antara lain :
1. Nicollo Machiavelli (1469-1527) ; seorang ahli sejarah dan negarawan Italia, yang di tempat pengasingannya menulis buku yang berjudul Discorsis opra la prima desa di Titus Livirus (Discourses on first Ten Books of Titus Livius) dalam tiga jilid di tahun 1512-1517, serta Il Principe (The Prince) pada tahun 1513, yang pada bab XVIII dinyatakannya bahwa “penguasa, yaitu pimpinan negara harus mempunyai sifat-sifat seperti kancil dan singa, ia harus menjadi kancil untuk mencari lubang jaring dan menjadi singa untuk mengejutkan serigala”.
2. Jean Bodin (1530-1596) ; seorang sarjana hukum dan pengacara dari Toulouse dan pada tahun 1551 datang ke Paris serta tinggal di dekat istana, karya tulis terkenalnya ‘Les Six Livres de la Republique’ pada tahun 1576, dan juga ‘Heptaplomeres’. Pada masanya, kekuasaan raja Prancis makin meluas dan bertambah meskipun pada tahun 1614 telah terjadi permusyawaratan terakhir dari Majelis Perwakilan, namun pemerintahan absolut Henri IV (1589-1610) telah berurat berakar dengan kuatnya. Maka dasar pemerintahan absolut itulah yang dirumuskan dan dibenarkan Jean Bodin lewat bukunya Lex Six Livres de la Republique.
Kekuasaan yang berpusat pada negara, makin lama makin tegas tampak dalam bentuk kekuasaan raja, sehingga dasar pemerintahan absolut terletak dalam kedaulatan yaitu kekuasaan raja yang superior. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi untuk memerintah, yaitu kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara terhadap para warga negaranya dan penduduk lainnya di wilayah negara, jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan mutlak yang terletak di dalam tangan raja dan tidak dibatasi oleh Undang-undang. Karena yang membuat Undang-undang itu adalah raja, maka tidak mungkin pembuatnya diikat oleh buatannya sendiri, namun berhubung adanya hukum alam, maka tidaklah ada kedaulatan yang bersifat mutlak, melainkan kedaulatan terbatas di dalam maupun di luar wilayah negara, atau juga di batasi oleh hak-hak pokok manusia dan oleh hukum yang berlaku dalam pergaulan antara negara-negara (hukum antar bangsa).
Dengan demikian, maka pengertian kedaulatan yang bersifat komparatif diubah menjadi superlatif, raja lah yang berdaulat serta kedaulatan itu menjadi sifat dan tanda negara. Atas ajarannya ini, maka Jean Bodin mendapat julukan ‘Bapak Ajaran Kedaulatan’.
3. Aliran Monarchomachen
Monarchomachen artinya pembenci raja atau para musuh raja, namun pengertian ini menurut Prof. Dr. Syahran Basah, S.H., C.N. tidaklah mengenai sasarannya, karena hanya ditujukan pada perlawanan terhadap keburukan-keburukannya yang tertentu saja juga tidak kepada pemerintahan yang bersifat absolute atau terhadap rajanya sendiri.
Dua hal pokok dari ajaran golongan monarchomachen, ialah :
a. memberi dasar baru kekuasaan raja, berhubung raja tidak lagi seperti Tuhan Yang Maha Adil.
b. memberi landasan bagi rakyat bilamana raja bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas-batas kekuasaannya. Maka rakyat diberi dasar untuk mengadakan perlawanan.
Para tokoh gologan ini, yaitu antara lain :
 Hotman; dengan karya ‘Franco Gallia’; yang menetang absolutisme berdasar histories bukan teologis, tahun 1573,
 Brutus; dengan buah tangan ‘Vindiciae contra Tyranos’; alat-alat hukum melawan raja-raja yang sewenang-wenang, tahun 1579,
 George Buchanan; dengan tulisan ‘De Jure regni apud Scotos’; tentang kekuasaan raja pada bangsa Skot,
 Johan Althaus / Johannes Althusius; dengan tajuk karangan ‘Pilitica Methodice Digesta’; susunan ketatanegaraan yang sistematik,
 Juan de Mariana; dengan karangan ‘De Rege ac Regis Institutione’; tentang hal raja dan kedudukannya, tahun 1599,
 Bellarmin (1542-1621); yang menyatakan bahwa menurut bentuk teori negara yang baik adalah monarkhi absolute, akan tetapi kenyataan dalam praktek menimbulkan keadaan yang sebaliknya karena kemerosotan akhlak manusia,
 Francesco Suarez (1548-1617); sarjana Spanyol dengan buku ‘Tractatus de Legibus as De Regislatore’; uraian tentang Undang-undang dan Tuhan, Pembentuk Undang-undang, tahun 1613,
 John Milton; yang menyetujui pelaksanaan hukuman mati terhadap raja Inggris Charles I, dan
 John Knox; pemimpin aliran Kalvin di Skotlandia
E. Masa Hukum Kenegaraan Positif
Dengan timbulnya ajaran atau paham kedaulatan negara, maka perkembangan memasuki babak kelima, di mana dari paham kedaulatan negara itu kemudian timbul adanya ilmu pengetahuan mengenai hukum kenegaraan positif. Hal ini di antaranya dipengaruhi aliran ‘Legisme’ yang pada masa pikiran rasionalistik banyak pengikutnya disebabkan dasar ajarannya sesuai dengan dan dapat diterima rasio waktu itu, yaitu :
1. Bahwa peraturan perundang-undangan menjadi hukum sebab merupakan hasil pekerjaan badan pembentuk Undang-undang atau badan legislatif yang mempergunakan rasionya
2. bahwa hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh karena tidak sesuai dengan sifat hukum alam yang berlaku di mana-mana dan tidak berubah, sedangkan hukum kebiasaan itu sifatnya berbeda-beda bergantung kepada tempat dan waktu
Anggapan di atas sesuai dengan ajaran-ajaran perjanjian masyarakat (social contract) dari Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Pada pokoknya ajaran itu mendasarkan pahamnya berlandaskan hukum alam yang bersifat ‘rasionalistis individualistis’ dan logis, yang pada masa sebelumnya telah dirintis oleh Hugo de Groot atau Grotius yang mengubah landasan hukum alam berasal dari agama ke rasio. Kemudian lewat trias politica Charles Secondat baron de Labrede et de Montesquieu (1688-1755) yang pada dasarnya bahwa suatu kaidah baru merupakan kaidah hukum bilamana kaidah tersebut dibuat dan ditentukan oleh badan kenegaraan yang diserahi tugas dan kekuasaan legislatif.
Masa hukum kenegaraan positif terdiri dari tiga fase yaitu :
1. Fase pertama yang bereaksi terhadap hukum Romawi dan hukum alam dipelopori oleh K.F. von Gerber dan Paul Laband,
2. Fase kedua dipelopori oleh Bluntschli dan George Jellinek yang keduanya merupakan mahaguru mata kuliah ilmu negara pada universitas Heidelberg Jerman, kemudian
3. Fase ketiga yang diwakili oleh Hans Kelsen selaku pemimpin mazhab atau aliran hukum Wina yang merupakan kelanjutan dari mazhab Malburg yang dipimpin Cohen. Mmazhab Malburg sendiri merupakan pecahan dan kelanjutan dari Neo-Kantiaanserichting atau aliran Neo Kantsian, yang merupakan pembaharuan dari ajaran Immanuel Kant, yang pada pokoknya membedakan tajam sekali antara Welt das Sein dengan Welt das Solens.
F. Masa Ilmu Politik sebagai Ilmu yang berdiri sendiri
Ilmu politik dianggap sebagai ilmu yang beridri sendiri dikemukakan oleh Hermann Heller, seorang sarjana abad XX yang terkenal dan berani melancarkan serangan dan kritik, baik terhadap George Jellinek maupun muridnya, Hans Kelsen. Secara keseluruhan reaksinya itu ditujukan kepada aliran positivisme yang selama itu pendapatnya didukung sebagai ‘Communis opinie doctorum’ yang telah menjadi pendapat umum di kalangan para cerdik pandai (cendekiawan). Dikatakan menentang pendapat yang telah menjadi pendapat umum, karena pada waktu itu pengaruh George Jellinek yang juga disebut sebagai Bapak Ilmu Negara sangatlah besar.
Karena keberanian, kesadaran akan teori dan keasliannya itulah, maka Paul Scholten selaku nestor (grootmeester) pertama di lapangan ilmu hukum dari Universitas Amsterdam berkata tentang diri Hermann Heller, di dalam bukunya yang berjudul ‘Verzemelde Geschriften’ bahwa Hermann Heller adalah politikus asli yang paling baik di dalam lapangan teori hukum dan teori negara.
Hermann Heller termasuk salah seorang pemimpin mazhab Baden yang dipimpin oleh Dilthey, yang merupakan pecahan dari Neo Kantiaanserichting sebagaimana mazhab Malburg.

BAB II
Pengertian Ilmu Negara Dan Terjadinya Negara
A. Istilah Ilmu Negara berasal dari bahasa :
Belanda : Staatsleer (De Staat ; negara), Jerman : Staatslehre(Der Staat ; negara)
Inggris : Staatswissenschaft, Theory of State, The General Theory of State, Political Science atau Politics. Perancis : Theorie d ‘etat
Staat atau State berasal dari bahasa Latin (Status atau Statum) yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, sifat keadaan tegak dan tetap.
Negara (dalam bahasa Indonesia) berasal dari bahasa Sansekerta (Nagari atau Nagara) yang berarti wilayah, kota atau penguasa; nama-nama yang memakai kata ‘negara’ biasanya hanya khusus untuk kepala negara atau orang-orang tertentu yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagaimana praktek pemerintahan kerajaan Majapahit pada abad XIV, lebih jauh pengunaan warna merah-putih pun sebagai bendera negara Republik Indonesia diIlhami oleh bendera merah-putih yang dikibarkan Mahapatih Gadjah Mada di Sorong Irian Jaya, (Nagara Kartagama; Mpu Prapanca, 1365).
George Jellinek (Sarjana Jerman) adalah Bapak Ilmu Negara, seorang Guru Besar pada Universitas Heidelberg (Berlin), buku karangannya : Allgemeine Staatslehre (Ilmu Negara Umum).
B. Pengertian Ilmu (ilmu pengetahuan):
 Drs. M. Hatta ; ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, menurut kedudukannya tampak dari luar, maupun menurut bangunannya tampak dari dalam.
 Drs. S. Abu Bakar ; ilmu adalah suatu pendapat atau buah pikiran yang ilmiah, yaitu pendapat atau buah pikiran yang memenuhi persyaratan ilmu pengetahuan terhadap suatu bidang masalah tertentu.
 Hans Kelsen ; ilmu pengetahuan harus memiliki tiga syarat, yaitu mempunyai lapangan ilmu pengetahuan tersendiri, mempunyai peninjauan tersendiri, dan mempunyai sifat khusus yang tersendiri pula.
 Prof. Dr. Syahran Basah, S.H., CN. ; ilmu ialah sesuatu yang didapat dari pengetahuan, dan pengetahuan ini diperoleh dengan berbagai cara. Tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu, sebab setiap pengetahuan itu baru dinamakan ilmu kalau ia memenuhi syarat-syarat keilmuan dari sesuatu pengetahuan.
 Prof. Nawawi ; ilmu harus memiliki objek, metode, sistematika dan universal.
 Prof. Prajudi ; ilmu harus ada objek, terminologi, filosofis dan teori yang khas.
 Prof. Soerjono Soekamto ; ilmu adalah pengetahuan (knowledge) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya.
 Prof. Sondang Siagian ; ilmu didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulangkali telah teruji kebenarannya, prinsip, dalil, rumus tersebut dapat diajarkan dan dipelajari.
 Prof. Sutrisno Hadi ; ilmu merupakan kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan sejumlah orang yang dipadukan secara harmonis dalam bangunan yang teratur.
 Prof. Van Poelje ; ilmu adalah tiap kesatuan pengetahuan, di mana masing-masing bagian bergantungan satu sama lain yang teratur secara pasti menurut asas-asas tertentu.
 The Liang Gie ; ilmu sebagai sekelompok pengetahuan teratur yang membahas sesuatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada satu atau segolongan masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran.
 Dari berbagai pendefinisian tersebut, Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu konkrit, sehingga dapat diamati, dipelajari dan diajarkan serta teruji kebenarannya, teratur, bersifat khas atau khusus dalam arti mempunyai metodologi, objek, sistematika dan teori tersendiri.
C. Pengertian Negara :
Dalam kajian ilmiah modern, mulai timbul pada zaman renaissance di Eropa pada abad XV dengan istilah Lo Stato dari bahasa Italia yang menjelma menjadi L’Etat dalam bahasa Prancis (Raja Louis XIV; L’Etad Cest Moi). Kemudian seiring lahirnya demokrasi negara disebut sebagai The Community that is Governed, yang pada waktu mulanya diartikan sebagai suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat kelengkapan yang teratur di dalam wilayah (daerah) tertentu.
Lebih lanjut perbedaan antara state dan government secara tepat dinyatakan oleh The Supreme Court of the USA tahun 1870, pemberian keputusan mengenai peristiwa tubrukan kapal Prancis Euryale dan kapal AS Saphire, di mana Euryale tetap merupakan bagian dari negara Prancis sekalipun pemerintahannya telah diganti Pemerintah Kaisar Napoleon III kepada Pemerintah Republik Prancis (State = the national souvereignity, Government = the agents of representative of the national souvereignity).
Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama (Teori; Du Contract Social), Harold J. Laski, Max Weber, dan Leon Duguit. Sedangkan dalam tinjauan hukum tata negara, negara dianggap sebagai organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat kelengkapan negara guna mencapai tujuan negara.
Abdul Ghofur Anshori ; negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
Al-Farabi ; negara adalah satu tubuh yang hidup, sebagai halnya tubuh manusia; tubuh manusia yang menyusun satu kesatuan.
Aristotes ; negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa, guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
Bluntschli ; negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.
Diponolo ; negara adalah suatu organisasi kekuasaan dengan susunan tata-tertib suatu pemerintahan yang meliputi pergaulan hidup suatu bangsa di suatu daerah tertentu.
George Jellinek ; negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
George Wilhelm Friedrich Hegel ; negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesa (sistesis) dari kemerdekaan individu (individual) dan kemerdekaan universal.
Hans Kelsen ; negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa, negara sebagai kesatuan ketentuan hukum yang mengikat sekelompok individu yang hidup dalam wilayah tertentu. Dengan kata lain, negara itu sebenarnya sama dengan hukum atau dengan kata lain negara itu merupakan penjelmaan dari tata hukum, maka sifat satu-satunya dari peninjauannya haruslah ‘yuridis’ saja.
Harold J. Laski (1950) ; negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu-individu maupun asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.
Nyatanya negara itu adalah kekuasaan tertinggi yang memaksa dalam masyarakat politik, tapi dalam kenyataan pula negara itu dipergunakan untuk menjaga dan memelihara interest mereka yang memiliki alat produksi dalam masyarakat. Pada kesempatan yang lain Laski juga menyatakan bagi tujuan administrasi praktis, negara adalah pemerintahan.
Herman Finer ; negara merupakan suatu kesatuan wilayah di mana sosial dan kekuatan individu dari segala perjuangan pada variasi kekuatannya adalah untuk mengendalikan pemerintahan dengan kekuasan sah tertinggi.
Hermann Heller ; kenyataan dari negara itu terletak pada fungsinya, kalau negara itu mempunyai fungsi, maka nyatalah negara itu ada. Negara merupakan ‘territoriale gezagsorganisatie’ artinya suatu organisasi kewibawaan yang mempunyai wilayah tertentu.
Hugo de Groot ; negara adalah suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.
Jean Bodin (1500-1596) ; negara adalah suatu persekutuan keseluruhan daripada keluarga-keluarga dengan segala milik dan kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat.
Lenin ; negara adalah mesin untuk mempertahankan kekuasaan satu kelas atau kelas yang lain.
Nicolllo Machiavelli ; La Stato (buku Il Principe), negara sebagai kekuasaan yang mengajarkan bagaimana raja memerintah dengan sebaik-baiknya.
Plato ; negara adalah manusia dalam ukuran besar.
Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn ; istilah negara dipakai dalam arti penguasa, persekutuan rakyat, sesuatu wilayah tertentu, dan juga kas negara atau fiskus.
Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si. ; negara didefinisikan sebagai suatu susunan kelas atau organisasi satu kelas yang terdiri atas kelas-kelas lain. Atau satu-satunya organisasi yang mengatasi kelas-kelas dan mewakili masyarakat sebagai satu keutuhan.
Prof. Dr. J.H.A. Logemann ; dalam buku Over De Theorie Van Stelling Staadrecht, negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau kewibawaan, yang keberadaannya bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi.
Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. ; negara merupakan organisasi daripada fungsi-fungsi bersama (kenegaraan) yang mengasumsikan jabatan-jabatan untuk fungsi-fungsi tersebut. Sehingga ada yang menganggap sifat hakikat negara tidak lain adalah organisasi jabatan (ambten-organisatie).
Prof. G. Pringgodigdo, S.H. ; negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada Pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).
Prof. Hoegerwerf ; negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan-kekuatan. Anggota-anggota kelompok ini para warga negara, bermukim di suatu daerah tertentu. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang diakui kedaulatannya di daerah ini. Ia menentukan bila perlu dengan jalan paksa dan kekerasan, batas-batas kekuasaan dari orang-orang dan kelompok dalam masyarakat di daerah ini. Hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa kekuasaan negara pun mempunyai batas-batas, umpamanya disebabkan kekuasaan dari badan-badan internasional dan supra nasional. Kekuasaan negara diakui oleh warga negaranya dan oleh warga negara lain, dengan kata lain kekuasaan tertinggi disahkan menjadi wewenang tertinggi. Maka ada suatu pimpinan yang diakui oleh negara yaitu pemerintahan].
Prof. Mr. Krenenburg ; negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Pada kutipan lain dinyatakan bahwa negara adalah suatu sistem daripada tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur, dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.
Prof. Mr. Soenarko ; negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan (souvereign).
Prof. R. Djokosoetono, S.H. (1950) ; negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
Prof. Soemantri, S.H. ; negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya adalah suatu organisasi yang bernama negara, selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapa pun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.
Robert M. Max Iver ; negara merupakan suatu sistem kelembagaan dan perkumpulan, pembicaraan mengenai negara berarti tentang organisasi pemerintahan yaitu organ atau badan-badan administrasinya. Secara lebih rinci Max Iver mengupas negara dalam tiga makna yaitu : negara sebagai persekutuan, negara dalam istilah soverenitas), dan negara dalam istilah hukum.
Roger F. Soltau ; negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
Smith dan Zwicher sebagaimana dikutif Jacobsen dan Lipman (1960) ; secara formalnya, negara modern diartikan sebagai lembaga politik yang terorganisasi daripada orang-orang atau rakyat, atau yang mempunyai daerah territorial tertentu serta hidup di bawah pemerintahan yang seluruhnya atau hamper seluruhnya merdeka atau bebas dari control luar dan sanggup memelihara ketaatan dari semua orang di dalamnya.
Valkenier ; negara ialah rakyat sebagai kekuasaan yang merdeka, hidup dalam perasatuan hukum yang berlaku lama di suatu daerah yang tertentu.
Pasal 1 konvensi Montevideo 1963 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara (yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara-negara Amerika latin) mengemukakan karakteristik-karakteristik pokok dari suatu negara: “Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut: (a) Rakyat Subjek tetap , (b) Wilayah tertentu, (c) Pemerintah, dan (d) Kemampuan melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain”.
Konvensi Montevideo di atas tidak menjelaskan tentang pengertian negara tetapi lebih merupakan penetapan syarat yang harus dimiliki oleh negara. Dari berbagai konsepsi yang ada mengenai pengertian negara dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu alat atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan pesoalan-persoalan bersama dari masyarakat.
Ilmu Negara (bersifat abstrak, teoritis, universal dan statis) : ilmu pengetahuan yang mengamati, menyelidiki, mengkaji dan mempelajari sendi-sendi pokok (asas-asas pokok), pengertian-pengertian pokok, serta sifat-sifat umum dari negara secara umum, yaitu antara lain :
 asal-usul berdirinya negara,
 muncul dan lenyapnya negara,
 unsur-unsur negara,
 perkembangan dan perjalanan negara,
 tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh negara, dan
 jenis atau bentuk-bentuk dari negara pada umumnya.
Prof. Dr. J.H.A. Logemann dalam buku ‘Over De Theory Van Een Stelling Staatsrecht’ mengemukakan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi (Authority). Maka sebagai organisasi kekuasaan, di dalam negara terdapat suatu mekanisme tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia (rakyat) agar berbuat dan bersikap sesuai dengan kehendak negara. (pandangan ini diikuti Harold J. Laski, Max Weber dan Leon Duguit).
D. Sifat Hakikat Negara (Das Wesen Des States)
Sifat Hakikat Negara berkaitan erat dengan dasar-dasar terbentuknya negara, norma dasar (fundamental norm) yang menjadi tujuannya, falsafah hidup yang ingin diwujudkannya, serta perjalanan sejarah dan tata nilai sosial budaya yang telah berkembang di dalam negara. Menurut Prof. Miriam Budihardjo sifat hakikat negara mencakup :
1. Sifat Memaksa ; mempunyai kekuatan fisik secara legal dengan sarana polisi, tentara, dan alat penegak hukum lainnya.
2. Sifat Monopoli ; dalam menetapkan tujuaan bersama masyarakat, arah pembangunan, pemanfaatan berbagai sumber daya, aliran kepercayaan, flatform politik legal dan lain-lain.
3. Sifat Mencakup Semua (all-embracing) ; segala ketentuan, peraturan dan kebijakan berlaku bagi semua yang berada di wilayah kekuasaan negara.
Pada sisi lain, sifat hakikat negara tergantung dari sudut pandang tinjauannya, secara historis dapat dikatakan bahwa :
1. Pada zaman Yunani, negara itu adalah polis atau negara kota (city-state) dengan segala sifat-sifat khususnya, seperti demokrasi langsung dll.
2. Di abad pertengahan, negara dilihat sebagai suatu ‘organisasi masyarakat’ yang bernama ‘civitas terena’ (keduniawian) di samping ‘civitas dei’ (keagamaan) dan ‘civitas akademika’ (ilmiah).
3. Di permulaan abad modern, terdapat pandangan bahwa negara itu adalah ‘milik : suatu dinasti atau imperium, di mana sebagai aksesnya yang paling menonjol nampak pada ungkapan “L ‘etad c’ est moi”.
4. Kemudian juga didapati pandangan bahwa negara itu sifat hakikatnya adalah suatu ikatan tertentu atau status tertentu (staat = state), yaitu status bernegara sebagai anonim daripada status belum bernegara (status civilis vs. status naturalis; status dimana hak-hak sivil atau hak asasi warga negara terjamin vs. status berhukum rimba).
5. Di zaman modern juga terdapat peninjauan dari segi sosialis dan yuridis dalam batasan tertentu diterapkan di dalam ilmu negara khusus. Sosiologi misalnya, melihat negara sebagai suatu ‘ikatan satu bangsa’ atau ‘organisasi kekuasan dalam arti negatif. Organisasi kewibawaan bermaksud bukan sekedar berwibawa, yaitu berwibawa sebagai suatu kesatuan memutuskan hal-hal yang penting (kenegaraan) bagi orang-orang dan berwibawa untuk sebagai kesatuan kerjasama guna mencapai hal-hal yang diputuskan bersama. Pandangan teori yuridis di antaranya :
a. melihat sifat hakikat negara dari segi hukum kepemilikan (hak milik perdata) seperti yang dijadikan sandaran teori feodal, teori patrimonial (hak milik) ini memungkinkan adanya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam tanah dengan hak-hak dan kewajiban kenegaraan.
b. melihat hakikat negara sebagai suatu (hasil) perjanjian timbal balik antara dua pihak (hukum perdata), sifat dualistis ini akan jelas nampak apabila kedua pihak yang berjanji tersebut lain kelompok kebangsaannya dan beda kepentingannya. Sifat hakikat negara dalam hal ini ialah suatu ‘penjelmaan tata hukum nasional; daripada ide bernegara (persoonieficatie van her rechtsorde)’.
E. Terjadinya Negara Secara Primer dan Sekunder
Terjadinya Negara Secara Primer (Primaires Wording) adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya, terdiri atas fase Genootshap (kelompok, eks suku dengan kepala suku sebagai Primus Inter Pares), fase Reich (kerajaan; pentingnya unsur tanah / wilayah, dana / feodal, kekuatan tentara dan sarana vital lain), fase Staat (negara; setelah tumbuh kesadaran kebangsaan dan nasionalisme), fase Democratische Natie (kesadaran berdemokrasi, kedaulatan di tangan rakyat) dan fase diktator (menurut sarjana hukum Jerman, fase ini merupakan lebih lanjut dari fase democratische natie, namun sarjana lain banyak menentangnya dengan menyatakan bahwa fase ini hanyalah variasi atau penyelewengan dari fase democratische natie).
Terjadinya negara secara sekunder (Secondary Wording) adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks ini perhatian paling penting berkaitan dengan masalah Pengakuan atau Erkening yaitu : Pengakuan de facto (pengakuan sementara berdasarkan keadaan atau fakta yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa telah terbentuk sebuah negara baru, akan tetapi yuridis prosedural hukum legalnya masih dalam penelitian), Pengakuan de Jure (pengakuan secara hukum, bersifat tetap dan luas), pengakuan pemerintahan de facto (menurut Van Haller; yang diakui hanya pemerintahannya saja, sedangkan wilayah kekuasaan dan lain-lain belum diakui).
F. Contoh-contoh Asal Mula Negara berdasarkan Fakta Sejarah :
1. Occupatie (Pendudukan) ; terjadi ketika suatu wilayah (yang tidak bertuan dan belum dikuasai) diduduki dan dikuasai, seperti Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847.
2. Fusi (Peleburan) ; terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru, seperti Federasi Kerajaan Jerman tahun 1871.
3. Cessie (Penyerahan) ; terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan oleh suatu perjanjian tertentu, seperti wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman).
4. Accesie (Penarikan) ; terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penarikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta) kemudian wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara, seperti wilayah negara Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil.
5. Anexatie (Pencaplokan/Penguasaan) ; terjadi ketika suatu negara berdiri disuatu wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti, seperti pembentukan negara Israel tahun 1948, wilayahnya banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir.
6. Proclamation (Proklamasi) ; terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki bangsa lain mengadakan perjuangan atau perlawanan sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali dan menyatakan kemerdekaannya, seperti NKRI yang merdeka tahun 1945 dari penjajahan Jepang dan Belanda.
7. Inovation (Pembentukan Baru) : munculnya suatu negara baru di atas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap, seperti Columbia yang pecah dan lenyap dan kemudian berdiri negara baru yaitu Venezuela dan Columbia Baru.
8. Separatise (Pemisahan); terjadi ketika suatu wilayah negara memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya kemudian menyatakan kemerdekaannya, seperti Belgia yang memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan kemerdekaannya tahun 1831.

BAB III
ASAL MULA, TUJUAN, FUNGSI DAN BERAKHIRNYA NEGARA
A. Teori-teori Asal Mula Negara
1. Teori Ketuhanan (Teokrasi) ; negara, pimpinan negara dan hak memerintah adalah atas kehendak Tuhan (by the grace of God). Tokohnya antara lain : Agustinus (354-430), Thomas Aquino (1225-1274), Dante Allieglieri (1265-1321), dan Marsiglio di Padua (1270-1340).
2. Teori Perjanjian Masyarakat ; negara timbul atas dasar perjanjian masyarakat (perjanjian sebagai pactum uniones (perjanjian antara individu untuk membentuk masyarakat politis atau negara) dan pactum subjectiones (perjanjian antara individu untuk menyerahkan kekuasaan rakyat kepada kepala negara); John Locke (1632-1704). Menurut Thomas Hobbes (1588-1676) Pactum Uniones ditelan oleh Pactum Subjectiones sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolut (homo homini lupus), sedangkan menurut J.J. Rousseau (1712-1778, pencetus teori contract social) Pactum Unioneslah yang menelan Pactum Subjectiones sehingga kepala negara semata-mata hanyalah mandataris rakyat (kedaulatan rakyat). Immanuel kant (1724-1804) juga mendukung teori perjanjian masyarakat ini.
Dalam prakteknya teori ini dapat pula berarti perjanjian antara pemerintah dari negara penjajah dengan rakyat daerah jajahan seperti kemerdekaan Filipina tahun 1946 dan India tahun 1947.
3. Teori Kekuasaan atau Kekuatan (Force Theory) ; negara muncul sebagai hasil dominasi atau keunggulan kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah, baik secara fisik (seperti militer), ekonomi-keuangan (seperti kolonialisme dan kapitalisme), dan sosial-politik. Tokohnya antara lain : Harold J. Laski, Leon Duquit, Ludwin G., Kallikles, Voltaire, Karl Marx, dan Openheimer.
4. Teori Penaklukan ; negara yang timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah dari rombongan manusia lain dan kemudian untuk mempertahankan kekuasaan dibentuklah suatu negara baru di daerah tersebut.
5. Teori Kenyataan ; timbulnya negara karena faktor kenyataan yang membuktikan bahwa unsur-unsur terbentuknya negara telah terpenuhi (Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.).
6. Teori Patrilineal dan Matrilineal (Patriarkhal dan Matriarkhal) ; negara timbul karena dalam suatu kelompok keluarga primitif, Ayahlah yang berkuasa dan garis keturunan ditarik dari pihak Ayah. Keluarga kemudian berkembang biak dan lahirlah beberapa keluarga yang kesemuanya dipimpin oleh kepala induk (Ayah). Inilah benih-benih pertama negara hingga akhirnya terbentuk pemerintahan yang desentralisir. Sedangkan jika keturunan diambil dari garis Ibu, maka teori ini disebut dengan nama Teori Matrilineal. Tokohnya, Wilken.
7. Teori Organis ; negara dalam konsep biologis (makhluk hidup) dianggap sebagai manusia (laki-laki). Pemerintah dianggap sebagai tulang kerangka, Undang-undang sebagai urat syaraf, kepala negara sebagai kepala, dan masyarakat atau warga negara sebagai daging. Dengan demikian negara itu dapat lahir, tumbuh, berkembang dan mati. Tokohnya antara lain : Hegel dan Von Schelling.
8. Teori Daluarsa (Prescriptive Possession Theory) ; negara terbentuk karena memang kekuasaan raja (baik diterima ataupun ditolak oleh rakyat) sudah daluarsa memiliki kerajaan (sudah lama memiliki kekuasaan, akhirnya menjadi hak milik oleh karena kebiasaan). Tokohnya antara lain : Jean Bodin dan Loyseau sebagaimana dikemukakan oleh F. Isjwara, S.H., LLM.
9. Teori Alamiah (Natural Theory) ; negara adalah ciptaan Alam. Karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan juga makhluk politik (zoon politicon), oleh karenanya manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara, jadi dengan situasi dan kondisi setempat negara terbentuk dengan sendirinya (Aristoteles). Akal manusia sangat berkuasa sehingga hukum alam yang rasionalistis bersifat tetap dan Tuhan pun tidak dapat mengubahnya, dengan kata lain Maha Kuasanya Tuhan sebagai dasar berlakunya hukum alam diganti oleh maha kuasa rasio manusia (Grotius).
10. Teori Historis ; negara berikut lembaga-lembaga kenegaraannya tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia, oleh karena itu terdapat pengaruh yang kuat dari kondisi lingkungan setempat, waktu dan tuntutan zaman dalam sejarah masyarakat manusia tempat hukum itu berlaku. Tokohnya antara lain : FC Von Savigny (1779-1861) dan Volksgeist.
11. Teori Filosofis ; berdasarkan renungan-renungan tentang negara, memikirkan bagaimana negara itu seharusnya ada, negara dianggap sebagai kesatuan yang mistis, yang bersifat supra natural, namun memiliki hakikat sendiri yang terlepas dari komponen-komponennya. Teori ini kadang juga disebut dengan Teori Idealistis yang bersifat mutlak (melihat negara sebagai suatu kesatuan yang omnipotent dan omnikompetent) dan bersifat metafisis (adanya negara dianggap terlepas dari individu yang merupakan bagian dari negara. Tokohnya antara lain : Immanuel Kant (1724-1804) dan Hegel.
12. teori Pertentangan Kelas ; berdasarkan filsafat historis-materialisme, di mana sebelum lahirnya negara, dalam keadaan masyarakat sederhana dengan kondisi perekonomian yang sangat variatif dan cenderung berkesenjangan tinggi, maka negara terbagi dalam kelompok-kelompok kelas yang saling bertentangan, pengelompokkan kelas ini akhirnya melahirnya adanya kelas atau kelompok penguasa dan kelas atau kelompok yang dikuasai hingga kemudian terbentuklan sebuah negara. Tokohnya antara lain : Karl Marx serta didukung oleh Harold J. Laski.
Terbentuknya Negara
Terbentuknya negara dapat terjadi karena proklamasi kemerdekaan negara, perjanjian internasional, atau karena adanya plebisit. Proklamasi kemerdekaan berarti pernyataan sepihak dari suatu bangsa bahwa dirinya melepaskan diri dari kekuasaan negara lain dan mengambil penentuan nasibnya di tangan sendiri. Dengan adanya proklamasi berarti suatu masyarakat membentuk organisasi kekuasaan berupa pemerintahan yang berdaulat. Dengan proklamasi juga berarti suatu masyarakat menerapkan sistem hukumnya sendiri, menata sistem pemerintahannya sendiri untuk mencapai tujuan negara sesuai falsafah yang dianutnya.

B. Tujuan Negara
1. Beberapa Pendapat tentang Tujuan Negara
Nama Teori, Tokoh & Latar Belakangnya Teori yang dikemukakan Penguasa yang menerapkan
Kekuasaan Negara,
Lord Shang Yang (Tuan Tanah & Menteri Tiongkok (Cina) kuno)
- keadaan negeri Cina saat itu yang mengalami pemberontakan dan perang saudara
(The Book of Lord Shang, karangan Prof. Duyvendak)  Rakyat dan negara harus berbanding terbalik. Bila negara ingin kuat, maka rakyat harus lemah demikian sebaliknya (a weak people means a strong state and a strong people means a weak state)
 Negara harus berusaha mengumpulkan kekuasaan / kekuatan yang sebesar-besarnya (militer yang kuat, disiplin dan loyalitas)
 Keselamatan dan kemakmuran tidak diperlukan, asal negara sentosa
 Rakyat harus dijauhkan dari kebudayaan adat, musik, nyanyian, hikayat, kebaikan, kesusilaan, hormat pada orang tua, kekerabatan, kejujuran dan sofisme (hal yang melemahkan jiwa prajurit)  Atila
 Jenghis Khan
 Timur Lenk
 Kubilai Khan
Kekuasaan Negara,
Niccolo Machiavelli
(pemikir dan politikus Italia, realis dan anti filsafat)
- keadaan negara banyak mengalami pergolakan dan perpecahan  Menitikberatkan pada sifat pribadi raja, agar dapat secerdik kancil dan menakuti rakyatnya seperti singa
 Pemerintah/penguasa dapat berbuat apa saja, asal untuk kepentingan negara dalam mencapai kekuasaan, kebesaran, kehormatan dan kesejahteraan negara yang sebesar-besarnya
 Siapapun yang melawan pemerintah ditindak tanpa kompromi
 Pemerintah menghalalkan segala cara, meskipun harus melanggar sila kesusilaan dan kebenaran
 Seorang penguasa yang cermat tidak memegang kepercayaan yang melawan kepentingannya  Frederik Yang Agung
 Louis XIV
 Adolf Hitler
Perdamaian Dunia,
Dante Alleighieri 1265-1321 (negarawan Italia,Florence)
- adanya pertentangan Paus dan Kaisar mengenai siapa yang berhak berkuasa
(Buku; The Monarchia Libri III)  Keamanan dan ketentraman manusia dalam negara dapat dicapai apabila ada perdamaian dunia yang bukan terletak pada masing-masing penguasa negara, sehingga diperlukan pembentukan satu imperium negara dunia di bawah kekuasaan raja / kaisar untuk kepentingan kemanusiaan
 Pembentukan masing-masing negara merdeka hanya akan menimbulkan peperangan Teori ini belum pernah diterapkan, tetapi kemudian menjadi inspirasi pembentukan United Nations
Jaminan Hak–Kebebasan (ajaran negara polisi),
Immanuel Kant (pemikir besar dari Prusia / Jerman)
- manusia yang berebut kekuasaan dan penguasa yang sewenang-wenang
(Buku; Metaphysische Anfangs grunde der Rechstlehre)  Negara harus membentuk dan mempertahankan hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terjamin dan terpelihara
 Hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan merupakan penjelmaan kehendak umum
 Perlunya pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif
 Peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan warganya
 Negara tidak mencampuri urusan pribadi dan ekonomi warganya Negara-negara Eropa pada umumnya dan Amerika setelah abad XVIII
Negara Kesejahteraan (Welfare State),
Prof. Mr. Krenenburg (ahli hukum Jerman)
- manusia yang berebut kekuasaan dan penguasa yang sewenang-wenang  Negara bukan sekedar pemelihara ketertiban hukum belaka, tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan warganya
 Negara harus benar-benar bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara secara merata dan seimbang
 Negara hukum bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat di dalam negara Negara-negara Modern pada umumnya yang menjunjung tinggi demokrasi dan keseimbangan antar kepentingan
2. Hakikat Tujuan Negara antara lain :
a. Di dalam teori kenegaraan, kelompok pertama dari teori-teori tujuan negara menganggap bahwa tujuan negara adalah memperoleh / mencapai / mempertahankan kekuasaan orang atau kelompok yang berkuasa. Jadi tujuan negara adalah kekuasaan, teori ini mendukung lahirnya diktator (machtstaat).
b. Kelompok kedua ialah teori-teori yang mengutamakan kemakmuran negara ‘etatisme’. Teori ini berpangkal pada bahwa yang penting ialah negara, dan negara adalah tujuannya sendiri, dan bukan alat untuk mencapai kemakmuran rakyat (tife polizeistaat).
c. Kelompok ketiga ialah teori-teori yang mengutamakan kemakmuran orang-seorang (individu). Kebebasan untuk mencapai kemakmuran ini (hak-hak asasi) dijamin oleh dengan Undang-undang. Sehingga terdapat kebebasan sepenuhnya (liberal) untuk mencapai kemakmuran tanpa memperhatikan yang tidak mampu (tife formele rechtstaat).
d. Kelompok keempat ialah teori-teori yang mengutamakan kemakmuran rakyat dicapai secara adil, sebagai tujuan bernegara (tife negara hukum material – social service state).
3. Beberapa Pendapat Lain tentang Tujuan Negara
 Aristoteles : Mencapai kepentingan hidup yang baik, bagus dan harmonis.
 H. Krabe : Menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum sehingga tercipta masyarakat hukum guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (ajaran negara hukum).
 Harold J. Laski : Menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.
 Plato : Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.
 Roger F. Soltau : Memungkinkan rakyat untuk berkembang serta mengungkapkan daya ciptanya sebebas mungkin.
 Thomas Aquino & Agustinus : Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada atau di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan berdasarkan kekuasaan Tuhan (ajaran teokratis atau kedaulatan Tuhan).
4. Beberapa Paham tentang Teori Tujuan Negara
a. Teori Fasisme ; berasal dari kata Fascio yang berarti kelompok, kelompok ini menamakan dirinya ‘Fascio de Combattimento’ (Barisan-barisan tempur). Menurut paham Fasis, negara bukan ciptaan rakyat, melainkan ciptaan orang kuat, bila orang kuat sudah membentuk organisasi negara, maka negara wajib menggembleng dan mengisi jiwa rakyat secara totaliter, diktatorial dan nasionalistis. Seperti Italia semasa Benito Musollini, Jerman semasa Adolf Hitler, dan Jepang semasa pra-Perang Dunia II di bawah kekuasaan Tenno Heika.
b. Teori Sosialisme ; kelahiran Sosialisme terkait erat dengan keberadaan Kapitalisme yang sudah sangat eksploitatif, Sosialisme menentang kemutlakan milik perseorangan dan menyokong pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan umum. Perkembangan Sosialisme muncul di daratan Eropa setelah Revolusi Industri, guna menghindari penghisapan ekonomi oleh segelintir orang (kaum kapitalis). Pelopor Sosialisme antara lain Etienne Cabet, Robert Owen dan Albert Brisbane.
Dalam perkembangan lebih lanjut, Sosialisme dimanfaatkan secara politis oleh gerakan-gerakan yang revolusioner. Di antara tokohnya adalah Karl Marx, F. Engels, Lenin dan Stalin. Paham ini berkembang pesat di Eropa Timur dan Uni Sovyet sebagai kiblatnya, dengan banyaknya muatan politis, maka Sosialisme berubah menjadi Komunisme.
c. Teori Integralistik ; paham Integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat dan penguasa (negara), paham ini beranggapan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perseorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan. Kepentingan negara dimaksudkan untuk menjalin rasa kekeluargaan dan kebersamaan, karena negara dilihat sebagai susunan masyarakat yang integral dan anggota saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan yang organis. Teori ini dipelopori oleh B. de Spinoza, Adam Muller dan Hegel.
Gagasan paham Integralistik di Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Prof. Dr. Soepomo pada permulaan sidang BPUPKI, menurutnya paham Integralistik paling cocok dengan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan atau paguyuban. Hal ini kemudian menjadi dasar penetapan tujuan negara sebagaimana termaktub pada alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial).
Perbedaan paham tujuan negara antara Sosialisme dan Komunisme
No Sosialisme Komunisme
1. Negara masih mengakui hak milik pribadi atas alat produksi terbatas Negara melakukan penghapusan hak milik pribadi atas alat produksi
2. Untuk menciptakan kesejahteraan bersama, negara menggunakan cara-cara damai Untuk menciptakan kesejahteraan bersama secara revolusioner, negara menghalalkan segala cara
3. Keberadaan negara diperlukan untuk selama-lamanya Keberadaan negara hanya untuk sementara waktu diperlukan

C. Fungsi Negara :
Pada umumnya fungsi negara sebagai pengatur kehidupan dalam negara demi tercapainya tujuan negara. Adapun pandangan tokoh tentang fungsi negara, yaitu antara lain :
Abdul Ghofur Anshori ; Secara umum negara mempunyai dua tugas yaitu :
1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan dari masyarakat secara keseluruhan.
Aristoteles ; fungsi negara menyelenggarakan kepentingan warga negara agar hidup baik dan bahagia.
Goodnow ; fungsi negara mencakup dua tugas pokok (dwi praja atau dichotomy) yaitu : Policy Making (membuat peraturan, Undang-undang dan kebijaksanaan) dan Policy Executing (Penerapan atau pelaksanaan Policy Making).
John Locke (1632-1704) ; dalam buku ‘Two Treaties on Civil Government’ pada tahun 1690 membagi fungsi negara menjadi tiga (divition atau distribution of power) yaitu : fungsi Legislatif (membuat peraturan), fungsi Eksekutif (melaksanakan peraturan, termasuk fungsi mengadili), dan fungsi Federatif (berkaitan dengan urusan luar negeri, perang dan perdamaian).
M. Kusnardi, S.H. ; fungsi negara terbagi atas dua bagian yaitu : Melaksanakan Penertiban (Law and Order, negara bertindak sebagai stabilisator), serta Menghendaki Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat.
Montesquieu (1689-1755) ; dalam buku ‘L’Esprit Des Lois atau The Spirit of The Laws’ tahun 1748 membagi fungsi negara mencakup tiga tugas pokok yang terpisah satu sama lain (trias politica, saparation of power) yaitu : fungsi Legislatif (membuat Undang-undang), fungsi Eksekutif (melaksanakan Undang-undang), dan fungsi Yudikatif (mengawasi pentaatan pelaksanaan Undang-undang, termasuk fungsi mengadili). Catatan; trias politica berasal dari bahasa Yunani yang berarti politik tiga serangkai.
Van Vollenhoven ; fungsi negara mencakup empat tugas pokok (catur praja) yaitu : Regeling (membuat peraturan), Bestuur (menyelenggrakan pemerintahan), Rechtspraak (fungsi mengadili), dan Politie (fungsi ketertiban dan keamanan).
Fungsi Negara juga dapat diartikan sebagai Tugas Negara yang mencakup dua hal pokok yaitu : Tugas Esensial (mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat, baik secara internal dengan memelihara perdamaian, ketertiban, ketentraman dan perlindungan hak warga negara, maupun secara eksternal dengan mempertahankan kemerdekaan atau kedaulatan negara) dan Tugas Fakultatif (memperbesar kesejahteraan umum, baik moral, intelektual, sosial dan ekonomi); Drs. Budiyanto.

D. Berakhir / runtuh / hilang / lenyap atau musnahnya negara disebabkan antara lain :
1. Karena faktor Alam ; berupa dampak dari terjadinya peristiwa bencana alam yang mengakibatkan berakhir / runtuh / hilang / lenyap atau musnahnya sabagian maupun seluruhnya dari unsur-unsur pembentuk negara.
2. Karena faktor Sosial ; yaitu setelah terjadinya penaklukan, revolusi (kudeta yang berhasil), perjanjian, pemisahan atau pemecahan, penggabungan dan lain-lain.

BAB IV
UNSUR – UNSUR NEGARA
 Secara klasik unsur-unsur negara hanya dikenal terdiri dari : (1) Wilayah tertentu, (2) Rakyat, dan (3) Pemerintah yang berdaulat.
 Menurut Logemann, secara yuridis unsur-unsur negara terdiri dari : [1] Wilayah hukum (Gebiedleer) yang meliputi darat, laut, udara, serta orang dan batas kewenangannya, [2] Subjek hukum negara (Persoonsleer) yaitu pemerintah yang berdaulat, dan [3] Hubungan hukum (De leer van de rechtsbetrekking) yaitu hubungan hukum antara penguasa dan yang dikuasai, termasuk hubungan hukum ke luar dengan negara lain secara internasional.
 Menurut Rudolf Kjellin yang melanjutkan ajaran Ratzel, dalam bukunya Der Staat als Lebensform, secara sosiologis unsur negara terdiri dari : (1) Faktor sosial yang meliputi unsur masyarakat, unsur ekonomis, dan unsur kulturil, serta (2) Faktor alam yang meliputi unsur wilayah dan unsur bangsa.
 Menurut Oppenheimer & Lauterpacht, syarat berdirinya suatu negara haruslah memenuhi unsur-unsur : (1) Rakyat yang bersatu, (2) Daerah atau wilayah, dan (3) Pemerintah yang berdaulat dan Pengakuan dari negara lain.
 Menurut Konvensi Montevideo (sebuah kota di Uruguay) pada tahun 1933, di mana konvensi hukum internasional ini menyebutkan bahwa negara harus memenuhi empat unsur konstitutif yaitu : [1] Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara), nationallen, staatsburgers, atau bangsa-bangsa (staatsvolk), [2] Harus ada wilayah yang permanent tertentu atau lingkungan kekuasaan, [3] Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa atau pemerintah yang berdaulat), [4] Kesanggupan mengadakan hubungan internasional dengan negara lain, dan [5] Adanya pengakuan (deklaratif).
 Unsur Rakyat, Wilayah dan Pemerintah yang berdaulat merupakan unsur Konstitutif atau Primer karena keberadaannya merupakan unsur utama yang mutlak harus ada. Sedangkan Pengakuan dari negara lain merupakan unsur Deklaratif atau Sekunder karena hanya bersifat formalitas dalam rangka memenuhi tata aturan pergaulan atau hubungan internasional.

A. Rakyat
1. Rakyat
Dalam arti politis Rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu.
Rakyat merupakan unsur terpenting negara karena Rakyat-lah yang pertama kali berkehendak membentuk negara, Rakyat pula yang mulai merencanakan, merintis, mengendalikan dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Di dalam suatu negara, Rakyat dapat dibedakan menjadi Penduduk dan Bukan Penduduk serta Warga Negara dan Bukan Warga Negara (warga negara asing).
Prof. Prajudi Atmosudirdjo membedakan pengertian antara Rakyat dengan rakyat, karena Rakyat dimaksudkan sebagai keseluruhan dari rakyat yang mempunyai hak pilih.
2. Penduduk, Bukan Penduduk, Warga Negara dan Bukan Warga Negara
Berdasarkan hubungannya dengan daerah wilayah negaranya, Rakyat dibedakan menjadi Penduduk (mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara atau menetap, dan bagi mereka perlu dilakukan inventarisir; biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun temurun dan besar di dalam suatu negara tertentu) serta Bukan Penduduk (mereka yang berada di dalam wilayah suatu negara hanya untuk sementara waktu; seperti, para turis mancanegara dan tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu wilayah negara). Antara kedua status ini dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya, seperti hanya yang berstatus Penduduk saja yang dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam wilayah negara.
Berdasarkan hubungannya dengan Pemerintah negaranya, Rakyat dibedakan menjadi Warga Negara (mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota suatu negara. Dengan kata lain, Warga Negara adalah mereka yang menurut peraturan perundang-undangan atau perjanjian atau melalui proses naturalisasi dan sejenisnya, diakui sebagai warga Negara, Warga Negara ada yang berdiam di wilayah negara dan ada pula yang berada di luar negeri karena keperluan dinas, belajar, pekerjaan, perniagaan, wisata dan lain-lain) serta Bukan Warga Negara atau Orang atau Warga Negara Asing (mereka yang masih mengakui negara lain sebagai negaranya, dan / atau belum mendapat pengakuan secara hukum). Antara kedua status ini dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya, seperti hanya yang berstatus Warga Negara saja yang berhak memiliki tanah dan mengikuti pemilihan umum.
Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H., M.Si. mengemukakan bahwa warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan atau orang-orang atau bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara dalam suatu negara tertentu, baik yang menduduki jabatan sebagai alat kelengkapan negara maupun rakyat biasa.
Menurut Hukum Internasional, setiap negara berhak untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi warga negaranya. Untuk itu ada dua azas yang biasanya dipakai dalam penentuan kewarganegaraan, yaitu azas Ius Soli (penentuan kewarganegaraan berdasarkan wilayah tempat kelahiran) dan azas Ius Sanguinis (penentuan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah keturunan dari orang tua kandung). Dalam pelaksanaan kedua azas ini dapat terjadi :
a. Kewarganegaraan ganda (bipatride), yaitu ketika negara asal orang tua menganut azas Ius Sanguinis sedangkan yang bersangkutan lahir di negara lain yang menganut asas Ius Soli.
b. Memiliki satu kewarganegaraan tunggal (single/ monopatride), yaitu ketika antara negara asal orang tua dan negara tempat yang bersangkutan lahir, keduanya menganut asas yang sama.
c. Tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali (apatride), yaitu ketika negara asal orang tua menganut asas Ius Soli sedangkan yang bersangkutan lahir di negara lain yang menganut azas Ius Sanguinis.
Indonesia pada termasuk negara yang manganut azas Ius Sanguinis (Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, jo Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).
Namun dalam Undang-Undang kewarganegaraan baru (Undang-undang No. 12 Tahun 2006) disebutkan bahwa WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberi tenggang waktu tiga tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap jadi WNI atau melepaskannya. Selain itu, apabila istri memutuskan tetap menjadi WNI, atau selama masa tenggang 3 tahun itu, ia bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia. Bagian yang paling penting dari UU baru ini adalah dianutnya asas campuran antara Ius Sanguinis dan Ius Soli, dan mengakui kewarganegaraan ganda terbatas pada anak-anak (dari pasangan kawin campur dan anak-anak yang lahir dan tinggal di luar negeri) hingga usia 18 tahun. Artinya, sampai anak berusia 18 tahun, ia diizinkan memiliki dua kewarganegaraan. Setelah mencapai usai tersebut, plus tenggang waktu 3 tahun untuk mempersiapkannya, barulah di anak diwajibkan memilih salah satunya.
Selain kedua asas tersebut di atas, kewarganegaraan seseorang juga dapat diperoleh melalui cara :
a. Stelsel aktif ; di mana seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu lebih dahulu untuk dapat memperoleh kewarganegaraan, seperti mengajukan permohonan atau membuat pernyataan. Stelsel ini biasanya tidak terbatas atau tidak ditentukan waktunya sehingga dapat memilih (optie). Perkawinan dan turut orang tua juga bisa menjadi sebab atau alasan dalam proses naturalisasi ini.
b. Stelsel pasif ; di mana seseorang memperoleh kewarganegaraan tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, seperti kewarganegaraan yang diberikan negara kepada seseorang karena jasanya (naturalisasi istimewa). Stelsel ini biasanya terbatas waktunya sehingga seseorang dapat menolak (repudiate).
3. Masyarakat
Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Ananda Santoso dan S. Priyanto, masyarakat adalah hubungan antar manusia, pergaulan hidup manusia, sekelompok manusia yang hidup dalam lingkungan tertentu. Definisi ini diperjelas oleh Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. yang menyatakan bahwa masyarakat adalah mereka yang bersama-sama menjadi anggota dari suatu negara, yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi pemerintah setempat.
Sedang menurut Abdul Ghofur Anshori, masyarakat merupakan kelompok manusia yang saling berhubungan dan menempati suatu wilayah. Untuk melindungi kepentingannya dan menghindari terjadinya kebebasan tanpa batas maka manusia membentuk suatu asosiasi yang bertujuan untuk memudahkan memperoleh kebutuhannya dan membatasi kompetisi. Negara adalah asosiasi yang lahir untuk memenuhi kebutuhan politik warga negara.
Masyarakat tidak hanya ditandai oleh kebudayaannya sebagai ciri khasnya, melainkan juga oleh situasi sosial ekonominya yang aktual. Oleh sebab itu perhatian pemerintah dan para sarjana hukum tidak dibatasi pada nilai-nilai kebudayaan yang bersigat spiritual, melainkan lebih-Iebih diarahkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat material. Pemerintah mengatur kehidupan masyarakat secara hukum atas dasar situasi sosial-ekonomis konkret yang tertentu.
Ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat, dalam konteks masyarakat modern adalah sosiologi hukum. Tujuan sosiologi hukum bersifat praktis, di mana yang dimaksud adalah bahwa Undang-undang yang dibentuk sungguh-sungguh cocok dengan kebutuhan-kebutuhan dan cita-cita suatu masyarakat tertentu.
4. Bangsa (Nation atau volks)
Bangsa merupakan kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara. Dalam arti sosiologis, bangsa termasuk ‘kelompok paguyuban’ yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara, beberapa pendapat para ahli, antara lain :
 Ernest Renan (Prancis) ; Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung.
 F. Ratzel (Jerman) ; Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu, hasrat tersebut timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (paham geopolitik).
 Friedrich Hertz (Jerman) ; dalam bukunya ‘Nationality in History and Politics’ mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai empat unsur aspirasi yaitu :
a. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi dan solidaritas.
b. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan asing terhadap urusan dalam negerinya.
c. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan. Seperti menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri.
d. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise.
 Hans Kohn (Jerman) ; Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah, suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain, seperti persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat-istiadat, kesamaan politik, perasaan dan agama.
 Otto Bauer (Jerman) ; Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter, karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.
Bangsa adalah Rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Caranya adalah dengan mendirikan sebuah negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil. Faktor objektif terpenting dari suatu bangsa adalah adanya kehendak atau kemauan bersama yang lebih dikenal dengan istilah nasionalisme. Dalam kehidupan suatu bangsa, kita harus menyadari adanya keanekaragaman yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan tanah air, bahasa dan cita-cita.
George Jellinek membagi pemberian status bangsa menjadi empat macam, yaitu :
a. Status aktif ; status yang diberikan kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, berupa hak memilih dan hak dipilih.
b. Status pasif ; status yang diberikan kepada warga negara untuk taat kepada peraturan pemerintah dan negara.
c. Status positif ; status yang diberikan kepada warga negara untuk menuntut hak mendapat perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kemerdekaan.
d. Status negative ; status yang diberikan kepada warga negara terhadap kepentingan hak asasinya, dengan kata lain bahwa negara tidak campur tangan terhadap kepentingan hak asasi warganya.
Rosseau membagi pengertian bangsa menjadi ‘citoyen’ yaitu golongan atau bangsa yang berstatus aktif, dan ‘suyet’ yaitu bangsa yang tunduk pada kekuasaan di atasnya atau bangsa yang berstatus pasif. Selain bangsa juga sering dikenal istilah rumpun (ras) yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai cirri-ciri jasmaniah yang sama, serta istilah nazi (natie) yang diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai kesatuan politik yang sama.
B. Wilayah
Wilayah suatu negara merupakan tempat berlindung bagi Rakyat, sekaligus sebagai tempat bagi Pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahan, adapun luas dan sempitnya wilayah tidaklah memiliki batasan luas minimal sebagai satu unsur negara.
Dalam konteks pengetahuan tentang geopolitik, ethnopolitik, ekopolitik dan kraftpolitik terdapat teori yang menyatakan bahwa wilayah yang dimaksud merupakan ‘lebensraum’ yaitu ruang hidup suatu negara. Dari segi hukum, yang dapat berupa wilayah ruang, wilayah orang dan wilayah soal atau bidang.
Menurut Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. yang dimaksud dengan wilayah adalah lokasi atau area tertentu, dengan segala kandungan potensi wilayah tersebut, dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan mulai dari laut, darat dan udara, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, secara kompleks menyangkut keseluruhan tata ruang dan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam tempat tersebut.
Wilayah negara terdiri atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, daerah ekstrateritorial, dan batas wilayah negara.
1. Daratan
Wilayah daratan negara adalah bagian dunia yang kering yang merupakan bagian dari benua atau pulau yang mencakup juga wilayah perairan daratan seperti danau dan sungai. Luas wilayah daratan suatu negara dapat terjadi karena ditentukan sendiri secara sepihak oleh negara itu sendiri, ditentukan dalam perjanjian internasional, ditentukan kebiasaan dimasa lampau atau ditentukan oleh perkembangan setelah terbentuknya negara tersebut.
Penentuan batas-batas wilayah daratan, baik yang mencakup dua negara atau lebih, pada umumnya berbentuk perjanjian atau traktat (uraian, risalah; perjanjian antar bangsa, kamus ilmiah popular-Burhani MS dan Hasbi Lawrens serta Kamus Hukum-Yan Pramadya Puspa) seperti Traktat antara Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1891 yang menentukan batas wilayah Hindia Belanda di Pulau Kalimantan. Dan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu dengan Papua Nugini yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 1973.
2. Lautan
Wilayah laut negara adalah massa air di dunia yang mengelilingi daratan beserta tanah yang ada di bawahnya. Bagi negara pantai dan negara kepulauan yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut memiliki previlige yaitu menguasai wilayah lautan tersebut.
Pada awalnya ada dua konsepsi (pandangan) pokok mengenai wilayah lautan, yaitu Res Nullius (John Sheldon [1584-1654] dari Inggris dalam buku ‘Mare Clausum’ atau ‘The Right and Dominion of The Sea’ ; menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki masing-masing negara). Dan Res Communis (Hugo de Groot [Grotius] Bapak Hukum Laut Internasional dari Belanda pada tahun 1608 dalam buku ‘Mare Liberum’ [Laut Bebas] menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara).
Konferensi Hukum Laut Internasinal III tanggal 10 Desember 1982 di Jamaika yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Conference on The Law of The Sea / UNCLOS) yang ditandatangani oleh 119 peserta dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia, menjadi dasar hukum, di mana dalam bentuk Traktat Multilateral, batas-batas laut terinci sebagai berikut :
a. Batas Laut Teritorial ; setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut territorial yang jaraknya sampai 12 mil laut diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai saat air laut surut (Indonesia telah menganut ketentuan batas ini sejak Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957).
b. Batas Zona Bersebelahan ; sejauh 12 mil laut di luar batas laut territorial atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara.
c. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ; adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu, termasuk menangkap nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal. Namun negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah lautan itu.
d. Batas Landas benua ; adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut. Di dalam wilayah ini negara pantai bolah mengadakan eksplorasi dan ekploitasi, dengan kewajiban membagi keuntungannya bersama masyarakat internasional.
3. Udara
Pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919 yang diperbaharui oleh Pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif pada ruang udara (air space) di atas wilayahnya. Namun tentang batas jarak ketinggian wilayah udara, hingga saat ini masih sulit diukur dan terdapat silang pendapat di kalangan para pakar, antara lain :
 Henrich’s ; menyatakan bahwa negara dapat berdaulat di ruang atmosfir selama masih terdapat gas atau partikel-partikel udara atau pada ketinggian 196 mil, di luar atmosfir negara sudah tidak lagi memiliki kedaulatan.
 Lee ; menyatakan bahwa lapisan atmosfir dalam jarak tembak meriam yang dipasang di darat dianggap sama dengan laut (dan / atau udara) territorial negara. Di luar jarak tembak itu harus dinyatakan sebagai lautan (dan / atau udara) bebas, dalam arti dapat dilalui oleh semua pesawat udara negara mana pun.
 Von Holzen Dorf ; menyatakan bahwa ketinggian ruang udara adalah 1.000 meter dari titik permukaan wilayah bumi tertinggi.
 Indonesia ; berdasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 menyatakan bahwa wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geo-stationer adalah  36.000 kilo meter.
Selain pendapat di atas juga terdapat dua teori tentang konsepsi wilayah udara suatu negara yaitu :
 Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory) ; penganut teori ini terbagi dalam dua aliran, yaitu Kebebasan Ruang Udara Tanpa Batas (ruang udara bebas dan dapat digunakan oleh siapapun, tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara) dan Kebebasan Udara Terbatas (aliran ini kembali terbagi dua dimana dinyatakan bahwa a) setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya, dan b) negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah atau zona territorial).
 Teori Negara Berdaulat di Udara (The Air Souvereignity) ; terbagi dalam beberapa teori di antaranya :
a. Teori Keamanan ; menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya, dikemukakan oleh Fauchille yang pada tahun 1901 menetapkan wilayah ketinggian udara 1.500 meter namun pada tahun 1910 diturunkan menjadi 500 meter.
b. Teori Pengawasan Cooper (Cooper’s Control Theory) ; menurut Cooper (1951) kedaulatan udara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.
c. Teori Udara (Schacter) ; menurut teori ini, wilayah udara itu haruslah sampai suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara.
4. Daerah Ekstrateritorial
Berdasarkan hukum internasional yang mengacu pada hasil Reglemen dalam Kongres Wina tahun 1815 dan dan Kongres Aachen tahun 1818, maka pada perwakilan diplomatik setiap negara terdapat daerah ekstateritorial. Daerah ini meskipun letaknya berada jauh di luar wilayahnya (di negara lain), tetap memberlakukan hukum seperti di negara asalnya yang diwakili.
Di daerah ektrateritorial berlaku larangan bagi alat negara, serta polisi dan pejabat kehakiman negara setempat, untuk masuk tanpa izin resmi pihak kedutaaan. Daerah ini juga bebas dari pengawasan dan sensor terhadap setiap kegiatan yang ada dan berlangsung selama di dalam wilayah perwakilan tersebut.
Daerah ekstrateritorial juga dapat diberlakukan pada kapal-kapal laut (volume isi  200 m3) yang berlayar di laut terbuka di bawah bendera negara tertentu.
5. Batas Wilayah Negara
Penentuan batas wilayah negara baik berupa daratan atau lautan (perairan), lazim dibuat dalam bentuk perjanjian (traktat) bilateral serta multilateral. Dapat berupa batas alam (sungai, danau, pegunungan atau lembah), batas buatan (pagar tembok, pagar kawat berduri, tiang tembok atau gapura dan lain-lain) serta batas menurut geofisika seperti garis lintang dan titik bujur koordinat. Batas wilayah negara memiliki arti penting bagi keamanan dan kedaulatan negara dalam segala bentuknya, seperti berkaitan dengan kepentingan pemanfaatan kekayaan alam, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pemberian status hukum orang-orang yang ada di dalam wilayah suatu negara.
C. Pemerintah (Pemerintahan) yang Berdaulat
Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai :
 Perintah berarti melakukan kegiatan menyuruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah (memiliki wewenang) dan yang diperintah (memiliki kepatuhan akan keharusan).
 Setelah ditambah awalan ‘pe’ menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasan memerintah.
 Setelah ditambah lagi dengan akhiran ‘an’ menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.
Menurut Prins, Pemerintah dalam arti luas adalah suatu organisasi kekuasaan yang mempunyai wilayah tertentu dan berdaulat atas sejumlah orang tertentu sebagai warga negara. Sedangkan dalam arti sempit adalah lembaga yang ada dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan melaksanakan setiap peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif.
Di beberapa negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, Inggris menyebutnya ‘Government’, Prancis menyebut ‘Gouverment’, keduanya berasal dari perkataan Latin ‘Gubernaculum’, dalam bahasa Arab disebut ‘Hukumat’, Amerika Serikat menyebut ‘Administration’, sedangkan Belanda mengartikan ‘Regering’ sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah. Dalam kontek ini, ‘Regeren’ digunakan untuk pemerintahan pada tinggkat nasional, sedangkan ‘Bestuur’ diartikan sebagi keseluruhan badan pemerintah dan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintahan yang mempunyai kekuasan tertinggi atas rakyatnya di dalam wilayah kedaulatan negara. Pemerintahan yang berdaulat diperlukan sebagai organ (alat kelengkapan pemerintahan) dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. Dalam pengertian ‘organ’ ini, pemerintah dapat dibedakan dalam arti luas (kumpulan atau gabungan dari seluruh badan-badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab memerintah di dalam wilayah kedaulatan negara, baik berupa badan eksekutif, legislatif, yudikatif, federatif, konsultatif, eksaminatif, inspektif, konstitutif dan lain-lain) serta dalam arti sempit (hanya merupakan badan atau lembaga eksekutif).
1. Kedaulatan Negara
Kata ‘Daulat’ dalam pemerintahan berasal dari kata ‘Daulah’ (Arab), ‘Sovereignity’ (Inggris), ‘Sovereinitiet’ (Prancis), Souveranitat (Jerman), Souverateit (Belanda), ‘Supremus’ (Latin) dan ‘Sovranita’ (Italia), yang berarti ‘Kekuasaan Tertinggi’. Menurut Jean Bodin dari Prancis (1500-1596), Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara terhadap para warga negaranya dan penduduk lainnya di wilayah negara, untuk memerintah dan menentukan hukum dalam suatu negara, kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok, yaitu :
a. Asli (kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasan lain yang lebih tinggi).
b. Permanen (kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan dan pemerintahan negara terus berganti).
c. Tunggal atau Bulat (kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan-badan yang lain).
d. Tidak Terbatas atau Absolut (kekuasaan itu bersifat mutlak dan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain).
Sedangkan C.F. Strong membagi pengertian kedaulatan atau Kekuasan tertinggi yang dimiliki pemerintah dalam dua pengertian yaitu :
d. Intern souvereinitiet (kekuatan atau kedaulatan yang berlaku ke dalam), artinya pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap semua orang dan semua golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya.
e. externe-souvereinitiet (kekuatan atau kedaulatan yang berlaku ke luar), artinya pemerintah berkuasa bebas, kekuasaanya tidak berasal dan terikat atau tunduk pada kekuatan lain, selain ketentuan hukum legal. Demikian juga, negara lain harus menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak ikut campur dalam urusan dalam negerinya dengan kata lain memiliki kedudukan yang sederajat dengan negara lain.
2. Beberapa Macam Teori Kedaulatan
Nama Teori, Tokoh & Latar Belakangnya Teori yang dikemukakan Penguasa yang menerapkan
Kedaulatan Tuhan (Gods Souvereinitiet),
Agustinus, Thomas Aquino, Marsilius dan Friedrich Julius Stahl
- berkembang abad V-XV
- perkembangan agama Kristen dan maraknya Pantheisme (menyetarakan Alam dengan Tuhan)  Raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan, sehingga raja tidak bertanggung jawab kepada siapa pun selain Tuhan
 Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa (Paus), oleh sebab itu mereka disebut utusan Tuhan / titisan Dewa
 Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan, oleh sebab itu rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa  Raja Haile Selassi di Ethiopia
 Belanda dengan raja yang menjadi simbol
 Tenno Heika di Jepang (the son of sun)
 Raja ‘Jawa Kuno’ (Titisan Brahmana)
Kedaulatan Raja,
Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan Hegel
- berkembang  abad XV
- perkembangan kekuasaan yang sudah bergeser dari gereja (Paus) ke Raja  Kedaulatan negara terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan
 Raja juga merupakan bayangan dari Tuhan (Jean Bodin)
 Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tak terbatas (N. Machiavelli)
 Raja berada di atas Undang-undang, rakyat harus rela menyerahkan hak asasi dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja (Thomas Hobbes)  Louis XIV (1643 – 1715) di Prancis
Kedaulatan Negara,
George Jellinek, dan Paul Laband
- berkembang abad XV-XIX
- diilhami gerakan Renaissance ajaran Niccolo Machiavelli (negara sebagai sentral kekuasaan)  Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara (staat souverieniteit)
 Negera sumber kedaulatan dengan kekuasaan tak terbatas
 Karena negara abstrak, kekuasaannya diserahkan kepada raja atas nama negara
 Negaralah yang menciptakan hukum, maka kedudukan negara sendiri tidaklah wajib tunduk kepada hukum  Menjelang revolusi Bolsywik (1917) di Rusia
 Hitler di Jerman
 B. Musollini di Italia
Kedaulatan Hukum (Nomokrasi),
Immanuel Kant, H. Krabbe dan Kranenburg
- pasca revolusi Prancis
- diilhami semboyan Liberte, Egalite dan Fraternite  Kekuasaan hukum sebagi kekuasaan tertinggi dalam negara (rechts souvereinitiet)
 Kekuasaan negara bersumber pada hukum dan hukum bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum
 Pemerintah/negara hanya penjaga malam yang melindungi HAM tanpa campur tangan urusan sosial-ekonomi masyarakatnya (teori negara hukum murni – Immanuel Kant)
 Negara berdasarkan atas hukum / negara hukum (Krabbe)
 Fungsi Welfare State (Kranenburg) Negara-negara Eropa pada umumnya dan Amerika setelah abad XVIII
Kedaulatan Rakyat,
Solon, John Locke, Montesquieu dan Jean Jacques Rousseau
- sekitar abad XVII-XIX
- dipengaruhi kedaulatan hukum dan demokrasi; rakyat sebagai subjek negara  Rakyat merupakan kesatuan individu yang dibentuk sesuai perjanjian masyarakat
 Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama
 Penguasa dipilih/ditentukan atas dasar kehendak rakyat (Volonte Generale) melalui perwakilan dan pemilihan
 Pemerintah harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya (Civil Right) Hampir pada semua negara merdeka, namun pelaksanaanya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologi, perkembangan politik, sosial budaya dll.
D. Pengakuan dari Negara lain yang Berdaulat
Dalam tata hubungan internasional, adanya status negara yang merdeka merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Walaupun hanya merupakan unsur deklaratif atau sekunder, adanya pengakuan dari negara lain dianggap penting atau strategis antara lain karena :
1. adanya kehawatiran terancam kelangsungan hidupnya, baik yang timbul dari dalam (seperti kudeta) maupun intervensi dari luar atau negara lain, dan
2. ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan itu terutama terletak dalam usaha memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Pengakuan dari negara lain dapat dibedakan menjadi :
1. Pengakuan de facto yaitu pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya, diberikan setelah unsur konstitutif atau primer terpenuhi dan pemerintahan telah dapat berjalan stabil, menurut sifatnya pengakuan ini dibedakan menjadi ; pengakuan de facto bersifat tetap (pengakuan dari negara lain hanya dapat menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi [konsul], sedangkan untuk tingkat duta masih belum dapat), dan pengakuan de facto bersifat sementara (pengakuan sementara waktu menunggu stabil tidaknya pemerintahan dan apakah negara tersebut dapat terus berjalan atau akan berakhir atau mati yang kemudian pengakuan pun ditarik kembali).
2. Pengakuan de jure yaitu pengakuan secara resmi berdasarkan atas hukum dengan segala konsekuensi hukumnya, menurut sifatnya pengakuan ini dibedakan menjadi ; pengakuan de jure bersifat tetap (pengakuan yang berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat kenyataan bahwa pemerintahan negara baru tersebut telah dapat berjalan stabil hingga jangka waktu tertentu) dan pengakuan de jure yang bersifat penuh (pengakuan yang berdampak dapat diadakannya hubungan dalam segala bidang seperti perdagangan, ekonomi dan diplomatik-politik. Sehingga atase, konsul, duta, perwakilan diplomatik dan lain sejenisnya dapat dibuka.
Republik Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 baru diakui oleh negara lain dalam beberapa tahun kemudian seperti oleh Mesir pada tahun 1947, Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950 (penerimaan pertama kali sebagai anggota).

BAB V
BENTUK NEGARA, KENEGARAAN, DAN PEMERINTAHAN
A. Bentuk Negara :
1. Negara Kesatuan (Unitarisme) adalah negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat.
Di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah (propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan lain-lain). Sistem pemerintahan negara dilaksanakan sesuai dengan asas atau kombinasi asas, antara lain :
a. asas desentralisasi ; deerah diberikan kesempatan, kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri / otonomi daerah yang dinamakan daerah swatantra
b. asas sentralisasi ; segala sesuatu dalam negara diatur dan diurus pemerintah pusat, sedangkan daerah tinggal melaksanakannya
c. asas dekonsentrasi ; pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah, untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan pemerintah pusat yang ada di daerah, serta
d. asas tugas pembantuan ; tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah otonom oleh pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan
Bentuk negara kesatuan pada umumnya memiliki sifat atau ciri antara lain :
kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat
negara hanya mempunyai satu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, satu Kepala Negara, satu Dewan Menteri atau Kabinet dan satu Lembaga Perwakilan atau Parlemen
hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan
2. Negara Serikat (Federasi atau Bondstaat) pada umumnya adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang menggabungkan diri untuk membentuk suatu kerjasama yang efektif. Negara-negara bagian tersebut hanya menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah federal (pusat) yang menyangkut kepentingan dan tujuan bersama, seperti urusan keuangan, pertahanan negara, pos, telekomunikasi, dan hubungan luar negeri. Meskipun demikian, kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian, karena negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya. Seperti Amerika Serikat, Australia, India, Jerman, Malaysia, dan Swiss.
Ikatan kerjasama antar negara bagian yang membentuk negara federasi umumnya berupa perjanjian multilateral, yang perjanjian itu sendiri dapat bersifat erat maupun agak renggang, sehingga jika salah satu negara bagian itu keluar dari ikatan kerjasama atau negara federasinya, maka secara serta merta putus juga hubungan antara negara bagian itu dengan negara federasi.
Bentuk negara serikat pada umumnya memiliki sifat atau ciri-ciri antara lain :
a. tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap berada pada negara bagian.
b. kepala negara dipilih olah rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
c. pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar dan sebagian ke dalam.
d. setiap negara bagian berwenang membuat Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sendiri, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Serikat.
e. kepala negara mempunyai hak veto (pembatalan keputusan) atas rancangan Undang-undang, peraturan atau kebijakan yang diajukan oleh parlemen (senat atau kongres).
Berdasarkan sifat hubungan ikatan kerjasama antara pemerintah negara federasi dengan pemerintah negara-negara bagian, maka negara federasi dapat dibedakan menjadi dua macam jenis, yaitu Negara Serikat (Federal) dan Perserikatan Negara (Konfederasi), perbedaannya menurut para ahli antara lain yaitu :
a. George Jellinek ; apabila kedaulatan itu ada pada negara federal, jadi yang memegang itu adalah pemerintah federal atau pemerintah gabungannya, maka negara federasi itu disebut Negara Serikat (Federal). Sedangkan kalau kedaulatan itu masih tetap ada pada negara-negara bagian, maka negara federal yang demikian disebut Perserikatan Negara (Konfederasi).
b. Kranenburg ; apabila peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah negara federasi atau pemerintah gabungannya itu dapat secara langsung berlaku atau mengikat terhadap para warga negara dari negara-negara bagian, maka negara federasi itu adalah berjenis Negara Serikat (Federal). Sedangkan kalau peraturan-peraturan hukum yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah federasi atau pemerintah gabungannya itu tidak dapat secara langsung berlaku atau mengikat terhadap para warga negara dari negara-negara bagian sebelum dikuatkan, disahkan, dan diberlakukan oleh masing-masing negara bagian sendiri, maka negara federasi yang demikian disebut sebagai Perserikatan Negara (Konfederasi).
Selanjutnya menurut Kranenburg antara Negara Federasi dan Negara Kesatuan dapat ditunjukkan perbedaannya sebagai berikut :
a. Pada Negara Federasi negara-negara bagian mempunyai wewenang untuk membuat UUD-nya sendiri (Pouvoir Constituant) dan dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara federal. Sedangkan pada Negara Kesatuan daerah-daerah tidak dapat membuat UUD sendiri, dalam hal ini organisasi kekuasannya telah ditentukan oleh pembuat Undang-undang di pusat.
b. Dalam Negara Federasi wewenang pembuat Undang-undang pemerintah federasi ditentukan secara terperinci sedangkan wewenang lainnya ada pada negara-negara bagian (residu power atau reserved power). Sebaliknya dalam Negara Kesatuan, wewenang secara terperinci terdapat pada daerah-daerah dan residu power-nya ada pada pemerintah pusat.
B. Bentuk Kenegaraan
1. Koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lain. Dalam negara koloni, urusan politik, hukum dan pemerintahan masih tergantung pada negara yang menjajahnya. Seperti saat Indonesia masih merupakan daerah kolonial Belanda
2. Trustee (Perwakilan) adalah wilayah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta negara yang menang perang. Seperti Papua New Guinea, bekas jajahan Jepang yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai tahun 1975
3. Mandat adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Seperti negara Kamerun, bekas jajahan Jerman yang menjadi Mandat Prancis
4. Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat, biasanya negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berhubungan dengan urusan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan kepada negara pelindungnya (Suzuren atau Suzerein). Seperti Tunisia, Maroko dan Indo-Cina sebelum merdeka merupakan Protektorat Prancis
Menurut Samidjo, S.H., protektorat dapat dibedakan menjadi :
a. Protektorat Kolonial, yaitu bentuk protektorat yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan keamanan serta dalam negeri kepada pemerintah pelindunganya (union francaise), dan
b. Protektorat Internasional, yaitu protektorat yang masih tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Dalam hal ini, negara yang dilindungi dalam beberapa urusan luar negeri, pertahanan keamanan serta dalam negeri tidak banyak bergantung pada negara pelindungnya karena negara yang dilindungi dianggap sebagai subjek hukum internasional. Seperti Mesir semasa Protektorat Turki tahun 1917, Zanzibar semasa Protektorat Inggris tahun 1890, dan Albania semasa Protektorat Italia tahun 1936
5. Dominion adalah merupakan bentuk negara yang khusus dalam lingkungan Kerajaan Inggris, yaitu suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, serta mengakui Raja Inggris sebagai Rajanya (lambang persatuan). Negara-negara Dominion ini tergabung dalam ‘The British Commonwealth of Nations’ (Negara-negara Persemakmuran). Negara-negara Dominion mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan penuh dalam mengurus praktek-praktek kenegaraannya baik yang bersifat ke dalam maupun urusan luar negeri. Seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India, dan Malaysia
6. Uni adalah gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Dalam hal ini Uni dibedakan menjadi :
f. Uni Personil atau Personale Unie, yaitu dua negara atau lebih yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala negara, sementara segala urusan dalam dan luar negeri diurus oleh masing-masing negara. Seperti Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg) yang tergabung dalam Uni Personil tahun 1839-1890, dan
g. Uni Riil / Reele Unie, yaitu dua negara atau lebih yang berdasarkan suatu traktat mengadakan ikatan yang dikepalai oleh seorang raja dan membentuk alat kelengkapan ‘Uni’ guna mengatur kepentingan bersama yang umumnya berupa persoalan-persoalan menyangkut urusan politik luar negeri. Seperti Uni Australia-Hongaria tahun 1867-1919
Sedangkan Uni Indonesia-Belanda hasi KMB tanggal 27 Desember 1949 yang dibubarkan tanggal 21 April 1956, bukanlah merupakan Uni Personal karena kedua negara tidak mempunyai kepala negara bersama dan juga bukan Uni Riil karena tidak mempunyai alat kelengkapan bersama, tetapi merupakan suatu bentuk Uni yang khas (Uni Sui Generis)

C. Tife-tife Negara
Teori tife-tife negara membahas tentang penggolongan negara dengan didasarkan kepada ciri-ciri khas, yang secara garis besar dibedakan menjadi tife negara menurut sejarah dan ditinjau dari sisi hukum, yaitu :
Tife negara menurut sejarah, antara lain :
1. tife negara Timur Purba, yang pada umumnya bertife tirani di mana para raja (pemerintahan) berkuasa sangat mutlak atau absolut, sering dianggap sebagai dewa, anak dewa atau titisan dewa, serta bersifat ‘atheoeraties’ (keagamaan)
2. tife negara Yunani Kuno, bertife polis atau negara kota (city state) yaitu hanya sebesar kota yang dikelilingi benteng pertahanan, pemerintahan demokrasi langsung dengan penduduk sedikit dan diberi palajaran ilmu pengetahuan ‘encyclopaedie’, pemerintahan berjalan dengan mengumpulkan rakyat di suatu tempat ‘acclesia’. Dalam rapat dikemukakan kebijaksanaan pemerintah (yang selalu dipegang para ahli filsafat) untuk dipecahkan bersama rakyat
3. tife negara Romawi, berupa imperium dan pada saat itu Yunani pun merupakan daerah jajahannya. Pemerintahan Romawi dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat ‘Caesarimus’ dan memerintah secara mutlak, pada sisi lain terdapat Undang-undang yang dikenal dengan istilah Lex Regia
4. tife negara Abad Pertengahan, didominasi oleh adanya pertentangan (dualisme), baik antara penguasa dengan rakyat sehingga kemudian timbul keinginan rakyat untuk membatasi hak dan kewajiban antara raja dan rakyat lalu disepakati perjanjian dan diletakkan dalam ‘leges fundamentalis’ yang berlaku sebagai Undang-undang, pemilik dan penyewa tanah yang melahirkan feodalisme, serta negarawan dan gerejawan yang melahirkan sekularisme
5. tife negara Modern, pada tife ini berlaku asas demokrasi, dianutnya paham negara hukum, serta didominasi oleh susunan negara kesatuan, dalam pengertian hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi
Tife negara ditinjau dari sisi hukum, di mana penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dengan rakyat, antara lain :
1. Tife negara polisi (polizei staat), di mana negara bertugas hanya menjaga tata tertib saja (penjaga malam), pemerintahan bersifat monarki absolute. Pengertian polisi adalah ‘welvaartzorg’ (penyelenggara kesejahteraan) yang mencakup pengertian ; penyelenggaraan negara posistif (bestuur) dan penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya yang mengancam keamanan negara).
2. Tife negara hukum (rechts staat), di mana setiap tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum. Tife ini memiliki tiga bentuk yaitu :
a. tife negara hukum liberal; menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara, penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, termasuk persetujuan yang menguasasi negara
b. tife negara hukum formil; yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu harus berdasarkan Undang-undang. Negara hukum formil ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Dalam hal ini menurut Stahl seorang sarjana Denmark, negara hukum formil haruslah memenuhi empat unsur, yakni :
1) bahwa harus ada jaminan terhadap hak-hak asasi
2) adanya pemisahan kekuasaan
3) pemerintah didasarkan pada Undang-undang, dan
4) harus ada peradilan administratif
c. tife negara hukum materiil; merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formil, tindakan penguasa harus berdasarkan Undang-undang atau adanya asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari Undang-undang atau berlaku asas ‘opportunitas’

3. Tife negara kemakmuran (wohlfare staat / welfare state), negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran, maka negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat, di sini negara aktif dalam menyelenggarakan kemakmuran warga negaranya, untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Jadi pada tife ini tugas negara semata-mata hanyalah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan seoptimal mungkin
D. Bentuk Pemerintahan
1. Bentuk Pemerintahan Klasik
Menurut pendapat Mac Iver dan Leon Duguit, Teori-teori tentang bentuk pemerintahan klasik pada umumnya masih menggabungkan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Prof. Padmo Wahyono, S.H. berpendapat bahwa bentuk negara Aristokrasi dan Demokrasi adalah bentuk pemerintahan klasik, sedangkan Monarki dan Republik adalah bentuk pemerintahan modern. Dalam teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan atas jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya
Ajaran Plato (429-347 SM); bentuk pemerintahan terbagi atas Aristokrasi (pemerintahan oleh kaum cendekiawan), Oligarchi (pemerintahan oleh sekelompok golongan kecil), Timokrasi (pemerintahan oleh golongan hartawan atau konglomerat), Demokrasi (pemerintahan rakyat), Mobokrasi (kemerosotan demokrasi) dan Tirani (pemerintahan diktator oleh seorang Tiran)
Ajaran Aristoteles (384-322 SM); bentuk pemerintahan terbagi atas Monarchi, Tirani atau Despotie, Aristokrasi, Oligarchi atau Plutocrasi, Politea atau Republik, dan Demokrasi
Ajaran Polibius (204-122 SM); bentuk pemerintahan terbagi atas Monarchi, Tirani, Aristokrasi, Oligarchi, Demokrasi, dan Okhlokrasi (semakna dengan Mobokrasi)
2. Bentuk Pemerintahan Monarchi (Kerajaan), yaitu apabila suatu negara dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, sultan, kaisar atau sejenisnya yang bersifat turun temurun dan untuk jabatan seumur hidup. Monarchi dapat dibedakan menjadi :
a. Monarchi Absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara kerajaan di mana kekuasaan dan wewenang kepala negara tidak terbatas dan segala fungsi kekuasaan pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif, federatif dan lain-lain) menjadi satu padanya. Seperti Louis XIV di Prancis (“L’etad C’est Moi”)
b. Monarchi Konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara kerajaan di mana kekuasaaan dan wewenang kepala negara diatur, menurut dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Hal ini dapat terjadi karena kehendak kepala negara itu sendiri seperti Jepang dengan Hak Octrooi, maupun karena tuntutan revolusi rakyat seperti Bill of Rights 1689 di Inggris, Yordania, Denmark, Saudi Arabia dan Brunei Darussalam
c. Monarchi Parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara kerajaan di mana kepala negara hanya merupakan simbol kekuasaaan dan persatuan yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat serta dipertanggungjawabkan (the King can do not wrong). Namun dalam sistem pemerintahan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dengan dewan menteri atau kabinetnya yang bertanggung jawab kepada parlemen baik secara sendiri atau bersama-sama (tanggung jawab politik, pidana dan keuangan). Seperti Inggris, Belanda dan Malaysia
3. Bentuk Pemerintahan Republik, yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu guna melaksanakan kepentingan umum (res publica berarti kepentingan umum). Republik dapat dibedakan menjadi :
a. Republik Absolut, yaitu ketika pemerintahan berlangsung secara diktator tanpa pembatasan kekuasaan dan mengabaikan konstitusi, untuk legitimasi kekuasaan biasanya digunakanlah alat partai politik
b. Republik Konstitusional, yaitu ketika presiden selaku kepala negara dan pemerintahan menjalankan roda pemerintahan menurut dan berdasarkan ketentuan konstitusi serta perundang-undangan, di samping itu pengawasan efektif juga dilaksanakan oleh parlemen
c. Republik Parlementer, yaitu ketika presiden hanya merupakan kepala negara saja yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat dan dipertanggungjawabkan. Namun dalam sistem pemerintahan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dengan dewan menteri atau kabinetnya yang bertanggung jawab kepada parlemen baik secara sendiri atau bersama-sama (tanggung jawab politik, pidana dan keuangan)
E. Sistem Pemerintahan
Setelah mengetahui tentang pemerintahan, dan sebelum menjabarkan lebih lanjut tentang jenis-jenis sistem pemerintahan, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan sistem, yang dalam pandangan bebrapa ahli, antara lain dikemukakan :
 Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. ; Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan
 Musanef ; Sistem adalah suatu sarana yang menguasasi keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur
 Poerwadarminta ; Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya), yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud
 Prajudi ; Sistem adalah suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan
 Pramudji ; Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh
 Sumantri ; Sistem adalah bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan
Jenis sistem pemerintahan yang umum dikenal yaitu :
1. Sistem Pemerintahan Parlementer, di mana parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan, memiliki kekuasaan dan wewenang kontrol yang sangat kuat terhadap eksekutif (perdana menteri bersama kabinet atau dewan menterinya), dan apabila pertanggungjawabannya tidak diterima parlemen dan / atau berdasarkan mosi tidak percaya, maka eksekutif pun akan jatuh dan diganti
Maka ciri-ciri pemerintahan Parlementer antara lain :
a. kekuasaan parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif atau pemerintah (perdana menteri)
b. para menteri (kabinet atau dewan menteri) harus mempertanggung-jawabkan semua tindakannya kepada parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan, artinya setiap kebijakan para menteri (kabinet atau dewan menteri) harus mendapat kepercayaan, restu atau mosi dari parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan
c. program-program kebijakan para menteri (kabinet atau dewan menteri) harus disesuaikan dengan kepentingan dan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan, karena parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan dapat menjatuhkan para menteri (kabinet atau dewan menteri) dengan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah
d. kedudukan kepala negara (raja, ratu, syah, sultan, kaisar atau sejenisnya) sebagai lambang atau simbol negara yang tidak dapat diganggu gugat
2. Sistem Pemerintahan Presidensiil (Presidensial), di mana, presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (beserta kabinet atau dewan menterinya) memiliki kekuasaan dan wewenang yang cenderung kuat, sehingga walaupun parlemen tetap memiliki fungsi kontrol, namun tidak sampai atau tidak mudah untuk menjatuhkan dan mengganti eksekutif
Maka ciri-ciri pemerintahan Presidensiil (Presidensial), antara lain :
a. dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara)
b. kekuasaan eksekutif atau pemerintah dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari, oleh dan untuk rakyat, baik secara langsung ataupun melalui badan perwakilan
c. presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri), baik yang memimpin departemen maupun non departemen, walaupun terkadang terdapat ketentuan bahwa hal demikian dilakukan dengan juga mendengarkan aspirasi atau pandangan dari parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan
d. para menteri hanya bertanggungjawab kepada presiden, bukan parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan
e. presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan. Oleh sebab itu antara keduanya tidak dapat saling menjatuhkan, kecuali menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi
3. Sistem Pemerintahan Campuran, merupakan kombinasi dari dua sistem sebelumnya, di mana untuk kepala negara dipegang oleh seorang presiden yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat, dipertanggung jawabkan, dan dijatuhkan oleh parleman, bahkan selain sebagai simbol negara, presiden dalam keadaan tertentu juga dapat membubarkan parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan. Namun dalam sistem pemerintahan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dengan dewan menteri atau kabinetnya yang bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan baik secara sendiri atau bersama-sama (tanggung jawab politik, pidana dan keuangan)
Pada praktek kenegaraan Swiss, di mana ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu ditafsirkan dengan menempatkan badan eksekutif hanya sebagai badan pelaksana, atau badan pekerja saja dari apa yang telah diputuskan oleh badan legislatif, maka sistem pemerintahan seperti ini disebut dengan Sistem Pemerintahan Badan Pekerja atau Referendum. Sedangkan Prancis pernah pula melaksanakan sistem pemerintahan yang disebut dengan Majelis Perwakilan
Berdasarkan struktur dari partai-partai politiknya, maka Maurice Duverger mengklasifikasikan sistem pemerintahan menjadi :
1. Sistem Pemerintahan Berpartai Tunggal (mono / single party), seperti Uni Sovyet (USSR)
2. Sistem Pemerintahan Berpartai Dua (duo / double / dwi party), seperti Amerika Serikat (USA) dan Inggris
3. Sistem Pemerintahan Berpartai Banyak (multy party), seperti Prancis, Jerman, Italia dan Indonesia
Jika selain struktur pemerintahan, juga diperhatikan kekuasaan para penguasa dan cara-cara pembatasan kekuasaan, maka sistem pemerintahan diklasifikasikan menjadi :
1. Sistem Pemerintahan Bebas, di mana kekuasaan penguasa dibatasi sekeras-kerasnya, sedangkan kemerdekaan individu atau warga negara dijamin secara istimewa, terkecuali dalam lapangan ekonomi. Seperti Inggris, Amerika Serikat dan Swiss
2. Sistem Pemerintahan Setengah Bebas, di mana kekuasaan penguasa dibatasi secara lemah, demikian pula jaminan bagi para individu atau warga negara sifatnya lemah. Seperti di negara-negara Balkan dan beberapa negara Amerika Selatan
3. Sistem Pemerintahan Totaliter atau Kolektif, di mana kekuasaan penguasa bersifat mutlak atas para individu atau warga negara, kekuasaan mutlak ini disokong oleh partai politik yang oleh Maurice Deverger disebut dengan polisi politik, dengan monopoli atas media massa, sensus dan sebagainya. Seperti Rusia, Jeman semasa Nazi, dan Italia semasa Facis
Jika dilihat dari proses pemilihan dan pengangkatan penguasa negara, maka klasifikasi sistem pemerintahan menjadi :
1. Sistem Pemerintahan Liberal, di mana pengangkatan para penguasa dilakukan melalui pemilihan yang bebas
2. Sistem Pemerintahan Setengah Liberal, di mana pengangkatan para penguasa dilakukan melalui pemilihan yang terpimpin
3. Sistem Pemerintahan Totaliter atau Kolektif, di mana pengangkatan para penguasa tidak dilakukan melalui pemilihan, atau jika pun dilaksanakan pemilihan, hanya bersifat formalitas dan pura-pura atau plebisit
Sedangkan jika dilihat dari kenyataan yang setepat-tepatnya, lepas dari penggolongan atau klasifikasi tertentu, dan hanya perpegangan pada prakiraan dari segi logika, menurut Maurice Duverger, secara garis besar pemerintahan di dunia hanya dibagi menjadi tiga tife dasar, yaitu :
1. Tife Inggris. Seperti Inggris, negara-negara dominion inggris dan di kebanyakan Eropa Barat
2. Tife Amerika. Seperti pada sebagian besar negara di benua Amerika selain Kanada
3. Tife Rusia. Seperti Rusia, negara bekas bagian Uni Sovyet (USSR) dan negara-negara satelitnya
Di luar ketiga tife atau sistem tersebut di atas, menurut Maurice Deverger kita hanya akan dapat menjumpai sistem pemerintahan ‘Arkais’, yaitu sistem pemerintahan peninggalan dari jaman kono, dan rakyat-rakyat jajahan atau setengah jajahan yang sama sekali tidak berpemerintahan autonom
F. Khilâfah Islâmiyyah (The Special Model)
Khilâfah, sebagai sebuah istilah politik maupun sistem pemerintahan, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Hanya saja, keterputusan kaum Muslim dengan akar sejarah masa lalu merekalah yang menjadikan Khilâfah ‘asing’, bukan hanya dalam konteks sistem pemerintahan mereka, tetapi bahkan dalam kosakata politik mereka. Kalaupun sebagian kalangan Muslim mengakui eksistensi Khilâfah dalam sejarah, gambaran mereka tentang Khilâfah bias dan beragam. Ada yang menyamakan Khilâfah dengan kerajaan. Ada yang menganggap Khilâfah sebagai sistem pemerintahan otoriter dan antidemokrasi. Ada yang memandang Khilâfah sama dengan sistem pemerintahan teokrasi. Ada juga yang menilai Khilâfah sebagai sistem pemerintahan gabungan antara demokrasi dan teokrasi (baca: teodemokrasi).
Ketika dijelaskan bahwa sistem pemerintahan Khilâfah bukan monarki (kerajaan), bukan republik, bukan kekaisaran (imperium) dan bukan pula federasi, sebagian kalangan Muslim sendiri malah ada yang menyindir, bahwa kalau begitu, Khilâfah adalah sistem pemerintahan yang ‘bukan-bukan’. Sikap demikian wajar belaka mengingat: (1) Umat sudah lama hidup dalam sistem pemerintahan sekuler; (2) Pendidikan politik di bangku-bangku akademis/lembaga pendidikan selalu hanya mengenalkan model-model pemerintahan tersebut [monarki, republik, imperium atau federasi] tanpa pernah memasukkan sistem Khilâfah sebagai salah satu model pemerintahan di luar model mainstream tersebut; (3) Jauhnya generasi umat Islâm saat ini dari akar sejarah masa lalu mereka, termasuk sejarah Kekhilâfahan Islâm yang amat panjang, lebih dari 13 abad.
Uraian berikut, meski serba ringkas, ingin mengenalkan apa itu Khilâfah. Tidak lain agar kita sedikit-banyak mengenal hakikat Khilâfah sebagai sebuah sistem pemerintahan Islâm yang khas, yang berbeda dengan semua sistem pemerintahan di dunia saat ini.
1. Definisi Khilâfah
a. Secara Bahasa;
Khilâfah menurut makna bahasa merupakan mashdar dari fi’il madhi khalafa, yang berarti: menggantikan atau menempati tempatnya (Munawwir, 1984:390). Khilâfah menurut Ibrahim Anis (1972) adalah orang yang datang setelah orang lain lalu menggantikan posisinya (Al-Mu‘jam al-Wasîth, I/251. Lihat juga: Ibn Manzhur, Lisân al-‘Arab, I/882-883)
Jadi, menurut bahasa, khalîfah adalah orang yang mengantikan orang sebelumnya. Jamaknya, khalâ’if atau khulafâ’. Inilah makna firman Allâh Swt.: Berkata Musa kepada saudaranya, Harun, “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku.” (TQS. al-A’raf [7]: 142).
Menurut Imam ath-Thabari, makna bahasa inilah yang menjadi alasan mengapa as-sulthan al-a’zham (penguasa besar umat Islâm) disebut sebagai khalifah, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya, lalu menggantikan posisinya (Ath-Thabari, Tafsir ath-Thabari, I/199).
b. Khilâfah menurut syariah;
Kata khilâfah banyak dinyatakan dalam hadits, misalnya:
Sesungguhnya (urusan) agama kalian berawal dengan kenabian dan rahmat, lalu akan ada khilâfah dan rahmat, kemudian akan ada kekuasaan yang tiranik. (THR. al-Bazzar).
Kata khilâfah dalam hadis ini memiliki pengertian: sistem pemerintahan, pewaris pemerintahan kenabian. Ini dikuatkan oleh sabda Rasul saw.:
Dulu Bani Israel dipimpin/diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, nabi lain menggantikannya. Namun, tidak ada nabi setelahku, dan yang akan ada adalah para khalifah, yang berjumlah banyak. (HR al-Bukhari dan Muslim).
Dalam pengertian syariah, Khilâfah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi saw. dalam kepemimpinan Negara Islâm (ad-dawlah al-Islâmiyah) (Al-Baghdadi, 1995:20). Inilah pengertiannya pada masa awal Islâm. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah Khilâfah digunakan untuk menyebut Negara Islâm itu sendiri (Al-Khalidi, 1980:226. Lihat juga: Dr. Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, IX/823).
c. Banyak sekali definisi tentang Khilâfah—atau disebut juga dengan Imamah—yang telah dirumuskan oleh oleh para ulama. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
1) Khilâfah adalah kekuasaan umum atas seluruh umat, pelaksanaan urusan-urusan umat, serta pemikulan tugas-tugasnya (Al-Qalqasyandi, Ma’âtsir al-Inâfah fî Ma‘âlim al-Khilâfah, I/8).
2) Imamah (Khilâfah) ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia (Al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyah, hlm. 3).
3) Khilâfah adalah pengembanan seluruh urusan umat sesuai dengan kehendak pandangan syariah dalam kemaslahatan-kemaslahatan mereka, baik ukhrawiyah maupun duniawiyah, yang kembali pada kemaslahatan ukhrawiyah (Ibn Khladun Al-Muqaddimah, hlm. 166 & 190).
4) Imamah (Khilâfah) adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh sebagai kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunia (Al-Juwaini, Ghiyâts al-Umam, hlm. 15).
Dengan demikian, Khilâfah (Imamah) dapat didefinisikan sebagai: kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah Islâm ke seluruh penjuru dunia. Definisi inilah yang lebih tepat. (Lihat: Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, Qadhi an-Nabhani dan diperluas oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum, cet. VI [Mu’tamadah]. 2002 M/1422 H).
2. Khilâfah vs Non Khilâfah
Sesungguhnya sistem pemerintahan Islâm (Khilâfah) berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, maqâyîs (standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang-undangnya yang dilegislasi untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan Daulah Islâm sekaligus yang membedakannya dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini.
Dalam buku yang berjudul, Azhijah ad-Dawlah al-Khilâfah (Libanon: Beirut, 2005), perbedaan sistem pemerintahan Khilâfah dengan non-Khilâfah dijelaskan sebagai berikut.
a. Khilâfah bukan monarki (kerajaan).
Islâm tidak mengakui sistem kerajaan. Hal itu karena dalam sistem kerajaan, seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan; umat tidak ada hubungannya dengan pengangkatan raja. Adapun dalam sistem Khilâfah tidak ada pewarisan. Baiat dari umatlah yang menjadi metode untuk mengangkat khalifah. Sistem kerajaan juga memberikan keistimewaan dan hak-hak khusus kepada raja yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari individu rakyat. Hal itu menjadikan raja berada di atas undang-undang. Raja tetap tidak tersentuh hukum meskipun ia berbuat buruk atau zalim. Sebaliknya, dalam sistem Khilâfah, Khalifah tidak diberi keistimewaan yang menjadikannya berada di atas rakyat sebagaimana seorang raja. Khalifah juga tidak diberi hak-hak khusus yang mengistimewakannya—di hadapan pengadi-lan—dari individu-individu umat. Khalifah dipilih dan dibaiat oleh umat untuk menerapkan hukum-hukum syariah atas mereka. Khalifah terikat dengan hukum-hukum syariah dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan hukum, serta pengaturannya atas urusan-urusan dan kemaslahatan umat.
b. Khilâfah bukan kekaisaran (imperium).
Sistem imperium itu sangat jauh dari Islâm. Sistem imperium tidak menyamakan pemerintahan di antara suku-suku di wilayah-wilayah dalam imperium. Sistem imperium memberikan keistimewaan kepada pemerin-tahan pusat imperium; baik dalam hal pemerintahan, harta, maupun perekonomian.
Sebaliknya, Islâm menyamakan seluruh orang yang diperintah di seluruh wilayah negara. Islâm menolak berbagai sentimen primordial (‘ashabiyât al-jinsiyyah Islâm tidak menetapkan bagi seorang pun di antara rakyat di hadapan pengadilan—apapun mazhabnya—sejumlah hak istimewa yang tidak diberikan kepada orang lain, meskipun ia seorang Muslim.
Sistem pemerintahan Islâm, dengan adanya kesetaraan ini, jelas berbeda dari imperium. Dengan sistem demikian, Islâm tidak menjadikan berbagai wilayah kekuasaan dalam negara sebagai wilayah jajahan, bukan sebagai wilayah yang dieksploitasi, dan bukan pula sebagai “tambang” yang dikuras untuk kepentingan pusat saja. Islâm menjadikan semua wilayah kekuasaan negara sebagai satu-kesatuan meskipun jaraknya saling berjauhan dan penduduknya berbeda-beda suku. Semua wilayah dianggap sebagai bagian integral dari tubuh negara.
c. Khilâfah bukan federasi.
Dalam sistem federasi, wilayah-wilayah negara terpisah satu sama lain dengan memiliki kemerdekaan sendiri, dan mereka dipersatukan dalam masalah pemerintahan (hukum) yang bersifat umum. Sebaliknya, Khilâfah berbentuk kesatuan. Keuangan seluruh wilayah (propinsi) dianggap sebagai satu-kesatuan dan APBN-nya juga satu, yang dibelanjakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat tanpa memandang propinsinya. Seandainya suatu propinsi pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya, maka propinsi itu dibiayai sesuai dengan kebutuhannya, bukan menurut pemasukannya. Seandainya pemasukan suatu propinsi tidak mencukupi kebutuhannya maka hal itu tidak diperhatikan, tetapi akan dikeluarkan biaya dari APBN sesuai dengan kebutuhan propinsi itu, baik pemasukannya mencukupi kebutuhannya ataupun tidak.
d. Khilâfah bukan republik.
Sistem republik pertama kali tumbuh sebagai reaksi praktis terhadap penindasan sistem kerajaan (monarki). Kedaulatan dan kekuasaan dipindahkan kepada rakyat dalam apa yang disebut dengan demokrasi. Rakyatlah yang kemudian membuat undang-undang; yang menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela. Lalu pemerintahan berada di tangan presiden dan para menterinya dalam sistem republik presidentil dan di tangan kabinet dalam sistem republik parlementer.
Adapun dalam Islâm, kewenangan untuk melakukan legislasi (menetapkan hukum) tidak di tangan rakyat, tetapi ada pada Allâh. Tidak seorang pun selain Allâh dibenarkan menentukan halal dan haram. Dalam Islâm, menjadikan kewenangan untuk membuat hukum berada di tangan manusia merupakan kejahatan besar. (Lihat: QS at-Taubah [9]: 31).
Sistem pemerintahan Islâm bukan sistem demokrasi menurut pengertian hakiki demokrasi ini, baik dari segi bahwa kekuasaan membuat hukum—menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela—ada di tangan rakyat maupun dari segi tidak adanya keterikatan dengan hukum-hukum syariah dengan dalih kebebasan. Ini jelas bertentangan dengan Islâm yang menjadikan hak membuat hukum hanya ada pada Allâh (QS Yusuf [10]: 40).
Atas dasar ini, sistem pemerintahan Islâm (Khilâfah) bukan sistem kerajaan, bukan imperium, bukan federasi, bukan republik, dan bukan pula sistem demokrasi sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.
3. Khilâfah; Sistem pemerintahan khas
Sesungguhnya struktur negara Khilâfah berbeda dengan struktur semua sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebagian penampakannya. Struktur negara Khilâfah diambil (ditetapkan) dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah saw. di Madinah setelah beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan Negara Islâm di sana. Struktur negara Khilâfah adalah struktur yang telah dijalani oleh Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah saw. wafat.
Dengan penelitian dan pendalaman terhadap nash-nash yang berkaitan dengan struktur negara itu, jelaslah bahwa struktur negara Khilâfah adalah: 1. Khalifah; 2. Para Mu’âwin at-Tafwîdh (Wuzarâ’ at-Tafwîdh); 3. Wuzarâ’ at-Tanfîdz; 4. Para Wali; 5. Amîr al-Jihâd; 6. Keamanan Dalam Negeri; 7.Urusan Luar Negeri; 8. Industri; 9. Peradilan; 10. Mashâlih an-Nâs (Departemen-departemen); 11. Baitul Mal; 12. Lembaga Informasi; 13. Majelis Umat (Syûrâ dan Muhâsabah).

BAB VI
TEORI KEKUASAAN, NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
A. Kekuasaan
Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Robert M. Mac Iver berpandangan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.
Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. mendefinisikan kekuasaan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang, sehingga dengan demikian dapat merupakan suatu konsep kuantitatif, karena dapat dihitung hasilnya, seperti berapa luas wilayah jajahan seseorang, berapa banyak orang yang berhasil dipengaruhi, berapa lama yang bersangkutan berkuasa, serta berapa banyak uang dan barang yang dimilikinya. Maka secara filsafat, kekuasaan dapat meliputi ruang, waktu, barang, dan manusia.
Sedangkan menurut pendapat Abdul Ghofur Anshori Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain sehingga sesuai dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya, maupun akibat-akibatnya sesuai dengan keinginan pemilik kekuasaan. Kekuasaan politik bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya institusi yang berkuasa. Dalam penggunaan kekuasaan harus ada penguasa dan sarana kekuasaan agar penggunaan kekuasaan itu berjalan dengan baik.
Kekuasaan negara merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan (negara) itu sendiri. Kekuasaan negara merupakan satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan.
Kekuasaan politik negara tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administratif (eksekutif, legislatif, yudikatif, federatif, eksaminatif, inspektif, konstitutif dan lain-lain).
Kekuasaan negara dalam arti sosial lebih luas tinjauannya daripada dalam arti politik. Hal ini terjadi karena kekuasaan negara tidak hanya berfokus pada negara, tetapi juga pada cara mengendalikan tingkah laku sosial (masyarakat) agar sesuai dengan tujuan negara.
Ossip K. Flechtheim membedakan kekuasaan politik atas :
1. Bagian dari kekuasaan sosial yang khususnya terwujud dalam negara (kekuasaan negara atau state power), seperti lembaga pemerintahan.
2. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara, seperti partai politik, lembaga-Iembaga sosial yang mempengaruhi jalannya kekuasaan Negara.
Hukum berasal dari negara, dan yang berkuasa dalam suatu negara adalah pemerintah. Pemerintah melalui politiknya menetapkan hukum. Apakah ada hubungan antara hukum dan kekuasaan? Ada dua pandangan untuk menjawab hal ini :
1. Hukum tidak sama dengan kekuasaan. Hal ini didasarkan pada dua alasan:
a. Hukum kehilangan artinya jika disamakan dengan kekuasaan karena hukum bermaksud meneiptakan suatu masyarakat yang adil. Tujuan ini hanya tereapai jika pemerintah juga adil dan tidak semena-mena dengan kekuasaannya.
b. Hukum tidak hanya membatasi kebebasan individual terhadap kebebasan individual yang lain, melainkan juga kebebasan (wewenang) dari yang berkuasa dalam negara.
2. Hukum tidak melawan pemerintah negara, sebaliknya membutuhkannya guna mengatur hidup bersama. Yang dilawan adalah kesewenang-wenangan individual. Hal ini didasarkan pada dua alasan :
a. Dalam masyarakat yang luas, konflik hanya dapat diatasi oleh entitas yang berada di atas kepentingan individu-individu, yaitu pemerintah.
b. Keamanan dalam hidup bersama hanya terjarnin bila ada pemerintah sebagai petugas tertib negara.
Sesuai tinjauan hukum tata negara, di mana negara dianggap sebagai organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat kelengkapan negara guna mencapai tujuan negara, pandangan negara sebagai organisasi kekuasaan juga terdapat dalam aliran atau teori modern yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Logemann, maka selain persoalan tentang negara dan hukum, persoalan tentang legitimasi kekuasaan juga diterima sebagai persoalan kenyataan pula, sehingga kesimpulan akhir tidak lain adalah bahwa benar di dalam negara itu ada kekuasaan.
Pada tataran lebih lanjut, maka lahirnya pertanyaan seperti tentang sumber kekuasaan, pemegang kekuasaan, dan pengesahan kekuasaan. Ketiga pertanyaan ini sebenarnya merupakan satu rangkaian pertanyaan yang satu sama lain saling berhubungan dan bahkan tidak dapat dipisahkan, yaitu menanyakan tentang sumber atau asal lahirnya suatu kekuasaan yang puncaknya berupa kekuasaan atau kedaulatan tertinggi, di mana jawabannya merupakan suatu legitimasi atau pengesahan untuk oleh dan bagi pemegang kekuasaan yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab memegang kekuasaan atau kedaulatan tersebut.
B. Beberapa Cara Mendapatkan atau Memiliki Kekuasaan, yaitu antara lain :
1. Legitimate Power (pengangkatan) ; yaitu kekuasaan diperoleh melalui adanya surat keputusan atasan atau pengangkatan atau pemilihan masyarakat banyak, seperti penobatan seorang putera mahkota menjadi raja atau kaisar pada suatu negara kerajaan, termasuk pada tatanan kenegaraan dewasa kini seperti pengangkatan seorang menteri, camat, panglima tentara nasional, kepala kepolisian, lalu juga pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota serta sejenisnya. Dr. Talizi dan Prof. Pamudji membedakan hasil suatu pengangkatan dengan pemilihan, di mana pengangkatan hanya menghasilkan seorang kepala, sedangkan pemilihan menghasilkan seorang pemimpin, perbedaan antara keduanya adalah bahwa seorang kepala belum tentu bisa memimpin, akan tetapi seorang pemimpin sudah barang tentu juga seorang kepala.
2. Coercive Power (kekerasan) ; yaitu kekuasaan diperoleh melalui cara kekerasan dan kekuatan fisik, bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan bersenjata, yang sudah barang tentu di luar jalur konstitusional. Hal demikian lazim disebut dengan istilah kudeta (coup d’etad). Karena cara ini inkonstitusional, maka banyak kemungkinan yang terjadi setelah perebutan kekuasaan, sebagian besar peraturan perundang-undangan negara akan berubah, dan karena perubahan tersebut dilakukan secara mendadak, maka disebut juga dengan istilah revolusi.
Revolusi-revolusi besar yang menjadi sejarah perhatian dunia, di antaranya :
• Jatuhnya Syah Iran ditandai dengan terusirnya Syah dan keluarganya, setelah Imam Ayatullah Rohullah Khomeini tiba dari pengasingannya di Prancis.
• Jatuhnya Presiden Niccolai Ceausescu dari Rumania ditandai dengan demonstrasi besar-besaran dan pembantaian Ceausescu dan permaisurinya.
• Jatuhnya kekaisaran Louis di Prancis, ditandai dengan penyerbuan ke penjara Bastille dan pemotongan kepala raja sekeluarga.
Selain itu juga terdapat revolusi yang berjalan damai tanpa banyak jatuh korban seperti :
• Jatuhnya Presiden Ferdinand Marcos di Filipina oleh penggantinya Ny. Corozon Aquino.
• Jatuhnya kekuasaan rezim orde baru ‘Presiden Soeharto’ di Indonesia pada bulan Mei 1998 oleh gerakan reformasi.
3. Expert Power (keahlian) ; yaitu kekuasaan diperoleh melalui keahlian (ilmu pengetahuan, skill professional, seni mempengaruhi, serta budi pekerti luhur) yang dimiliki seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki kekuasaan seperti ini berlaku di negara demokrasi, karena sistem personalianya dalam memilih karyawan memakai merit sistem. Dalam pengisian formasi administrasi kepegawaian dikenal motto ‘the right man on the right place’, sehingga seseorang akan ditempatkan sesuai dengan proporsi dan profesionalismenya. Apalagi bagi mereka yang memang dididik khusus untuk itu, seperti penempatan dokter sebagai kepala rumah sakit, insinyur pada jabatan teknis, tentara atau kepolisian pada jabatan keamanan dan alumni STPDN/IIP/PIN sebagai camat.
Tetapi ada kalanya yang berlaku dalam praktek adalah sebaliknya, yang menduduki suatu jabatan bukanlah orang yang mampu. Penempatannya pada suatu jabatan oleh karena pengaruh ‘pressure group’ atau pengisian jabatan oleh anggota keluarga pejabat yang berwenang, sistem kepegawaian seperti ini disebut ‘spoil sistem’, sehingga pada gilirannya kelompok elit pemerintahan terbentuk suatu ikatan primordial.
4. Reward Power (pemberian) ; yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian, pemberian dilakukan karena adanya suatu jasa atau sebagai balasan jasa, termasuk biasa dapat diperoleh karena kemampuan keuangan yang sangat cukup untuk ‘membeli’ suatu kekuasaan.
5. Reverent Power (daya tarik) ; yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui daya tarik seseorang. Walaupun daya tarik tidak menjadi faktor utama mengapa seseorang ditentukan menjadi kepala yang kemudian menguasai keadaan, namun daya tarik penampilan seperti postur tubuh dan wajah yang rupawan, dalam hal ini termasuk kecantikan dan kelembutan wanita, dapat menentukan dalam mengambil perhatian orang lain, dalam usaha menjadi kepala.
Seperti banyak orang yang tidak dapat memisahkan kekagumannya kepada Jenderal Charles de Gaulle; antara postur tubuhnya yang gagah dan tinggi besar dengan kecerdasannya mengepalai pemerintahan Prancis, begitu juga presiden XVI Amerika Serikat Abraham Loncoln; menjadi lebih terkenal sejak memelihara jenggot yang menutupi pipi cekungnya sebelah kiri, presiden XXXV Amerika Serikat John F. Kennedy yang rupawan, juga memanfaatkan kecantikan Madam Merilyn Monroe yang memiliki ukuran tubuh sempurna, untuk memenangkan pemilihan umum dalam kampanyenya di negara adi kuasa tersebut.
Di Indonesia, beberapa mantan presidennya juga dikenal memiliki daya tarik penampilan yang khas seperti, Bung Karno dengan gingsulnya yang terlihat apabila tertawa dan berpidato memperlihatkan kebolehannya sebagai orator ulung dunia, Pak harto terkenal dengan senyumnya yang kebapakan walaupun beliau seorang tentara sehingga disebut dengan ‘the smilling general’, termasuk Pak Habibie dengan lesung pipit dan gerakan khas kepalanya yang menggambarkan kecerdasan intetektual sains teknologi yang dimilikinya.
Selain kelima hal di atas yang dikemukakan oleh J.R.P. French dan Bertram Raven, para pakar lain juga menambahkan, yaitu :
6. Information Power (informasi) ; yaitu kekuasaan yang diperoleh karena seseorang begitu banyak memiliki keterangan sehingga orang lain membutuhkan dirinya untuk bertanya, biasanya orang yang bersangkutan membatasi keterangannya agar terus menerus dibutuhkan.
7. Connection Power (relasi) ; yaitu kekuasaan yang diperoleh karena seseorang memiliki hubungan keterikatan tertentu dengan seseorang yang sedang berkuasa atau memiliki wewenang, hal demikian biasa disebut dengan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan (nepotisme)
Setelah kekuasaan diperoleh, Strauss mengemukakan pendapat tentang bagaimana cara memotivasi orang-orang untuk mau melaksanakan pekerjaan lebih giat, sesuai dengan keinginan kepala (pemerintahan) yang memiliki kekuasaan, yaitu :
1. be strong approach, suatu pendekatan di mana untuk memotivasi bawahan dan masyarakat dipergunakan cara paksa dengan keras.
2. be good approach, suatu pendekatan di mana untuk memotivasi bawahan dan masyarakat dipergunakan cara pemanjaan.
3. be competition, suatu pendekatan di mana untuk memotivasi bawahan dan masyarakat dipergunakan usaha mengadu mereka dalam berbagai jenis perlombaan, baik antar individu, group, atau dengan organisasi / negara lain.
4. internalized motivation, suatu pendekatan di mana untuk memotivasi bawahan dan masyarakat dipergunakan penanaman kesadaran kerja kepada mereka.
5. implicit bargaining, suatu pendekatan di mana untuk memotivasi bawahan dan masyarakat dipergunakan cara dengan mengadakan suatu perjanjian terlebih dahulu.
C. Negara Hukum
1. Pengertian Negara Hukum
 Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. dan Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum. ; negara hukum pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berlandaskan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis
 Drs. Budiyanto ; negara hukum adalah negara yang melaksanakan kekuasaannya (pemerintah beserta alat kelengkapan negaranya) berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
 Prof. Padmo Wahyono, S.H., ; suatu negara hukum yang ideal pada abad XX ini adalah jika segala tindakan penguasa (negara) selalu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
 Prof. R. Djokosutono, S.H. ; sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat atas negara tersebut, negara merupakan subjek hukum dalam arti Rechtsstaat (badan hukum publik). Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat)”. Ini mengandung arti bahwa negara dalam meletakkan aktivitasnya (penyelenggaraan pemerintahan) tidak boleh berdasarkan atas kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku
(catatan; sesuai dengan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kini tidak lagi memiliki bagian penjelasan, tetapi dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) jelas disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”)
 Sudargo Gautama ; bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang, tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum
 Negara Hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung-jawab (UU No. 37 Tahun 2008; Ombudsman RI)
Teori tentang berdirinya negara berdasar atas hukum, sudah dikenal sejak abad V SM (Yunani Kuno). Gagasan mengenai negara hukum pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Secara teori maupun praktek, gagasan tentang negara hukum mengalami kemajuan pesat sejak abad XV – XVIII.
Dalam selang waktu itu, peristiwa renaissance dan reformasi di Eropa sangat berpengaruh terutama di bidang kehidupan politik dan hukum. Hal ini dipelopori antara lain oleh Hugo de Groot, Thomas Hobbes, Benedectus de Spinoza, John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant (1724-1804) yang dianggap sebagai pelopor yang paling berjasa dalam meletakkan gagasan tentang ‘negara hukum murni atau formal’
Teori Immanuel Kant tentang negara hukum murni atau formal menjadikan negara bersifat pasif hanya untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan negara (penjaga malam), sedangkan dalam urusan sosial maupun ekonomi negara tidak boleh mencampurinya, hingga lahirlah semboyan ‘Laissez Faire, Laissez Aller’ yaitu persaingan bebas dalam bidang ekonomi, hingga muncullah istilah kapitalisme dalam ekonomi dan liberalisme dalam bidang politik
Dalam prakteknya sekitar abad XIX, teori Kant yang banyak diterapkan di belahan Eropa, Amerika dan Australia ini ternyata banyak melahirkan eksploitasi manusia maupun alam, monopoli dan ‘free fight liberalism’, serta kesenjangan sosial yang terus semakin melebar
Pada perkembangan lebih lanjut di akhir abad XIX, sebagai kritikan atas penerapan teori Kant, Prof. Kranenburg memperkenalkan istilah ‘welfare state’ (negara kesejahteraan). Teori ini dikenal dengan negara hukum material, karena pandangannya yang menyatakan bahwa negara selain bertugas membina ketertiban hukum, ia juga ikut bertanggungjawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, praktek teori ini banyak dianut oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia
Dengan demikian, pengertian negara hukum memang berbeda atau bahkan berlawanan dengan pengertian negara kekuasaan. Dasar pemikiran negara hukum beranjak dari adanya kebebasan rakyat (Liberte du Citoyen), bukan kebebasan negara (Gloire de I‘etat). Tujuannya adalah untuk memelihara ketertiban hukum (rechtorde) dan mengabdi kepada kepentingan umum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hukum bersifat menentukan kekuasaan dan negara diabdikan untuk kepentingan rakyat
2. Prinsip, Unsur dan Ciri Negara Hukum
 Immanuel Kant ; mengemukakan empat prinsip yang menjadi ciri negara hukum, yaitu :
a. pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia
b. pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia
c. pemerintah berdasarkan atas hukum, dan
d. adanya pengadilan guna menyelesaikan masalah yang timbul akibat pelanggaran hak asasi manusia
 M. Kusnardi, S.H. dan H. Ibrahim, S.H. ; menyebutkan bahwa unsur-unsur negara hukum dapat dilihat pada negara hukum dalam arti sempit maupun formil. Dalam arti sempit, pada negara hukum hanya dikenal dua unsur penting yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Sedangkan pada negara hukum dalam arti formil, unsur-unsurnya mencakup antara lain :
a. perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
b. pemisahan kekuasaan
c. setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan Undang-undang, dan
d. adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri
 Prof. Paul Scholten ; mengemukakan bahwa unsur negara hukum yang utama adalah adanya pembatasan kekuasaan yang berlandaskan hukum, dengan demikian asas legalitas terdapat di negara hukum. Pelanggaran terhadap hak-hak individu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan negara harus selalu berdasarkan hukum
 Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. dan Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum. ; mengemukakan beberapa ciri negara hukum, yaitu :
a. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan
b. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun
c. legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuknya
 Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., Mcl. ; sesuai hasil simposium tentang ‘Indonesia Negara Hukum’ yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 08 Mei 1966, maka ada tiga sifat atau ciri negara hukum sebagaimana yang dianut oleh Indonesia yaitu :
a. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kebudayaan. Hal ini berdasarkan atas ketentuan hukum
b. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan apa pun juga. Artinya, ada kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan pemerintah untuk menjamin hak-hak asasi sehingga hakim betul-betul memperoleh putusan yang objektif dalam memutuskan perkara
c. legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya, dengan ini suatu tindakan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan hukum
3. Konsepsi Negara Hukum
Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum dunia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem hukum Civil Law atau Rechsstaat – Eropa Kontinental serta sistem hukum Common Law atau Rule of Law – Anglo Saxon, sehingga kedua sistem itu seolah-olah membelah dunia hukum menjadi dua kubu. Sedangkan dalam literatur keterkinian, selain menyebutkan kedua sistem hukum tersebut, juga terdapat sistem hukum lain seperti sistem hukum Islâm, sistem hukum Sosialis dan lain-lain.
Menurut Albert Venn Dicey terdapat tiga kelompok negara yang terpengaruh oleh sistem hukum yaitu: (1) kelompok negara yang dipengaruhi [seeded], (2) kelompok negara yang diduduki, (3) kelompok negara yang ditaklukkan [conquered].
Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa ada tiga konsep negara hukum, yaitu rechsstaat, the rule of law, dan negara hukum Pancasila. Dewasa ini menurut M. Tahir Azhari, dalam kepustakaan ditemukan lima konsep negara hukum, yang masing-masing memiliki prinsip-prinsip utama yang dianut, di mana satu dengan lainnya dapat ditemukan persamaan dan juga perbedaannya, kelima konsep tersebut adalah :
a. Nomokrasi Islâm
Nomokrasi Islâm, adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islâm. Istilah Nomokrasi Islâm adalah untuk menyebutkan konsep negara hukum dari sudut pandang Islâm atau untuk lebih memperlihatkan kaitan negara hukum itu dengan hukum Islâm yang sumber utamanya adalah al-Qur’ân dan Sunnah Rasul
Menurut Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. dan Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum. Nomokrasi Islâm adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip, yaitu antara lain :
1) prinsip kekuasaan sebagai amanah (QS. an-Nisâ : 58)
2) prinsip musyawarah (QS. asy-Syuura : 38, Ali Imrân : 159)
3) prinsip keadilan (QS. an-Nisa : 135, Al-Mâidah : 8)
4) prinsip persamaan (QS. al-Hujurât : 13)
5) prinsip pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (QS. al-Isra : 133, Qâf : 45, al-Bâqarah : 256)
6) prinsip peradilan bebas (QS. an-Nisâ : 58)
7) prinsip perdamaian (QS. al-Bâqarah : 190)
8) prinsip kesejahteraan (QS. Sabâ : 15, Adz-Dzâriyât : 19)
9) prinsip ketaatan rakyat (QS. an-Nisâ : 59)
Islâm tidak hanya berisi ajaran tentang keimanan atau aqidah, ibadah serta moral belaka, tetapi juga berisi ajaran tentang hukum sebagaimana dimaksud dalam konsep hukum modern. Islâm juga mengajarkan masalah kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya memerlukan kekuasaan negara. Oleh karena itu Islâm memerintahkan pembentukan badan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (QS. an-Nisâ : 105, 135). Penegakkan hukum tersebut diperlukan karena sifat dasar manusia yang antara lain senang kepada hawa nafsu dan berpotensi untuk saling bermusuhan (QS. Ali Imrân : 14, Al-Kahfi : 54, dan Yâsin : 77).
Penyelenggaraan penegakkan keadilan itu dibimbing oleh hukum materiil (substantive law) dan hukum formil (procedure law), yang mempunyai hubungan amat erat satu sama lain. Hukum materiil tidak mungkin dapat berdiri sendiri lepas dari hukum formil, begitu pula sebaliknya. Maka Al-Qur’ân dan Hadist disamping mengajarkan asas-asas hukum materiil, juga mengajarkan asas-asas hukum formil.
Dalam Islâm, peradilan itu merupakan tugas yang mulia dan agung, karena di dalam kekuasaan peradilan terkandung “menyuruh ma’ruf dan mencegah munkar”, “menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang zalim untuk berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum”. Kekuasaan peradilan itu amat luas bidangnya, baik menyangkut jiwa, barang-barang atau harta benda, kehormatan atau martabat manusia dan lain sebaginya. Oleh karena itu Islâm memberikan pedoman, agar para hakim dan peradilan tidak menyimpang atau menyeleweng dari hal-hal yang sudah ditentukan dalam Islâm itu sendiri (QS. al-Mâidah : 49, an-Nisâ : 58, 65).
b. Konsepsi Civil Law atau Rechsstaat
Civil Law atau Rechsstaat adalah konsep negara hukum yang diterapkan dan bertumpu pada negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental (Sentralnya; Jerman, Prancis, Belgia, Belanda dan Skandinavia). Pada tife ini yang berdaulat adalah hukum, sehingga hukum memandang negara sebagai subjek hukum yang dapat dituntut bila melanggar hukum. Selain itu sistem hukum Eropa Kontinental mengutamakan hukum tertulis, yaitu dengan cara mengkodifikasikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya.
Ide tentang negara hukum rechtsstaat mulai popular pada abad XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja. Sehingga rakyat menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang tidak menguntungkan itu dengan suatu negara hukum yang liberal, agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing-masing. Pemikiran dua tokoh terkemuka, yaitu Immanuel Kant dan Freidrich Stahl cukup mewarnai konsep negara hukum ini, karena konsepnya yang sejak semula didasarkan pada filsafat individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum rechtsstaat ini.
Dalam sejarahnya tercatat enam pase perkembangan Civil Law yaitu :
i. Fase Formasi Hukum Romawi; Fase ini dimulai saat lahirnya sistem hukum Eropa Kontinental yaitu krtika mulai diberlakukannya Undang-undang Dua Belas Pasal (The Twelve Tables) di Romawi sekitar tahun 400 SM.
ii. Fase kematangan Hukum Romawi; Fase ini terjadi pada saat mulai berlakunya kumpulan Undang-undang yang spektakuler di Romawi ketika berlakunya ‘Corpus Juris Civilis’ yang dibuat atas supervisi raja Justinian di abad VI M.
iii. Fase Kebangkitan Kembali Hukum Romawi; Fase ini terjadi ketika timbulnya semangat di Eropa untuk memahami dan menerapkan kembali hukum Romawi pada abad XI M.
iv. Fase Resepsi Hukum Romawi; Fase ini terjadi ketika sistem hukum Romawi yang disebut ‘Jus Commune’ diberlakukan di berbagai negara Eropa sejak awal abad XVI M.
v. Fase Kodifikasi Hukum; Fase ini terjadi ketika dibuat beberapa kodifikasi di berbagai negara pada abad XiX M., seperti Code Napoleon di Prancis yang terdiri dari Code Civil (Hukum Pedata), Code Penal (Hukum Pidana), Code Du Commerce (Hukum Dagang), dan Code tentang Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana.
vi. Fase Resepsi Kodifikasi; Fase ini terjadi tidak lama setelah terciptanya kodifikasi di Prancis yang ditandai dengan banyaknya negara di benua Eropa yang memberlakukan Code Napoleon dengan beberapa penyesuaian, seperti ketika Prancis menguasai Belanda (Tahun 1806–1813) Code Civil dan Code Du Commerce diberlakukan di Belanda, bahkan selama 24 tahun setelah kemerdekaannya kedua hukum peninggalan Prancis tersebut masih berlaku, walaupun sejak tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1838 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :
1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW (atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda),
2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK (atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda Belanda. Kemudian ketika Belanda menjajah Indonesia, Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Hindia Belanda diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan remi berlaku berlaku menurut asas Konkordansi pada Januari 1948.
c. Konsepsi Common Law atau Rule of Law
Istilah Rule of Law mulai popular dengan terbitnya buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885, dengan judul ‘Introduction to The Study of The Law Constitution’, konsep ini terutama berkembang dan diterapkan di negara Anglo Saxon (Sentralnya; Inggris dan Amerika Serikat), tife ini bertumpu pada ‘the rule of law’ yang menurut A.V. Dicey terbagi dalam tiga unsur pokok, yaitu :
1) Supremacy of the law, yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Pemerintah selaku penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang, setiap individu tanpa kecuali baik sebagai rakyat maupun sebagai penguasa harus tunduk kepada hukum dan kalau bersalah harus dihukum, ciri khas supremacy of the law adalah :
a) hukum berkuasa penuh terhadap negara dan rakyat
b) negara tidak dapat disalahkan, yang salah adalah pejabat negara, dan
c) hukum tidak dapat diganggu gugat, kecuali oleh ‘Supreme of Court’ (Mahkamah Agung)
2) Equality before the law, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Rakyat maupun penguasa berhak mendapatkan perlindungan hukum dan wajib pula mematuhi hukum
3) Constitution based on human rights, yaitu adanya jaminan hak-hak asasi di dalam konstitusi. Hal ini merupakan penegasan bahwa hak-hak asasi harus dilindungi
The rule of law ini kemudian direvisi kembali oleh ‘International Commission of Jurists’ dalam konferensi di Bangkok tahun 1965. konsep tersebut diperluas sehingga tidak lagi hanya menyangkut hak-hak politik, tetapi juga menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi.
Ada pun syarat-syarat dasar agar pemerintahan demokratis di bawah rule of law terselenggara, yaitu antara lain :
2) Perlindungan konstitusional
3) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
4) Pemilihan umum yang bebas
5) Kebebasan untuk menyatakan pendapat
6) Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi
7) Adanya pendidikan kewarganegaraan (civic education)
Sistem Anglo Saxon tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya, sendi utamanya adalah Yurisprudensi. Sistem hukum Anglo Saxon berkembang dari kasus-kasus konkrit yang kemudian berubah menjadi kaidah dan asas hukum, karena itu sistem ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (case law system).
Konsep Rule of Law ini juga tidak membedakan kedudukan antara pejabat negara dengan rakyatnya, dalam arti baik rakyat maupun pejabat pemerintah, apabila melakukan pelanggaran hukum sama-sama diselesaikan melalui pengadilan umum biasa. Dengan demikian, putusan hakim mendapatkan tempat yang terhormat sebagai jaminan tertinggi dalam melindungi hak warga negaranya dalam segala hal yang muncul dari hukum.
Sejarah sistem Common Law (Rule of Law) tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perkembangan negara Inggris. Hingga tahun 1066 M., tidak dikenal keseragaman dalam sistem hukum yang bersifat nasional di Inggris. Sebelum tahun 1066 sistem hukum Inggris merupakan sistem hukum adat yang bervariasi antar satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagi contoh sistem hukum yang dikenal dengan sebutan “Jutes” yang berlaku di Selatan Inggris berbeda dengan sistem hukum “Mercians” yang berlaku di Inggris Tengah. Masing-masing wilayah memiliki sistem pengadilan lokal sendiri yang disesuaikan dengan adat-istiadat setempat yang bervariasi antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.
Sistem hukum Inggris berkembang dari tradisi yang diimplementasikan (tradition expessed in action), bermula dari hukum adat yang diterapkan pada Pengadilan Kerajaan (King’s Court) untuk menyelesaikan sengketa dan perkara yang berpengaruh secara langsung terhadap kerajaan, awalnya dimulai secara sederhana dengan kasus-kasus kejahatan ringan yang kemudian disebut dengan “Pleas of the Crown”.
Hingga Inggris diinvasi oleh Norman masih terdapat jenis pengadilan yang berbeda yang terpisah dari pengadilan kerajaan, misalnya pengadilan khusus yang terdapat di Devon dan Cornwall (the stannary [tin mining] courts), pengadilan yang terkait dengan perburuan di hutan kerajaan (the royal hunting forests), namun secara prinsip pengadilan-pengadilan ini merupakan tandingan dari pengadilan kerajaan. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Henry II pengadilan mulai memiliki spesialisasi dalam bidang hukum bisnis dan benar-benar bertindak dalam kapasitas bidang judisial.
Pada 1154, Raja Henry II melembagakan Common Law dengan cara menyeragamkan sistem pengadilan menjadi berlaku secara umum (common) di seluruh negeri. Penyeragaman ini dengan mengambil nilai-nilai lokal yang relevan atau menghapuskan sistem lokal yang tidak sesuai untuk dinasionalkan. Penyatuan sistem hukum ini menghapuskan keberlakuan sistem hukum lokal dengan berbagai bentuknya, dan juga menerapkan sistem Jury dengan melibatkan warga negara yang disumpah, untuk menilai kasus-kasus kriminal dan perdata.
Sistem hukum “Common” ini mengharuskan para hakim secara reguler melakukan perjalanan ke daerah-daerah di seluruh negeri untuk memastikan keadilan sampai kepada setiap warga negara yang membutuhkannya. Tujuan pemberlakuan sistem hukum nasional ini adalah agar ada sistem hukum yang berlaku umum (Common) di seluruh Inggris sehingga kemudian sistem ini dikenal dengan sebutan “The Common Law”
Para hakim yang melakukan persidangan dengan cara mendatangi daerah-daerah kemudian bertindak sebagai hakim yang memiliki jurisdiksi secara nasional yang tidak memiliki keterikatan dengan daerah yang dikunjunginya. Di bawah pemerintahan Raja Henry II inilah untuk pertama kalinya hakim mengenal sistem rotasi, mangadili daerah-daerah dan mengambil alih persidangan-persidangan pengadilan lokal.
Mulanya putusan hakim hanya ditulis saja, tetapi dalam perkembangannya mulai direkam, ditulis dan dipublikasikan yang kemudian berkembang doktrin di mana putusan-putusan pengadilan masa lalu (precedents) bersifat mengikat hakim berikutnya untuk perkara-perkara yang sama. Perkembangan-perkembangan inilah yang terjadi pada Common Law of England, hukum yang berlaku bagi seluruh negeri Inggris.
d. Socialist Legality
Socialist Legality, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis. Substansi dari negara hukum Socialist Legality ini berbeda dengan konsep negara hukum rechtsstaat atau rule of the law. Dalam negara hukum socialist legality, hukum ditempatkan di bawah ‘Sosialisme’. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. Tradisi hukum sosialis bukan didasarkan pada peranan peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, melainkan pada dasar kebijaksanaan ekonomi dan sosial. Menurut pandangan ini, hukum adalah instrument (alat) kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan sosial (instruments of economic and social policy)
e. Negara Hukum Pancasila
Menurut Prof. R. Djokosutono, S.H. negara hukum di Indonesia berdasarkan kedaulatan hukum, sebab dalam prakteknya, kekuasaan yang dijalankan oleh negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), hal ini sesuai dengan penegasan UUD 1945 hasil amandemen sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat (3). Sebagai konsekuensi logisnya, maka tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum ditempatkan sebagai ‘panglima’ di atas bidang-bidang yang lain, seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan yang lainnya
Karena Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa yang merupakan sumber dasar tertib hukum yang ada, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap ‘freedom of religion’ atau kebebasan beragama. Kebebasan beragama di sini dalam konotasi positif, artinya tiada tempat bagi atheisme. Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan secara terpadu, kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai
Menurut Prof. Dr. H. M. Tahir Azhari, S.H., konsep negara hukum Pancasila mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu sebagai berikut :
1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara
2) burtumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa
3) kebebasan beragama dalam arti yang positif
4) atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
5) asas kekeluargaan dan kerukunan
6) sistem konstitusi
7) persamaan dalam hukum, dan
8) peradilan bebas

D. Hak Asasi Manusia
1. Pengertian Hak Asasi Manusia
Istilah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari ; droits de L’homme (Prancis), human rights (Inggris), dan menselijke rechten (Belanda). Di Indonesia, hak asasi umumnya lebih dikenal dengan istilah ‘hak-hak asasi’ sebagai terjemahan dari basic rights (Inggris), grond rechten (Belanda), atau bisa juga disebut sebagai hak-hak fundamental (fundamental rights, civil rights)
Menurut Drs. Usman Surur, M.Pd. Hak Asasi Manusia terdiri dari rangkaian tiga buah kata, yaitu :
a. Hak berasal dari bahasa Arab yang artinya kebenaran, dalam kamus bahasa Indonesia juga diartikan dengan kebenaran, dan yang berkaitan dengan kepemilikan, kekuasaan atau kewenangan
b. Asasi berasal dari bahasa Arab Asasiyyun artinya bersifat prinsip, maksudnya sesuatu yang prinsip itu adalah hal yang amat mendasar dan tidak boleh tidak ada
c. Manusia dalam pengertian umum adalah makhluk yang berakal budi, orang Jawa menyebut Manungso (Manunggaling Raso), baru disebut manusia kalau memahami perasaan orang lain, atau dalam bahasa Arab digunakan Nas dari kata Anasa yang artinya melihat, mengetahui atau meminta ijin. Berdasarkan rangkaian kata tersebut, maka yang dimaksud Hak Asasi Manusia adalah sejumlah nilai yang menjadi ciri khas manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto (1976), hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Jadi, hak asasi dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri
Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”
2. Karakteristik, Kandungan Nilai dan Cakupan Hak Asasi Manusia
Ciri khas dari Hak Asasi Manusia, antara lain :
1) Qodrat, artinya Hak Asasi Manusia itu adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap manusia agar hidupnya terhormat
2) Hakiki, Hak Asasi Manusia itu melekat pada diri setiap manusia, tanpa melihat latar belakang kehidupan dan status sosialnya
3) Universal, artinya Hak Asasi Manusia itu berlaku umum, tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya
4) Tidak Dapat Dicabut, artinya Hak Asasi Manusia dalam keadaan bagaimana pun, tetap ada pada setiap orang
5) Tidak Dapat Dibagi, artinya Hak Asasi Manusia itu tidak dapat diwakili atau pun dialihkan kepada orang lain
kandungan Nilai Hak Asasi Manusia
Kebebasan atau Kemerdekaan ; manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, karena itu menjadi harapan setiap manusia menjalani kehidupannya dalam keadaan merdeka. Seperti merdeka memilih negara, tempat tinggal, berkeluarga, bergerak, memilih pekerjaan, berserikat, berkumpul, berekspresi, mengemukakan pendapat, memperoleh dan mendayagunakan informasi dan lain sebagainya
Kemanusiaan dan Perdamaian ; manusia dalam menjalani kehidupannya sangat mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya dan senantiasa dalam suasana damai
Keadilan, Kesederajatan, dan Persamaan ; diperlakukan secara wajar dan adil, mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak, tidak dibeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lain berdasarkan alasan apa pun, merupakan keinginan setiap manusia
Berdasarkan Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia, mencakup atau meliputi tiga aspek utama (Karel Vassak dari Prancis menyebutnya tiga generasi), yaitu :
Hak Sipil dan Politik (Generasi Pertama) ; mengedepankan hak-hak individu yang bebas (merdeka). Paham ini dikembangkan di Amerika
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Generasi Kedua) ; yang menjadi obsesi untuk dikembangkan lebih awal, penekanannya lebih banyak pada aspek kesejahteraan dan hak kolektif. Paham ini dikembangkan di negara-negara non blok
Hak atas Pembangunan ; merupakan gabungan atau kombinasi dari dua generasi sebelumnya, terutama dianut oleh negara berkembang
3. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia
Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan ketidakadilan dan kelaliman (tirani) yang hampir melanda seluruh umat manusia, di antaranya :
Tahun 2500 – 1000 SM ; (1) Perjuangan Nabi Ibrahim AS. melawan kelaliman Raja Namruds, (2) Nabi Musa AS. memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun di Mesir agar terbebas dari kesewenang-wenangan, dan (3) Hukum Hammurabi pada masyarakat Babylonia yang menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya
Tahun 600 SM ; di Athena Yunani, Solon telah menyusun Undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya. Untuk itu ia membentuk Haliaea, yaitu Mahkamah Keadilan untuk melindungi orang-orang miskin, dan Majelis Rakyat atau ‘Ecclesia’ yang karena itu ia dianggap sebagai Bapak Pengajar Demokrasi, perjuangan Solon ini didukung juga oleh Pericles, seorang tokoh negarawan Athena
Tahun 527 – 322 SM ; (1) Kaisar Romawi, Flavius Anacius Justianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi, ‘Corpus Iuris’ sebagai jaminan atas keadilan dan hak-hak asasi manusia, (2) pada masa kebangkitan, Yunani banyak melahirkan filsuf terkenal dengan visi hak asasi seperti, Socrates dan Plato sebagai peletak dasar diakuinya hak-hak asasi manusia, serta Aristoteles yang mengajarkan tentang pemerintahan berdasarkan kemauan dan cita-cita mayoritas warga
Tahun 30 SM – 632 M ; Kitab suci Injil yang dibawa Nabi Isa Almasih, sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih, baik terhadap Tuhan maupun sesama manusia, (2) Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, serta menerapkan kasih sayang, selain itu ‘Madinah Charter’ sebagai dokumen tertulis perjanjian perdamaian antar seluruh komunitas di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW. hijrah, selaku konstitusi pembentukan negara Madinah, juga menetapkan perlindungan atas hak asasi manusia
Tahun 1215 ; salah satu langkah awal terjadinya gerakan Rasionalisme dan Humanisme di Eropa bergolak secara revolusioner di bidang hukum, hak asasi, dan ketatanegaraan pada abad XVII-XIX, yaitu lahirnya Magna Charta (Pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia) di Inggris, yang dipelopori antara lain John Locke dan Thomas Aquino
Tahun 1679 ; Habeas Corpus Act, di Britania Raya, yaitu jaminan kebebasan warga negara dan mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang terhadap rakyat
Tahun 1689 ; Bill of Rights di Britania Raya, yaitu Undang-undang tentang hak-hak dan kebebasan warga negara
Tahun 1776 ; Declaration of Indefendence di Amerika yang banyak dipengaruhi ajaran J.J. Rousseau (Prancis), hak asasi secara resmi termuat dalam Constitution of United States of America (USA) tahun 1787, berkat jasa presiden Thomas Jeferson, yang disusul Abraham Licoln, Woodrow Wilson dan lain-lain
Tahun 1789 ; Declaration des Droit de I’homme et Du Citoyen, yaitu pernyataan hak-hak asasi manuisa dan warga negara sebagai hasil revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Jenderal Lafayatte dengan simbol Liberte, Egalite, dan Freternite (kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan), untuk menjamin hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi. Revolusi ini diprakarsai oleh para pemikir besar Prancis, seperti : J.J. Rousseau, Voltaire dan Montesquieu. Pada tahun berikutnya diikuti oleh konstitusi negara lain seperti, Belgia (1831), Jerman (1919), Autralia dan Ceko (1920), Uni Sovyet (1936), dan Indonesia (1945)
Tahun 1941 ; Atlantic Charter yang muncul pada saat berkobarnya perang dunia II, dengan pelopornya F.D. Roosevelt, yang menyebutkan empat kebebasan (The Four Freedom) sebagai tiang penyangga hak-hak asasi yang mendasar, yaitu : (1) kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, (2) kebebasan untuk beragama, (3) kebebasan dari rasa takut, dan (4) kebebasan dari kemelaratan
Tahun 1948 ; lahirnya Universal Declaration of Human Rights yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 (tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia Internasional) melalui resolusi 217 A (III), yaitu pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia atau juga disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang terdiri atas 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bangsa lain di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia yang termuat di dalam konstitusi negara masing-masing. Pesan moral dari deklarasi ini adalah jangan ada perang, jangan ada kesewenang-wenangan dari yang punya kekuatan, karena itu harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menjunjung tinggi martabat manusia (Human Dignity), agar tetap menjadi makhluk mulia
Tahun 1966 ; hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 menerima ‘Covenants on Human Rights’ Resolusi 2200 A (XXI), Covenants telah diakui dalam hukum Internasional dan diratifikasi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu antara lain :
a. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yaitu memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik (seperti berkaitan dengan persamaan hak antara pria dan wanita)
b. The International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR), yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial dan budaya
c. Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran hak asasi kepada ‘The Human Rights Committee’ Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah melalui upaya pengadilan di negaranya
Tahun 1986 ; tepat pada tanggal 04 Desember 1986, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali telah mensahkan Deklarasi tentang Hak untuk Pembangunan, inti deklarasi ini adalah menegaskan kembali komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan seluruh aspek kehidupan dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia
4. Macam-macam Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli
Pandangan tentang hak asasi sangatlah beragam dan kontemporer. Berdasarkan pandangan Para tokoh seperti John Locke, Aristoteles, Montequieu dan J.J. Rousseau, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi mencakup :
a. hak kemerdekaan atas diri sendiri
b. hak kemerdekaan beragama
c. hak kemerdekaan berkumpul
d. hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang (bebas dari rasa takut)
e. hak kemerdekaan pikiran dan pers
Menurut Brierly, pada dasarnya hak asasi manusia dapat dibagi menjadi :
a. hak mempertahankan diri (self preservation)
b. hak kemerdekaan (independence)
c. hak persamaan pendapat (equality)
d. hak untuk dihargai (respect)
e. hak bergaul satu sama lain (intercourse)
Menurut Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si., beberapa macam hak asasi dibedakan menjadi sebagai berikut :
a. hak untuk diperlakukan dengan baik, biasanya dikenal dengan tata karma sesuai anutan budaya yang bersangkutan
b. hak untuk mengembangkan diri, biasanya dikenal dengan harkat untuk mewujudkan keberadaan
c. hak untuk memilih dan dipilih serta terpakai tenaganya dalam pemerintahan, biasanya dikenal dengan demokrasi
d. hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam penerapan peratuaran, biasanya dikenal dengan persamaan di dalam hukum
e. hak untuk memiliki, membeli, menjual dan memanfaatkan sesuatu, biasanya dikenal dengan persamaan di dalam perlakuan ekonomi
f. hak untuk beribadah dan menjalankan syariah agama, biasanya dikenal dengan kebebasan beragama
g. hak untuk menuntut ilmu dan melakukan penelitian serta pengembangan pengetahuan, biasanya dikenal dengan kebebasan ilmiah
h. hak untuk mengeluarkan keterangan pernyataan, biasanya dikenal dengan kebebasan berpendapat
Drs. Budiyanto, menyimpulkan dan membedakan hak-hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut :
hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi ; kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya
hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual, serta memanfaatkannya
hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya
hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality
hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights, seperti hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya
hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, seperti adanya peraturan dalam hal penggeledahan, penangkapan, penahanan, peradilan, dan sebagainya
5. Macam-macam Hak Asasi Manusia Menurut Instrumen Internasional
a. Hak-hak Sipil, yaitu :
1) hak untuk menentukan nasib sendiri
2) hak untuk hidup
3) hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, tidak disiksa, dihukum mati, dan hak atas peradilan yang adil
b. Hak-hak Politik, yaitu :
1) hak untuk menyampaikan pendapat
2) hak untuk berkumpul dan berserikat
3) hak untuk mendapatkan persamaan di depan hukum
4) hak untuk memilih dan dipilih
c. Hak Ekonomi dan Sosial, yaitu :
1) hak untuk bekerja, tidak dipaksa bekerja, dan hak untuk cuti
2) hak untuk mendapatkan upah yang sama
3) hak atas makanan
4) hak atas perumahan, dan memperoleh perumahan yang layak
5) hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang memadai
6) hak atas pendidikan
7) hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
d. Hak-hak Budaya, yaitu
1) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
2) hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
3) hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta
BAB VII
KONSTITUSI
A. Tinjauan Umum tentang Konstitusi
1. Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk, pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah ‘Gronwet’ (dalam bahasa Belanda Gron berarti tanah atau dasar, dan wet berarti Undang-undang)
Di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya, biasa mengunakan istilah ‘Constitution’ yang dalam bahasa Indonesia menjadi Konstitusi, dalam prakteknya dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, walaupun sebagian ahli menyamakannya dengan Undang-undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah Constitution merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat
Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari kata cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti ‘bersamaan dengan…’, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti ‘berdiri’. Atas dasar ini, kata statuere mempunyai arti ‘membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan’. Dengan demikian bentuk tunggal (constitution) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan bentuk jamak (constitusiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan
Mencermati dikotomi antara istilah constitution dengan gronwet, L.J. Apeldorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, kalau gronwet adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi sendiri memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis.
Menurut Miriam Budihardjo, konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa
Secara etimologis antara kata ‘konstitusi’, ‘konstitusional’, dan ‘konstitusionalisme’ inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, jika tindakan atau prilaku seorang penguasa berupa kebijakan yang diambil tidak berdasarkan atau menyimpangi konstitusi, maka tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu merupakan suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi
2. Sejarah Perkembangan Konstitusi
Catatan historis timbulnya negara konstitusional sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum, yaitu sejak zaman sejarah Yunani, di mana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum). Pada masa kejayaannya (624-404 SM), Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi, koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara
Pemahaman awal tentang konstitusi pada masa itu hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian constitution memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para preator. Termasuk di dalamnya pernyataan-pernyataan pendapat dari para ahli hukum kenegaraan, serta adat kebiasaan setempat, di samping Undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan, di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari para kaisar Roma, telah menjelma dalam bentuk L’Etat General di Prancis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan ‘ordo et unitas’ telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham ‘demokrasi perwakilan’ dan ‘nasionalisme’, dua paham inilah yang merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern
Pada zaman abad pertengahan, corak konstitusionalismenya bergeser ke arah feodalisme. Pada abad VII lahirlah piagam Madinah yang merupakan konstitusi negara Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islâm tepatnya di tahun 622. Di Inggris pada tahun 1776, dua belas negara koloni Inggris mengeluarkan Declaration of Independence dan menetapkan konstitusinya sebagai dasar negara yang berdaulat. Di Prancis tepat pada tanggal 20 Juni 1789 Estats Generaux memproklamirkan dirinya Constituante, walaupun baru pada tanggal 14 September 1791 konstitusi pertama di Eropa (diilhami oleh De Declaration des Droit de I’Homme at du Citoyen yang dijiwai oleh Tesis Rousseau dalam Du Contract Social) diterima oleh Louis XVI
Pada tahun Tahun 1776 lahirlah Declaration of Indefendence di Amerika yang juga banyak dipengaruhi ajaran J.J. Rousseau (Prancis), hingga terbentuklah konstitusi tertulis pertama Amerika ‘Constitution of United States of America (USA)’ tahun 1787, yang kemudian diikuti oleh Spanyol (1812), Norwegia (1814), Nederland (1815), Belgia (1831), Italia (1848), Austria (1861), dan Swedia (1866)), sampai pada abad XIX tinggal Inggris, Hongaria, dan Rusia yang belum memiliki konstitusi secara tertulis
Pada masa Perang Dunia I tahun 1914 telah banyak memberikan dorongan yang dahsyat bagi konstitusionalisme, yaitu dengan jalan menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal, dan menciptakan negara-negara baru dengan konstitusi yang berasaskan demokrasi dan nasionalisme. Upaya ini dikonkritkan dengan Pendirian Liga Bangsa-Bangsa. Reaksi keras melawan konstitusionalisme politik muncul seiring dengan revolusi Rusia (1917) yang diikuti meletusnya fasisme di Italia dan pemberontakan Nazi di Jerman yang kemudian melahirkan Perang Dunia II. Perang Dunia II telah memberikan kesempatan kedua kalinya kepda bangsa-bangsa untuk menerapkan metode-metode konstitusionalisme terhadap bangunan internasional melalui piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

3. Materi Muatan Konstitusi
Ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari :
anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum
jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
peradilan yang bebas dan mandiri
pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat
Dua orang ahli hukum tata negara Belanda, Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang dalam buku ‘Writen Constitution’ mengatakan bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga merupakan alat untuk membentuk sistem politik dan hukum negara, oleh karena menurut A.A.H. Struycken Gronwet sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi :
a. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
b. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
c. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan di waktu sekarang dan akan datang
d. suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin
Menurut Mr. J.G. Steenbeek, sebagaimana dikutip Sri Soemantri dalam disertasinya, pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu :
a. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya
b. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
c. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental
Menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, tiga materi muatan yang pokok dalam konstitusi adalah :
a. jaminan hak-hak asasi manusia
b. susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
c. pembagian dan pembatasan kekuasaan
Sedangkan menurut Miriam Bidihardjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai :
a. organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya
b. hak-hak asasi manusia
c. prosedur mengubah Undang-Undang Dasar
d. adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar
4. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Konstitusi
Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa
Setelah perjuangan dimenangkan rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan peranannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi konstitusi tergantung ideologi yang melandasi negara
Dalam sejarah di dunia Barat, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Dengan kebangkitan paham kebangsaan sebagai kekuatan pemersatu, serta dengan kelahiran demokrasi sebagai paham politik yang progresif dan militan, konstitusi menjamin alat-alat rakyat untuk konsolidasi kedudukan hukum dan politik, untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai cita-citanya dalam bentuk negara. Berhubung dengan itu, konstitusi di zaman modern tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa
Pada negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, konstitusi mempunyai fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi (konstitusionalisme). Pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik kekuasaan meliputi ; pembatasan yang meliputi isi kekuasaannya, dan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut
Loewenstein dalam bukunya ‘Political Power and the Governmental Proce’s’, menyatakan bahwa konstitusi itu merupakan suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan, oleh karena itu setiap konstitusi mempunyai dua tujuan, yaitu :
a. untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasan politik, dan
b. untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka
5. Klasifikasi Konstitusi
Merurut seorang pakar konstitusi Inggris, K.C. Wheare, klasifikasi konstitusi antara lain :
a. konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and no written constitution)
b. konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid (flexible constitution and rigid constitution)
c. konstitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi (supreme constitution dan not supreme constitution)
d. konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (federal constitution and unitary constitution)
e. konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (presidential executive constitution and parliamentary executive constitution)
6. Sistem Perubahan Konstitusi
Secara umum terdapat dua sistem perubahan konstitusi, yaitu :
a. Renewal (pembaharuan), apabila suatu konstitusi dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan, sistem ini banyak dianut negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Jerman, dan Prancis
b. Amandemen (perubahan), apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen), maka konstitusi yang lama (asli) tetap berlaku. Dengan kata lain, hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan pada konstitusi aslinya, sistem ini banyak dianut negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, dan juga diadopsi Indonesia (walau secara umum corak hukum Indonesia lebih condong ke Eropa Kontinental)
Menurut K.C. Wheare ada empat cara yang dapat digunakan untuk mengubah konstitusi melalui jalan penafsiran, yaitu melalui :
a. beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces)
b. perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandement)
c. penafsiran secara hukum (judicial interpretation)
d. kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and convention)
Menurut C.F. Strong, terdapat empat macam prosedur perubahan konstitusi, yaitu :
a. perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu
b. perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum
c. perubahan konstitusi yang terjadi pada negara serikat, yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian
d. perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi
Salah satu langkah untuk mempertahankan eksistensi konstitusi, maka sering kali perubahan konstitusi sengaja diformulasi dengan cara atau prosedur yang sulit, hal demikian menurut K.C. Wheare dilakukan guna mencapai empat sasaran, yaitu :
a. agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki)
b. agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan
c. agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas bahasa, minoritas agama dan / atau kebudayaannya mendapat jaminan
d. khusus pada negara serikat juga agar kekuasaan negara serikat dan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri
B. Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern
Jauh sebelum pemikir-pemikir Barat mengemukakan temuan mereka atas berbagai konstitusi di Yunani, sejarah Islâm telah mencatat bahwa sejak zaman Rasûlullâh Muhammad SAW. telah lahir konstitusi tertulis pertama yang kemudian dikenal dengan konstitusi atau Piagam Madinah. Konstitusi ini dibuat pada tahun 622 M, atau setelah 13 tahun masa kerasulan Muhammad SAW. dan dakwah di kota Makkah yang kemudian memaksa Beliau untuk hijrah ke Madinah yang sebelumnya bernama Yasrib
Tidak lama sesudah hijrah, di tengah kemajemukan penghuni kota Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan, Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Maka kemudian dibuatlah kesepakatan antara golongan Muhajirin dan Anshar, serta perjanjian dengan golongan yahudi, yang secara formal ditulis dalam naskah yang disebut Shahifah. Kesatuan hidup baru (negara berdaulat) yang dibentuk tersebut dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. sendiri dalam konteks selaku kepala negara
Para ahli ilmu pengetahuan dan sejarah menyebut naskah politik (Shahifah) tersebut dengan nama yang berbeda-beda, seperti W. Montgomery Watt menyebutnya ‘Constitution of Medina, R.A. Nicholson dengan istilah ‘Charter’, Majid Khadduri dengan ‘Treaty’, Philip K. Hitti dengan ‘Agreement’, dan Zainal Abidin dengan istilah ‘Piagam’. Menurut Ahmad Sukardja, kata Shahifah semakna dengan Charter dan Piagam, yang lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal
Ditetapkannya piagam politik tersebut merupakan salah satu siasat Nabi Muhammad SAW. untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam piagam tersebut dirumuskan antara lain ; kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, dan kewajiban mempertahankan kesatuan hidup. Berdasarkan isi piagam tersebut, warga Madinah yang majemuk secara politis dibina di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW.
Dalam berbagai tulisan yang disusun para ilmuan baik muslim maupun non muslim, keberadaan piagam Madinah telah diakui sebagaimana dinyatakan oleh W. Montgomery Watt bahwa piagam Madinah secara umum diakui keotentikannya, dan bahkan menambahkan bahwa dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islâm pada awal pembentukannya
Jika dicermati dari 47 pasal yang termuat dalam konstitusi Madinah, dalam banyak pasal terlihat beberapa gambaran tentang prinsip-prinsip negara modern pada masa awal kelahirannya dengan Nabi Muhammad SAW. sebagai kepala negara, yang warganya terdiri dari berbagai macam aliran, golongan, keturunan, budaya dan juga agama
Baik disebut sebagai perjanjian maupun piagam, dan konstitusi, bentuk dan muatan shahifat itu tidak menyimpang dari pengertian ketiga istilah tersebut. Dilihat dari pengertian treaty; shahifat adalah dokumen perjanjian antara beberapa golongan Muhajirin-Anshar-Yahudi dan sekutunya bersama Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari segi pengertian charter; shahifat adalah dokumen yang menjamin hak-hak semua warga Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka serta kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilihat dari pengertian constitution; shahifat juga memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental
Artinya kandungan shahifat itu dapat mencakup semua pengertian dari ketiga istilah tersebut. Sebab ia adalah dokumen (tertulis) perjanjian persahabatan antara Muhajirin, Anshar, dan Yahudi serta sekutu-sekutunya bersama dengan Nabi Muhammad SAW. yang menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka dan memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental yang sifatnya mengikat untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Marduke Pickthal, H.A.R. Gibb, Wensinck, dan W. Montgomery Watt menyebut shahifat tersebut sebagai konstitusi
Walau merupakan sebuah konstitusi, namun pada sisi lain harus diakui pula bahwa piagam Madinah tidak dapat memenuhinya secara sempurna. Sebab di dalamnya tidak ditemui penjelasan tentang pembagian kekuasaan antara organ, badan atau lembaga pemerintahan, tetapi ia menetapkan adanya pemegang hukum tertinggi. Namun demikian, ia tetap dapat disebut konstitusi karena ciri-ciri lain dapat terpenuhi, yaitu berupa naskah dokumen tertulis, menjadi dasar organisasi pemerintahan masyarakat Madinah sebagai suatu umat (rakyat atau warga negara), adanya kedaulatan negara yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW., dan adanya ketetapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental, yaitu mengakui kebiasaan-kebiasaan masyarakat Madinah, mengakui hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagai himpunan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah, ia bercita-cita mewujudkan persatuan dan kesatuan semua golongan menjadi satu umat yang bermoral, menjunjung tinggi hukum dan keadilan atas dasar iman dan takwa
Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam piagam Madinah dapat dikatakan sebagai suatu ide yang revolusioner untuk saat itu. Dari sudut tinjauan modern ia dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang majemuk (seperti adanya cita-cita mewujudkan masyarakat Madani dalam Undang-undang dan kebijakan otonomi daerah di Indonesia). Dalam kaitan ini, mendiang almarhum Prof. Dr. Nurcholis Madjid pernah menyatakan “Bunyi naskah konstitusi (Madinah) itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan lain-lain. Tetapi juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar.”
C. Konstitusi dan Negara
Menurut Sri Soemantri dalam disertasinya, tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, bahkan Max Boli Sabon menyatakan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin ada
Embrio konstitusi sebagai hukum dasar (droit constitutional) dapat digali dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut bentuk negara dan dari sudut pembentuk konstitusinya
Dari sudut bentuk negara, Hawgood dalam bukunya ‘Modern Constitution Since 1787’ mengemukakan bahwa sebenarnya ada sembilan macam bentuk negara yang sekaligus menunjuk bentuk-bentuk konstitusinya. Tetapi kesembilan bentuk negara itu telah menjadi bangunan-bangunan historis di mana sekarang sudah tidak mempunyai arti lagi. Maka dari itu hanya diambil tiga bentuk negara, yaitu :
1. Spontaneous State (Spontane Staat). Konstitusinya disebut Revolutionary Constitution ; adalah negara yang timbul sebagai akibat revolusi, dengan demikian konstitusinya bersifat revolusioner, seperti konstitusi Amerika Serikat dan Prancis
2. Negotiated State (Parlementaire Staat). Konstitusinya disebut Parlementarian Constitution ; adalah negara yang berdasarkan pada kebenaran relatif (relatieve waarheid), bukan berdasarkan pada absolute waarheid seperti oosterse demokratie, yaitu Rusia
3. Derivative State (Algeleide Staat). Konstitusinya disebut Neo National Constitution ; adalah negara yang konstitusinya mengambil pengalaman dari negara-negara yang sudah ada (neo-national), seperti Burma, Thailan, Vietnam, Idia, Pakistan, serta Indonesia

D. Faktor-faktor Daya Ikat Konstitusi
1. Pendekatan dari Aspek Hukum
Menurut K.C. Wheare, kalau berangkat dari aliran positivisme hukum, maka konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat (yang di dalamnya sarat dengan ketentuan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang organik)
Kemudian kalau dilihat dari prinsip-prinsip wawasan negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) sebagaimana dikatakan oleh Zippelius, konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara. Prinsip-prinsip ini mengandung jaminan terhadap ditegakkannya hak-hak asasi, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan yang didasarkan pada Undang-undang, dan adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggraaan pemerintahan tersebut. Prinsip wawasan negara hukum yang dikemukakan oleh Zippelius pada dasarnya sama dengan ketentuan tentang materi muatan konstitusi sebagaimana dikemukakan Steenbeek
Berbicara tentang esensi hukum positif dan wawasan negara berdasarkan hukum, inklusif di dalamnya pemahaman tentang konstitusi sebagai dokumen formal yang terlembagakan oleh alat-alat kelengkapan negara dan sekaligus sebagai hukum dasar yang tertinggi, oleh karena itu konstitusi akan selalu mengikat seluruh warga negara
2. Pendekatan dari Aspek Politik
Menurut Prof. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.; berdasarkan pendekatan politis, maka hukum adalah produk politik yang telah menjadikan badan konstituante (atau lembaga lain yang bekedudukan-fungsi sama) sebagai badan perumus dan pembuat konstitusi suatu negara, kemudian peran itu dilanjutkan oleh lembaga legislatif sebagai pembuat Undang-undang. Proses yang dilakukan oleh kedua badan ini merupakan kristalisasi dan / atau proses politik, sehingga produk politik yang berupa konstitusi atau segala macam peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat pemberlakuannya bagi warga negara. Kemudian hubungan hukum dengan kekuasaan telah terimplementasikan dalam konstitusi baik dalam pengertian hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis, yang pada dasarnya telah membatasi tindakan penguasa yang mempunyai kewenangan memaksa warga negara untuk mentaatinya
3. Pendekatan dari Aspek Moral
Konstitusi sebagai landasan fundamental seyogyanya memiliki kesesuaian keselarasan, dan keharmonisan dengan nilai-nilai universal serta etika moral, bahkan William H. Hewet berpendirian bahwa moral mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di atas konstitusi, lebih tegas lagi Paul Sholten menyatakan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom (teonom adalah hukum abadi, yaitu kehendak Ilahi yang mengarahkan segala ciptaan-Nya ke arah tujuan mereka, sebagai landasan yang terdalam dari segala hukum dan peraturan). Sehingga moral menuntut kita kepada kepatuhan penyerahan diri secara mutlak tanpa tawar-menawar, dengan esensi tujuan untuk mengatur hidup manusia tanpa pandang bulu, suku, ras, dan agama, lebih dari itu moral tidak terikat dan terbatas pada waktu dan tempat tertentu
Maka kemudian K.C. Wheare mnyimpulkan secara ‘constitutional phylosophy’ bahwa jika aturan konstitusi bertentangan dengan etika moral, maka konstituti tersebut dapat disimpangi, namun jika aturan konstitusi justru menopang etika moral, maka konstitusi mempunyai daya pemberlakuan di tengah-tengah masyarakat
Dalam kaitan sikap patuh masyarakat (warga negara) terhadap konstitusi, sesuai dengan contoh visi keteladan ‘akhlak mulia’ dari misi kerasulan Muhammad SAW. Alm. Baharuddin Lopa, S.H., menyatakan bahwa kepatuhan warga negara kepada hukum (konstitusi) bisa disebabkan karena faktor ‘keteladanan dan rasio’ yang lebih dahulu harus ditunjukkan para aparatur pemerintahan mulai dari level teratas, dengan menunjukkan sikap dan prilaku loyalitas terhadap hukum (konstitusi) dan akhlak mulia, tanpa pemasungan struktural yang tidak pada tempatnya

BAB VIII
DEMOKRASI DAN POLITIK
A. Demokrasi
1. Pengertian dan Macam-macam Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat dan kratein artinya pemerintah. Hal ini berarti adanya kekuasaan pemerintahan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat ke XVI), demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
Ada bermacam-macam demokrasi yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan negara-negara di dunia, keanekaragaman ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti :
a. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat, maka demokrasi dibedakan menjadi :
1) demokrasi langsung
Demokrasi langsung berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau Undang-undang
2) demokrasi tidak langsung
Demokrasi tidak langsung berarti paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ini biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum
b. Atas dasar prinsip idiologi, maka demokrasi dibedakan menjadi :
1) demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)
Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan serta bertindak sewenang-wenang terhadap warganya, karena adanya pembatasan dari konstitusi
Menurut M. Carter dan John Herz, suatu negara dinyatakan sebagai negara demokrasi apabila yang memerintah dalam negara tersebut adalah rakyat, dan bentuk pemerintahannya terbatas. Bila suatu lingkungan dilindungi oleh konvensi dari campur tangan pemerintah atau hukum, maka rejim ini disebut liberal
2) demokrasi rakyat
Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mancapai masyarakat tersebut perlu dilakukan cara paksa atau kekerasan. Menurut Kranenburg, demokrasi rakyat lebih mendewa-dewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Prof. Miriam Budihardjo, komunis selain merupakan sistem politik, juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara adalah alat untuk mencapai komunisme, dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah
2. Nilai-nilai Demokrasi
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan mengandung nilai-nilai tertentu yang berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain. Henry B. Mayo dalam bukunya ‘Introduction to democratic theory’, merinci beberapa nilai yang terkandung di dalam demokrasi, antara lain :
a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
c. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
d. membatasi pemakaian kekerasan sampai titik minimum
e. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity),
f. menjamin tegaknya keadilan
Untuk dapat menjamin tetap tegaknya nilai-nilai demokrasi tersebut, amat perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain :
a. pemerintah yang bertangungjawab
b. lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengadakan pengawasan (control) terhadap pemerintah
c. pembentukan organisasi atau partai politik
d. pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pandapat, dan
e. sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan
B. Manusia Sebagai Makhluk Individu, Makhluk Sosial, dan Insan Politik
1. Sebagai Makhluk Individu
Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualis, artinya di samping sebagai makhluk pribadi sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu (pribadi) berarti manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari unsur rohani dan jasmani yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan kesatuan jiwa dan raga (individu). Manusia juga diberi potensi atau kemampuan (akal, pikiran, dan perasaan) sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggungjawab atas dirinya. Disadari atau tidak, setiap manusia akan senantiasa berusaha mengembangkan kemampuan pribadinya guna memenuhi hakikat individualitasnya
2. Sebagai Makhluk Sosial
Sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles, bahwa sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Status makhluk sosial melekat pada setiap pribadi manusia karena dalam status individu, manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dan dibutuhkannya. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia perlu bantuan atau kerjasama dengan orang lain

3. Sebagai Insan Politik
Sebagai insan politik, manusia adalah elemen pokok yang melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan, baik sebagai aktor utama maupun sebagai objek tujuan. Negara sebagai suatu organisasi merupakan satu sistem politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan tertentu
Untuk melaksanakan tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan warga negara pribadi (private citizen) yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politik, seperti antara lain :
a. terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun kemasyarakatan sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijaksanaan negara
b. lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijaksanaan pemerintah
c. pelaksanaan pemilihan umum yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih
d. munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, seperti unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi dan sebagainya
Apabila sebagai insan politik, seorang warga negara tidak mau menggunakan hak partisipasi politiknya, maka secara politik ia disebut apatis
C. Sistem Politik dan Kepartaian
Keberadaan partai politik dalam suatu negara akan tumbuh subur bilamana penerapan prinsip-prinsip demokrasi berjalan dengan baik dan konsisten. Negara demokrasi mempunyai ciri khas mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan secara langsung atau pun melalui wakil-wakilnya (parlemen) yang duduk pada lembaga legislatif atau perwakilan. Peranan partai politik dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan motor penggerak atau jiwa yang menghidupkan dinamika dari keseluruhan sistem kenegaraan
1. Pengertian Politik
Politik dalam bahasa Arab disebut ‘siyasah’ yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggris disebut ‘politics’. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana, yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, serta bahkan saling menjatuhkan.
Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata ‘polis’ yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi Konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masa rakyat.
Menurut Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan (macht) oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain, pokoknya selalu ada kekuatan.
Secara umum dalam sistem politik terdapat empat variabel yaitu:
a. Kekuasaan; sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
b. Kepentingan; tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok poIitik.
c. Kebijaksanaan; hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
d. Budaya politik; orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.
Musa Asy’ari membedakan politik menjadi dua, politik kekuasan dan politik moral. Politik kekuasaan adalah tindakan politik yang semata-mata ditujukan untuk merebut dan memperoleh kekuasaan, kawan dan lawan politik ditentukan sepenuhnya oleh kepentingan-kepentingan poIitik semata sehingga tidak ada lawan dan kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi, yaitu kepentingan kekuasaan. Sedangkan dalam politik moral, kekuasaan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi alat perjuangan dari cita-cita moral dan kemanusiaan.
Ada bebcrapa tujuan poIitik hukum yang diuraikan oleh para sarjana, yaitu:
a. Menjamin keadilan dalam masyarakat. Tugas utama pemerintah suatu Negara ialah mewujudkan keadilan social (iustitia socialis) yang dulu disebut keadilan distributive (iustitia distributive). Undang-undang disebut adil yaitu Undang-undang yang mengatur sedemikan rupa kehidupan manusia di mana untung dan beban dibagi secara pantas. Undang-undang yang tidak adil adaIah yang melanggar hak-hak manusia atau mengunggulkan kepentingan saIah satu kelompok saja.
b. Menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. Kepastian hukum berarti bahwa dalam Negara tersebut Undangundang sungguh berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan hakim bersifat konstan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
c. Menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret. Kepentingan tersebut nampak dalam cita-cita masyarakat secara kolektif. Pemerintah kemudian menetapkan Undang-undang untuk mendukung dan mengembangkan cita-cita tersebut.
Tujuan mana yang harus diprioritaskan antara keadilan, kepastian hukum atau nilai-nilai khusus?. Menurut Huijbers yang harus diutamakan adalah keadilan, yaitu pemeliharaan hak-hak yang berkaitan dengan tiap-tiap manusia sebagai pribadi. Karena hak-hak azasi tidak jatuh di bawah wewenang pemerintah dan tidak pernah dapat diserahkan kepada orang lain. Negara didirikan atas dasar hak-hak itu sebagai azas-azas segala hukum. Sesudah keadilan baru kepastian hukum, lalu salah satu nilai khusus dapat dipilh sebagai tujuan poltik hukum, sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan-kebutuhan bangsa.
2. Pengertian Ilmu Politik
 J. Barents ; ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.
 Johan Kaspar Bluntschli ; ilmu politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, yaitu berusaha keras untuk mengerti dalam paham kondisi situasi negara, yang bersifat penting, dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan.
 Raymond G. Gettel ; ilmu politik adalah ilmu dari suatu negara, hal tersebut berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang paling ujung sekali pun disentuh oleh hukum, hubungan antar perorangan atau pun kelompok dengan negaranya, serta hubungan negara dengan negara.
 Robert A. Dahl ; ilmu politik adalah sudah barang tentu pelajaran tentang siasat, atau lebih baik pula dikatakan, hal ini sebagai pelajaran terinci dari berbagai cara, yaitu usaha pembahasan yang teratur untuk menemukan pencegahan kebingungan yang kacau dalam pengertian yang lebih luas.
 Roger F. Soltau ; ilmu politik, untuk selanjutnya akan dianggap pelajaran (ilmu yang mempelajarai) tentang negara, maksud dan tujuan negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dan warga negaranya, antar negara, dan juga apa yang dipikirkan warganya, ditulis tentang berbagai pertanyaan (artikulasi serta agregasi kepentingan).
Lebih lanjut Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. menyatakan, karena ilmu politik, pemerintahan, administrasi publik, hukum tata negara, dan ilmu negara sendiri berkembang menjadi disiplin ilmu yang masing-masing mandiri, maka hubungan antara ilmu-ilmu kenegaraan tersebut sudah barang tentu tetap sangat erat karena mempunyai objek materi yang sama yaitu negara, sehingga menyebabkan timbulnya pertumpang-tindihan (convergency), hal ini karena ilmu-ilmu tersebut memiliki kesamaan dalam pokok masalah (subject matter) yang dibahas.
Yang membedakan berbagai disiplin ilmu itu adalah objek formanya, yaitu sudut pandang khas yang berbeda dari setiap ilmu (focus of interest). Objek forma ilmu politik adalah kekuasaan, objek forma ilmu pemerintahan adalah hubungan rakyat dengan penguasa yang terlihat dalam berbagai gejala dan peristiwa pemerintahan, objek forma ilmu administrasi publik adalah pelayanan, objek forma ilmu hukum tata negara adalah peraturan, dan yang menjadi objek forma ilmu negara adalah konstitusi.
3. Pengertian Partai Politik
Beberapa pandangan para ahli tentang partai politik, antara lain :
 Carl J. Friedrich ; partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan manfaat kepada anggota partainya, baik yang bersifat idiil maupun materiil.
 Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. ; partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan denan tujuan untuk (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level (tingkat) negara.
 Edmund Burke : seorang negarawan inggris mengemukakan, bahwa yang disebut partai politik ialah tidak lain merupakan sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdi dan melindungi kepentingan nasional.
 Prof. E.M. Said : partai politik adalah suatu kelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan, baik kebijaksanaan pemerintah maupun pegawai negeri.
 Prof. Miriam Budihardjo ; partai politik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Dalam kutipan lain disebutkan pula bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuatan (kekuasaan) politik dan merebut kedudukan politik, (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
 Roger F. Soltau ; partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
 Sigmund Naumann ; partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
 UU No. 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik ; partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
4. Fungsi Partai Poltik
Dalam negara demokrasi, partai politik akan memainkan beberapa fungsi, antara lain :
a. Sebagai sarana komunikasi politik
Dengan fungsi ini partai politik berperan sebagai penyalur aspirasi dan pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam kepentingan (interest aggregation), dan merumuskan kepentingan (interest articulation) yang menjadi dasar kebijaksanaannya. Selanjutnya partai politik akan memperjuangkan agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijaksanaan umum (public policy) oleh pemerintah.
b. Sebagai sarana sosialisasi politik
Dengan fungsi ini partai politik berperan sebagai sarana untuk memberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya partai politik dalam sosialisasi ini, antara lain dilakukan melalui :
1) penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilihan umum.
2) menciptakan ‘image’ bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum, dan
3) menanamkan solidaritas dan tanggungjawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain (in group dan out group)
4) di negara-negara baru (berkembang), fungsi partai politik juga berperan untuk memupuk identitas dan integrasi nasional.
c. Sebagai sarana rekruitmen politik
Dengan fungsi ini partai politik mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dari partai, baik melalui kontrak pribadi maupun melalui ‘persuasif’. Dalam hal ini, partai politik juga memperluas keanggotaan partai, sekaligus mencari kader militan yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama (selection of leadership).
d. Sebagai sarana partisipasi politik
Mobilisasi warga negara ke dalam kehidupan dan kegiatan politik merupakan fungsi khas partai politik. Di jaman modern partai politik dibentuk ketika semakin banyak jumlah rakyat yang diberi hak pilih dan kelompok-kelompok masyarakat menuntut mereka harus diberi hak untuk memberi suara guna bersaing memperebutkan suatu jabatan di pemerintahan.
e. Sebagai sarana pengatur konflik
Dengan ini partai politik berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat persaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah-masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal itu mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan popularitasnya.
f. Sebagai sarana artikulasi kepentingan
Menyatakan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintahan atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku.
g. Sebagai sarana agregasi kepentingan
Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda dapat digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Dalam masyarakat demokratik, partai merumuskan program politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislative, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintah, mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.
h. Sebagai sarana pembuat kebijaksanaan
Suatu partai politik akan berusaha untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional, dan sesudah ia mendapatkan kekuasaan tersebut, baik dalam bidang eksekutif maupun legislative, maka ia akan mempunyai dan memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.
Menurut Sigmund Naumann, fungsi partai politik di negara demokrasi adalah untuk mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan di dalam masyarakat. Sementara itu di negara komunis, fungsi partai adalah untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik dan rakyat dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai (enforcement of conformity).
5. Sistem Kepartaian
Sistem kepartaian lahir di Eropa Barat pada awal abad XX dengan pelopornya yang terkenal, antara lain M. Astrogorsky (1902), Robert Michels (1911), dan Sigmund Neumann (1956). Dalam perkembangan lebih lanjut, sistem kepartaian sangat erat kaitannya dengan masalah pembangunan politik negara (political development). Tentu saja keterlibatan partai-partai politik sangat dominan dalam merebut puncak-puncak kekuasaan (pimpinan) yang berfungsi sebagai pemberi keputusan (decision maker) atau penentu kebijaksanaan umum (public policy).
Partisipasi rakyat dalam sistem kepartaian biasanya dapat dilihat dari dasar pembentukan dan sikap yang ditunjukkan dalam suatu negara. Dilihat dari dasar pembentukannya, partai politik dapat dibedakan menjadi :
a. Partai Afeksi, yaitu partai yang didirikan berdasarkan cinta para anggotanya terhadap orang atau keturunan tertentu.
b. Partai Kepentingan, yaitu partai yang didirikan berdasarkan kepentingan para anggotanya.
c. Partai Ideologi atau Agama, yaitu partai yang berasaskan persamaan agama atau cita-cita politik di antara para anggotanya.
Apabila dilihat dari ‘sikap’ yang ditunjukkan anggota terhadap keadaan yang dihadapi, maka partai politik dapat dibedakan menjadi :
a. Partai Radikal, yaitu partai yang tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin mengubah dengan cepat keadaan yang tidak mereka kehendaki itu sampai ke akar-akarnya.
b. Partai Progresif, yaitu partai yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang lalu ingin merubahnya, tetapi secara berangsur-angsur (evolusi).
c. Partai Konservatif, yaitu partai yang merasa puas dengan keadaan sekarang dan ingin mempertahankan keadaan itu.
d. Partai Reaksioner, yaitu partai yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang, serta ingin kembali kepada keadaan di masa lampau.
Apabila dilihat dari segi fungsi dan komposisi keanggotaannya, maka partai politik dapat dibedakan menjadi :
a. Partai Massa, yaitu partai yang mengutamakan kekuasaan berdasarkan keunggulan jumlah anggota partai, oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai masa ialah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai masa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, terutama dalam masa kritis, sehingga persatuan partai menjadi lemah yang memungkinkan salah satu atau sebagian golongan saat kepentingannya kurang terakomodir sewaktu-waktu mudah memisahkan diri dan mendirikan partai baru.
b. Partai Kader, yaitu partai yang mengutamakan kekuatan dan keketatan organisasi dan disiplin kerja para anggota partai. Pimpinan partai biasanya menjaga kemungkinan doktrin partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.
Sedangkan berdasarkan sifat dan orientasinya, maka partai politik dapat dibedakan menjadi :
a. Partai Lindungan (Patronage Party), partai ini pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor, meskipun organisasi tingkat lokalnya sering cukup ketat. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkan.
b. Partai Idiologi atau Partai Azas, partai ini mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan mengacu pada disiplin partai yang mengikat dan kuat.
Maurice Duverger, dalam buku ‘Political Parties’, membagi sistem kepartaian menjadi tiga bagian, yaitu :
a. Sistem Partai Tunggal (one party system)
Istilah sistem satu partai atau partai tunggal oleh sebagian sarjana dianggap menyangkal diri sendiri (contradiction interminis). Istilah tersebut dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang sangat dominan di dalam suatu negara.
Kondisi partai tunggal sangat statis (non competitive) karena diharuskan menerima pimpinan dari partai dominan (pusat) dan tidak dibenarkan melawan. Partai tunggal tidak mengakui adanya keanekaragaman sosial budaya karena itu dapat dianggap menghambat usaha-usaha pembangunan. Salah satu negara yang berhasil menerapkan sistem partai tunggal adalah Uni Sovyet (Rusia) dan Republik Rakyat China (RRC), kedua negara tersebut tidak mentolerir adanya partai-partai lain.
Sistem politik dengan partai tunggal di negara Uni Sovyet (Rusia) adalah sebagai berikut :
1) Sistem pemerintahan : Politik Assembly Government
2) Supreme Rusia :
a) Rusia of Nationalitie berjumlah  650 orang, semasa empat tahun
b) Rusia of Nation berjumlah 650 orang, untuk masa empat tahun
3) Presidium : berada di tangan Supreme Rusia
4) Sistem Kepartaian : Partai Tunggal PKS (Partai Komunis Rusia)
Dalam prakteknya kekuasaan tertinggi terletak di tangan Supreme Rusia. Badan tersebut menjalankan kekuasaan legislatif yang terdiri dari Rusia of Nationalitie (Majelis Tinggi) yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat di negara-negara bagian dan republik otonom, sedangkan Rusia of Nation (Majelis Rendah) yang anggotanya dipilih oleh seluruh warga negara (rakyat Rusia).
Presidium merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan sangat luas, karena dapat mengeluarkan keputusan-keputusan dan dekrit-dekrit. Badan tersebut juga dapat memberhentikan anggota-anggota kabinet, bahkan jika perlu membubarkan legislatif.
b. Sistem Dwipartai (two party system)
Sistem ini merupakan ciri khas negara Anglo Saxon, seperti dianut oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Filipina. Pada sistem ini hanya ada dua partai yang sangat dominan, yaitu partai yang berkuasa (yang menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (yang kalah dalam pemilihan umum). Biasanya partai oposisi berperan sebagai pengecam setia (loyal opposition) terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan partai yang berkuasa bila dianggap tidak sejalan.
Sistem dwi partai akan dapat berjalan dengan syarat-syarat, seperti :
1) masyarakatnya homogen
2) konsensus masyarakat yang kuat, dan
3) adanya kontinuitas sejarah
Sistem ini juga didukung oleh pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem distrik karena dapat menghambat laju partai kecil. Sebagai gambaran mengenai sistem politik dalam dwipartai adalah sebagaimana yang terjadi di Amerika, yaitu sebagai berikut :
1) sistem pemerintahan : Kabinet Presidensiil
2) kongres :
a) senat yang beranggotakan 100 orang, untuk masa 6 tahun
b) house of representatif berjumlah 435 orang, untuk masa dua tahun
3) presiden sebagai pemimpin eksekutif untuk masa jabatan 4 tahun
4) sistem politik : dwipartai yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat
Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang terpisah dengan kekuasaan legislatif. Badan legislatif atau kongres terdiri dari senat (merupakan perwakilan dari setiap negara bagian) dan house of representatif (perwakilan dari seluruh rakyat atau warga negara). Untuk menjamin masing-masing kekuasaan, dibuat sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances).
c. Sistem Multipartai (multy party system)
Sistem ini biasanya diterapkan di negara yang agama, ras, dan suku bangsanya sangat beragam. Masyarakat cenderung membentuk ikatan-ikatan terbatas (primordial) sebagai tempat penyaluran aspirasi politiknya, beberapa negara penganutnya seperti Prancis, Malaysia, Indonesia, dan India.
Apabila sistem multipartai digandakan dengan sistem pemerintahan parlementer, akan tampak kekuasaan legislatif berada di atas eksekutif. Apabila kabinet yang dibentuk tidak memperoleh suara mayoritas parlemen, maka partai-partai dapat berkoalisi. Negara akan lebih stabil jika diperoleh suara mayoritas partai yang akan menguasai pemerintahan.
Sistem politik dengan multipartai seperti yang diterapkan di Prancis, maka akan nampak :
1) sistem pemerintahan : Parlementer Kabinet, dengan multipartai
2) keanggotaan parlemen :
a) senat :  300 orang untuk masa sembilan tahun
b) national assembly 550 orang untuk masa lima tahun
3) jabatan Presiden untuk masa tujuh tahun, sedangkan jabatan Perdana Menteri dipilih oleh Presiden, dan dibantu oleh para menteri.

6. Sistem Pemilihan Umum
Pada umumnya ada dua sistem pelaksanan pemilihan umum yang biasa digunakan, yaitu :
a. Sitem Distrik
Sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan. Sehingga daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Oleh karena itu sudah barang tentu banyak jumlah suara yang akan terbuang di satu pihak, tetapi malahan menguntungkan pihak (daerah) yang renggang penduduknya. Tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah secara langsung, maka pemilih biasanya cukup mengenal (akrab) dengan calon wakilnya (personan stelsel). Satu distrik biasanya satu wakil (single member constituency).
b. Sistem Proporsional
Sistem ini didasarkan pada jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih, misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah kelompok orang yang diajukan kontestan pemilihan umum, yaitu para partai politik (multi member constituency) yang dikenal lewat tanda gambar (lijsten stelsel), sehingga antara calon wakil dan pemilihnya biasanya kurang saling mengenal (akrab).
Hal demikian cukup adil dalam keseimbangan jumlah, bahkan sisa suara dapat digabung secara nasional untuk kursi tambahan, dengan demikian partai kecil dapat dihargai tanpa harus beraliansi, karena suara pemilih dihargai. Tetapi resikonya banyak wakil setoran dari pemerintah pusat karena adakalanya salah satu jumlah yang memenuhi syarat tidak memiliki wakil yang tepat.
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terutama pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004, kedua sistem ini dapat dipadukan sehingga lahirlah lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selaku refresentasi sistem distrik) di samping Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selaku refresentasi sistem proposional).
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islâm Indonesia, Penerbit Yayasan Pengkajian Islâm Madinah Al-Munawwarah, Jakarta, 1999.

Amir Hasan Siddiqi, Studies in Islâmic History (Edisi Bahasa Indonesia, Alih Bahasa H.M.J. Irawan), Penerbit PT. Alma’arif, Bandung, 1985.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2005.

Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1998.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Ilmu Negara (Umum dan Indonesia), Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Dahlan Thaib dkk., Teori dan Hukum Konstitusi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, Penerbit Angkasa Raya, Padang, 1992.

H.F. Abraham Amos, Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Reformasi), Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

H. Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.

——–, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

——–, Sistem Politik Indonesia, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.

I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya, Wajah Hukum Di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.), Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Muhammad Alim, Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2001.

Nn, Prosiding Seminar ‘Prospek Penegakkan dan Perlindungan HAM Pasca Rezim Orde Baru’, Diterbitkan atas kerjasama LBHN Banjarmasin dan LP3ES Jakarta, Banjarmasin, 1999.

Sjahran Basah, Ilmu Negara (Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangannya), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Soehino, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2000.

Taqiyyudin an Nabhani, Negara Islâm (tinjauan Faktual Upaya Rasûlullâh Membangun Daulah Islâmiyah Hingga Masa Keruntuhannya), Penerbit Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2000.

Profil Penyusun
Penyusun merupakan anak terakhir dari pasangan Alm. Thâha Ibnu Muhîd dan Hj. Aminah Binti Masyran, lahir di Samarinda, 30 Nopember 1980, Suami dari Desy Ariyani, S.Pd., serta Ayah dari seorang putra bernama Abdur Rosyîd al-Murtadho
Setelah menamatkan Sekolah Dasar di SDN No. 037 Samarinda tahun 1993, MTs Lukamanul Hakim Samarinda tahun 1996, Madrasah Aliyah Model Samarinda tahun 1999, memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2003 dengan predikat cumlaude, dan kini tengah menempuh studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Kerjasama Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Mulawarman Samarinda
Di sela-sela masa mengenyam pendidikan dasar, penyusun juga menimba ilmu dan pemahaman agama di Taman Pendidikan Al-Qur’ân Al-Hijrah Samarinda (1989-1993), Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Samarinda (1989-1993), Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru (1993-1994), dan Pondok Pesantren Hidayatullah Cabang Samarinda (1994-1996)
Sedangkan di sela-sela masa penyelesaian pendidikan strata-1, penyusun aktif dalam berbagai kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dan bergabung dalam organisasi kemahasiswaan seperti, Ketua Umum Mhantaab ’99 (1999-2000), Koordinator Syiar Da’wah KSI Al-Mizan F.H. Unlam (2000), Koordinator Seksi Ibadah & Ketua Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur ‘Mahakam’ Banjarmasin (2000-2002), Ketua Eksekutif Lembaga Pengkajian, Penalaran, dan Diskusi Hukum F.H. Unlam (2000-2001), Ketua Ikatan Remaja Masjid Hasanuddin Banjarmasin (2001), Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa F.H. Unlam (2001), Koordinator Seksi Kerohanian Asrama Mahasiswa Demang Lehman Unlam (2002-2003), dan Ketua Umum Badan Eksekutif Dewan Mahasiswa Unlam (2002-2003)
Menjelang dan setelah lulus dari Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin, penyusun pernah mengikuti program magang pada Kantor Notaris dan PPAT Robensjah Sjahran, S.H., M.H. di Banjarmasin (Juli-Agustus 2002), Pangadilan Agama Kota Banjarmasin (Juli 2003), menjadi Jurnalis Magang Harian Pagi Radar Banjarmasin (Juli-Nopember 2003), Cooperative Education Kandatel Banjarmasin (Agustus-Nopember 2003), Staff Marketting dan Publik Relation Ts. Production Banjarmasin (Januari 2002-Desember 2003), serta pada CV. Nur Hidayah Samarinda (2004-2005)
Saat ini penyusun berkonsentrasi sebagai staf pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, mengasuh mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum dan HAM, Hukum Pemerintahan Daerah, serta HAM di Bidang Pertanahan. Di samping itu, penyusun juga ikut aktif dalam beberapa organisasi di bawah naungan Fakultas Hukum Unmul seperti Ketua Kelompok Kerja Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta anggota Redaksi Dewan Pengelola Jurnal Ilmiah ‘Risalah Hukum’. Selain itu penyusun juga aktif dalam kegiatan ekstra kampus sebagai anggota Forum Umat Islâm Kalimantan Timur, pendiri Sehati Centre dan Khilâfah Centre Samarinda
Buku ini merupakan buku pertama yang coba dirangkai oleh penyusun, semoga menjadi pendorong semangat dan langkah awal yang baik untuk penyusunan berikutnya, serta dapat bermanfaat bagi para pihak yang memerlukan
Simply Joking
17 SIKLUS TANGAN PEKERJAAN
(rumus 4 lusin tangan)

1. Garis Tangan (langkah awal)
2. Sorong Tangan, Tadah Tangan, Buah Tangan, & Petik Tangan (jalan pintas)
3. Campur Tangan, Turun Tangan, & Tanda Tangan (hasil jalan pintas)
4. Jabat Tangan (sertijab; awal memulai karier)
5. Tepuk Tangan (nada khas seremoni pelantikan)
6. Banyak Tangan, Lentur Tangan, Kaki Tangan, Tangan Kiri, Tangan Kanan, & Rentang Tangan (performen meniti karier)
7. Cengkram / Genggam Tangan, Jari Tangan, Sarung Tangan, Cap / Merek / Gambar Tangan, Kuku Tangan, Tangan Besi, & Cekik Tangan (saat memegang jabatan)
8. Raba Tangan, Aduk Tangan, Garuk / Korek / Cungkil Tangan, Patuk Tangan, & Panjang Tangan (aktifitas non prosedural)
9. Kipas Tangan, Lambai Tangan, & Tari Tangan (menikmati hasil)
10. Lempar Tangan, Lepas Tangan, Sembunyi Tangan, Pangku Tangan, Usap Tangan, & Cuci Tangan (upaya penyelamatan diri)
11. Ringan Tangan, Buka Tangan, & Ulur Tangan (taktik pengecoh)
12. Pegang Tangan, & Silang Tangan (pertahanan terakhir)
13. Angkat Tangan (tidak ada jalan keluar)
14. Bekap Tangan, & Ikat / Pasung / Borgol Tangan (pasrah)
15. Potong Tangan (ganjaran setimpal)
16. Sapu Tangan (dampak terparah)
17. Gores Tangan (historical memory)

ANDA SETUJU ????
(dhanny’s persiflage)

Di Kulum Kakak …

Di Kulum Kakak Sendiri

Ketika itu Aku masih kelas 2 SMP, dan dirumahku ada 2 saudaraku dari Bapak Aku yang tinggal di rumahku karena melanjutkan sekolah di SMA. Dua mbak aku ini udah kelihatan besar dan dewasa sedangkan Aku waktu itu masih culun dan kecil karena emang masih kelas 2 SMP. Waktu itu aku lalui kehidupanku dengan menyenangkan dan bahagia karena banyak hal yang kami lakukan sepulang sekolah karena banyak saudara atau temen yang main ke rumah.

Karena Aku sudah besar dan adik-adikku masih kecil jadinya aku tidurnya sekamar dengan 2 mbak aku itu dan adik-adikku masih satu kamar dengan orang Tuaku. Aku sering di taruh di tengah waktu tidur karena emang aku masih kecil dan mereka berdua emang bongsor-bongsor jadi aku selalu di kalah-kalahin.

Suatu malam sewaktu tidur Aku agak kaget ketika aku merasakan Mr. P ku di raba-raba jantungku berdetak sangat kencang dan berkeringat karena aku emang belum pernah mengalaminya di pegang-pegang milikku oleh cewek apalagi ini mbak Aku sendiri rasanya nggak karuan, Aku takut melawan atau menghiyakan dan Aku cuma bisa membiarkan saja dan berlangsung kira-kira 30 menit dan Aku perhatikan mbak Aku nafasnya kelihatan nggak teratur dan terenggah-enggah sambil tangannya yang satu kelihatannya di masukkan dalam memeknya sendiri. Sambil pura-pura tidur aku cermati apa yang dia lakukan sambil dengan masih dengan hati yang berdebar-debar karena takut mau dan sebagainya pokoknya campur aduk. Semakin lama tangannya di masukkan ke dalam memeknya makin cepat dan dia bersuara ah…………………..ough……………………..Aku juga tegangnya bukan main menyaksikan mbak aku itu dan masih juga memegang Mr. P Aku dia semakin agak meronta-meronta sambil tangannya yang satu di masukkan memeknya dan yang satu pegang senjataku dan Aku rasakan Mr. P ku mengeluarkan lendiran-lendiran yang aku nggak tahu kenapa.

Dan akhirnya mbak aku berdesis-desis dan ah…………………ough……………………..dan mengerang kenikmatan dan akhirnya melepaskan senjataku dari gengamannya. Aku masih pura-pura tidur dan dia menghadap Aku ternyata dia menciumi Aku dan segera tidur. Itu merupakan malam yang paling berkesan di kehidupan Aku maka sampai sekarangpun Aku bisa menulis cerita ini dengan gamblang di Internet.

Malam berikutnya Aku sengaja tidur agak larut dan mbak Aku memanggil dari dalam kamar supaya lekas tidur karena besuk pagi harus bangun pagi dan sekolah. Akupun menurut dan segera ke kamar untuk tidur dan kira-kira udah hampir satu jam mulai lagi mbak aku memasukkan tangannya dari bawah celanaku dan mulai memegang-megang Mr. P sehingga senjataku menjadi tegang nggak karuan, dia agak kaget dan langsung tangannya membuat peringatan di mulutku untuk tidak bersuara dan Aku mengangguk setuju. Mbak aku meneruskan untuk memegang senjataku lebih kuat dan nggak hati-hati lagi karena Aku sudah tahu dan senjataku makin tegak berdiri dan dia membuka kan pakaiannya dan Aku disuruh mengulum punting susunya.

Aku menurut aja karena emang enak Aku rasakan dan kamipun melepaskan celana dalam kami berdua dengan kaki, lalu dengan agak gemetar aku berusaha memasukkan senjataku ke memeknya sambil miring nggak di atas tubuhnya karena ada mbak Aku yang satunya sedang tidur di sebelahku dan agak bersusah payah akhirnya Aku merasakan ada ke hangatan di pucuk senjataku yang aku rasakan, ternyata senjataku udah masuk sebagian ke dalam memeknya mbak aku.

Lalu mbak aku memberi isyarat untuk ke kamar mandi saja dan akupun menurut aja seperti kerbau di cocok dan akhirnya kami melakukannya di kamar mandi, aku tutup kamar mandi dan segera melucuti pakaian kami semua dan mulai saling mencumbu dengan masih agak kaku karena belum pernah melakukan akupun meniru apa yang dilakukan mbak aku dan aku sangat kaget dan nggak karuan ketika mbakku setengah berdiri dan memegang senjataku dan akhirnya mengulumnya.

Ough…………………………..aku nggak tahan di buatnya dan ah…………………………..dia memberi tanda untuk aku tidak berisik karena suaraku terlalu keras nanti bisa membangunkan seisi rumah kata mbak aku. Bener-bener aku nggak tahan ketika mbak aku mengulum senjataku keluar masuk dengan mulut yang panas seperti itu aduh………………….sampai aku remas-remas rambutnya dengan kuat ah……………………….ough………………………aku hanya bisa menikmatinya dengan agak ada rasa ketakutan dan akhirnya aku keluar………………………..ough……………………….dan mbak aku mengarahkan tanganku ke dalam memeknya sambil disuruh menekan-nekan sambil mengulum puting susunya yang udah sangat tegang dan nggak lama diapun mengalami hal yang sama ahhhhhhhhhhhhhhhh ough…………………..dan akhirnya klimak sampai tanganku kena cakarannya semua.

Malam itu kami belum melakukan hubungan intim di karenakan mbak aku kelihatannya masih perawan sehingga diapun takut untuk memasukkan senjataku ke dalam memeknya dan aku semakin memikirkan malam cepat datang karena aku mulai menikmati permainan yang belum pernah ada duannya ini…………….

ANAlisis nic 2020

ANAlisis nic 2020

Pada waktu sejak pembentukan sistem aliansi Barat pada tahun 1949 memiliki bentuk dan sifat keberpihakan internasional telah dalam keadaan fluks Berakhirnya Perang Dingin menggeser lempengtektonik,. Tapi dampak dari peristiwa-peristiwa penting yang masih berlangsung . Kekuatan muncul di Asia, penghematan di Eurasia, Timur Tengah bergolak, dan divisi transatlantik adalah beberapa isu yang hanya datang ke kepala dalam beberapa tahun terakhir. Besarnya sangat dan kecepatan perubahan yang dihasilkan dari globalisasi dunia terlepas dari tepat nya karakter-akan menjadi fitur mendefinisikan dunia luar hingga 2020.Karakteristik penting lainnya termasuk: munculnya kekuatan baru, tantangan baru dengan pemerintahan, dan rasa tidak aman lebih luas, termasuk terorisme Seperti yang kita peta masa depan, prospek meningkatkan kemakmuran global dan kemungkinan terbatasnya konflik kekuatan besar memberikan keseluruhan. lingkungan yang menguntungkan untuk mengatasi dengan apa yang dinyatakan tantangan yang menakutkan. Peran Amerika Serikat akan menjadi variabel penting dalam bagaimana dunia iniberbentuk, mempengaruhi jalan yang menyatakan dan nonstate pelaku memilih untuk mengikuti.
Pemain global baru
Kemungkinan munculnya Cina dan India, serta yang lain, seperti baru-mirip pemain global utama dengan munculnya Jerman yang bersatu dalam abad ke-19 dan Amerika Serikat yang kuat di awal abad ke-20-akan mengubah lanskap geopolitik, dengan dampak berpotensi sedramatis yang dalam dua abad sebelumnya. Dalam cara yang sama bahwa komentator mengacu pada tahun 1900 sebagai “Abad Amerika,” abad ke-21 dapat dilihat sebagai waktu ketika Asia, dipimpin oleh China dan India, datang dengan sendirinya. Sebuah kombinasi dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang tinggi, memperluas kemampuan militer, dan populasi besar akan menjadi akar dari peningkatan pesat diharapkan dalam kekuatan ekonomi dan politik bagi kedua negara.
• Sebagian besar perkiraan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Cina produk nasional bruto (PNB) akan melebihi kekuatan ekonomi individu Barat kecuali Amerika Serikat. GNP India akan memiliki dikalahkan atau di ambang ekonomi menyalip Eropa.

• Karena ukuran tipis dari China dan populasi India – diproyeksikan oleh Biro Sensus Amerika Serikat menjadi 1,4 miliar dan hampir 1,3 miliar masing-masing oleh 2020-standar hidup mereka tidak perlu mendekati tingkat Barat untuk negara-negara untuk menjadi kekuatan ekonomi yang penting.
Kecuali pembalikan tiba-tiba dari proses globalisasi atau pergolakan besar di negara-negara ini, munculnya kekuatan ini baru adalah kepastian virtual.Namun bagaimana China dan India menggunakan kekuasaan mereka tumbuh dan apakah mereka berhubungan kooperatif atau kompetitif dengan kekuatan lain dalam sistem internasional ketidakpastian kunci. Perekonomian negara-negara berkembang lainnya, seperti Brasil, bisa melampaui semua tetapi negara-negara Eropa terbesar pada tahun 2020; ekonomi Indonesia juga dapat mendekati ekonomi negara-negara Eropa masing-masing pada tahun 2020.
Oleh sebagian besar langkah-ukuran pasar, mata uang tunggal, tenaga kerja terampil, pemerintahan demokratis yang stabil, dan perdagangan terpadu blok-Eropa yang diperbesar akan mampu meningkatkan berat di kancah internasional. Kekuatan Eropa bisa dalam menyediakan model pemerintahan global dan regional untuk kekuatan meningkat. Tapi populasi penuaan dan angkatan kerja menyusut di kebanyakan negara akan memiliki dampak penting di benua itu. Entah negara-negara Eropa beradaptasi angkatan kerja mereka, reformasi kesejahteraan sosial, pendidikan, dan sistem pajak, dan mengakomodasi populasi imigran yang tumbuh (terutama dari negara-negara muslim), atau mereka menghadapi periode stasis ekonomi yang berlarut-larut.
Jepang menghadapi krisis penuaan serupa yang dapat crimp pemulihan ekonomi jangka panjang, tetapi juga akan ditantang untuk mengevaluasi status dan peran regionalnya. Tokyo mungkin harus memilih antara “menyeimbangkan” melawan atau “bandwagoning” dengan China.Sementara itu, krisis atas Korea Utara kemungkinan akan datang ke kepala kadang selama 15 tahun ke depan. Kemarahan Asia ‘berlama-lama dan kekhawatiran atas Korea unifikasi dan lintas-Selat Taiwan ketegangan menunjukkan suatu proses rumit untuk mencapai keseimbangan regional.
Rusia memiliki potensi untuk meningkatkan peran internasional dengan orang lain karena posisinya sebagai pengekspor minyak utama dan gas.Namun, Rusia menghadapi krisis demografi yang parah akibat tingkat kelahiran yang rendah, perawatan medis yang buruk, dan situasi AIDS berpotensi meledak. Untuk selatan, berbatasan dengan wilayah yang tidak stabil di Kaukasus dan Asia Tengah, efek yang-Muslim ekstremisme, terorisme, dan konflik-endemik cenderung terus tumpah ke Rusia.Sementara faktor-faktor sosial dan politik membatasi sejauh mana Rusia dapat menjadi pemain global utama, Moskow mungkin menjadi mitra penting baik bagi kekuatan-kekuatan mapan, Amerika Serikat dan Eropa, dan untuk meningkatnya kekuatan China dan India.
Dengan ini dan aktor-aktor global baru, bagaimana kita mental peta dunia pada tahun 2020 akan berubah secara radikal. The “arriviste” kekuatan-Cina, India, dan mungkin orang lain seperti Brazil dan Indonesia-memiliki potensi untuk membuat usang kategori lama Timur dan Barat, Utara dan Selatan, selaras dan nonaligned, maju dan berkembang.Pengelompokan geografis tradisional akan semakin kehilangan arti-penting dalam hubungan internasional. Sebuah dunia terikat negara dan dunia mega-kota, dihubungkan oleh arus telekomunikasi, perdagangan dan keuangan, akan co-ada. Kompetisi untuk kesetiaan akan lebih terbuka, kurang tetap daripada di masa lalu.
Dampak Globalisasi
Kita melihat globalisasi-tumbuh keterkaitan tercermin dalam arus diperluas informasi, teknologi, modal, barang, jasa, dan orang-orang di seluruh dunia-sebagai menyeluruh “mega-tren,” jadi kekuatan mana-mana yang secara substansial akan membentuk semua besar lainnya . tren di dunia 2020 Tetapi masa depan globalisasi tidak tetap; negara dan aktor-termasuk nonstate kedua perusahaan swasta dan LSM-akan berjuang untuk membentuk kontur. Beberapa aspek globalisasi-seperti keterkaitan global yang terus meningkat yang berasal dari teknologi informasi (TI) revolusi-hampir pasti akan menjadi ireversibel. Namun juga mungkin, meskipun tidak mungkin, bahwa proses globalisasi dapat diperlambat atau bahkan dihentikan, seperti era globalisasi di th 19-an dan awal abad ke 20 terbalik oleh perang bencana dan depresi global.
Kecuali seperti pergantian peristiwa, ekonomi dunia kemungkinan akan terus tumbuh mengesankan: pada tahun 2020, diproyeksikan menjadi sekitar 80 persen lebih besar daripada tahun 2000, dan rata-rata pendapatan per kapita akan sekitar 50 persen lebih tinggi Tentu saja,. akan ada siklus dan pasang surut dan krisis keuangan atau lainnya periodik, tapi ini lintasan pertumbuhan dasar memiliki momentum kuat di baliknya. Sebagian besar negara di seluruh dunia, baik maju dan berkembang, akan mendapatkan keuntungan dari keuntungan dalam perekonomian dunia. Dengan memiliki pasar konsumen yang tumbuh paling cepat, lebih banyak perusahaan menjadi perusahaan multinasional kelas dunia, dan lebih besar S & T perawakannya, Asia tampaknya akan menggantikan negara-negara Barat sebagai fokus bagi dinamika ekonomi internasional yang disediakan pertumbuhan ekonomi Asia terus berlanjut.
Namun manfaat dari globalisasi tidak akan menjadi globalkekuasaan Naiknya akan melihat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pasar global yang muncul sebagai cara terbaik untuk menegaskan status daya besar mereka di panggung dunia.. Sebaliknya, beberapa sekarang di “Dunia Pertama” mungkin melihat kesenjangan menutup dengan Cina, India, dan lain-lain sebagai bukti penurunan relatif, meskipun kekuatan yang lebih tua cenderung tetap pemimpin global ke 2020. Amerika Serikat, juga akan melihat posisi kekuatan relatif terkikis, meskipun akan tetap pada tahun 2020 negara tunggal yang paling penting di semua dimensi kekuasaan. Mereka tertinggal di negara berkembang mungkin membenci kebangkitan Cina dan India, terutama jika mereka merasa diperas oleh dominasi mereka tumbuh dalam sektor-sektor kunci pasar global. Dan kantong-kantong besar kemiskinan akan bertahan bahkan di negara-negara “pemenang”.
Manfaat terbesar dari globalisasi akan bertambah ke negara-negara dan kelompok yang dapat mengakses dan mengadopsi teknologi baru Memang, tingkat bangsa pencapaian teknologi umumnya akan didefinisikan dalam hal investasi dalam mengintegrasikan dan menerapkan, baru tersedia secara global. Teknologi-apakah teknologi diperoleh melalui penelitian sendiri dasar suatu negara atau dari pemimpin teknologi. Aliran dua arah tumbuh tinggi-teknologi kekuatan otak antara dunia berkembang dan Barat, meningkatnya ukuran informasi yang melek komputer angkatan kerja di beberapa negara berkembang, dan upaya oleh perusahaan global untuk diversifikasi teknologi tinggi operasi mereka akan mendorong penyebaran teknologi baru. Terobosan teknologi tinggi-seperti dalam organisme rekayasa genetika dan makanan meningkatkan produksi-bisa menyediakan jaring pengaman menghilangkan ancaman kelaparan dan kualitas dasar ameliorating masalah kehidupan bagi negara-negara miskin.Namun kesenjangan antara “kaya” dan “si miskin” akan memperluas kecuali “telah-bukan” negara melanjutkan kebijakan yang mendukung penerapan teknologi-seperti baru sebagai pemerintahan yang baik, pendidikan universal, dan reformasi pasar.
Negara-negara yang mengejar kebijakan tersebut dapat melompati tahap-tahap perkembangan, melompati fase yang berteknologi tinggi lainnya pemimpin seperti Amerika Serikat dan Eropa harus melintasi dalam rangka memajukan China dan India dengan baik diposisikan untuk menjadi pemimpin teknologi,. Dan bahkan negara-negara termiskin akan dapat memanfaatkan produktif, teknologi murah untuk bahan bakar-meskipun pada tingkat perkembangan yang lebih lambat-mereka sendiri.
• Revolusi berikutnya diharapkan dalam teknologi tinggi yang melibatkan konvergensi nano-, bio-, bahan informasi dan teknologi lebih lanjut bisa meningkatkan China dan prospek India. Kedua negara berinvestasi dalam penelitian dasar dalam bidang ini dan juga ditempatkan untuk menjadi pemimpin dalam sejumlah bidang kunci. Eropa risiko tergelincir belakang Asia dalam beberapa teknologi ini. Amerika Serikat masih dalam posisi untuk mempertahankan memimpin secara keseluruhan, meskipun semakin harus bersaing dengan Asia untuk mempertahankan tepi dan mungkin kehilangan tanah yang signifikan dalam beberapa sektor.
Lebih banyak perusahaan akan menjadi global, dan yang beroperasi di arena global akan lebih beragam, baik dalam ukuran dan asal, lebih Asia dan kurang Barat dalam orientasi. Perusahaan tersebut, meliputi, perusahaan multinasional arus besar, akan semakin di luar kendali dari setiap negara satu dan akan menjadi agen utama perubahan dalam penyebaran teknologi banyak, lebih mengintegrasikan ekonomi dunia, dan mempromosikan kemajuan ekonomi di negara berkembang. Jajaran mereka akan termasuk meningkatnya jumlah berbasis di negara-negara seperti Cina, India, atau Brasil. Sementara Amerika Utara, Jepang, dan Eropa kolektif mungkin akan terus mendominasi lembaga-lembaga politik dan keuangan internasional, globalisasi akan mengambil karakter yang semakin non-Barat. Pada tahun 2020, globalisasi dapat disamakan dalam pikiran populer dengan di Asia meningkat, menggantikan asosiasi saat ini dengan Amerikanisasi.
Ekonomi global yang meluas akan meningkatkan permintaan untuk bahan baku, seperti minyak. Total energi yang dikonsumsi mungkin akan meningkat sekitar 50 persen dalam dua dekade mendatang dibandingkan dengan ekspansi 34 persen 1.980-2.000, dengan pangsa yang lebih besar yang disediakan oleh minyak bumi. Kebanyakan ahli menilai bahwa dengan investasi substansial dalam kapasitas baru, pasokan energi secara keseluruhan akan cukup untuk memenuhi tuntutan global. Tapi di sisi penawaran, banyak daerah-Laut Kaspia, Venezuela, dan Afrika Barat-yang sedang diandalkan untuk memberikan output meningkat mengandung risiko politik atau ekonomi yang besar. Pemasok tradisional di Timur Tengah juga semakin tidak stabil. Dengan demikian tajam demand-driven kompetisi untuk sumber daya, mungkin disertai oleh gangguan besar dari pasokan minyak, adalah salah satu ketidakpastian kunci.
• Cina, India, dan kebutuhan pertumbuhan negara berkembang lainnya ‘energi menyarankan keasyikan tumbuh dengan energi, membentuk kebijakan luar negeri mereka.

• Untuk Eropa, meningkatkan preferensi untuk gas alam bisa memperkuat hubungan-seperti daerah seperti Rusia atau Afrika Utara yang diberikan saling ketergantungan pengiriman pipa.
Tantangan Baru Pemerintahan
Negara-bangsa akan terus menjadi unit yang dominan dari tatanan global, tetapi globalisasi ekonomi dan penyebaran teknologi, terutama teknologi informasi, akan menempatkan strain baru yang sangat besar pada pemerintah. Konektivitas Tumbuh akan disertai oleh proliferasi komunitas virtual kepentingan , rumit kemampuan negara untuk memerintah. Internet secara khusus akan mendorong penciptaan gerakan bahkan lebih global, yang mungkin muncul sebagai kekuatan yang kuat dalam urusan internasional.
Bagian dari tekanan pada pemerintahan akan datang dari bentuk-bentuk baru politik identitas berpusat pada keyakinan agama. Dalam dunia yang cepat mengglobal pergeseran mengalami populasi, identitas agama memberikan pengikut dengan komunitas siap pakai yang berfungsi sebagai “jaring pengaman sosial” pada saat dibutuhkan-sangat penting bagi para migran. Secara khusus, Islam politik akan memiliki dampak global yang signifikan yang mengarah ke 2020, mengumpulkan kelompok etnis dan nasional yang berbeda dan mungkin bahkan menciptakan otoritas yang melampaui batas-batas nasional.Sebuah kombinasi dari faktor-pemuda tonjolan di negara-negara Arab banyak, prospek ekonomi yang buruk, mempengaruhi pendidikan agama, dan lembaga Islamisasi seperti serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, dan partai politik-akan memastikan bahwa Islam politik tetap menjadi kekuatan utama.
• Di luar Timur Tengah, Islam politik akan terus menarik bagi pendatang Muslim yang tertarik ke Barat lebih sejahtera untuk kesempatan kerja, tetapi tidak merasa di rumah dalam apa yang mereka anggap sebagai budaya asing dan bermusuhan.
Rezim yang mampu mengelola tantangan tahun 1990-an bisa kewalahan oleh mereka tahun 2020. Kekuatan yang bertentangan akan bekerja: rezim otoriter akan menghadapi tekanan baru untuk demokratisasi, namun demokrasi baru rapuh mungkin tidak memiliki kapasitas adaptif untuk bertahan dan berkembang.
Yang disebut “gelombang ketiga” demokratisasi mungkin sebagian terbalik pada tahun 2020-khususnya di kalangan negara-negara Uni Soviet dan di Asia Tenggara, beberapa di antaranya pernah benar-benar memeluk demokrasi. Namun demokratisasi dan pluralisme yang lebih besar bisa mendapatkan tanah di Tengah kunci negara-negara Timur yang sejauh ini telah dikeluarkan dari proses dengan rezim represif.
Dengan migrasi pada peningkatan di beberapa tempat di seluruh dunia-dari Afrika Utara dan Timur Tengah ke Eropa, Amerika Latin dan Karibia ke Amerika Serikat, dan semakin dari Asia Tenggara ke daerah-lebih negara-negara utara akan multi-etnis dan akan menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan migran ke dalam masyarakat mereka, sementara menghormati identitas etnis dan agama.
Para pemimpin Cina akan menghadapi dilema atas berapa banyak untuk mengakomodasi tekanan pluralistik untuk bersantai kontrol politik atau risiko reaksi populer jika mereka tidak. Beijing mungkin mengejar “cara Asia demokrasi,” yang dapat melibatkan pemilihan di tingkat lokal dan mekanisme konsultatif pada tingkat nasional, mungkin dengan kontrol Partai Komunis mempertahankan lebih dari pemerintah pusat.
Dengan sistem internasional itu sendiri mengalami fluks yang mendalam, beberapa lembaga yang bertugas mengelola masalah-masalah global mungkin kewalahan oleh mereka. Regional berbasis institusi akan sangat ditantang untuk memenuhi ancaman transnasional yang kompleks yang ditimbulkan oleh terorisme, kejahatan terorganisir, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Seperti pasca-Perang Dunia II sebagai kreasi PBB dan lembaga-lembaga keuangan internasional risiko meluncur ke keusangan kecuali mereka menyesuaikan diri dengan perubahan besar yang terjadi dalam sistem global, termasuk munculnya kekuasaan baru.
Ketidakamanan Pervasif
Kami melihat rasa tidak aman lebih luas-yang mungkin sama banyak didasarkan pada persepsi psikologis sebagai ancaman fisik-pada tahun 2020.Bahkan sebagai sebagian besar dunia akan lebih kaya, globalisasi akan sangat mengguncang status quo-menghasilkan besar ekonomi, budaya, dan akibatnya kejang politik. Dengan integrasi bertahap Cina, India, dan negara-negara berkembang lainnya ke dalam perekonomian global, ratusan juta orang dewasa usia kerja akan tersedia untuk pekerjaan dalam apa yang berkembang menjadi pasar dunia yang lebih terintegrasi tenaga kerja.
• Karya ini sangat besar memaksa sebagian tumbuh yang akan berpendidikan-akan menjadi sumber, menarik kompetitif rendah-biaya tenaga kerja pada saat yang sama bahwa inovasi teknologi adalah memperluas berbagai pekerjaan ponsel global.

• Transisi ini tidak akan menyakitkan dan akan memukul kelas menengah di negara maju khususnya, membawa perputaran pekerjaan lebih cepat dan membutuhkan retooling profesional. Outsourcing pada skala besar akan memperkuat gerakan anti-globalisasi. Dimana ini menyebabkan tekanan akan tergantung pada bagaimana pemimpin politik merespon, bagaimana pasar tenaga kerja yang fleksibel menjadi, dan apakah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan cukup kuat untuk menyerap jumlah pekerja pengungsi.
Pemerintah yang lemah, ekonomi tertinggal, ekstremisme agama, dan pemuda ini akan menyelaraskan tonjolan untuk menciptakan badai yang sempurna untuk konflik internal di wilayah tertentu.Jumlah konflik internal adalah turun secara signifikan sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an ketika pecahnya Uni Soviet dan Komunis rezim di Eropa Tengah ditekan diperbolehkan perselisihan etnis dan nasionalisme menyala.Meskipun meratakan off point telah tercapai di mana kita dapat mengharapkan konflik tersebut lebih sedikit daripada selama dekade terakhir, prevalensi terus bermasalah dan kelembagaan negara yang lemah berarti bahwa konflik tersebut akan terus terjadi.
Beberapa konflik internal, terutama yang melibatkan kelompok-kelompok etnis mengangkangi batas-batas nasional, risiko meningkat menjadi konflik regional. Paling-paling mereka yang ekstrem, konflik internal dapat mengakibatkan gagal atau gagal negara, dengan bentangan wilayah dan populasi tanpa kontrol pemerintah yang efektif. Wilayah tersebut dapat menjadi tempat perlindungan bagi teroris transnasional (seperti al-Qaeda di Afghanistan) atau untuk penjahat dan kartel obat (seperti di Kolombia).
Kemungkinan konflik kekuatan besar meningkat menjadi perang total dalam 15 tahun berikutnya adalah lebih rendah dari pada setiap saat dalam abad terakhir, tidak seperti selama berabad-abad sebelumnya ketika konflik-konflik lokal memicu perangDunia kekakuan sistem aliansi sebelum Perang Dunia I dan selama antara dua perang. periode, serta kebuntuan dua blok selama Perang Dingin, hampir yakin bahwa konflik kecil akan cepat tumbuh umum Ketergantungan pada jaringan keuangan dan perdagangan global akan membantu mencegah konflik antarnegara, tetapi. tidak menghilangkan kemungkinan. Jika terjadi konflik yang melibatkan satu atau lebih dari kekuatan besar, konsekuensinya akan signifikan. Tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif di beberapa daerah, munculnya nasionalisme di beberapa negara, dan emosi mentah dan ketegangan di kedua sisi beberapa masalah -misalnya, Selat Taiwan atau India / Pakistan, isu-dapat menyebabkan kesalahan perhitunganSelain itu,. kemajuan dalam rentang modern, persenjataan-lagi, pengiriman presisi, dan lebih destruktif konvensional amunisi-menciptakan keadaan mendorong penggunaan kekuatan militer preemptive.
Saat senjata nuklir negara akan terus meningkatkan survivability kekuatan jera mereka dan hampir pasti akan meningkatkan keandalan, akurasi, dan mematikan sistem pengiriman mereka serta mengembangkan kemampuan untuk menembus pertahanan rudal. Demonstrasi terbuka kemampuan nuklir oleh negara lebih jauh akan mendiskreditkan rezim nonproliferasi saat ini, menyebabkan pergeseran mungkin dalam keseimbangan kekuatan, dan meningkatkan risiko konflik bereskalasi menjadi yang nuklir. Negara tanpa senjata nuklir-terutama di Timur Tengah dan Timur Laut Asia-mungkin memutuskan untuk mencari mereka karena menjadi jelas bahwa tetangga mereka dan saingan regional melakukannya. Selain itu, bantuan dari proliferasi akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk negara tambahan untuk mengembangkan senjata nuklir.
Mentransmutasikan Terorisme Internasional
Faktor-faktor kunci yang menelurkan terorisme internasional tidak menunjukkan tanda-tanda mereda selama 15 tahun kedepan. Difasilitasi oleh komunikasi global, kebangkitan identitas Muslim akan menciptakan suatu kerangka kerja untuk penyebaran ideologi Islam radikal di dalam dan di luar Timur Tengah, termasuk Asia Tenggara, Asia Tengah dan Eropa Barat, di mana identitas keagamaan secara tradisional tidak sekuat. Kebangkitan ini telah disertai oleh suatu solidaritas memperdalam kalangan umat Islam terjebak dalam perjuangan separatis nasional atau regional, seperti Palestina, Chechnya, Irak, Kashmir, Mindanao, dan selatan Thailand, dan telah muncul dalam menanggapi tekanan pemerintah, korupsi, dan ketidakefektifan. Jaringan informal yayasan amal, madrasah, hawalas [1] , Dan mekanisme lainnya akan terus berkembang biak dan dimanfaatkan oleh unsur-unsur radikal; alienasi di kalangan pemuda pengangguran akan membengkak jajaran mereka yang rentan untuk perekrutan teroris.
Kami berharap bahwa pada tahun 2020 al-Qaeda akan diganti oleh terinspirasi sama kelompok-kelompok ekstremis Islam, dan ada risiko besar bahwa gerakan-gerakan Islam yang luas mirip dengan al-Qaeda akan bergabung dengan gerakan separatis lokal. Teknologi informasi, memungkinkan untuk konektivitas instan, komunikasi, dan belajar, akanmemungkinkan ancaman teroris menjadi semakin terdesentralisasi, berkembang menjadi sebuah array eklektik kelompok, sel, dan individu yang tidak perlu markas stasioner untuk merencanakan dan melaksanakan operasi. Pelatihan bahan, penargetan bimbingan, senjata know-how, dan penggalangan dana akan menjadi virtual (yaitu, online).
Serangan teroris akan terus mempekerjakan terutama senjata konvensional, menggabungkan tikungan baru dan terus-menerus beradaptasi dengan upaya kontrateroris. Teroris mungkin akan paling asli tidak dalam teknologi atau senjata yang mereka gunakan tetapi lebih pada konsep-konsep operasional mereka-yaitu, ruang lingkup, desain, atau mendukung pengaturan untuk serangan.
Bunga teroris yang kuat dalam memperoleh kimia, biologi, radiologi dan nuklir meningkatkan risiko serangan teroris besar yang melibatkan senjata pemusnah massal keprihatinan terbesar kami adalah bahwa teroris mungkin mendapatkan agen biologis atau, kurang mungkin, perangkat nuklir, baik yang bisa menyebabkan korban massal. .bioterorisme muncul sangat cocok untuk yang lebih kecil, lebih-informasi kelompok. Kami juga berharap bahwa teroris akan mencoba serangan cyber untuk mengganggu jaringan informasi kritis dan, bahkan lebih mungkin, menyebabkan kerusakan fisik pada sistem informasi.
Kemungkinan Berjangka
Dalam era fluks besar, kita lihat beberapa cara di mana perubahan global bisa mengambil bentuk dalam 15 tahun mendatang, dari serius menantang negara-bangsa sistem untuk membangun globalisasi yang lebih kuat dan inklusif. Dalam tubuh makalah ini kita mengembangkan konsep-konsep ini dalam empat skenario fiktif yang diekstrapolasi dari tren kunci kita bahas dalam laporan ini Skenario ini tidak dimaksudkan sebagai prakiraanaktual,. Tapi mereka menggambarkan kemungkinan dunia yang atas ambang batas kita mungkin masuk, tergantung tentang bagaimana menjalin tren dan bermain keluar:
• Davos Dunia memberikan gambaran tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi yang kuat, dipimpin oleh China dan India, selama 15 tahun mendatang dapat membentuk kembali proses globalisasi itu memberi wajah lebih non-Barat dan mengubah lapangan bermain politik.

• Pax Americana mengambil melihat bagaimana dominasi AS mungkin bertahan hidup perubahan radikal lanskap politik global dan melayani untuk fashion tatanan global yang baru dan inklusif.

• Sebuah Kekhalifahan Baru menyediakan sebuah contoh bagaimana sebuah gerakan global dipicu oleh radikal politik identitas agama dapat merupakan tantangan pada norma-norma Barat dan nilai-nilai sebagai dasar dari sistem global.

• Siklus Ketakutan memberikan contoh bagaimana kekhawatiran tentang proliferasi dapat meningkatkan ke titik yang skala besar mengganggu langkah-langkah keamanan yang diambil untuk mencegah wabah serangan mematikan, mungkin memperkenalkan dunia Orwellian.
Tentu saja, skenario ini menggambarkan hanya beberapa dari kemungkinan masa depan yang mungkin berkembang selama 15 tahun ke depan, tapi berbagai kemungkinan kita dapat membayangkan menunjukkan bahwa periode ini akan ditandai dengan fluks meningkat, terutama dalam kontras dengan stasis relatif era Perang Dingin. Skenario ini tidak saling eksklusif: kita bisa melihat dua atau tiga skenario tersebut terungkap dalam beberapa kombinasi atau berbagai macam skenario lain.
Implikasi Kebijakan
Peran Amerika Serikat akan menjadi pembentuk penting dari tatanan internasional pada tahun 2020. Washington mungkin akan semakin dihadapkan dengan tantangan mengelola-dengan biaya diterima sendiri-hubungan dengan Eropa, Asia, Timur Tengah, dan lain-lain tidak ada ancaman tunggal yang menyeluruh untuk membangun konsensus.Meskipun tantangan ke depan akan menakutkan, Amerika Serikat akan mempertahankan keuntungan besar, memainkan peran penting di berbagai macam isu-ekonomi, teknologi, politik, dan militer-bahwa tidak ada negara lain akan cocok pada 2020Beberapa kecenderungan kita mungkin dapat bank pada termasuk aliansi secara dramatis diubah dan hubungan dengan. Eropa dan Asia, yang keduanya membentuk pondasi kekuasaan Amerika dalam periode pasca-Perang Dunia II. Uni Eropa, bukan NATO, semakin akan menjadi institusi utama untuk Eropa, dan peran yang membentuk Eropa sendiri di panggung dunia yang paling mungkin untuk diproyeksikan melalui itu. Berurusan dengan hubungan AS-Asia dibilang mungkin lebih menantang bagi Washington karena fluks yang lebih besar akibat peningkatan dua kelas dunia raksasa ekonomi dan politik belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam tatanan internasional. Dimana hubungan AS-Asia memimpin akan menghasilkan sebanyak atau lebih dari apa yang orang Asia bekerja di antara diri mereka sebagai tindakan oleh Washington. Satu bisa membayangkan berbagai kemungkinan dari AS meningkatkan perannya sebagai penyeimbang antara berpendapat pasukan ke Washington dipandang sebagai semakin tidak relevan.
Ekonomi AS akan menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi dalam keberuntungan orang lain sebagai global memperdalam jaringan komersial.Ketergantungan AS pada pasokan minyak asing juga membuatnya lebih rentan sebagai persaingan untuk akses yang aman tumbuh dan risiko meningkatkan pasokan gangguan samping.
Sementara tidak ada satu negara terlihat dalam jarak mencolok dari menyaingi kekuatan militer AS tahun 2020, lebih banyak negara akan berada dalam posisi untuk membuat Amerika Serikat membayar harga yang berat untuk setiap aksi militer mereka menentang. Kepemilikan kimia, biologi, dan / atau senjata nukliroleh Iran dan Korea Utara dan akuisisi kemungkinan senjata tersebut oleh orang lain pada tahun 2020 juga meningkatkan biaya potensial dari setiap tindakan militer oleh AS terhadap mereka atau sekutu mereka.
Keberhasilan kampanye kontraterorisme pimpinan akan bergantung pada kemampuan dan tekad masing-masing negara untuk melawan terorisme di tanah mereka sendiri. Upaya kontraterorisme tahun-tahun mendatang-terhadap satu set lebih beragam teroris yang terhubung lebih oleh ideologi daripada geografi-akan menjadi tantangan yang lebih sulit dipahami daripada berfokus pada organisasi terpusat seperti al-Qaeda. Sebuah strategi kontraterorisme yang mendekati masalah pada berbagai bidang menawarkan kesempatan terbesar mengandung-dan akhirnya mengurangi-ancaman teroris Pengembangan lebih terbuka sistem politik dan representasi, kesempatan ekonomi yang lebih luas, dan pemberdayaan reformis Muslim akan. dilihat positif oleh masyarakat muslim yang luas yang tidak mendukung agenda radikal ekstremis Islam.
Bahkan jika jumlah berkurang ekstremis, bagaimanapun, ancaman teroris akan tetap. Penyebaran yang cepat dari bentuk mematikan biologis dan lain dari teknologi untuk meningkatkan potensi individu tidak berafiliasi dengan kelompok teroris untuk dapat melampiaskan luas hilangnya kehidupan.Meskipun kemungkinan terobosan teknologi tinggi yang akan membuat lebih mudah untuk melacak dan mendeteksi teroris di tempat kerja, penyerang akan memiliki pekerjaan yang lebih mudah daripada bek bek karena harus mempersiapkan terhadap array besar kemungkinan. Amerika Serikat mungkin akan terus dipanggil untuk membantu mengelola konflik seperti Palestina, Korea Utara, Taiwan, dan Kashmir untuk memastikan mereka tidak keluar dari tangan jika penyelesaian perdamaian tidak dapat dicapai. Namun, skenario dan tren kita menganalisis di koran menunjukkan kemungkinan memanfaatkan kekuatan pemain baru untuk berkontribusi dalam keamanan global dan menghilangkan AS beberapa beban.
Selama 15 tahun berikutnya sentralitas meningkatnya isu-isu etika, lama dan baru, memiliki potensi untuk membagi publik di seluruh dunia dan tantangan kepemimpinan AS Isu-isu termasuk lingkungan dan perubahan iklim, privasi, kloning dan bioteknologi, hak asasi manusia, hukum internasional yang mengatur konflik. , dan peran lembaga multilateral. Amerika Serikat akan semakin harus berperang opini publik dunia, yang telah secara dramatis bergeser sejak akhir Perang Dingin.Beberapa saat anti-Amerikanisme kemungkinan untuk mengurangi sebagai globalisasi mengambil lebih dari wajah non-Barat. At the same time, the younger generation of leaders—unlike during the post-World War II period—has no personal recollection of the United States as its “liberator” and is more likely to diverge with Washington’s thinking on a range of issues.
In helping to map out the global future, the United States will have many opportunities to extend its advantages, particularly in shaping a new international order that integrates disparate regions and reconciles divergent interests.

demokrasi

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).] Istilah ini berasal dari bahaa Yunanis – (dēmokratía) “kekuasaan rakyat” ] yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.[3] Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat).[4] Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.[5] Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan.[6] Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.[7]
Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka.[5] Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari.[5] Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja.[8] Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu.[9] [8]
Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis.[10] Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan.[11] Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.[11]
Daftar isi
• 1 Sejarah demokrasi
• 2 Bentuk-bentuk demokrasi
o 2.1 Demokrasi langsung
o 2.2 Demokrasi perwakilan
• 3 Prinsip-prinsip demokrasi
• 4 Asas pokok demokrasi
• 5 Ciri-ciri pemerintahan demokratis
• 6 Referensi

Sejarah demokrasi
Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia.[9] Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen.[9] Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.[9]
Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern.[9] Yunani kala itu terdiri dari 1,500 negara kota (poleis) yang kecil dan independen.[12] [3] Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi.[3] Diantaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu yaitu demokrasi langsung.[13] Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan.[3] Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan.[3] Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena.[3] Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan.[14] Namun dari sekitar 150,000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka.[8]
Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM.[9] Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan dimana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis.[14]
Bentuk-bentuk demokrasi
Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.[5]
Demokrasi langsung
Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.[5] Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.[5] Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.[5] Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit.[5] Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.[5]

Demokrasi perwakilan
Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.[5]
Prinsip-prinsip demokrasi

Rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial.
Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.[15] Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”.[16] Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:[16]
1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
Asas pokok demokrasi
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial.[17] Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:[17]
1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama

Ciri-ciri pemerintahan demokratis

Pemilihan umum secara langsung mencerminkan sebuah demokrasi yang baik
Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.[4] Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:[4]
1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

Demokrasi dan sejarahnya

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Demokrasi Modern
Ada tiga tipe demokrasi modern, yaitu :
Demokrasi representatif dengan sistem presidensial
Dalam sistem ini terdapat pemisahan tegas antara badan dan fungsi legislatif dan eksekutif. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, wakil presiden dan menteri yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan badan perwakilan rakyat (legislatif), para menteri tidak memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan badan legislatif. Pertanggungjawaban para menteri diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden dan para menteri tidak dapat diberhentikan oleh badan legislatif.
Demokrasi representatif dengan sistem parlementer
Sistem ini menggambarkan hubungan yang erat antara badan eksektif dan legislatif. Badan eksekutif terdiri dari kepala negara dan kabinet (dewan menteri), sedangkan badan legisletafnya dinamakan parlemen. Yang bertanggung jawab atas kekuasaan pelaksanaan pemerintahan adalah kabinet sehingga kebijaksanaan pemerintahan ditentukan juga olehnya. Kepala negara hanyalah simbol kekuasaan tetapi mempunyai hak untuk membubarkan parlemen.
Demokrasi representatif dengan sistem referendum (badan pekerja)
Dalam sistem ini tidak terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari sistemnya sendiri di mana BADAN eksekutifnya merupakan bagian dari badan legislatif. Badan eksekutifnya dinamakan bundesrat yang merupakan bagian dari bundesversammlung (legislatif) yang terdiri dari nationalrat-badan perwakilan nasional- dan standerat yang merupakan perwakilan dari negara-negara bagian yag disebut kanton.

ciri cir pendidikan di indonesia

ciri ciri pendidikan nasional

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manu sia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidi kan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengem bangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia

menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidika

n di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia ( 2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan k e-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembag a yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan ters ebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banya k disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesi

a. Perasan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar.

Salah satunya adalah memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat d an terbuka. Kemajaun teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran b aru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tenga h dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan de ngan negara lain.

Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita me mbandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dala m meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh kare na itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang ti dak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain.

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2 003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 2

0.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengaku an dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternya ta hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Dip loma Program (DP).

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efekt ifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masal ah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:

Rendahnya sarana fisik,

Rendahnya kualitas guru,

Rendahnya kesejahteraan guru,
Rendahnya prestasi siswa,

Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,

Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, Mahalnya biaya pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana ciri-ciri pendidikan di Indonesia? Bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia?

Apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia?

Bagaimana solusi yang dapat diberikan dari permasalahan-permasalahan pendidi kan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Mendeskripsikan ciri-ciri pendidikan di Indonesia.

Mendeskripsikan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini.

Mendeskripsikan hal-hal yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di I ndonesia.

Mendeskripsikan solusi yang dapat diberikan dari permasalahan-permasalahan p endidikan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan
Bagi Pemerintah

Bisa dijadikan sebagai sumbangsih dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indo nesia.

Bagi Guru

Bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengajar agar para peserta didiknya dapat ber prestasi lebih baik dimasa yang akan datang.

Bagi Mahasiswa

Bisa dijadikan sebagai bahan kajian belajar dalam rangka meningkatkan prestasi d iri pada khususnya dan meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Ciri-ciri Pendidikan di Indonesia

Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruanperguruan tinggi melalui bidang studi-bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa/mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai mas alah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

2.2 Kualitas Pendidikan di Indonesia

Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin membur uk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Gur u-guru tentuya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-gu ru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalama

n mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlan jut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-g

uru berpengalaman yang pensiun.

â  Pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya,â    kata Presiden Susilo Bam ang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Depdiknas, Jl Jenderal Sudir
man, Jakarta, Senin (12/3/2007).

Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam r angka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:

Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan akses ter hadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dar i angka partisipasi.

Langkah kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta gender.

Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi
guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasion
al.

Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yan g dibutuhkan.

Langkah kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menamba h jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah.

Langkah keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahu

n ini dianggarkan Rp 44 triliun.

Langkah ketujuh, adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendid ikan.Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fa silitas penddikan.

2.3 Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia

Di bawah ini akan diuraikan beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di I ndonesia secara umum, yaitu:

2.3.1 Efektifitas Pendidikan Di Indonesia

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembela jaran tersebut dapat berguna.

Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya me njadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak perdu li bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah me laksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masya rakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektifitas pengajaran di I ndonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan dibidangnya masing-masi ng dan diharapkan dapat mengambil pendidikaan sesuai bakat dan minatnya bukan ha nya untuk dianggap hebat oleh orang lain.

Dalam pendidikan di sekolah menegah misalnya, seseorang yang mempunyai kelebihan dibidang sosial dan dipaksa mengikuti program studi IPA akan menghasilkan efekt ifitas pengajaran yang lebih rendah jika dibandingkan peserta didik yang mengiku ti program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal-hal sepeti itulah ya ng banyak terjadi di Indonesia. Dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah penting nya dalam menyebabkan rendahnya efektifitas pendidikan di Indonesia.

2.3.2 Efisiensi Pengajaran Di Indonesia

Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan prose

s yang lebih â  murahâ    . Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitu gkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal
-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kuran
g mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang te
lah disepakati.

Beberapa masalah efisiensi pengajaran di dindonesia adalah mahalnya biaya pendid ikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pegajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang jug a berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik.

Jika kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tenang biaya sekolah, training, kursus atau lembaga pendidikan formal atau informal lai

n yang dipilih, namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buk u, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sekolah dasar negeri, memang benar jika s udah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran, nemun peserta didik tidak hanya i tu saja, kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, seragam dan lain sebagainya yang ketika kami survey, hal itu diwajibkan oleh pendidik yang b erssngkutan. Yang mengejutkanya lagi, ada pendidik yang mewajibkan les kepada pe serta didiknya, yang tentu dengan bayaran untuk pendidik tersebut.

Selain masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah wa ktu pengajaran. Dengan survey lapangan, dapat kita lihat bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relative lebih lama jika dibandingkan negara lain. Dalam pendi dikan formal di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarnnya perhari dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00.. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena ketika kami amati lagi, peserta didik yang mengikuti

proses pendidikan formal yang menghabiskan banyak waktu tersebut, banyak pesert a didik yang mengikuti lembaga pendidikan informal lain seperti les akademis, ba hasa, dan sebagainya. Jelas juga terlihat, bahwa proses pendidikan yang lama ter sebut tidak efektif juga, karena peserta didik akhirnya mengikuti pendidikan inf ormal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai kurang.

Yang kami lihat, kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan d i bidang bahasa, namun di mengajarkan keterampilan, yang sebenarnya bukan kompet ensinya. Hal-tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi pendidikan d i lapangan yang sebanarnya. Hal lain adalah pendidik tidak dapat mengomunikasika

n bahan pengajaran dengan baik, sehingga mudah dimengerti dan menbuat tertarik p eserta didik.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita menggunakan sistem pendidikan kurikulu
m 1994, kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi yang pengubah proses penga
jaran menjadi proses pendidikan aktif, hingga kurikulum baru lainnya. Ketika men
gganti kurikulum, kita juga mengganti cara pendidikan pengajar, dan pengajar har
us diberi pelatihan terlebih dahulu yang juga menambah cost biaya pendidikan. Se
hingga amat disayangkan jika terlalu sering mengganti kurikulum yang dianggap ku
aran efektif lalu langsung menggantinya dengan kurikulum yang dinilai lebih efek
tif.

Konsep efisiensi akan tercipta jika keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan se cara optimal dengan hanya masukan yang relative tetap, atau jika masukan yang se kecil mungkin dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Konsep efisiensi sendiri

terdiri dari efisiensi teknologis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknologis diterapkan dalam pencapaian kuantitas keluaran secara fisik sesuai dengan ukuran hasil yang sudah ditetapkan. Sementara efisiensi ekonomis tercipta jika ukuran nilai kepuasan atau harga sudah diterapkan terhadap keluaran.

2.3.3 Standardisasi Pendidikan Di Indonesia

Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara t entang standardisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati prose s untuk menentukan standar yang akan diambil.

Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan fo rmal maupun informal terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standard an kompetensi di dalam berbagai versi,

demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standardisa
si dan kompetensi tersebut seperti Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP
).

Selain itu, akan lebih baik jika kita mempertanyakan kembali apakah standar pend idikan di Indonesia sudah sesuai atau belum. Dalam kasus UAN yang hampir selalu menjadi kontrofesi misalnya. Kami menilai adanya sistem evaluasi seperti UAN sud ah cukup baik, namun yang kami sayangkan adalah evaluasi pendidikan seperti itu yang menentukan lulus tidaknya peserta didik mengikuti pendidikan, hanya dilaksa nakan sekali saja tanpa melihat proses yang dilalu peserta didik yang telah mene npuh proses pendidikan selama beberapa tahun. Selain hanya berlanhsug sekali, ev aluasi seperti itu hanya mengevaluasi 3 bidang studi saja tanpa mengevaluasi bid ang studi lain yang telah didikuti oleh peserta didik.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tentu tidah hanya sebatas y ang kami bahas di atas. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan ki ta. Tentunya hal seperti itu dapat kita temukan jika kita menggali lebih dalam a kar permasalahannya. Dan semoga jika kita mengetehui akar permasalahannya, kita dapat memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia sehingga jadi kebih baik lagi.

Selain beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan di atas, berikut ini akan dipaparkan pula secara khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kuali tas pendidikan di Indonesia.

2.3.3.1 Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yan g gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpust akaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi i nformasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak me miliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium
dan sebagainya.

Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lem baga yang menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari se luruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581

atau 34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengala mi kerusakan berat. Kalau kondisi MI diperhitungkan angka kerusakannya lebih tin ggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada umumnya. Keadaan ini juga ter jadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan persentase yang tidak sama.

2.3.3.2 Rendahnya Kualitas Guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memili ki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut d alam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembel ajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan,

melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengaja

r. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28

,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% ( negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).

Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu send iri. Data Balitbang Depdiknas (1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/M I hanya 13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke atas. Selain itu, da ri sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kepend idikan ke atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen , baru 18,86% yang berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3).

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendid ikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, seba gai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas

pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rend ah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

2.3.3.3 Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pe ndidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbes ar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar R p 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rat a Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru te rpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, me mberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku /LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya (Republika, 13 Juli, 2005).

Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen (PNS) a gak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam
pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan me madai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjan gan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan den gan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak
atas rumah dinas.

Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang
muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit menc
apai taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat 9 Januari 2006, sebanyak 70 persen
dari 403 PTS di Jawa Barat dan Banten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahte
raan dosen sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen (Pikiran Rakyat 9 Januari 2006
).

2.3.3.4 Rendahnya Prestasi Siswa

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kes ejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia interna sional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematic and Science Study (TIMSS) 200 3 (2004), siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal

prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sain

s. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat.

Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations for Development Progra mme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara se rentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul Human Development Repor t 2004. Di dalam laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dar

i 177 negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisi Indon esia berada jauh di bawahnya.

Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan te rnyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan p enalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjaka

n soal pilihan ganda.

2.3.3.5 Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data
Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Depart
emen Agama tahun 2000 menunjukan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia S
D pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk
kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 5
4, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat
terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pen
gembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan keb
ijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ket
idakmerataan tersebut.

2.3.3.6 Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT s ebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cuku p tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%.

Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putu s sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ket enagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebu tuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang funsional terha dap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

2.3.3.7 Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mah alnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi ( PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekol ah. Orang miskin tidak boleh sekolah.

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerint ah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada reali tanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adan ya unsur pengusaha.

Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setela

h Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, â  sesuai keputusan Komite Sekolahâ . Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena ya ng dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat
dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebij
akan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggun
g jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

2.4 Solusi dari Permasalahan-permasalahan Pendidikan di Indonesia

Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, secara garis besar ada dua solusi yang dapat diberikan yaitu:

Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neolib eralisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab neg ara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.

Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait l angsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kuali tas guru dan prestasi siswa.

Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya prakti s untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misaln ya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi denga

n membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan member
ikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi sis
wa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pe
lajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagai
nya.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila di bandingkan d engan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab u tamanya yaitu efektifitas, efisiensi, dan standardisasi pendidikan yang masih ku rang dioptimalkan. Masalah-masalah lainya yang menjadi penyebabnya yaitu:

Rendahnya sarana fisik,

Rendahnya kualitas guru,

Rendahnya kesejahteraan guru,
Rendahnya prestasi siswa,

Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,

Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, Mahalnya biaya pendidikan.

Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan di atas antara lain dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, dan menin gkatkan kualitas guru serta prestasi siswa.

3.2 Saran

Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan kesis tem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus di lakukan bangsa Indonesia agar tidak

semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualit as pendidikannya terlebih dahulu.

Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahi r akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara se hat dalam segala bidang di dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous,2000.The World Economic Forum Swedia .Diakses dari     http://forum.deti

k.com.Tanggal 10 Desember 2009.

Anonymous,2000. Efektivitas-dan-efisiensi-anggaran.

http://tyaeducationjournals.blogspot.com. Tanggal 10 Desember 2009   Anonymous,20

09. Efektifitas Pendidikan Di Indonesia. Diakses dari   http://www.detiknews.com. Tanggal 10 Desember 2009

Anonymous,2009. Sistem pendidikan .Diakses dari

http://www.sib-bangkok.org. Tanggal 10 Desember 2009.

Pidarta, Prof. Dr. Made. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Anonymous,2009.Masalah-pendidikan-di-indonesia.Oleh                                                                                                         http://www.sayapbarat.wo rdpress.com/2007/08/29/Lhani di/pada Maret 8, 2009.

hukum acara perdata

KATA PENGANTAR

sebagaimana kita ketahui bersama.hukum perdata terbagi atas dua bagian, yaitu hukum perdata matrial dan hukum perdata formal. hukum perdata matrial merupakan ketentuan – ketentuan hukum pokok yang mengatur kepentingan kepentingan yang bersifat perseorangan.sedangkan hukum perdat formal atau yang lebih dikenal dengan hukum acara perdata adalah ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya untuk dapat menjamin di taatinya ketentuan – ketentuan hukum perdata metrial dengan bantuan hakim.

dalam pelaksaan kepentingan yang bersifat perseorangan itu ,sering menimbulkan perselisihan atau sengketa bahkan tindakan main hakim sendiridi antara pendukung kepentingan tersebut. hal itu ada kalanya tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan dan biasanya para pihak meminta bantuan hakim dengan cara mengajukan gugatan. hal hal yang berkaitan dengan gugatan dan proses penyelesaiannya,diatur dalam hukum perdata formal atau hukum acara perdata.

dan makalah ini memuat materi hukum acara perdata yang saya coba tuangkan dalam bentuk ringkasan ringkasan. dengan bentuk ringkasan ini saya berharap akan lebih banyak membantu saya dalam mempelajari mata kuliah pengantar hukum indonesia di universitas mulawarman khususnya di dalam mempelajari hukum acara perdata di indonesia.

saya menyadari ringkasan ringkasan yang saya buat ini masih sangat jauh dari sempurna, karena itu saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya yang ada.

samarinda, oktober 2011

irwansyah
nim : 1108015265

DAFTAR ISI

halaman :
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………………. iii
BAB I : pengertian dan azas hukum acara perdata ………………………………………..
BAB II : kekuasaan kehakiman dan wewenang pengadilan …………………………….
BAB III : pengajuan gugatan , perubahan dan pencabutannya….. …………………………
BAB IV : jawaban dan gugat balik ( rekonvensi ) …………………………………………………..
BAB V : upaya hukum untuk menjamin hak …………………………………………………………..
BAB VI : pembuktian dan alat bukti ………………………………………………………………….
BAB VII : pengertian putusan, putusan gugur dan verstek ………………………………………..
BAB VIII : pelaksanaan putusan dan upaya hukum terhadap putusan …………………………..

BAB I
PENGERTIAN DAN AZAS HUKUM ACARA PERDATA

Hukum acara perdata adalah ketentuan ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya untuk menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan bantuan hakim. Jadi hukum acara perdata ialah sekumpulan ketentuan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Yang dimaksud dengan tuntutan hak ialah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan guna mencegah main hakim sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan main hakim sendiri ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan sesuatu hak menurut kemauannya sendiri dan bersifat sewenang wenang tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian pihak lain tersebut.

Beberapa pendapat tentang tindakan main hakim sendiri atau yang sering disebut “eignrichting “
a. Van boneval feaure :
Tindakan main hakim sendiri itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Alas an pendapat ini , karena kita telah memiliki hukum acara yang telah menyediakan upaya upaya hukuim untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan.
b. Cleveringa :
Beliau berpendapat bahwa , tindakan main hakim sendiri pada azasnya dibenarkan , dengan catatan bahwa pihak yang melakukan dianggap melakukan suatu perbuatan melwan hukum.
c. Rutten :
Menurut pendapatnya suatu tindakan main hakim sendiri pada azas nya tidak dibenarkan , tetapi bila ketentuan undang undang yang ada tidak cukup memberikan pengayoman . maka tindakan main hakim sendiri itu secara tidak tertulis diperbolehkan.

Tuntutan hak dari segi untuk mendapatkan perlindungan hukum dari penguasa dalam hal ini (pengadilan) itu ada dua macam yaitu :

a. Tuntutan hak yang mengandung sengketa .
Dalam tuntutan hak hak yang mengandung sengketa ini setidak tidaknya harus ada dua pihak yang bersengketa. Tuntutan hak semacam ini dinamakan gugatan
b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa .
Dalam hali ini pada umumnya hanya terdapat satu piak ,dan tuntutan hak semcam ini dinamakan permohonan.

Ada tiga tahapan yang terjadi dalam hukum acara perdata yang harus dilalui yaitu:
a. Tahap pendahuluann
Tahap ini adalah merupakan persiapan untyuk menuju kepada penentuan dan pelaksanaan.
b. Tahapa penentuan
Pada tahap inilah dilakukan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus hingga keputusan
c. Tahap pelaksanaan
Tahap pelaksanaan merupakan tahap pelaksanaaan daripada keputusan hakim .

Yang dimaksud dengan peradilan volunteer dan peradilan contentious ialah :
a. Peradilan volunteer ( peradilan sukarela )
Peradilan suka rela sering disebut sebagai peradilan yang tidak sebenarnya . peradilan ini umumnya menangani tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.
b. Peradilan contentieus
Peradilan contentious sering juga disebut sebagai peradilan sesungguhnya . tuntutan hak yang mengandung gugatan diselesaikan oleh peradilan contentious ini .

Sumber hukum acara perdata di indonesia adalah sebagai berikut :
a. Het herziene indonesisch reglement (HIR), stb . 1848 no. 16 dan stb. 1941 no.44vutuk daerah jawa dan Madura
b. Rechtsreglement buitengewesten ( Rbg atau reglemen daerah sebrang ) stb . 1927 no. 227 Untuk luar jawa dan Madura
c. Reglement op de burgerlijke rechtsvordering ( Rv ), Stb . 1847 No. 52, stb . 1894 No.63 untuk golongan eropa
d. Reglement op de rechterlijke organisatie in het bekeid der justitie in indonesie ( RO )Stb. 1847 No. 23
e. Burgerlijke wet book , buku ke IV
f. Undang undang No. 14 tahun 1970 LN No. 74 tentang ketentuan ketentuan pokok kekeuasaan kehakiman
g. Undang undang No. 20 tahuhn 1947 untuk daerah jawa dan Madura
h. Jurisprudensi

Azas azas yang terdapat di dalam hukm acara perdata :
a. Hakim bersifat menanti , ( ps.118.H.I.R., PS . 1442 Rbg )
Yang dimaksud dengan hakim bersifat menanti dalam azas hukum acara perdat ialah bahwa hakim tidak boleh member inisiatif kepada berkepentingan untuk mengajukan tuntutan hak , tetapi inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak itu harus diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang berkepentingan.dengan demikian hakim hanya bersifat menanti adanya tuntutan hak dari mereka yang berkepentingan yang diajukan kepadanya untuk diperiksa.
b. Hakim bersifat pasif , (ps . 5 U.U.No.14 / 1970 )
Maksud hakim bersifat pasif dalam hal ini adalah , hakim tidak boleh memperluas ruang lingkup atau pokok persengketaan yang diajukan kepadanya untuk diperiksa , melainkan hal itu ditentukan oleh para pihak yang berperkara . jadi hakim tidak menentukan luas pokok sengketa dan ia hanya haruskan aktif dalam memimpin pemikrasaan perkara . dengan demikian para pihak bebas mengakhiri sendiri sengketanya , dengan demikian pula apakah akan banding atau tidak.
c. Persidangan yang terbuka untuk umum ,( ps. 17 dan 18 UU No.14 /1970)
Maksud azas persidangan yang terbuka untuk umum ini adalah memperkenankan setiap orang untuk menghadiri persidangan. Hal ini dimaksudkan guna memberikan perlindungan terhadap hak azasi manusia dalam bidang peradilan dan untuk menjamin obyektivitas peradilan yang dilaksanakan.
d. Mendengar kedua belah pihak , ( ps.5 ayat 1 UU No.14/1970)
Yang dimaksud dengan hakim mendengar kedua belah pihak ialah hakim harus memperhatikan kedua belah pihak yang bersengketa , memberikan perlakuan yang sama dan adil. Dengan demikian para pihak yang bersengketa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan masing masing diberikan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya
e. Putusan harus disertai alasan , ( ps.23 UU No 14/1970 ,1984 ayat 1 ,319 HIR)
Maksud azas ini adalah , setiap putusan pengadilan harus memuat alasan alasan yang menjadi dasar dalam mengadili suatu sengketa.
Alas an alas an tersebut dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban dari hakim yang mengadili dan memberikan putusan kepada masyarakat sehingga putusan itu menjadi obyektif

f. Untuk beracara dikenakan biaya , (ps .4 ayat 2, 5 ayat 2 UU No.14/1970)
Adapun biaya biaya yang dikenakan dalam beracara adalah :
a. Biaya kepanitraan
b. Biaya pemanggilan
c. Biaya pemberitahuan bagi para pihak
d. Biaya untuk materai
e. Bila para pihak menggunakan pengacara maka akan dikenakan pula biaya untuk pengacara

Akan tetapi para pihak dapat beracara secara Cuma Cuma sesuai dengan ketentuan pasal
237 HIR , 273 Rbg , terhadap mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara , dapat mengajukan perkara dengan Cuma Cuma ( prodeo ). Namun demikian mereka harus mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran pembayaran biaya perkara dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang diberikan olej kepala kepolisian dalam daerah hukum mereka bertempat tinggal. Didalam praktek ini surat keterangan tidak mampu ini cukup diberikan oleh camat yang membawahi daerah dimana mereka bertempat tinggal .

g. Tidak ada kewajiban untuk mewakilkan , (ps . 123 HR , 147 Rbg )
Yang dimaksudkan dengan “tidak ada kewajiban untuk mewakilkan “ tersebut adalah para pihak yang bersengketa tidak diwajibkan untuk mewakilkan diri mereka kepada orang lain. Dengan demikian para pihak yang langsung berkepentingan dapat secara langsung tampil dalam pemeriksaan di persidangan.sehingga dalam pemeriksaan dipeersidangan masing masing pihak merupakan orang orang yang langgsung berkepentingan. Namun demikian pasal 123 HIR member kesempatan kepada para pihak bila mereka menghendaki dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang mereka pilih sendiri.

Dapatkah hakim menolak untuk memeriksa perkara ??????????
Sesuai dengan ketentuan UU No. 14 / 1970 pasal 14 ayat 1 seseorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara , kecuali bila terdapat alas an berdasarkan undang undang.
Larangan hakim ini karena adanya suatu anggapan bahwa serang hakim itu tahu akan hukum , sehingga bila dalam hukum tertulis tidak ia temukan ketentuan hukumnya maka ia harus menggali , mengikuti fdan memahami nilai nilai atau kaidah kaidah hkum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

BAB II

KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN WEWENANG PENGADILAN

Yang dimaksud dengan” kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak pihak diluar kekuasaaan kehakiman” itu ialah kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari kekuasaan lainnya , diluar kekuasaan kehakiman itu sendiri . pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya diserahkan kepada bahan peradilan , merupakan salah satu cirri dari suatu Negara hukum . pembatasan kebebasan kekuasaan kehakiman itu amat dipengaruhi oleh system politik dan pemerintahan , ekonomi , dan factor factor lainnya.

apa yang dimaksud dengan azas obyektivitas itu dapat kita temui dari ketentuan pasal 5 ayat 1 UU No.14/1970.dari ketentuan tersebut dapat kita simpilkan bahwa, di dalam memeiksa dan mengambil putusan,hakim harus obyektif dan tidakl memihak.berkaitan dengan itu kitamengenal adanya hak ingkar dari pada hakim dan sifatnya terbukanya persidangan.
adapun yang dimaksud dengan hak ingkar daripada hakim ini dapat terjadi berdasarkan hal hal sebaga berikut :
a. bila terdapat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semeda antara hakim dan ketua , jaksa,penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu, atau
b. bila terdapat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan orang yan diadili , atau
c. bila perkara yang diperiksa hakim m,enyangkut kepentinan sendiri , baik langsung maupun tidak langsung
menghadapi keadaan tersebt baik hakim maupun orang yang diadili dapat menyatakan keberatan dengann menggunakan hak ingkarnya.

padaa umumnya pembagian lingkungan peradilan menurut undsng undang sebagai berikut :
a. peradilan umum :
peradilan umum inni adalh peradilan yan ditujukan bagi rakyat pada umumnya, meliputi baik perkara perdata maupun perkara pidana
b. peradilan khusus ;
peradilan khusus ini adalah peradilan yang bertujuan untuk mengadili perkara dari golongan rakyat tertentu.’
termasuk dalam peradilan khusuus adalahh :
—peradilan agama
—peradilan militer
—peradilan tata usaha negara.
adanya pembagian lingkungan peradilan ini dapat disimpulkan dari ketentuan undang undang No. 14 tahun
1970 pasal; 10
adapun yang menjadi puncak peradilan yang berlaku dinegara kita tertuang pada pasal 10 ayat 2 UU No.14 tahun 1970 disebutkan bahwa pengadilan negeri yang tertinggi adalah mahkamah agung (MA) sehubungan dengan itu maka, mahkamah agung melakukan pengawasan yang tertinggi atas perbuatan pengadilan lain yang berada dibawahnya dan memberikan pertimbangan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta ataupun tidak kepada lembaga tinggi negara lainnya.
Pemeriksaan peradilan dilakukan dengan dua tingkatan, yakni peradilan dalam tingkat pertama dan peradilan dalam tingkat banding. Hal ini dimasudkan agar setiap perkara yang diperiksa dapat ditinjau dari berbagi segi sehingga pemeriksaannya tuntas serta mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pemeriksaan dan memutus suatu perkara.
Dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata ” demi keadolan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
yang artinya ialah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970, maka semua putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan diharuskan menggunakan rumusan kata-kata tersebut. Sebelumnya pernah pula digunakan kata-kata ” Atas Nama Raja” sebagaimana kita ketahui dari pasal 435 Rv, 224 HIR dan 258 Rbg. dan dalam pasal 1 ayat (2) UU No.1/1950 maupun dalam pasal 5 UU darurat No. 1/51 digunakan rumusan ” Atas nama keadilan”. Dan apabila suatu putusan tidak menggunakan rumusan sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970, maka putusan tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.
Susunan persidangan yang berlaku dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara menggunakan majelis. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) No. 14 tahun 1970, dengan pertimbangan untuk menjamin pemeriksaan yang seobyektif- obyektifnya terhadap suatu perkara dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak.
Walaupun diatas telah dikatakan bahwa, pada azasnya susunan persidangan bagi semua peradilan menggunakan sistem majelis namun di dalam praktek peradilan sering kita temukan pemeriksaan perkara perdata, baik bersifat deklaratoir maupunkontradiktoir diperiksa oleh hakim tunggal, demikian pula halnya dalam perkaara pidana, baik summier maupun pidana biasa diperiksa oleh hakim tunggal. Pemeriksaan dengan hakim tunggal adalah sah. Hal ini dapat kita simak dari ketentuan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1965 dan yang terakhir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 1969.
pemeriksaandengan hakim tunggal adalah tetap sah. hal ini dapat kita simak dari ketentuan mahkamah agung yang dituangkan dalam surat edaran mahkamah agung no .19 tahun 1964 ,surat edaran mahkamah agun no.3 tahun 1965 dan yang terakhir surat edaranmahkamah agung nomor 10tahun 1960. diperkenankannya pemeriksaanh dengan menggunakan hakim tunggal ini , anatara lain dimaksudkan untuk mempercepat jalannya peradilandan memupuk rasa tanggung jawab seorang hakim.
didalam melakukan pemeriksaan perkara yang dimintakan banding , pengadilan tinggi memeriksa dan memutus suatu perkara dengan tiga orang hakim , demikian ketentuan pasal 15 uu no.20/1947 . namun pada perkwembangannya pemeriksaan perkara pada tingkat banding diberri kemungkinana untuk diperiksaa olehseorang hakim dengan catatan apabila hal itu ditentukan oleh pengdilan tinggi , pasal II UU Darurat no.11 tahun 1955, hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan tenaga hakim disamping mempercepat jalannya peradilan. pada tahun 1975 , mahkamah agung mengeluarkan surat edarann no.2/1975 yang mengimstruksikan kepada semua ketua pengadilan negeri agar perkara perkara tertentu diperiksa dengan mengunakan susunan majelis hakim.
pernah mendengar gak yang dimaksud dengan azas “sederhana cepat dan biaya ringan ” azas ini dapat kita temukan dari ketentuan pasala 4 ayat (2) UU No.14 tahun 1970.maksudnya adalah sebagai berikut :
a. sederhana :
maksudnya adalah acara yang jelas , mudah dimengerti di pahami dan tidak berbelit belit atau rumit
b. cepat :
cepat yana disini maksudnya adalah jalannya peradilan diusahakan cepat dan mengurangi formalitas yang tidak perlu
c. biaya ringan :
maksudnya agar biaya yang dikenakandapat terjangkau oleh mayarakat luasn,jadi biaya perkara diusahakan serendah mungkin
apakah mahkamah agung mempunyai hak menguji suatu undang ???? jawabnnya tidak karena berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 no.14 tahun 1970 maka mahkamah agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingghi.dengan demikian mahkamah agung tidak mempunyai hak untuk menguji suatu undang undang , akan tetapi terhadap perundang-undangan yang lebih rendah dari undang undang ia mempunyai hak intuk menyatakan tidak sah.
apakah mungkin suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap , ditinjau kembali ?
berdasarkan ketentuan pasal 21 UU No.14 tahun 1970 ,pihak pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap , kepada mahkamah agung. peninjauan kembali atau herziening ini berlaku baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. khusus kasus perdata permohonan peninjaauan kembali putusan perdata mahkamah agung menetapkan bahwa permohonan peninjauan kembli dapat mengajukan gugatan reques civil.
luas daerah hukum suatu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah :
a. pengadilan negeri :
luas daerah hukum suatu pengadilan negeri pada azasnya meliputi daerah tingkaataa II (UU No. 1/1950,UU Dar No.1/1951)
berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman No.J.S.1/7/5 tanggal 4 agustus 1977 pengadilan negeri tersebut dibagi dalam beberapa kelas :
a. pengadilan negeri kelas IA.
pengadilan negeri kelas IA ini adalah pengadilan negeri yang setahunnya memeriksa lebih dari 300 perkara perdata dan lebih dari 800 perkara pidana (tidak termasuk perkara rol)\
pengadilan negei kelas II A ini adalah pengadilan negeri yang setahunnya memeriksa kurang dari 150 perkara perdata dan kurang dari 400 perkara pidaana (tidak termasuk perkaara rol)
b. pengadilan negeri kelas IB
ini adalah pengadilan negeri yang setahunnya memeriksa kurang dari 300 perkara perdata dan kurang darii 800 perkara pidana (tidak termasuk perkara rol)
pengadilan negeri kelas II B ini adalah pengadilan negeri yang setahunnya memeriksa kurang dari 60 perkara perdata dan kurang darri 200 perkara pidata

b. pengadilan tinggi :
luas daerah hukum suatu pengadilan tinggi paada umumnya adalah meliputi daerah tingkat I,(ps, 25, 33, UU no.13 tahun 1965) dan berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman R.I. pengadilan tinggi dibagi menjadi dua golongan yaitu :
a. golongan A :
pengadilan tinggi yang termasuk golongan A adalah pengadilan tinggi yang terdapat dikota kota
– medan – jakarta – bandung – surabaya -semarang – ujung pandang
b. golongan B
-banda aceh -denpasara -padang -banjarmasin -palembang -manado -ambon -jayapura
yang menjadi tugas pokok dari suatu badan peradilan adalah :
menerima
memeriksa
mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajurkan kepadanya baik itu perkara perdata maupun perkara pidana
pejabat yang termasuk dalam lingkngan pengasdilan adalah :
a. hakim ,meemriksa dan mengadili perkara di persidangan
b. panitera ,memimpin kepaniteraan tugas panitera jg mengikuti semua jalannya pesidangan dan musyawarah pengadilan , mencatat dengan cermat semua hal yang dibicarakan ,membuat berita acara sidangdan menanda tanganinya bersama sama dengan ketua sidang ,khusus dalam perkara perdata ,panitera juga melaksanakannputusan pengadilan dan bertindak pula sebagai jurusita :
c. jurusita ,tugaasnya melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua sidang ,melakukan pemberithuan panggilan dan membuat pengumuman yang berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan, atas perintah ketua pengadilan negeri atau panitera melakukan penyitaan dan membuat berita acara penyitaan tersebut.
tahapan dalam peradilan perkara perdata ,mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi ??????
tahap pertama :
penggugat memasukkan gugatannya ke pengadilan negeri,baik dilakukan sendiri maupun melalui wakil /pembela/penasehat hukum ;
tahap kedua :
baik penggugat maupun tergugat dipanggil guna menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukanm , baik secara pribadi maupun melalui wakil /pembela;
tahap ketiga : peradilan tingkat pertama
1. pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim atau hakim tunggal :
2. pada tahap pemeriksaan ini,beberapa kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut: 2.a penggugat hadir, penggugat tak hadir yang mengakibatkan gugatan penggugat dikabulakan dengan verstek: terhadap putusan verstek ini tergugat dapa perlawanan
2.b tergugat hadir ,penggugat tidak hadir yang mengakibatkangugatan penggugat dinyatakan gugur ; penggugat yang gugatannya dinyatakan gugur masih diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan baru
2.c bila penggugat dan tergugat hadir maka hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa; bila terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian.bila tidak tercapai perdamaian pemeriksaan dilanjutkan ;pada tahap inilah terjadi jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat denganpembuktian dari masing masing pihak. disinilah kemungkinan pihak ketiga dapat melibatkan diri atau tergugat melakukan gugatan balik. disamping itu penggugat dapat mengajukan permohonan sita sementara atau putusan sela.
2.d pengadilan mengambil keputusan.
kemungkinan dari putusan pengadilan,antara lain sebagai berikut :
*gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya : atau
*gugatan penggugat dikabulkan sebagian : atau
*gugatan ditolak : atau
*gugatann penggugat dinyatakan tidak dapat diteriima.
2.e. sikap para pihak terhadap putusan pengadilan negeri , dapat berupa :
*kedua belah pihak menerima putusan :
*pihak yang menang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan tersebut :
*penggugat atau tergugat mengajukan banding atau keduanya mengajukan banding
tahap keempat :
peradilan tingkat kedua atau banding oleh pengadilan tinggi.
1. pemeriksaan perkara banding dengan majelis hakim atau hakim tunggal
2. pemeriksaan hanya berdasarkan berkas perkara banding tanpa mendengar langsung dari para pihak dan sanksi sanksi.
3.pembanding dan terbanding dapat mengajukan risalah banding
4.pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan dengan mendengar langsung dari pihak dan sanksi,atau melimpahkannya kepada pengadilan negeri
5.kemungkinan putusan yang diambil oleh pengadilan tinggi :
-menguatkan putusan pengadilan negeri
-membatalkan putusan pengadilan negeri
-mengubah putusan pengadilan negeri.
6.sikap para pihak terhadap putusan pengadilan tinggi, antara lain :
– kedua belah pihak menerima keputusan pengadilan tinggi
– pihak yang menang mengajukan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan kepada pengadilan negeri
– pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan kasasi kepada mahkamah agung.
tahap kelima :
pengadilan tingkat ketiga atau peradilan tingkat kasasi oleh mahkamah agung.
1. pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis
2. pemeriksaan didasarkan atas berkas perkara saja
3. pemohon kasasi harus mengajukan risalah kasasi
4. pemeriksaan tersebut dapat dilimpahkan oleh mahkamah agung kepada pengadilan tinggi atau pengadilan negeri
5. pemeriksaan tidak mengenai fakta fakta akan tetapi hanya mengenai penerapan hukum yang telah dilakukan oleh hakim pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.
6. kemungkinan keputusan yang diambil oleh mahkamah agung ;
– menguatkan putusa n pengadilan tinggi/pengadilan negeri atau
– membatalkan putusan pengadilan tinggi / pengadilan negeri atau
– merubah putusan pengadilan tinggi / pengadilan negeri.
7. pihak yang dimenangkan dapat memohon pelaksanaan putusan kepada pengadilan negeri. keputusan mahkamah agung adalah keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

BAB III
PENGAJUAN GUGATAN,PERUBAHAN DAN PENCABUTANNYA

pada prinsipnya semua orang yang berkepentingan dan berwenang dapat mengajukan gugatan.namun demikian tidak semua orang dapat melakukan tindakan hukum. dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang yang berkepentingan dan berwenang dapat mengajukan gugatan hukum,kecuali oleh undang undang dinyatakan tidak mampu. adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan suatu tuntutan hak ???? sebagaimana kita ketahui bahwa tuntutan hak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hak melalui pengadilan sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri, sehubungan dengan itu suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang mengandung sengketa yang akan dibuktikan kemudian. dan syarat syarat yang ada dalam suatu gugatan berdasrkan pasal 8 No.3 Rv, suatu gugatan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :
a. identitas para pihak :
identitas disini maksudnya adalah ,nama serta tempat tinggal para pihak.jika perlu dicantumkan umur dan status para pihak,baikstatus kawin maupun sosial
b. fundamen petendi :
fundamen petendi adalah dalil dalil yang bersifat konkrit tentang adanya suatu hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan alasan daripada tuntutan.
c. petitum atau tuntutan
adalah apa yang oleh penggugat diminta dan diharapakn agar diputuskan oleh hakim atau dikabulkan oleh hakim.
dan apakah yang dimaksud denggan tuntutan tambahan atau tntutan pelengkap ????
tuntutan tambahan atau tuntutan pelengkap ialah suatu tuntutan yang dimintakan selain dari tuntutan pokok. tuntutan tambahan ini berkaitan langsung atau erat sekali hubungannya dengan tuntutan pokok.suatu tuntutan tambahan amat bergantung kepada tuntutan pokok bilamana tuntutan pokok ditoloak maka tuntutan tambahan pun ditolak kecuali dalam beberapa hal mengenai hutangg pokok dan bunga.
dan beberapa yang dimintakan dalam tuntutan tambahan adalah :
a. tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara
b. tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun putusannya dimintakan banding:
Yang dimaksud disisni adalah sautiu tuntutan yang di mintakan kepada hakim oleh penggugat,walaupun putusan dilawan atau di mintakan banding atau kasasi.karena perlu di ketahui hal ini,atau putusan yang diajukan perlawanan baik itu banding maupun kasasi,maka putuisan tersebut belum dapat dilaksanakan.
c. tuntutan agar tergugat dihukum membayar bunga (moratoir),hal ini berkaitan dengan tutntutanberupa pembayaran sejumlahuang tertentu.
Yang dimaksud disini tuntutan agar tergugat membayar bunga iniberkaitan erat dengan tuntutan penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang tertentu.tuntutan bunga ini di bebankan karena tergugat terlambat memenuhi perjanjian.bunga terseburt besarnya 6%setahun dan di operhitungkan sejak gugatan diajukan ke pengadilan
d.Tutntuan agar tergugat dihukum untuk memebayar uang paksa:
e,Dalam sautu guagat cerai biasanya di mintakan pula tuntutan nafkah bgi istri

Gugatan ada beberapa golongan bila kita mempelajari gugatan dari segi tujuannya , maka dapat kita bagi 3 golongan :
a. gugatan yang bertujuan untuk memenuhi prestasi
b. gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan hak dann
c. gugatan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan suatu keadaan hukum atau kedudukan hukum
penggolongan gugatan secara umum di bagi menjadi 3 pula :
a. gugatan yang memuat tuntutan perorangan (persoonlijk);
b. gugatan y6ang memuat tuntutan kebendaan (zaakelijk);
c. gugatan yang memuat tuntutan campuran antara tuntutan kebendaan dan tuntutan perorangan
didalam suatu sengketa perdata harus ada sekurang kurangnya ada dua pihak yaitu :
a. pihak penggugat , merupakan pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan
b. pihak tergugat , merupakan pihak yang digugat oleh penggugat melalui pengadilan.

sebagaimana telah dikemukakan diatas dalam suatu sengketa perdata sekurang kurangnya harus ada dua puhak , masing masing pihak ada yang merupakan pihak formil tetapi ada juga yang merupakan pihak materiil.
a. pihak formil :
pihak yang bertindak bukan untuk kepentingan sendiri tetapi untuk kepentingan pihak laiin atau orang lain.
contohnya :wali yang bertindak untuk kepentingan orang yang diwakilinya
b. pihak materiil :
pihak atau orang yang tampil sebagai pihak dioersidangan untuk kepentingannya sendiri , baik sebagai penggugat
maupun sebagai tergugat.
akan tetapi ada pihak yang dianggap oleh hukum tidak mampu menjadi pihak dalam suatu sengketa perdata ?
mereka yang dianggap tidak mampu ialah :
a. mereka yang belum kawin,belum cukup umur atau belum dewasa
b. mereka yang berada dibawah pengampunan terutama bagi orang yang sakit ingatan.sedangkan bagi orang yang
diletakkan dibawah pengampunan karena pemboros ,hanya tidak mampu pada perbuatan hukum dalam bidang
hukum kekayaan mereka
c. seorang istri yang tunduk kepada BW, harus mendapatkan bantuan dari suaminya.

badan hukum atau (rechtpersoon)itu dapat menjadi pihak dalam suatu sengketa perdata.badan hukum tersebut bertindak melalui wakil atau pengurusnya.diisamping itu badan hukum dapat pula bertindak sebagai pihak materiil atau p[ihak formil dan gugatan suatu badan hukum amat ditentukan kepada bentuk badan hukum itu sendiri :
gugatan terhadap badan hukum publik, diamatkan kepada pimpinannya
gugatan terhadap badan hukum keperdataannya lainnya dialamatkan kepada pengurus atau kepada salah seorrang pemberesnya apabila badan hukum itu dibubarkan.

apakah pemerintah dapat digugat ??? kepada siapa gugatan itu ditujukan ???
pemerintah dapat pula digugat dimuka pengadilan. gugatan terhadap pemerintah ditunjukan kepada pimpinan departemen yang bersangkutan dengan gugatan.
apakah orang yang telah meninggal dunia dapat pula digugat dimuka pengadilan ???
menurut ketentuan (pasal 1194 BW dan pasal 7,248 Rv) terhadap orang yang meninggal dunia dapat digugat dimukapengadilan.gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia tersebut dialamatkan kepada seluruh ahli warisnya.
suatu gugatan itu dapat diajukan secara lisaan apabila seorang oenggugat tidak dapat menulis ,maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri. ketua pengadilan negeri terseb ut membuat catatan tentang gugatan tersebut.ketentuan pengajuan gugatan secar lisan ini dapat kita simak dari pasal 144 RBg dan 120 HIR.Lebih lanjut RBg menentukan bahwa,pengajuan gugatan secar lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan. dan juga gugatan dapat diajukan melalui kuasa jika para pihak mereka menghendaki,dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa untuk bertindak sebagai pihak dipengadilan. untuk itu diperlukan surat kuasa khusus,kecuali badan atau orang yang memberi kuasa itu hadir. ini sesuai denganketentuan pasal 147 RBg dan 123 HIR.
ADAPUN syarat syarat yang harus dipenuhi untuk bertindak sebagai kuasa dari penggugat adalah :
harus memiliki surat kuasa khusus untuk itu,pasal 123 ayat 1 HIR atau pasal 147 ayat 1 RBg atau
ditunjuksebagai kuasa atau wakil dalam surat gugatan pasal 123 ayat 1 HIR atau pasal 147 ayat 1 RBg atau,
ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan,dalam hal ini bila gugatan diajukan secar lisan,atau
ditunjuk oleh pengugat sebagia kuasa atau wakil dalam persidangan,atau
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan menteri kehakiman No,1/tahun 1965 tanggal 28 mei 1965 jo keputusan menteri kehakiman No.J.P.14/2/11 tanggal 7 oktober 1965 tentang pokrol.
telah terdaftar sebagai advokad.
DAN syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wakil atau kuasa dari tergugat adalah :
harus mempunyai surat kuasa khusus untuk itu (pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 1 Rbg)
ditunjuk oleh tergugatsebagia wakil atau kuasa dalam persidangan
apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan ndalam peraturaan menteri kehakiman No. 1/1951 tanggal 28 mei 1965 jo keputusan menteri kehakiman No.J.P. 14/2/11 tanggal 7 oktober 1965 tengtang prokol.
telah terdaftar sevagai advokad,bila yang mewakili atau orang yang ditunjuk sebagai kuasa adalahh pengacara atau advokad.
DAN apabila yang digugat adalah pemerintah maka yang bertindak sebagai wakil atau kuasa wakil dari pemerintah adalah : pengacara negara yang diangkat oleh pemerintah , jaksa , orang orang tertentu atau pejabat tertentu yang diangkat atau ditunjuk untuk itu.
Dan dimungkinkan suatu tuntutan dalam suatu perkara perdata itu dapat digabungkan yang diajukan oleh penggugat,baik yang berkaitan dengan subjeknya maupun terhadap objek dari gugatan.Di dalam cara penggabungan tuntutan dalam perkara perdata yang kita kenal ada 2 macam:
Penggabungan subjek (kumulasi subjektif).
Penggabungan subjeek atau kuimulasi subjektif bilamana penggugat terdiri lebih dari seorang melawan tergugat yang hanya terdiri dari seorang,atau sebaliknya seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat,atau masing -masing pihak terdiri lebih dari satu orang.
Penggabungan objek(kumulasi objekftif)
Penggabungan objek atau kumulasi objektif ini terjadi apabilapenggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan.dan perlu kita harus garis bawahi bahwasanya,semua tuntutan dalam sengketa perdata itu ada hal-hal yang tidak diperkenankanuntuk dilakukan kumulasi objektif,
INTERVENSI( Campur tangan) itu dinamakan ketika pihak ketiga atas kehendaknya sendiri dapat mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat di muka pengadilan,dengan ikut campurnyapihak ke tigadalam sengketa.
Dan kita mengenal ada duabentuk intervensi yaitu:
Intervensi yang berbentuk menyertai (voeging), ps.279 Rv. Dalam bentuk ini pihak ketiga mencampuri sengjketa yang sedang berlangsung antara tergugat dan penggugat dengan mengembil sikap memihak kepada salah satu pihak dan biasanya kepada tergugat. dalam hal ini pihak ketiga bermaksud untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak.
intervensi yang berbentuik menengahi (tussenkomst)
Dalam bentuk ini terdapat pengabungan antara beberapa tututan, karna pihak ketitga mengajukankepada pengugat, disamping tututan pengugant sendiri terhadap tergugat. pihak keetiga disini menuntut haknya sendiri terhadap penggugat dan pengugat dengan demikian pihak ketiga disinkei melawan penggugatbdan pengugat untuk menperjuangkan kepetingannya sendiri.

keuntungan dengan melakukan interveksi iyalah untuk mempermudah prosedur, dan prosesnya dipersingkat. dengan kata lain uintuk menyederhanakan prosedur dana mencegah adanya putusan yang saling pertentangan.

selain intervensi kita masih mengenal acara dengan 3 pihak lainnya yaitu Vrijwaring ( garasi atau penanggungan)
Tujuan dari pada penanggungan ini agar pihak ketiga yang ditarik dalam suatu sengketa yang sedang berlangsung yang karenanya akan membebaskan pihak yang menariknya dari akibat tentang opokok perkara.
berdasarkan pasal 72 dan pasal 74 Rv, kita mengenal ada dua macam vrijwaring, yaitu:
Vrijwaring formelle (formil) yaitu apabila seseorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda terhadap tuntutan yang bersifat kebendaan
vrijwaring sederhana (garantie simple), yaitu bila dalam suatu sengketa tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berlangsung,mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ketiga :penanggung dengan melunasi hutang mempunyai hak untuk menagih kepada debitur.

seseorang penggugat sepenuhnya berhak atau berwenang untuk mencabut gugatan atau tuntutan yang telah di ajukannya. dan pencabutan gugatannya diperlukan persetujuan dari tergugat. dan perubahan terhadap suatu gugatan yang telah diajukannya diperbolehkann sepanjang pemeriksaan perkara,asalkan tidak mengubah atau menambah tuntutan pokok termasuk puula dasar dasar daripaada tuntutan dan peristiwa peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.

BAB IV
JAWABAN DAN GUGAT BALIK (REKONVENSI)

Menurut ketentuan pasal 121 ayat 2 HIR,tergugat dapat menjawab suatu gugatan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan demikian tidak ada ketentuan yang mewajibkan seorang tergugat untuk menjawabkan suatu gugatan. dan bila seorang tergugat ingin menjawab itu pasti ada dua kemungkinan :
berupa pengakuan :
pengakuan disini dalam arti membenarkan isis gugatan baik untuk semuanya maupun untuk sebagian ; sehingga jika tergugat membantah, maka pengugat harus membuktikan.
berupa bantahan
bantahan disini berarti menolak isi gugatan yang diajukan oleh pengugat ..
Dan akibat dengan adanya jawaban dari tergugat terhadap suatu gugatan maka penggugat tidak diperbolehkan mencabut gugatannya kecuali dengan persetujuan tergugat,disamping itu penggugat tidak diperkenankan pula mengajukan rekonvensi ( gugat balik ) tertentu.
dan tujuan dari gugatan rekonvensi itu adalah :
untuk menghemat pembiayaan
untuk mempermudah prosedur
menghindari putusan putusan yang saling bertentangan
dalam gugat rekonvensi tidak berlaku ketentuan umum tentang kompetensi relatif
acara pembuktiaan dmapat dipersingkat atau disederhanakan

dan pada azasnya tuntutan rekonvensi itu dapat dilakukan terhadap semua hal , kecuali :
bila penggugat dalam rekonvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu,sedang tuntutan rekonvensi akan mengenai diri penggugat secara pribadi atau sebaliknya
jika pengadilan negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi.
dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan
dalam hal ini tuntutan konvensi tengtang penguasaan sedangkan tuntutan rekonvensi mengenai tuntutan tengtang eigendom.
dan gugatan konvensi dan rekonvensi dapat dimintakan banding bila jumlah nilai dari tuntutan konvensi ditambah dengan nilai tuntutan rekonvensi melebihi jumlah nilai setinggi tingginya yang hanya boleh diputus oleh pengadilan negeri sebagai hakim tertinggi,maka banding dapat diperbolehkan sesuai dengan (pasal 132b ayat 4 HIR)

apa yang dimaksdu dengan eksepsi…..terhadap kompetensi pengadilan?????
eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak tergugat terhadap penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara dan berisi tengtang tuntutan batalnya gugatan penggugat.
dan cara pengajuan tangkisan atau eksepsi terhadap masing masing kompetensi tersebut adalah sebagai berikut :
kompetensi absolut :
tangkisan terhadapa kompetensi absolut dapat diajukan sepanjang pemeriksaan perkara
( pasal 134 HIR )
kompetensi relatif :
tangkisan terhadap kompetensi relatif harus diajukan pada permulaan sidang atau permulaan pemeriksaan perkara ( pasal 125 ayat 2 dan pasal 133 HIR )

BAB V
UPAYA HUKUM UNTUK MENJAMIN HAK

Upaya hukum untuk menjamin suatu hak itu dapat berupa penjaminan haknya seandainya gugatan yang diajukannya dikabulkan nanti,maka undang undang menyediakan upaya menjamin hak penggugat tersebut,yaityu dengan jalan penyitaan.(beslag).
upaya hukum untuk menjamin hak dengan sita jaminan, kita kenal ada dua macam, yaitu :
sita jaminan terhadap barang barang miliknya sendiri (pemohon) sita jaminan ini bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang,akan tetapi untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon ataun kreditur dan berakhir dengan diserahkannya barang yang disita.sita jaminan terhadap barang milik sendiri ada dua macam yaitu :
a. sita revindicatoir (pasal 226 HIR)
dalam penyitaan ini,pemilik barang bergeraka yang barang barangnya berada ditangan orang lain dapat meminta,baik bsecara lisan maupun tertulis kepada ketua pengadilan negeri fitempat dimana orang yang memegang barang tersebut tinggal,dengan maksud agar barang tersebut disita.
Dan akibat hukumnya dengan adanya sita revindicatoir ini adalah pihak yang memohon atau penyita barang itu tidak dapat menguasai barang yang telah dikenakan penyitaan dan sebaliknya pihak yang terkena penyitaan tidak boleh atau dilarang mengasingkan atau menjual barang yang telah disita tersebut.

b. sita maritaal (pasal 823j Rv).
dalam dita maritaal ini,penyitaan dimaksudkan bukan untuk menjamin suatu tagihan atau penyerahan barang, akan tetapi untuk menjamin agar barang barang yang disita tidak dijual.
fungsi atau kegunaan dari sita maritaal adal;ah guna melindungi hak dari si pemohon selama pemeriksaan sengketa berlangsung dipengadilan negeri (khususnya dalam sengketa perceraian) dengan menyimpan atau membekukan barang yang disita untuk menghindari dialihkannya barang tersebut kepada pihak ketiga.
Dan barang barang yang dapat dimintakan sita maritaal ialah barang barang bergerak yang merupakan hartakekayaanatau milik istri maupun barang yang tidak bergerak yangg berasal dari kesatuan harta kekayaan suami -isteri (pasal 823 Rv)

sita jaminan terhadap barang milik debitur . sita jaminan ini disebbut sita conservatoir yakni merpakan suatu tindakan persiapan daripihak penggugat yang berbentuk permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan cara menguangkan atau menjual barang debitur yang dikenakan penyitaan guna memenuhi tuntutan dari penggugat.
dan status barang yang disita tersebut harus dibekukan dan demikian barang barang tersebut di simpan sebagai jaminan serta tidak boleh dialihkan atau dijual.Dan barang barang yang dapat dimintakan sita secara conservatoir adalah :
barang barang bergerak milik debitur
barang barang tak bergerak milik debitur
barang barang bergerak milik debitur yang ada ditangan orang lain.

alasan yang dapat diajukan untuk meminta sita conservatoir ini harus ada dugaan yang kuat atau beralasan,,bahwa si penggugat berhutang selama putusan belum dijatuhkan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan,mencari akal atau berupaya untuk menggelapkan atau melariokan barang barangnya. penyitaan ini harus berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.
untuk pelaksanaan penyitaan conservatoir atas barang tetap milik debitur ialah dengan harus diumumkan dengan memberi perintah kepada kepala daerah(desa) setempat supaya penyitaan barang tetap itu diumumkan ditempat,agar diketahui khalayak. ini dilakukan untuk menghindari jangan sampai barang tersebut dijual. dan salinan berita acara penyitaan didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah.penyitaan terhadap barang tetap harus dilakukan oleh juru sita ditempat barang tersebut terletak dan disaksikan oleh pamong desa ( pasal 227.198,199,HIR ps.30 PP.10/1961)
selain macam macam penyitaan diatas masih dikenal macam penyitaan lainnya yaitu :
sita conservatoir terhadap kreditur (pasal 750 a Rv);
sita gadai (pasal 751 Rv);
sita terhadap debitur yang tidak mempunyai domisili yang dikenal di indonesia (pasal 757 Rv)
sita atas pesawat terbang (pasal 763 Rv)

dan berdasarkan ketentuan pasal 1131 BW,semua barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang bersifat perseorangan dan semua hak hak atas harta kekayaan dapat diuangkan atau dijual untuk memenuhi tagihan,sehingga dengan demikian dapat disita.
Disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 823 dan pasal 827 BW,hak hak yang bersifat perseorangan tidak dapat disita kecuali yang ditentukan dalam pasal 451,452 dan 749 Rv.

BAB VI
PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

Apakah yang dimaksud dengan membuktikan ???
ialah membuktikan menurut hukum acara mempunyai pengertian yang bersifat yuridis, yakni memberikan dasar dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa diajukan.
dan tidak semua peristiwa dalam suatu gugatan itu harus dibuktikan karena ada beberapa peristiwa yang tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara,berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai beriku :
peristiwa memank dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim sehingga kebenaran peristiwa itu tidak perlu dibuktikan
karena secara jabatan hakim dianggap mengenal peristiwanya,yang dengan demikian tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.
karena berdasarkan pengetahuan tentang pengalaman, yakni kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum.

kita dapat menemukan ketentuan ketentuan hukum pembuktian formil dan materil :
a. hukum pembuktian formil adalah hukum pembuktian yang mengatur bagaimana caranya mengadakan pembuktian (HIR dan Rbg);
b. hukum pembuktian materil,adalah hukum pembuktian yang mengatur tentang dapat tidaknya diterimapembuktian dengan alat alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat bukti itu.ketentuan hukum pembuktian materil ini dapat kita temukan di dalam HIR,Rbg dan buku IV BW.

dan didalam sengketa perdata yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat.dariperistiwa tersebut yang relevan saja haru dibuktikan kebenarannya secara formil…
dan didalam acara perdata yang harus membuktikan atau mengajukan adalah pihak yang berkepentingan didalam perkara atau sengketa.dengan demikian baik p[enggugat ataupun tergugat harus membuktikan peristiwa yang disengketakan.sedangkan yang akan menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa adalah hakim yang memeriksa perkara atau sengketa.
dan berdasarkan pasal 163 HIR kita kenal adanya pembagian beban pembuktian,yakni baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian oleh hakim. khusus kepada penggugat wajib untuk membuktikan peristiwa yang diajukannya dalam gugatannya dana tergugat wajib membuktikan bantahannya.
ada beberapa teori beban pembuktian yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh hakim,adalah sebagai berikut :
a. teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka.
menurut teori ini ,barang siapa yang mengemukakan sesuatu maka ia harus membuktikannya dan bukan mengingkari atau menyangkalnya.
b. teori hukum subyektif.
menurut teori ini barang siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya.teori ini hanya dapat digunakan apabila gugatan penggugat didasarkan atas hukum subyejtif.
c. teori hukum obyektif.
menurut teori ini seseorang penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang di ajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.
d. teori hukum publik :
menurut teori ini,hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran.para pihak ada kewajiban yang bersifat hukum publik,untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti.kewajiban ini harus disertai sanksi pidana
e. teori hukum acara :
menurut teori ini,hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan dari pihak, dengan demikian hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau adil.

BAB VII
PENGERTIAN PUTUSAN,PUTUSAN GUGATAN DAN VERSTEK

Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim,sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,diucapakan dalam persidangan dan bertujuan untukmengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak.
dan keputusan hakim itu memilki tiga macam kekuatan ,yaitu :
a. kekuatan mengikat.
kekuatan mengikat disini maksudnya adalah ,keputusan hakim itumengikat kedua belahpihak yang bersengketa (pasal 1917 BW),termasuk disini adalah pihak ketiga yang turut serta dalam suatu sengketa (misalnya dengan jalan intervensi atau vrijwaring)atau mereka yang diwakili dalam proses.
b. kekuatan pembuktian.
kekuatan pembuktian disini maksudnya adalah ,dengan dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik,tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak,maupun pihak ketiga.
c. kekuatan eksekutorial.
maksudnya disini adalah bahwa keputusan hakim itu mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan mengenai apa yang teelah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat alat negara.

susunan materi dari suatu putusan hakim berdasarkan pasal 183,184,187 HIR dan pasal 4 ayat (1),pasal 23 UU no.14/1970,harus memuat 4 bagian yaitu:
a. bagian kepala.
bagian kepaladari putusan hakim memuat kata kata “demi keadilan berdasarkan ke-tuhanan yang maha esa” bila keputusan hakim tidak memuat kata kata tersebut maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (ps.435 Rv.ps 224 HIR)
b. identitas para pihak.
identitas disini adalah identitas para pihak yang bersengketa yang sekurang kurangnya ada dua pihak,penggugat dan tergugat. identitas itu meliputi ,nama,umur,alamat,dan nama dari pengacara jika menggunakan pengacara.
c. pertimbangan.
pertimbangan disini meliputi :
~~pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya
~~pertimbangan tentang hukumnya.
maksud daripada bagian pertimbangan ini adalah,alasan alasan hakim sebagai pertanggung jawab kepada masyarrakat yang menyebabkan ia mengambil keputusan demikian, dan oleh karenanya mempunyai nilaai obyektif ( ps.184 HIR,195 Rbg,ps 23 UU No.14/1970 )
d. Amar
amar disini maksudnya adalah jawaban terhaddap petitum atau tuntutan daripada gugatan,jadi amar ini merupakan tanggapan terhadap petitum. seorang hakim wajib mengadili semua bagian daripada tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR).
dan pada umumnya amar atau diktum itu dibagin menjadi dua bagian :
a. declaratif.
yang dimaksud dalam hal ini adalah penetapan daripada hubunganhukum yangmenjadipokok perkara atau sengketa;
b. dispositif.
maksudnya disini adalah ,bagian dari amar yang memberikan hukum atau hukumannya yang dapat berupa, mengabulkan atau menolak suatu gugatan.

jenis putusan hakim berdasarkan pasal 185 ayat 1 HIR atau pasal 196 ayat 1 Rbg, jenis putusan hakim tersebut adalah sebagai berikut :
a. putusan akhir
putusan akhir adalah suatu putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan.
putusan akhir kita kenal mempunyai tiga sifat yaitu :

a). bersifat menghukum (condemnatoir).
yaitu suatu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan agar ia memenuhi prestasi yang dituntut oleh penggugat.prestasi disini dalam arti memberi sesuatu,berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.putusan ini da[at diberikan terhadap perikatan perikatan yang bersumber kepada persetujuan atau undang undang.
b). bersifat menciptakan (constitutif).
yaitu suatu putusan yang bertujuan meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.misalnya pemutusan perkawinan,pernyataan failit atau pengangkatan wali dan sebagainya.
c). bersifat menerangkan atau menyatakan (deeclaratoir)
yaitu suatu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah atau menolak suatu gugatan. jadi disini keadaan hukum tertentu yang dituntut penggugat atau pemohon itu ditetapkan ada atau tidak ada.

b. putusan sela.
ptusan sela atau putusan antara ini maksudnya tidak lain untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara. putusan sela inibukan merupakan putusan akhir,sekalipun putusan ini harus diucapkan dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah,tetapi ditulis dalam berita acara persidangan.

pembedaan putusan hakim menurut pasal 48 Rv itu dibedakan menjadi dua,yaitu :
a. putusan praeparatoir.
yaitu putusan yang merupakan persiapan putusan akhir,putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir.
b. putusan interlocutoir.
yaitu suatu putusan hakim yang isinya memerintahkan pembuktian. pembuktian ini mempengaruhi putusan akhir.

disamping itu kita masih mengenal dua jenis putusan lainnya yang bukan merupakan putusan akhir,sebagaimana ditentukan dalam pasal 332 Rv,yaitu :
a. putusan insidentil.
putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden,yaitu peristiwa yang menghentikan proses peradilan biasa.misalnya ; karena adanya vrijwaring,voeging atau tussenkomst.
b. putusan provisionil.
putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil,yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak,sebelum putusan akhir dijatuhkan.

ingat putusan gugr terjadi,apabila penggugat mengajukan gugatan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tergugat hadir.untukkepentingan tergugat maka gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara.
dan akibat dari putusan gugur itu gugatannya dinyatakan gugur dan dihukum membayar biaya perkara, maka gugatannyapun dianggap telah selesai.penggugat diberi kesempatan untuk mengajukannya lagi dengan membayar biaya perkara.

sub.. verstek

terjaadinya putusan verstek itu dijatuhkan apabila tergugat tidaak datang setelah dipanggil dengan patut,kecuali bila gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.jadi jelaslah bahwa putusan verstek dijatuhkan jika tergugat tidak hadir pada sidang hari pertama. jika tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari selanjutnya tidak hadir,maka perkaranya diperiksa secara contradictoir.
dan upaya hukum yyang dapat dilakukan terhadap putusan verstek berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 UU No.20/1947,ps.200 Rbg,penggugat yang dikalahkan karena putusan verstek dapat mengajukan banding. apabila gugatan dikabulkan diluar hadirnya tergugat,maka tergugat dapat menggajukan perlawanan atau verzet dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat pribadi.apabila putusan tidak disampingkan kepada tergugat pribadi maka perlawanan dapat diajukan sampaihari ke 8 ssetelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu atau apabila tergugat tidak datang menghadap untuk ditegur,perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 sesudah putusan vertek itu dijalankan (pasal 129 ayat 2 HIR) .

Bagaimanakah ketentuan menjalankan putusan verstek itu…???
berdasarkan ketentuan pasal 128 HIR dan pasal 152 Rbg :
putusan verstek tidaka boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan ,seperti yang tersebut didalam pasal 49
dalam keadaan yang mendesak,maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua sesudah dijatuhkan putusan,atas permintaan penggugat denggan olisan atau tulisan.

gugatan tidak diterima ialah suatu gugatan akan dinyatakan tidak diterima apabila gugatan itu tidak bersandarkan kepada hukum, yakni jika peristiwa peritiwa yang dijadijkan dasar suatu tuntutan itu tidak membenarkan tuntutan itu. pada putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima ini,penggugat masih dapat mengajukan lgi tuuntutannya.
gugatan yang ditolak ialah suatu gugatan akan dinyatakan ditolak apabila gugatan iitu tidaak beralasan,yakni apabila tidak diajukan peristiwa peristiwa yang membenarkan tuntutan.penolakan merupakan putusan setelah hakim mempertimbangkan mengenai poko perkara. pada putusan yang menyatakan penolakan suatu gugatan,maka penggugat tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengajukan gugatan tersebut untukkedua kalinya kepada hakim yang sama.

BAB VIII
PELAKSANAAN PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM
TERHADAP SUATU PUTUSAN

suatu putusan hakim baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. kekuatan hukum yang pasti disini dalam arti bahwa terhadap putusan tersebut telah tiada upaya hukum lagi untuk melawannya.Dengan demikian sautau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti harus dilaksanakan secaraa suka rela oleh pihak yang dikalahkan.
Dilihat dari segi pelaksanaannya .jenis pelaksaan putusan itu di bagi 3 macam yaitu :
a. putusan yang menghukumpihak yang dikalahkan untukmembayar sejumlah uang. dengan demikian prestasi yang diwajibkan adalah membayarsejumlah uang (pasal 196 HIR dan pasal 208 Rbg)
b. pelaksanaan putusan yangmenghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu perbuatan yang biasanya dinilai dengan uang (pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg)
c. eksekusi riil,maksud eksekusi riil disini adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pihak yang dikalahkan untuk melakukan pengosongan benda tetap (pasal 1033 Rv).

pertama tama yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
a. barang bergerak
barang bergerak milik pihak yang dikalahkan ini dapat disita secara eksekutorial.demikian pula halnya barang bergerak milik pihak yang dikalahkan yang berada ditangan pihak ketiga,kecuali hewan dan alat alat yang digunakan sebagai mata pencaharian.
termasuk dalam pengertian barang bergerrak adalah :
> uang ;
>surat berharga ;
>piutang ;
> barrang bergerak yang bertubuh lainnya.
b. barang tak bergerak
apabila pihak yang dikalahkan tidak memiliki barang bergerak maka penyitaan dapat pula dikenakan atas baranng yang tak bergerak atau barang tetap miliknya.
dalam hal penyitaan barang tetap itu terjadi maka harus dibuatkan berita acaranya dan diberitahukan kepada lurah untuk diumumkan.
maksud pemberitahuan kepadda lurah untuk mengemumkan penyitaan itu tiada lain agar barang yang disita itu tidak diperjuakl belikan atau dialihkan,pasal 198 HIR dan pasal 213 Rbg.
disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 30 pp No.10/1961 panitera pengadilan negeri wajib mendaftarkan penyitaan atas tanha kepada kepala kantor pendaftaran tanah.

Didalam suatu perkara perdata ,yang dapat melakukan penyitaan adalah paniteera pengadilan negeri (pasal 197 ayat 2 HIR) bila paniter berhalangan karena pekerjaan jabatan lainnya atau oleh suatu sebab yang lain,maka digantikan oleh seorang yang cakap atau yang dapat dipercaya yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atau pegawai byang dikuasakan atau atas permintaan ketua ,dan seterusnya.
penyitaan ini harus dihadiri oleh dua orang saksi yangg nama,pekerjaan dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara itu dan salinannya dan saksi itu haruslah penduduk indonesia yang telah cukup berumur 21 tahun dan dikenal oleh yang melakukan penyitaan (ps. 197 ayat 6 dan 7)
penjuaklan barang sitaan ada dua macam :
a. penjualan dengan perantara kantor lelang (pasal 200 ayat 1 HIR,pasal 215 ayat 1 Rbg);
b. penjualan oleh orang yang melakukan penyitaan atau orang yang ditetapkan secara khusus oleh ketua pengadilan negeri (pasal 200 ayat 2 HIR,Pasal 215 ayat 2 Rbg).penjualan jenis ini yaitu apabila penjualan itu berhubungan dengan eksekusi putusan yang isinya menghukum pihak yang dikalahkan membayar sejumlah uang yang jumlahnya tidak lebih dari Rp.300,- diluar biaya perkara.
untuk penjualan barang bergerak dilakukan setelah diadakan pengumuman dan tidak boleh dilakukan sebelum harri ke -8 sesudah barang itu disita (pasal 200 ayat 6 HIR,pasal 217 1 Rbg).

sub…upaya hukum

yang dimaksud dengan upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan hakim,yang sifatnya berbeda dan tergantung kepada jenis upaya hukum itu sendiri,yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
upaya hukum biasa
upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara dan pada azasnya terbuka untuk setiap putusan selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang.
termasuk dalam upaya hukum biasa ini adalah ;
>. perlawanan (verzet);
>. banding
>. kasasi.
pengertian kasasi dapat kita ketahui dari pasal 16 UU No.1/1950,pasal 51 UU No.13/1965, yang antara lain menyebutkan : kasasi adalah pembatalan atas putusan pengadilan pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir, penetapan,perbuatan pengadilan pengadilan lain dan para hakim yang bertengtangan dengan hukum,kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan.
upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa
upaya hukum ini hanya dapat digunakan dalam hal hal tertentu yang telah disebut dalam undang undang saja.
termasuk dalam upaya hukum luar biasa atau istimewa ini adalah :
a. request civil (peninjauan kembali);
yang dimaksud dengan request civil adalah putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat serta yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan dari orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali itu (pasal 385 Rv) dengan kata lain request civil adalah peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
alasan alasan yang dapat diajukan untuk mengajukan request civil,adalah ;
a. apabila dijatuhkan putusan terhadap hal hal yang tidak dituntut
b. apabila dikabulkan lebih daripada yang dituntut
c. apabila ada bagian dari tuntutan yang tidak diputus
d. apabila antara pihak pihak yang sama, atas dasar yang sama dan oleh hakim yang sama pula di dalam tingkat terakhir dijatuhkan putusan yang bertengtangan satu sama lain;
e. apabila dalam putusan itu terdapat penetapan penetapan yang bertentangan satu sama lain;
f. apabila putusan itu didasarkan atas surat surat yang setelah putusan tersebut dijatuhkan,dinyatakan atau diakui sebagai palsu;
g. apabila sesudah dijatuhkannya putusan diperoleh surat surat yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ;
h. apabila putusan didasarkan atas penipuan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan sewaktu beracara di pengadilan,yang diketahui sesudah putusan dijatuhkan,atau apabila sumpah yang dibebankan kepada pihak lawan kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana, kecuali sumpah yangbersifat menentukan ( pasal 1929 BW )
b. derdenverzet (perlwanan)dari pihak ketiga
Yang dimaksud derdenverzet adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa, hal ini dapat terjadi apabila pihak ketiga itu merasa hak haknya dirugikan oleh putusan terseebut

yang dimaksud dengan upaya hukum banding adalah permohonan baik oleh penggugat maupun tergugat kepada pengadilan tinggi,agar perkara mereka diulangi pemeriksaannya.
dan yang dapat mengajukan upaya hukum banding sebagaimana bunyi ketentuan pasal 6 UU No.20 tahun 1947 dan pasal 19 UU No.14/1970, yang dpat mengajukan upaya hukum banding adalah para pihak yang bersangkutan,baik penggugat maupun tergugat.
permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dalam waktu 14 hari, terhitung mulai dari hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan (pasal 7 UU No.20/1947 dan pasal 199 Rbg),atau diberitahukannya putusan kepada pihak yang bersangkuatan (MA tanggal 4 oktober 1951).
permohonan kasasi harus diajukan kepada panitera dari pengadilan yang menjatuhkan putusan yang dimohonkan kasasi dan biasanya ini adalahpengadilan tinggi,akan tetapi dapat diajukan kepada kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutanb dalam peradilan tingkat pertama,dan bukan kepada panitera mahkamah agung (M.A.20 juni 1970, No.29 K/Kr/1969,J.l.pen I /70 hal.118).
alasan yang dapat diajukan untuk permohonan kasasi adalah didasarkan ketentuan pasal 51 UU No.13/1965, alasan alasan hukum yang dapat dipergunakan untuk mengajukan kasasi
adalah sebagai berikut :
a. bila terjadi kelalaian memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perrbuatan yang bersangkutan.
b. melampaui batas wewenang.
c. bila salah mentrapkan atau karena melanggarr peraturan peraturan hukum yang berlaku.

hukum acara perdata

KATA PENGANTAR sebagaimana kita ketahui bersama.hukum perdata terbagi atas dua bagian, yaitu hukum perdata matrial dan hukum perdata formal. hukum perdata matrial merupakan ketentuan – ketentuan hukum pokok yang mengatur kepentingan kepentingan yang bersifat perseorangan.sedangkan hukum perdat formal atau yang lebih dikenal dengan hukum acara perdata adalah ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya untuk dapat menjamin di taatinya ketentuan – ketentuan hukum perdata metrial dengan bantuan hakim. dalam pelaksaan kepentingan yang bersifat perseorangan itu ,sering menimbulkan perselisihan atau sengketa bahkan tindakan main hakim sendiridi antara pendukung kepentingan tersebut. hal itu ada kalanya tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan dan biasanya para pihak meminta bantuan hakim dengan cara mengajukan gugatan. hal hal yang berkaitan dengan gugatan dan proses penyelesaiannya,diatur dalam hukum perdata formal atau hukum acara perdata. dan makalah ini memuat materi hukum acara perdata yang saya coba tuangkan dalam bentuk ringkasan ringkasan. dengan bentuk ringkasan ini saya berharap akan lebih banyak membantu saya dalam mempelajari mata kuliah pengantar hukum indonesia di universitas mulawarman khususnya di dalam mempelajari hukum acara perdata di indonesia. saya menyadari ringkasan ringkasan yang saya buat ini masih sangat jauh dari sempurna, karena itu saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya yang ada. samarinda, oktober 2011 irwansyah nim : 1108015265 DAFTAR ISI halaman : KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………….. i DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………………. iii BAB I : pengertian dan azas hukum acara perdata ……………………………………….. BAB II : kekuasaan kehakiman dan wewenang pengadilan ……………………………. BAB III : pengajuan gugatan , perubahan dan pencabutannya….. ………………………… BAB IV : jawaban dan gugat balik ( rekonvensi ) ………………………………………………….. BAB V : upaya hukum untuk menjamin hak ………………………………………………………….. BAB VI : pembuktian dan alat bukti …………………………………………………………………. BAB VII : pengertian putusan, putusan gugur dan verstek ……………………………………….. BAB VIII : pelaksanaan putusan dan upaya hukum terhadap putusan ………………………….. BAB I PENGERTIAN DAN AZAS HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata adalah ketentuan ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya untuk menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan bantuan hakim. Jadi hukum acara perdata ialah sekumpulan ketentuan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Yang dimaksud dengan tuntutan hak ialah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan guna mencegah main hakim sendiri. Adapun yang dimaksud dengan main hakim sendiri ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan sesuatu hak menurut kemauannya sendiri dan bersifat sewenang wenang tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian pihak lain tersebut. Beberapa pendapat tentang tindakan main hakim sendiri atau yang sering disebut “eignrichting “ a. Van boneval feaure : Tindakan main hakim sendiri itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Alas an pendapat ini , karena kita telah memiliki hukum acara yang telah menyediakan upaya upaya hukuim untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan. b. Cleveringa : Beliau berpendapat bahwa , tindakan main hakim sendiri pada azasnya dibenarkan , dengan catatan bahwa pihak yang melakukan dianggap melakukan suatu perbuatan melwan hukum. c. Rutten : Menurut pendapatnya suatu tindakan main hakim sendiri pada azas nya tidak dibenarkan , tetapi bila ketentuan undang undang yang ada tidak cukup memberikan pengayoman . maka tindakan main hakim sendiri itu secara tidak tertulis diperbolehkan. Tuntutan hak dari segi untuk mendapatkan perlindungan hukum dari penguasa dalam hal ini (pengadilan) itu ada dua macam yaitu : a. Tuntutan hak yang mengandung sengketa . Dalam tuntutan hak hak yang mengandung sengketa ini setidak tidaknya harus ada dua pihak yang bersengketa. Tuntutan hak semacam ini dinamakan gugatan b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa . Dalam hali ini pada umumnya hanya terdapat satu piak ,dan tuntutan hak semcam ini dinamakan permohonan. Ada tiga tahapan yang terjadi dalam hukum acara perdata yang harus dilalui yaitu: a. Tahap pendahuluann Tahap ini adalah merupakan persiapan untyuk menuju kepada penentuan dan pelaksanaan. b. Tahapa penentuan Pada tahap inilah dilakukan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus hingga keputusan c. Tahap pelaksanaan Tahap pelaksanaan merupakan tahap pelaksanaaan daripada keputusan hakim . Yang dimaksud dengan peradilan volunteer dan peradilan contentious ialah : a. Peradilan volunteer ( peradilan sukarela ) Peradilan suka rela sering disebut sebagai peradilan yang tidak sebenarnya . peradilan ini umumnya menangani tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa. b. Peradilan contentieus Peradilan contentious sering juga disebut sebagai peradilan sesungguhnya . tuntutan hak yang mengandung gugatan diselesaikan oleh peradilan contentious ini . Sumber hukum acara perdata di indonesia adalah sebagai berikut : a. Het herziene indonesisch reglement (HIR), stb . 1848 no. 16 dan stb. 1941 no.44vutuk daerah jawa dan Madura b. Rechtsreglement buitengewesten ( Rbg atau reglemen daerah sebrang ) stb . 1927 no. 227 Untuk luar jawa dan Madura c. Reglement op de burgerlijke rechtsvordering ( Rv ), Stb . 1847 No. 52, stb . 1894 No.63 untuk golongan eropa d. Reglement op de rechterlijke organisatie in het bekeid der justitie in indonesie ( RO )Stb. 1847 No. 23 e. Burgerlijke wet book , buku ke IV f. Undang undang No. 14 tahun 1970 LN No. 74 tentang ketentuan ketentuan pokok kekeuasaan kehakiman g. Undang undang No. 20 tahuhn 1947 untuk daerah jawa dan Madura h. Jurisprudensi Azas azas yang terdapat di dalam hukm acara perdata : a. Hakim bersifat menanti , ( ps.118.H.I.R., PS . 1442 Rbg ) Yang dimaksud dengan hakim bersifat menanti dalam azas hukum acara perdat ialah bahwa hakim tidak boleh member inisiatif kepada berkepentingan untuk mengajukan tuntutan hak , tetapi inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak itu harus diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang berkepentingan.dengan demikian hakim hanya bersifat menanti adanya tuntutan hak dari mereka yang berkepentingan yang diajukan kepadanya untuk diperiksa. b. Hakim bersifat pasif , (ps . 5 U.U.No.14 / 1970 ) Maksud hakim bersifat pasif dalam hal ini adalah , hakim tidak boleh memperluas ruang lingkup atau pokok persengketaan yang diajukan kepadanya untuk diperiksa , melainkan hal itu ditentukan oleh para pihak yang berperkara . jadi hakim tidak menentukan luas pokok sengketa dan ia hanya haruskan aktif dalam memimpin pemikrasaan perkara . dengan demikian para pihak bebas mengakhiri sendiri sengketanya , dengan demikian pula apakah akan banding atau tidak. c. Persidangan yang terbuka untuk umum ,( ps. 17 dan 18 UU No.14 /1970) Maksud azas persidangan yang terbuka untuk umum ini adalah memperkenankan setiap orang untuk menghadiri persidangan. Hal ini dimaksudkan guna memberikan perlindungan terhadap hak azasi manusia dalam bidang peradilan dan untuk menjamin obyektivitas peradilan yang dilaksanakan. d. Mendengar kedua belah pihak , ( ps.5 ayat 1 UU No.14/1970) Yang dimaksud dengan hakim mendengar kedua belah pihak ialah hakim harus memperhatikan kedua belah pihak yang bersengketa , memberikan perlakuan yang sama dan adil. Dengan demikian para pihak yang bersengketa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan masing masing diberikan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya e. Putusan harus disertai alasan , ( ps.23 UU No 14/1970 ,1984 ayat 1 ,319 HIR) Maksud azas ini adalah , setiap putusan pengadilan harus memuat alasan alasan yang menjadi dasar dalam mengadili suatu sengketa. Alas an alas an tersebut dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban dari hakim yang mengadili dan memberikan putusan kepada masyarakat sehingga putusan itu menjadi obyektif f. Untuk beracara dikenakan biaya , (ps .4 ayat 2, 5 ayat 2 UU No.14/1970) Adapun biaya biaya yang dikenakan dalam beracara adalah : a. Biaya kepanitraan b. Biaya pemanggilan c. Biaya pemberitahuan bagi para pihak d. Biaya untuk materai e. Bila para pihak menggunakan pengacara maka akan dikenakan pula biaya untuk pengacara Akan tetapi para pihak dapat beracara secara Cuma Cuma sesuai dengan ketentuan pasal 237 HIR , 273 Rbg , terhadap mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara , dapat mengajukan perkara dengan Cuma Cuma ( prodeo ). Namun demikian mereka harus mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran pembayaran biaya perkara dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang diberikan olej kepala kepolisian dalam daerah hukum mereka bertempat tinggal. Didalam praktek ini surat keterangan tidak mampu ini cukup diberikan oleh camat yang membawahi daerah dimana mereka bertempat tinggal . g. Tidak ada kewajiban untuk mewakilkan , (ps . 123 HR , 147 Rbg ) Yang dimaksudkan dengan “tidak ada kewajiban untuk mewakilkan “ tersebut adalah para pihak yang bersengketa tidak diwajibkan untuk mewakilkan diri mereka kepada orang lain. Dengan demikian para pihak yang langsung berkepentingan dapat secara langsung tampil dalam pemeriksaan di persidangan.sehingga dalam pemeriksaan dipeersidangan masing masing pihak merupakan orang orang yang langgsung berkepentingan. Namun demikian pasal 123 HIR member kesempatan kepada para pihak bila mereka menghendaki dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang mereka pilih sendiri. Dapatkah hakim menolak untuk memeriksa perkara ?????????? Sesuai dengan ketentuan UU No. 14 / 1970 pasal 14 ayat 1 seseorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara , kecuali bila terdapat alas an berdasarkan undang undang. Larangan hakim ini karena adanya suatu anggapan bahwa serang hakim itu tahu akan hukum , sehingga bila dalam hukum tertulis tidak ia temukan ketentuan hukumnya maka ia harus menggali , mengikuti fdan memahami nilai nilai atau kaidah kaidah hkum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN WEWENANG PENGADILAN Yang dimaksud dengan” kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak pihak diluar kekuasaaan kehakiman” itu ialah kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari kekuasaan lainnya , diluar kekuasaan kehakiman itu sendiri . pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya diserahkan kepada bahan peradilan , merupakan salah satu cirri dari suatu Negara hukum . pembatasan kebebasan kekuasaan kehakiman itu amat dipengaruhi oleh system politik dan pemerintahan , ekonomi , dan factor factor lainnya. apa yang dimaksud dengan azas obyektivitas itu dapat kita temui dari ketentuan pasal 5 ayat 1 UU No.14/1970.dari ketentuan tersebut dapat kita simpilkan bahwa, di dalam memeiksa dan mengambil putusan,hakim harus obyektif dan tidakl memihak.berkaitan dengan itu kitamengenal adanya hak ingkar dari pada hakim dan sifatnya terbukanya persidangan. adapun yang dimaksud dengan hak ingkar daripada hakim ini dapat terjadi berdasarkan hal hal sebaga berikut : a. bila terdapat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semeda antara hakim dan ketua , jaksa,penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu, atau b. bila terdapat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan orang yan diadili , atau c. bila perkara yang diperiksa hakim m,enyangkut kepentinan sendiri , baik langsung maupun tidak langsung menghadapi keadaan tersebt baik hakim maupun orang yang diadili dapat menyatakan keberatan dengann menggunakan hak ingkarnya. padaa umumnya pembagian lingkungan peradilan menurut undsng undang sebagai berikut : a. peradilan umum : peradilan umum inni adalh peradilan yan ditujukan bagi rakyat pada umumnya, meliputi baik perkara perdata maupun perkara pidana b. peradilan khusus ; peradilan khusus ini adalah peradilan yang bertujuan untuk mengadili perkara dari golongan rakyat tertentu.’ termasuk dalam peradilan khusuus adalahh : —peradilan agama —peradilan militer —peradilan tata usaha negara. adanya pembagian lingkungan peradilan ini dapat disimpulkan dari ketentuan undang undang No. 14 tahun 1970 pasal; 10 adapun yang menjadi puncak peradilan yang berlaku dinegara kita tertuang pada pasal 10 ayat 2 UU No.14 tahun 1970 disebutkan bahwa pengadilan negeri yang tertinggi adalah mahkamah agung (MA) sehubungan dengan itu maka, mahkamah agung melakukan pengawasan yang tertinggi atas perbuatan pengadilan lain yang berada dibawahnya dan memberikan pertimbangan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta ataupun tidak kepada lembaga tinggi negara lainnya. Pemeriksaan peradilan dilakukan dengan dua tingkatan, yakni peradilan dalam tingkat pertama dan peradilan dalam tingkat banding. Hal ini dimasudkan agar setiap perkara yang diperiksa dapat ditinjau dari berbagi segi sehingga pemeriksaannya tuntas serta mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pemeriksaan dan memutus suatu perkara. Dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata ” demi keadolan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya ialah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970, maka semua putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan diharuskan menggunakan rumusan kata-kata tersebut. Sebelumnya pernah pula digunakan kata-kata ” Atas Nama Raja” sebagaimana kita ketahui dari pasal 435 Rv, 224 HIR dan 258 Rbg. dan dalam pasal 1 ayat (2) UU No.1/1950 maupun dalam pasal 5 UU darurat No. 1/51 digunakan rumusan ” Atas nama keadilan”. Dan apabila suatu putusan tidak menggunakan rumusan sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970, maka putusan tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Susunan persidangan yang berlaku dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara menggunakan majelis. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) No. 14 tahun 1970, dengan pertimbangan untuk menjamin pemeriksaan yang seobyektif- obyektifnya terhadap suatu perkara dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak. Walaupun diatas telah dikatakan bahwa, pada azasnya susunan persidangan bagi semua peradilan menggunakan sistem majelis namun di dalam praktek peradilan sering kita temukan pemeriksaan perkara perdata, baik bersifat deklaratoir maupunkontradiktoir diperiksa oleh hakim tunggal, demikian pula halnya dalam perkaara pidana, baik summier maupun pidana biasa diperiksa oleh hakim tunggal. Pemeriksaan dengan hakim tunggal adalah sah. Hal ini dapat kita simak dari ketentuan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1965 dan yang terakhir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 1969. pemeriksaandengan hakim tunggal adalah tetap sah. hal ini dapat kita simak dari ketentuan mahkamah agung yang dituangkan dalam surat edaran mahkamah agung no .19 tahun 1964 ,surat edaran mahkamah agun no.3 tahun 1965 dan yang terakhir surat edaranmahkamah agung nomor 10tahun 1960. diperkenankannya pemeriksaanh dengan menggunakan hakim tunggal ini , anatara lain dimaksudkan untuk mempercepat jalannya peradilandan memupuk rasa tanggung jawab seorang hakim. didalam melakukan pemeriksaan perkara yang dimintakan banding , pengadilan tinggi memeriksa dan memutus suatu perkara dengan tiga orang hakim , demikian ketentuan pasal 15 uu no.20/1947 . namun pada perkwembangannya pemeriksaan perkara pada tingkat banding diberri kemungkinana untuk diperiksaa olehseorang hakim dengan catatan apabila hal itu ditentukan oleh pengdilan tinggi , pasal II UU Darurat no.11 tahun 1955, hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan tenaga hakim disamping mempercepat jalannya peradilan. pada tahun 1975 , mahkamah agung mengeluarkan surat edarann no.2/1975 yang mengimstruksikan kepada semua ketua pengadilan negeri agar perkara perkara tertentu diperiksa dengan mengunakan susunan majelis hakim. pernah mendengar gak yang dimaksud dengan azas “sederhana cepat dan biaya ringan ” azas ini dapat kita temukan dari ketentuan pasala 4 ayat (2) UU No.14 tahun 1970.maksudnya adalah sebagai berikut : a. sederhana : maksudnya adalah acara yang jelas , mudah dimengerti di pahami dan tidak berbelit belit atau rumit b. cepat : cepat yana disini maksudnya adalah jalannya peradilan diusahakan cepat dan mengurangi formalitas yang tidak perlu c. biaya ringan : maksudnya agar biaya yang dikenakandapat terjangkau oleh mayarakat luasn,jadi biaya perkara diusahakan serendah mungkin apakah mahkamah agung mempunyai hak menguji suatu undang ???? jawabnnya tidak karena berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 no.14 tahun 1970 maka mahkamah agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingghi.dengan demikian mahkamah agung tidak mempunyai hak untuk menguji suatu undang undang , akan tetapi terhadap perundang-undangan yang lebih rendah dari undang undang ia mempunyai hak intuk menyatakan tidak sah. apakah mungkin suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap , ditinjau kembali ? berdasarkan ketentuan pasal 21 UU No.14 tahun 1970 ,pihak pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap , kepada mahkamah agung. peninjauan kembali atau herziening ini berlaku baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. khusus kasus perdata permohonan peninjaauan kembali putusan perdata mahkamah agung menetapkan bahwa permohonan peninjauan kembli dapat mengajukan gugatan reques civil. luas daerah hukum suatu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah : a. pengadilan negeri : luas daerah hukum suatu pengadilan negeri pada azasnya meliputi daerah tingkaataa II (UU No. 1/1950,UU Dar No.1/1951) berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman No.J.S.1/7/5 tanggal 4 agustus 1977 pengadilan negeri tersebut dibagi dalam beberapa kelas : a. pengadilan negeri kelas IA. pengadilan negeri kelas IA ini adalah pengadilan negeri yang setahunnya memeriksa lebih dari 300 perkara perdata dan lebih dari 800 perkara pidana (tidak termasuk perkara rol)\ pengadilan negei kelas II A ini adalah pengadilan negeri yang setahunnya memeriksa kurang dari 150 perkara perdata dan kurang dari 400 perkara pidaana (tidak termasuk perkaara rol) b. pengadilan negeri kelas IB ini adalah pengadilan negeri yang setahunnya memeriksa kurang dari 300 perkara perdata dan kurang darii 800 perkara pidana (tidak termasuk perkara rol) pengadilan negeri kelas II B ini adalah pengadilan negeri yang setahunnya memeriksa kurang dari 60 perkara perdata dan kurang darri 200 perkara pidata b. pengadilan tinggi : luas daerah hukum suatu pengadilan tinggi paada umumnya adalah meliputi daerah tingkat I,(ps, 25, 33, UU no.13 tahun 1965) dan berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman R.I. pengadilan tinggi dibagi menjadi dua golongan yaitu : a. golongan A : pengadilan tinggi yang termasuk golongan A adalah pengadilan tinggi yang terdapat dikota kota – medan – jakarta – bandung – surabaya -semarang – ujung pandang b. golongan B -banda aceh -denpasara -padang -banjarmasin -palembang -manado -ambon -jayapura yang menjadi tugas pokok dari suatu badan peradilan adalah : menerima memeriksa mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajurkan kepadanya baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pejabat yang termasuk dalam lingkngan pengasdilan adalah : a. hakim ,meemriksa dan mengadili perkara di persidangan b. panitera ,memimpin kepaniteraan tugas panitera jg mengikuti semua jalannya pesidangan dan musyawarah pengadilan , mencatat dengan cermat semua hal yang dibicarakan ,membuat berita acara sidangdan menanda tanganinya bersama sama dengan ketua sidang ,khusus dalam perkara perdata ,panitera juga melaksanakannputusan pengadilan dan bertindak pula sebagai jurusita : c. jurusita ,tugaasnya melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua sidang ,melakukan pemberithuan panggilan dan membuat pengumuman yang berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan, atas perintah ketua pengadilan negeri atau panitera melakukan penyitaan dan membuat berita acara penyitaan tersebut. tahapan dalam peradilan perkara perdata ,mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi ?????? tahap pertama : penggugat memasukkan gugatannya ke pengadilan negeri,baik dilakukan sendiri maupun melalui wakil /pembela/penasehat hukum ; tahap kedua : baik penggugat maupun tergugat dipanggil guna menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukanm , baik secara pribadi maupun melalui wakil /pembela; tahap ketiga : peradilan tingkat pertama 1. pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim atau hakim tunggal : 2. pada tahap pemeriksaan ini,beberapa kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut: 2.a penggugat hadir, penggugat tak hadir yang mengakibatkan gugatan penggugat dikabulakan dengan verstek: terhadap putusan verstek ini tergugat dapa perlawanan 2.b tergugat hadir ,penggugat tidak hadir yang mengakibatkangugatan penggugat dinyatakan gugur ; penggugat yang gugatannya dinyatakan gugur masih diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan baru 2.c bila penggugat dan tergugat hadir maka hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa; bila terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian.bila tidak tercapai perdamaian pemeriksaan dilanjutkan ;pada tahap inilah terjadi jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat denganpembuktian dari masing masing pihak. disinilah kemungkinan pihak ketiga dapat melibatkan diri atau tergugat melakukan gugatan balik. disamping itu penggugat dapat mengajukan permohonan sita sementara atau putusan sela. 2.d pengadilan mengambil keputusan. kemungkinan dari putusan pengadilan,antara lain sebagai berikut : *gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya : atau *gugatan penggugat dikabulkan sebagian : atau *gugatan ditolak : atau *gugatann penggugat dinyatakan tidak dapat diteriima. 2.e. sikap para pihak terhadap putusan pengadilan negeri , dapat berupa : *kedua belah pihak menerima putusan : *pihak yang menang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan tersebut : *penggugat atau tergugat mengajukan banding atau keduanya mengajukan banding tahap keempat : peradilan tingkat kedua atau banding oleh pengadilan tinggi. 1. pemeriksaan perkara banding dengan majelis hakim atau hakim tunggal 2. pemeriksaan hanya berdasarkan berkas perkara banding tanpa mendengar langsung dari para pihak dan sanksi sanksi. 3.pembanding dan terbanding dapat mengajukan risalah banding 4.pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan dengan mendengar langsung dari pihak dan sanksi,atau melimpahkannya kepada pengadilan negeri 5.kemungkinan putusan yang diambil oleh pengadilan tinggi : -menguatkan putusan pengadilan negeri -membatalkan putusan pengadilan negeri -mengubah putusan pengadilan negeri. 6.sikap para pihak terhadap putusan pengadilan tinggi, antara lain : – kedua belah pihak menerima keputusan pengadilan tinggi – pihak yang menang mengajukan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan kepada pengadilan negeri – pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan kasasi kepada mahkamah agung. tahap kelima : pengadilan tingkat ketiga atau peradilan tingkat kasasi oleh mahkamah agung. 1. pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis 2. pemeriksaan didasarkan atas berkas perkara saja 3. pemohon kasasi harus mengajukan risalah kasasi 4. pemeriksaan tersebut dapat dilimpahkan oleh mahkamah agung kepada pengadilan tinggi atau pengadilan negeri 5. pemeriksaan tidak mengenai fakta fakta akan tetapi hanya mengenai penerapan hukum yang telah dilakukan oleh hakim pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. 6. kemungkinan keputusan yang diambil oleh mahkamah agung ; – menguatkan putusa n pengadilan tinggi/pengadilan negeri atau – membatalkan putusan pengadilan tinggi / pengadilan negeri atau – merubah putusan pengadilan tinggi / pengadilan negeri. 7. pihak yang dimenangkan dapat memohon pelaksanaan putusan kepada pengadilan negeri. keputusan mahkamah agung adalah keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti. BAB III PENGAJUAN GUGATAN,PERUBAHAN DAN PENCABUTANNYA pada prinsipnya semua orang yang berkepentingan dan berwenang dapat mengajukan gugatan.namun demikian tidak semua orang dapat melakukan tindakan hukum. dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang yang berkepentingan dan berwenang dapat mengajukan gugatan hukum,kecuali oleh undang undang dinyatakan tidak mampu. adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan suatu tuntutan hak ???? sebagaimana kita ketahui bahwa tuntutan hak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hak melalui pengadilan sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri, sehubungan dengan itu suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang mengandung sengketa yang akan dibuktikan kemudian. dan syarat syarat yang ada dalam suatu gugatan berdasrkan pasal 8 No.3 Rv, suatu gugatan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut : a. identitas para pihak : identitas disini maksudnya adalah ,nama serta tempat tinggal para pihak.jika perlu dicantumkan umur dan status para pihak,baikstatus kawin maupun sosial b. fundamen petendi : fundamen petendi adalah dalil dalil yang bersifat konkrit tentang adanya suatu hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan alasan daripada tuntutan. c. petitum atau tuntutan adalah apa yang oleh penggugat diminta dan diharapakn agar diputuskan oleh hakim atau dikabulkan oleh hakim. dan apakah yang dimaksud denggan tuntutan tambahan atau tntutan pelengkap ???? tuntutan tambahan atau tuntutan pelengkap ialah suatu tuntutan yang dimintakan selain dari tuntutan pokok. tuntutan tambahan ini berkaitan langsung atau erat sekali hubungannya dengan tuntutan pokok.suatu tuntutan tambahan amat bergantung kepada tuntutan pokok bilamana tuntutan pokok ditoloak maka tuntutan tambahan pun ditolak kecuali dalam beberapa hal mengenai hutangg pokok dan bunga. dan beberapa yang dimintakan dalam tuntutan tambahan adalah : a. tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara b. tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun putusannya dimintakan banding: Yang dimaksud disisni adalah sautiu tuntutan yang di mintakan kepada hakim oleh penggugat,walaupun putusan dilawan atau di mintakan banding atau kasasi.karena perlu di ketahui hal ini,atau putusan yang diajukan perlawanan baik itu banding maupun kasasi,maka putuisan tersebut belum dapat dilaksanakan. c. tuntutan agar tergugat dihukum membayar bunga (moratoir),hal ini berkaitan dengan tutntutanberupa pembayaran sejumlahuang tertentu. Yang dimaksud disini tuntutan agar tergugat membayar bunga iniberkaitan erat dengan tuntutan penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang tertentu.tuntutan bunga ini di bebankan karena tergugat terlambat memenuhi perjanjian.bunga terseburt besarnya 6%setahun dan di operhitungkan sejak gugatan diajukan ke pengadilan d.Tutntuan agar tergugat dihukum untuk memebayar uang paksa: e,Dalam sautu guagat cerai biasanya di mintakan pula tuntutan nafkah bgi istri Gugatan ada beberapa golongan bila kita mempelajari gugatan dari segi tujuannya , maka dapat kita bagi 3 golongan : a. gugatan yang bertujuan untuk memenuhi prestasi b. gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan hak dann c. gugatan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan suatu keadaan hukum atau kedudukan hukum penggolongan gugatan secara umum di bagi menjadi 3 pula : a. gugatan yang memuat tuntutan perorangan (persoonlijk); b. gugatan y6ang memuat tuntutan kebendaan (zaakelijk); c. gugatan yang memuat tuntutan campuran antara tuntutan kebendaan dan tuntutan perorangan didalam suatu sengketa perdata harus ada sekurang kurangnya ada dua pihak yaitu : a. pihak penggugat , merupakan pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan b. pihak tergugat , merupakan pihak yang digugat oleh penggugat melalui pengadilan. sebagaimana telah dikemukakan diatas dalam suatu sengketa perdata sekurang kurangnya harus ada dua puhak , masing masing pihak ada yang merupakan pihak formil tetapi ada juga yang merupakan pihak materiil. a. pihak formil : pihak yang bertindak bukan untuk kepentingan sendiri tetapi untuk kepentingan pihak laiin atau orang lain. contohnya :wali yang bertindak untuk kepentingan orang yang diwakilinya b. pihak materiil : pihak atau orang yang tampil sebagai pihak dioersidangan untuk kepentingannya sendiri , baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. akan tetapi ada pihak yang dianggap oleh hukum tidak mampu menjadi pihak dalam suatu sengketa perdata ? mereka yang dianggap tidak mampu ialah : a. mereka yang belum kawin,belum cukup umur atau belum dewasa b. mereka yang berada dibawah pengampunan terutama bagi orang yang sakit ingatan.sedangkan bagi orang yang diletakkan dibawah pengampunan karena pemboros ,hanya tidak mampu pada perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan mereka c. seorang istri yang tunduk kepada BW, harus mendapatkan bantuan dari suaminya. badan hukum atau (rechtpersoon)itu dapat menjadi pihak dalam suatu sengketa perdata.badan hukum tersebut bertindak melalui wakil atau pengurusnya.diisamping itu badan hukum dapat pula bertindak sebagai pihak materiil atau p[ihak formil dan gugatan suatu badan hukum amat ditentukan kepada bentuk badan hukum itu sendiri : gugatan terhadap badan hukum publik, diamatkan kepada pimpinannya gugatan terhadap badan hukum keperdataannya lainnya dialamatkan kepada pengurus atau kepada salah seorrang pemberesnya apabila badan hukum itu dibubarkan. apakah pemerintah dapat digugat ??? kepada siapa gugatan itu ditujukan ??? pemerintah dapat pula digugat dimuka pengadilan. gugatan terhadap pemerintah ditunjukan kepada pimpinan departemen yang bersangkutan dengan gugatan. apakah orang yang telah meninggal dunia dapat pula digugat dimuka pengadilan ??? menurut ketentuan (pasal 1194 BW dan pasal 7,248 Rv) terhadap orang yang meninggal dunia dapat digugat dimukapengadilan.gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia tersebut dialamatkan kepada seluruh ahli warisnya. suatu gugatan itu dapat diajukan secara lisaan apabila seorang oenggugat tidak dapat menulis ,maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri. ketua pengadilan negeri terseb ut membuat catatan tentang gugatan tersebut.ketentuan pengajuan gugatan secar lisan ini dapat kita simak dari pasal 144 RBg dan 120 HIR.Lebih lanjut RBg menentukan bahwa,pengajuan gugatan secar lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan. dan juga gugatan dapat diajukan melalui kuasa jika para pihak mereka menghendaki,dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa untuk bertindak sebagai pihak dipengadilan. untuk itu diperlukan surat kuasa khusus,kecuali badan atau orang yang memberi kuasa itu hadir. ini sesuai denganketentuan pasal 147 RBg dan 123 HIR. ADAPUN syarat syarat yang harus dipenuhi untuk bertindak sebagai kuasa dari penggugat adalah : harus memiliki surat kuasa khusus untuk itu,pasal 123 ayat 1 HIR atau pasal 147 ayat 1 RBg atau ditunjuksebagai kuasa atau wakil dalam surat gugatan pasal 123 ayat 1 HIR atau pasal 147 ayat 1 RBg atau, ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan,dalam hal ini bila gugatan diajukan secar lisan,atau ditunjuk oleh pengugat sebagia kuasa atau wakil dalam persidangan,atau memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan menteri kehakiman No,1/tahun 1965 tanggal 28 mei 1965 jo keputusan menteri kehakiman No.J.P.14/2/11 tanggal 7 oktober 1965 tentang pokrol. telah terdaftar sebagai advokad. DAN syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wakil atau kuasa dari tergugat adalah : harus mempunyai surat kuasa khusus untuk itu (pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 1 Rbg) ditunjuk oleh tergugatsebagia wakil atau kuasa dalam persidangan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan ndalam peraturaan menteri kehakiman No. 1/1951 tanggal 28 mei 1965 jo keputusan menteri kehakiman No.J.P. 14/2/11 tanggal 7 oktober 1965 tengtang prokol. telah terdaftar sevagai advokad,bila yang mewakili atau orang yang ditunjuk sebagai kuasa adalahh pengacara atau advokad. DAN apabila yang digugat adalah pemerintah maka yang bertindak sebagai wakil atau kuasa wakil dari pemerintah adalah : pengacara negara yang diangkat oleh pemerintah , jaksa , orang orang tertentu atau pejabat tertentu yang diangkat atau ditunjuk untuk itu. Dan dimungkinkan suatu tuntutan dalam suatu perkara perdata itu dapat digabungkan yang diajukan oleh penggugat,baik yang berkaitan dengan subjeknya maupun terhadap objek dari gugatan.Di dalam cara penggabungan tuntutan dalam perkara perdata yang kita kenal ada 2 macam: Penggabungan subjek (kumulasi subjektif). Penggabungan subjeek atau kuimulasi subjektif bilamana penggugat terdiri lebih dari seorang melawan tergugat yang hanya terdiri dari seorang,atau sebaliknya seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat,atau masing -masing pihak terdiri lebih dari satu orang. Penggabungan objek(kumulasi objekftif) Penggabungan objek atau kumulasi objektif ini terjadi apabilapenggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan.dan perlu kita harus garis bawahi bahwasanya,semua tuntutan dalam sengketa perdata itu ada hal-hal yang tidak diperkenankanuntuk dilakukan kumulasi objektif, INTERVENSI( Campur tangan) itu dinamakan ketika pihak ketiga atas kehendaknya sendiri dapat mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat di muka pengadilan,dengan ikut campurnyapihak ke tigadalam sengketa. Dan kita mengenal ada duabentuk intervensi yaitu: Intervensi yang berbentuk menyertai (voeging), ps.279 Rv. Dalam bentuk ini pihak ketiga mencampuri sengjketa yang sedang berlangsung antara tergugat dan penggugat dengan mengembil sikap memihak kepada salah satu pihak dan biasanya kepada tergugat. dalam hal ini pihak ketiga bermaksud untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak. intervensi yang berbentuik menengahi (tussenkomst) Dalam bentuk ini terdapat pengabungan antara beberapa tututan, karna pihak ketitga mengajukankepada pengugat, disamping tututan pengugant sendiri terhadap tergugat. pihak keetiga disini menuntut haknya sendiri terhadap penggugat dan pengugat dengan demikian pihak ketiga disinkei melawan penggugatbdan pengugat untuk menperjuangkan kepetingannya sendiri. keuntungan dengan melakukan interveksi iyalah untuk mempermudah prosedur, dan prosesnya dipersingkat. dengan kata lain uintuk menyederhanakan prosedur dana mencegah adanya putusan yang saling pertentangan. selain intervensi kita masih mengenal acara dengan 3 pihak lainnya yaitu Vrijwaring ( garasi atau penanggungan) Tujuan dari pada penanggungan ini agar pihak ketiga yang ditarik dalam suatu sengketa yang sedang berlangsung yang karenanya akan membebaskan pihak yang menariknya dari akibat tentang opokok perkara. berdasarkan pasal 72 dan pasal 74 Rv, kita mengenal ada dua macam vrijwaring, yaitu: Vrijwaring formelle (formil) yaitu apabila seseorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda terhadap tuntutan yang bersifat kebendaan vrijwaring sederhana (garantie simple), yaitu bila dalam suatu sengketa tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berlangsung,mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ketiga :penanggung dengan melunasi hutang mempunyai hak untuk menagih kepada debitur. seseorang penggugat sepenuhnya berhak atau berwenang untuk mencabut gugatan atau tuntutan yang telah di ajukannya. dan pencabutan gugatannya diperlukan persetujuan dari tergugat. dan perubahan terhadap suatu gugatan yang telah diajukannya diperbolehkann sepanjang pemeriksaan perkara,asalkan tidak mengubah atau menambah tuntutan pokok termasuk puula dasar dasar daripaada tuntutan dan peristiwa peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. BAB IV JAWABAN DAN GUGAT BALIK (REKONVENSI) Menurut ketentuan pasal 121 ayat 2 HIR,tergugat dapat menjawab suatu gugatan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan demikian tidak ada ketentuan yang mewajibkan seorang tergugat untuk menjawabkan suatu gugatan. dan bila seorang tergugat ingin menjawab itu pasti ada dua kemungkinan : berupa pengakuan : pengakuan disini dalam arti membenarkan isis gugatan baik untuk semuanya maupun untuk sebagian ; sehingga jika tergugat membantah, maka pengugat harus membuktikan. berupa bantahan bantahan disini berarti menolak isi gugatan yang diajukan oleh pengugat .. Dan akibat dengan adanya jawaban dari tergugat terhadap suatu gugatan maka penggugat tidak diperbolehkan mencabut gugatannya kecuali dengan persetujuan tergugat,disamping itu penggugat tidak diperkenankan pula mengajukan rekonvensi ( gugat balik ) tertentu. dan tujuan dari gugatan rekonvensi itu adalah : untuk menghemat pembiayaan untuk mempermudah prosedur menghindari putusan putusan yang saling bertentangan dalam gugat rekonvensi tidak berlaku ketentuan umum tentang kompetensi relatif acara pembuktiaan dmapat dipersingkat atau disederhanakan dan pada azasnya tuntutan rekonvensi itu dapat dilakukan terhadap semua hal , kecuali : bila penggugat dalam rekonvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu,sedang tuntutan rekonvensi akan mengenai diri penggugat secara pribadi atau sebaliknya jika pengadilan negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi. dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan dalam hal ini tuntutan konvensi tengtang penguasaan sedangkan tuntutan rekonvensi mengenai tuntutan tengtang eigendom. dan gugatan konvensi dan rekonvensi dapat dimintakan banding bila jumlah nilai dari tuntutan konvensi ditambah dengan nilai tuntutan rekonvensi melebihi jumlah nilai setinggi tingginya yang hanya boleh diputus oleh pengadilan negeri sebagai hakim tertinggi,maka banding dapat diperbolehkan sesuai dengan (pasal 132b ayat 4 HIR) apa yang dimaksdu dengan eksepsi…..terhadap kompetensi pengadilan????? eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak tergugat terhadap penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara dan berisi tengtang tuntutan batalnya gugatan penggugat. dan cara pengajuan tangkisan atau eksepsi terhadap masing masing kompetensi tersebut adalah sebagai berikut : kompetensi absolut : tangkisan terhadapa kompetensi absolut dapat diajukan sepanjang pemeriksaan perkara ( pasal 134 HIR ) kompetensi relatif : tangkisan terhadap kompetensi relatif harus diajukan pada permulaan sidang atau permulaan pemeriksaan perkara ( pasal 125 ayat 2 dan pasal 133 HIR ) BAB V UPAYA HUKUM UNTUK MENJAMIN HAK Upaya hukum untuk menjamin suatu hak itu dapat berupa penjaminan haknya seandainya gugatan yang diajukannya dikabulkan nanti,maka undang undang menyediakan upaya menjamin hak penggugat tersebut,yaityu dengan jalan penyitaan.(beslag). upaya hukum untuk menjamin hak dengan sita jaminan, kita kenal ada dua macam, yaitu : sita jaminan terhadap barang barang miliknya sendiri (pemohon) sita jaminan ini bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang,akan tetapi untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon ataun kreditur dan berakhir dengan diserahkannya barang yang disita.sita jaminan terhadap barang milik sendiri ada dua macam yaitu : a. sita revindicatoir (pasal 226 HIR) dalam penyitaan ini,pemilik barang bergeraka yang barang barangnya berada ditangan orang lain dapat meminta,baik bsecara lisan maupun tertulis kepada ketua pengadilan negeri fitempat dimana orang yang memegang barang tersebut tinggal,dengan maksud agar barang tersebut disita. Dan akibat hukumnya dengan adanya sita revindicatoir ini adalah pihak yang memohon atau penyita barang itu tidak dapat menguasai barang yang telah dikenakan penyitaan dan sebaliknya pihak yang terkena penyitaan tidak boleh atau dilarang mengasingkan atau menjual barang yang telah disita tersebut. b. sita maritaal (pasal 823j Rv). dalam dita maritaal ini,penyitaan dimaksudkan bukan untuk menjamin suatu tagihan atau penyerahan barang, akan tetapi untuk menjamin agar barang barang yang disita tidak dijual. fungsi atau kegunaan dari sita maritaal adal;ah guna melindungi hak dari si pemohon selama pemeriksaan sengketa berlangsung dipengadilan negeri (khususnya dalam sengketa perceraian) dengan menyimpan atau membekukan barang yang disita untuk menghindari dialihkannya barang tersebut kepada pihak ketiga. Dan barang barang yang dapat dimintakan sita maritaal ialah barang barang bergerak yang merupakan hartakekayaanatau milik istri maupun barang yang tidak bergerak yangg berasal dari kesatuan harta kekayaan suami -isteri (pasal 823 Rv) sita jaminan terhadap barang milik debitur . sita jaminan ini disebbut sita conservatoir yakni merpakan suatu tindakan persiapan daripihak penggugat yang berbentuk permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan cara menguangkan atau menjual barang debitur yang dikenakan penyitaan guna memenuhi tuntutan dari penggugat. dan status barang yang disita tersebut harus dibekukan dan demikian barang barang tersebut di simpan sebagai jaminan serta tidak boleh dialihkan atau dijual.Dan barang barang yang dapat dimintakan sita secara conservatoir adalah : barang barang bergerak milik debitur barang barang tak bergerak milik debitur barang barang bergerak milik debitur yang ada ditangan orang lain. alasan yang dapat diajukan untuk meminta sita conservatoir ini harus ada dugaan yang kuat atau beralasan,,bahwa si penggugat berhutang selama putusan belum dijatuhkan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan,mencari akal atau berupaya untuk menggelapkan atau melariokan barang barangnya. penyitaan ini harus berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. untuk pelaksanaan penyitaan conservatoir atas barang tetap milik debitur ialah dengan harus diumumkan dengan memberi perintah kepada kepala daerah(desa) setempat supaya penyitaan barang tetap itu diumumkan ditempat,agar diketahui khalayak. ini dilakukan untuk menghindari jangan sampai barang tersebut dijual. dan salinan berita acara penyitaan didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah.penyitaan terhadap barang tetap harus dilakukan oleh juru sita ditempat barang tersebut terletak dan disaksikan oleh pamong desa ( pasal 227.198,199,HIR ps.30 PP.10/1961) selain macam macam penyitaan diatas masih dikenal macam penyitaan lainnya yaitu : sita conservatoir terhadap kreditur (pasal 750 a Rv); sita gadai (pasal 751 Rv); sita terhadap debitur yang tidak mempunyai domisili yang dikenal di indonesia (pasal 757 Rv) sita atas pesawat terbang (pasal 763 Rv) dan berdasarkan ketentuan pasal 1131 BW,semua barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang bersifat perseorangan dan semua hak hak atas harta kekayaan dapat diuangkan atau dijual untuk memenuhi tagihan,sehingga dengan demikian dapat disita. Disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 823 dan pasal 827 BW,hak hak yang bersifat perseorangan tidak dapat disita kecuali yang ditentukan dalam pasal 451,452 dan 749 Rv. BAB VI PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI Apakah yang dimaksud dengan membuktikan ??? ialah membuktikan menurut hukum acara mempunyai pengertian yang bersifat yuridis, yakni memberikan dasar dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa diajukan. dan tidak semua peristiwa dalam suatu gugatan itu harus dibuktikan karena ada beberapa peristiwa yang tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara,berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai beriku : peristiwa memank dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim sehingga kebenaran peristiwa itu tidak perlu dibuktikan karena secara jabatan hakim dianggap mengenal peristiwanya,yang dengan demikian tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. karena berdasarkan pengetahuan tentang pengalaman, yakni kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum. kita dapat menemukan ketentuan ketentuan hukum pembuktian formil dan materil : a. hukum pembuktian formil adalah hukum pembuktian yang mengatur bagaimana caranya mengadakan pembuktian (HIR dan Rbg); b. hukum pembuktian materil,adalah hukum pembuktian yang mengatur tentang dapat tidaknya diterimapembuktian dengan alat alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat bukti itu.ketentuan hukum pembuktian materil ini dapat kita temukan di dalam HIR,Rbg dan buku IV BW. dan didalam sengketa perdata yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat.dariperistiwa tersebut yang relevan saja haru dibuktikan kebenarannya secara formil… dan didalam acara perdata yang harus membuktikan atau mengajukan adalah pihak yang berkepentingan didalam perkara atau sengketa.dengan demikian baik p[enggugat ataupun tergugat harus membuktikan peristiwa yang disengketakan.sedangkan yang akan menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa adalah hakim yang memeriksa perkara atau sengketa. dan berdasarkan pasal 163 HIR kita kenal adanya pembagian beban pembuktian,yakni baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian oleh hakim. khusus kepada penggugat wajib untuk membuktikan peristiwa yang diajukannya dalam gugatannya dana tergugat wajib membuktikan bantahannya. ada beberapa teori beban pembuktian yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh hakim,adalah sebagai berikut : a. teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka. menurut teori ini ,barang siapa yang mengemukakan sesuatu maka ia harus membuktikannya dan bukan mengingkari atau menyangkalnya. b. teori hukum subyektif. menurut teori ini barang siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya.teori ini hanya dapat digunakan apabila gugatan penggugat didasarkan atas hukum subyejtif. c. teori hukum obyektif. menurut teori ini seseorang penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang di ajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. d. teori hukum publik : menurut teori ini,hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran.para pihak ada kewajiban yang bersifat hukum publik,untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti.kewajiban ini harus disertai sanksi pidana e. teori hukum acara : menurut teori ini,hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan dari pihak, dengan demikian hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau adil. BAB VII PENGERTIAN PUTUSAN,PUTUSAN GUGATAN DAN VERSTEK Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim,sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,diucapakan dalam persidangan dan bertujuan untukmengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak. dan keputusan hakim itu memilki tiga macam kekuatan ,yaitu : a. kekuatan mengikat. kekuatan mengikat disini maksudnya adalah ,keputusan hakim itumengikat kedua belahpihak yang bersengketa (pasal 1917 BW),termasuk disini adalah pihak ketiga yang turut serta dalam suatu sengketa (misalnya dengan jalan intervensi atau vrijwaring)atau mereka yang diwakili dalam proses. b. kekuatan pembuktian. kekuatan pembuktian disini maksudnya adalah ,dengan dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik,tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak,maupun pihak ketiga. c. kekuatan eksekutorial. maksudnya disini adalah bahwa keputusan hakim itu mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan mengenai apa yang teelah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat alat negara. susunan materi dari suatu putusan hakim berdasarkan pasal 183,184,187 HIR dan pasal 4 ayat (1),pasal 23 UU no.14/1970,harus memuat 4 bagian yaitu: a. bagian kepala. bagian kepaladari putusan hakim memuat kata kata “demi keadilan berdasarkan ke-tuhanan yang maha esa” bila keputusan hakim tidak memuat kata kata tersebut maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (ps.435 Rv.ps 224 HIR) b. identitas para pihak. identitas disini adalah identitas para pihak yang bersengketa yang sekurang kurangnya ada dua pihak,penggugat dan tergugat. identitas itu meliputi ,nama,umur,alamat,dan nama dari pengacara jika menggunakan pengacara. c. pertimbangan. pertimbangan disini meliputi : ~~pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya ~~pertimbangan tentang hukumnya. maksud daripada bagian pertimbangan ini adalah,alasan alasan hakim sebagai pertanggung jawab kepada masyarrakat yang menyebabkan ia mengambil keputusan demikian, dan oleh karenanya mempunyai nilaai obyektif ( ps.184 HIR,195 Rbg,ps 23 UU No.14/1970 ) d. Amar amar disini maksudnya adalah jawaban terhaddap petitum atau tuntutan daripada gugatan,jadi amar ini merupakan tanggapan terhadap petitum. seorang hakim wajib mengadili semua bagian daripada tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR). dan pada umumnya amar atau diktum itu dibagin menjadi dua bagian : a. declaratif. yang dimaksud dalam hal ini adalah penetapan daripada hubunganhukum yangmenjadipokok perkara atau sengketa; b. dispositif. maksudnya disini adalah ,bagian dari amar yang memberikan hukum atau hukumannya yang dapat berupa, mengabulkan atau menolak suatu gugatan. jenis putusan hakim berdasarkan pasal 185 ayat 1 HIR atau pasal 196 ayat 1 Rbg, jenis putusan hakim tersebut adalah sebagai berikut : a. putusan akhir putusan akhir adalah suatu putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan. putusan akhir kita kenal mempunyai tiga sifat yaitu : a). bersifat menghukum (condemnatoir). yaitu suatu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan agar ia memenuhi prestasi yang dituntut oleh penggugat.prestasi disini dalam arti memberi sesuatu,berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.putusan ini da[at diberikan terhadap perikatan perikatan yang bersumber kepada persetujuan atau undang undang. b). bersifat menciptakan (constitutif). yaitu suatu putusan yang bertujuan meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.misalnya pemutusan perkawinan,pernyataan failit atau pengangkatan wali dan sebagainya. c). bersifat menerangkan atau menyatakan (deeclaratoir) yaitu suatu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah atau menolak suatu gugatan. jadi disini keadaan hukum tertentu yang dituntut penggugat atau pemohon itu ditetapkan ada atau tidak ada. b. putusan sela. ptusan sela atau putusan antara ini maksudnya tidak lain untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara. putusan sela inibukan merupakan putusan akhir,sekalipun putusan ini harus diucapkan dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah,tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. pembedaan putusan hakim menurut pasal 48 Rv itu dibedakan menjadi dua,yaitu : a. putusan praeparatoir. yaitu putusan yang merupakan persiapan putusan akhir,putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir. b. putusan interlocutoir. yaitu suatu putusan hakim yang isinya memerintahkan pembuktian. pembuktian ini mempengaruhi putusan akhir. disamping itu kita masih mengenal dua jenis putusan lainnya yang bukan merupakan putusan akhir,sebagaimana ditentukan dalam pasal 332 Rv,yaitu : a. putusan insidentil. putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden,yaitu peristiwa yang menghentikan proses peradilan biasa.misalnya ; karena adanya vrijwaring,voeging atau tussenkomst. b. putusan provisionil. putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil,yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak,sebelum putusan akhir dijatuhkan. ingat putusan gugr terjadi,apabila penggugat mengajukan gugatan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tergugat hadir.untukkepentingan tergugat maka gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara. dan akibat dari putusan gugur itu gugatannya dinyatakan gugur dan dihukum membayar biaya perkara, maka gugatannyapun dianggap telah selesai.penggugat diberi kesempatan untuk mengajukannya lagi dengan membayar biaya perkara. sub.. verstek terjaadinya putusan verstek itu dijatuhkan apabila tergugat tidaak datang setelah dipanggil dengan patut,kecuali bila gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.jadi jelaslah bahwa putusan verstek dijatuhkan jika tergugat tidak hadir pada sidang hari pertama. jika tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari selanjutnya tidak hadir,maka perkaranya diperiksa secara contradictoir. dan upaya hukum yyang dapat dilakukan terhadap putusan verstek berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 UU No.20/1947,ps.200 Rbg,penggugat yang dikalahkan karena putusan verstek dapat mengajukan banding. apabila gugatan dikabulkan diluar hadirnya tergugat,maka tergugat dapat menggajukan perlawanan atau verzet dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat pribadi.apabila putusan tidak disampingkan kepada tergugat pribadi maka perlawanan dapat diajukan sampaihari ke 8 ssetelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu atau apabila tergugat tidak datang menghadap untuk ditegur,perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 sesudah putusan vertek itu dijalankan (pasal 129 ayat 2 HIR) . Bagaimanakah ketentuan menjalankan putusan verstek itu…??? berdasarkan ketentuan pasal 128 HIR dan pasal 152 Rbg : putusan verstek tidaka boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan ,seperti yang tersebut didalam pasal 49 dalam keadaan yang mendesak,maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua sesudah dijatuhkan putusan,atas permintaan penggugat denggan olisan atau tulisan. gugatan tidak diterima ialah suatu gugatan akan dinyatakan tidak diterima apabila gugatan itu tidak bersandarkan kepada hukum, yakni jika peristiwa peritiwa yang dijadijkan dasar suatu tuntutan itu tidak membenarkan tuntutan itu. pada putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima ini,penggugat masih dapat mengajukan lgi tuuntutannya. gugatan yang ditolak ialah suatu gugatan akan dinyatakan ditolak apabila gugatan iitu tidaak beralasan,yakni apabila tidak diajukan peristiwa peristiwa yang membenarkan tuntutan.penolakan merupakan putusan setelah hakim mempertimbangkan mengenai poko perkara. pada putusan yang menyatakan penolakan suatu gugatan,maka penggugat tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengajukan gugatan tersebut untukkedua kalinya kepada hakim yang sama. BAB VIII PELAKSANAAN PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP SUATU PUTUSAN suatu putusan hakim baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. kekuatan hukum yang pasti disini dalam arti bahwa terhadap putusan tersebut telah tiada upaya hukum lagi untuk melawannya.Dengan demikian sautau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti harus dilaksanakan secaraa suka rela oleh pihak yang dikalahkan. Dilihat dari segi pelaksanaannya .jenis pelaksaan putusan itu di bagi 3 macam yaitu : a. putusan yang menghukumpihak yang dikalahkan untukmembayar sejumlah uang. dengan demikian prestasi yang diwajibkan adalah membayarsejumlah uang (pasal 196 HIR dan pasal 208 Rbg) b. pelaksanaan putusan yangmenghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu perbuatan yang biasanya dinilai dengan uang (pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg) c. eksekusi riil,maksud eksekusi riil disini adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pihak yang dikalahkan untuk melakukan pengosongan benda tetap (pasal 1033 Rv). pertama tama yang dapat dikenakan penyitaan adalah : a. barang bergerak barang bergerak milik pihak yang dikalahkan ini dapat disita secara eksekutorial.demikian pula halnya barang bergerak milik pihak yang dikalahkan yang berada ditangan pihak ketiga,kecuali hewan dan alat alat yang digunakan sebagai mata pencaharian. termasuk dalam pengertian barang bergerrak adalah : > uang ; >surat berharga ; >piutang ; > barrang bergerak yang bertubuh lainnya. b. barang tak bergerak apabila pihak yang dikalahkan tidak memiliki barang bergerak maka penyitaan dapat pula dikenakan atas baranng yang tak bergerak atau barang tetap miliknya. dalam hal penyitaan barang tetap itu terjadi maka harus dibuatkan berita acaranya dan diberitahukan kepada lurah untuk diumumkan. maksud pemberitahuan kepadda lurah untuk mengemumkan penyitaan itu tiada lain agar barang yang disita itu tidak diperjuakl belikan atau dialihkan,pasal 198 HIR dan pasal 213 Rbg. disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 30 pp No.10/1961 panitera pengadilan negeri wajib mendaftarkan penyitaan atas tanha kepada kepala kantor pendaftaran tanah. Didalam suatu perkara perdata ,yang dapat melakukan penyitaan adalah paniteera pengadilan negeri (pasal 197 ayat 2 HIR) bila paniter berhalangan karena pekerjaan jabatan lainnya atau oleh suatu sebab yang lain,maka digantikan oleh seorang yang cakap atau yang dapat dipercaya yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atau pegawai byang dikuasakan atau atas permintaan ketua ,dan seterusnya. penyitaan ini harus dihadiri oleh dua orang saksi yangg nama,pekerjaan dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara itu dan salinannya dan saksi itu haruslah penduduk indonesia yang telah cukup berumur 21 tahun dan dikenal oleh yang melakukan penyitaan (ps. 197 ayat 6 dan 7) penjuaklan barang sitaan ada dua macam : a. penjualan dengan perantara kantor lelang (pasal 200 ayat 1 HIR,pasal 215 ayat 1 Rbg); b. penjualan oleh orang yang melakukan penyitaan atau orang yang ditetapkan secara khusus oleh ketua pengadilan negeri (pasal 200 ayat 2 HIR,Pasal 215 ayat 2 Rbg).penjualan jenis ini yaitu apabila penjualan itu berhubungan dengan eksekusi putusan yang isinya menghukum pihak yang dikalahkan membayar sejumlah uang yang jumlahnya tidak lebih dari Rp.300,- diluar biaya perkara. untuk penjualan barang bergerak dilakukan setelah diadakan pengumuman dan tidak boleh dilakukan sebelum harri ke -8 sesudah barang itu disita (pasal 200 ayat 6 HIR,pasal 217 1 Rbg). sub…upaya hukum yang dimaksud dengan upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan hakim,yang sifatnya berbeda dan tergantung kepada jenis upaya hukum itu sendiri,yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. upaya hukum biasa upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara dan pada azasnya terbuka untuk setiap putusan selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang. termasuk dalam upaya hukum biasa ini adalah ; >. perlawanan (verzet); >. banding >. kasasi. pengertian kasasi dapat kita ketahui dari pasal 16 UU No.1/1950,pasal 51 UU No.13/1965, yang antara lain menyebutkan : kasasi adalah pembatalan atas putusan pengadilan pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir, penetapan,perbuatan pengadilan pengadilan lain dan para hakim yang bertengtangan dengan hukum,kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan. upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa upaya hukum ini hanya dapat digunakan dalam hal hal tertentu yang telah disebut dalam undang undang saja. termasuk dalam upaya hukum luar biasa atau istimewa ini adalah : a. request civil (peninjauan kembali); yang dimaksud dengan request civil adalah putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat serta yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan dari orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali itu (pasal 385 Rv) dengan kata lain request civil adalah peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. alasan alasan yang dapat diajukan untuk mengajukan request civil,adalah ; a. apabila dijatuhkan putusan terhadap hal hal yang tidak dituntut b. apabila dikabulkan lebih daripada yang dituntut c. apabila ada bagian dari tuntutan yang tidak diputus d. apabila antara pihak pihak yang sama, atas dasar yang sama dan oleh hakim yang sama pula di dalam tingkat terakhir dijatuhkan putusan yang bertengtangan satu sama lain; e. apabila dalam putusan itu terdapat penetapan penetapan yang bertentangan satu sama lain; f. apabila putusan itu didasarkan atas surat surat yang setelah putusan tersebut dijatuhkan,dinyatakan atau diakui sebagai palsu; g. apabila sesudah dijatuhkannya putusan diperoleh surat surat yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ; h. apabila putusan didasarkan atas penipuan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan sewaktu beracara di pengadilan,yang diketahui sesudah putusan dijatuhkan,atau apabila sumpah yang dibebankan kepada pihak lawan kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana, kecuali sumpah yangbersifat menentukan ( pasal 1929 BW ) b. derdenverzet (perlwanan)dari pihak ketiga Yang dimaksud derdenverzet adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa, hal ini dapat terjadi apabila pihak ketiga itu merasa hak haknya dirugikan oleh putusan terseebut yang dimaksud dengan upaya hukum banding adalah permohonan baik oleh penggugat maupun tergugat kepada pengadilan tinggi,agar perkara mereka diulangi pemeriksaannya. dan yang dapat mengajukan upaya hukum banding sebagaimana bunyi ketentuan pasal 6 UU No.20 tahun 1947 dan pasal 19 UU No.14/1970, yang dpat mengajukan upaya hukum banding adalah para pihak yang bersangkutan,baik penggugat maupun tergugat. permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dalam waktu 14 hari, terhitung mulai dari hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan (pasal 7 UU No.20/1947 dan pasal 199 Rbg),atau diberitahukannya putusan kepada pihak yang bersangkuatan (MA tanggal 4 oktober 1951). permohonan kasasi harus diajukan kepada panitera dari pengadilan yang menjatuhkan putusan yang dimohonkan kasasi dan biasanya ini adalahpengadilan tinggi,akan tetapi dapat diajukan kepada kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutanb dalam peradilan tingkat pertama,dan bukan kepada panitera mahkamah agung (M.A.20 juni 1970, No.29 K/Kr/1969,J.l.pen I /70 hal.118). alasan yang dapat diajukan untuk permohonan kasasi adalah didasarkan ketentuan pasal 51 UU No.13/1965, alasan alasan hukum yang dapat dipergunakan untuk mengajukan kasasi adalah sebagai berikut : a. bila terjadi kelalaian memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perrbuatan yang bersangkutan. b. melampaui batas wewenang. c. bila salah mentrapkan atau karena melanggarr peraturan peraturan hukum yang berlaku.

contoh gugatan

TUGAS
PENGANTAR ILMU HUKUM

OLEH :

IRWANSYAH
NIM . 1108015265

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2011

Contoh : surat tuntutan

S U R A T T U N T U T AN
No.REG.PERK .:……/……../……../

Jaksa penuntut umum pada kejaksaan Negeri samarinda dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Sheila Marcia bin tatto
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl.lahir : 24 tahun / 17 semptember 1987
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kemakmuran komplek bpd no.32 samarinda
Agama : Kristen
Pekerjaan : mahasiswi
Pendidikan : sarjana

Berdasarkan surat penetapan majelis hakim pengadilan negeri samarinda tanggal 04 nopember 2010 nomor : ………/………./2011/PN.Smda, pelimpahan acara pemeriksaan biasa nomor : ………/……./………/../…./,tanggal 02 nopember 2010 terdakwa diharapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

——bahwa terdakwa Sheila Marcia bin tattoo pada hari senin tanggal 30 september sekira jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 di Jl. Lambung mangkurat Gg. Andika – samarinda atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri samarinda, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan ,atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

• Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi husni thamrin dan saksi imam suhadi (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya (masyrakat) bahwa terdakwa sering menerima kiriman paket di Tiki Jl. Lambung mangkurat Gg. Andika – samarinda, melakukan pemeriksaan dan penagkapan terhadap dakwa, ketika diperiksa ditemukan satu paket yang masih terbungkus dangan nama pengirim iwan saputra Jl. Fatal senayan komplek senayan city no.07 jakarta pusat penerima Sheila Marcia Jl. Perjuangan Gg, alam segar 4 no .07 samarinda,kaltim dan satu lembar slip/STT pengambilan paket di dalam mobil pelat merah (mobil dinas)KT -777 –B yang dikemudikan terdkwa

• Selanjutnya terdakwa dan barang bukti paket tersebut dibwa ke poltabes samarinda, setelah dibuka oleh terdakwa dengan disaksikan uleh saksi husni thamrin dan saksi imam ternyata paket tersebut berisi kotak handphone yang didalamnya terdapat buku petunjuk dan satu paket heroin.

• Bahwa paket yang berisi paket heroin tersebut terdakwa peroleh dari aswin, namun karena aswin berada di dalam rumah tahanan polda Balikpapan sehingga yang melakukan pengiriman adalah iwan saputra yang terdakwa tidak kenal.

• Setelah dilakukan pemeriksaan di pusat laboratium forensic polri-laboratorium forensic cabang balikpapa yang ditemukan dalam paket yang dibawa terdakwa mengandung bahan aktif heroin sebagaimana berita cara pemeriksaan teknis kriminalistik No.LAB.:…../……../2010 tanggal 01 oktober 2010 dengan kesimpiloan sebagai berikut :
Bahwa barang bukti dengan nomor : ……/……/…… berupa serbuk warna putih adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif heroin,terdaftar golongan satu No urut 19 Lampiran Undang – Undang tahun 1997 tentang Narkotika.

——- perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 huruf b UU No. 22 tahun 1977 tentang narkotika..

SUBSIDAIR

—— Bahwa terdakwa SHEILA MARCIA Bin TATTO pada hari senin tanggal 13 september 2011 sekira jam 12 : 30 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 di Jl. . Lambung mangkurat Gg. Andika – samarinda atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan satu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

• Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi husni thamrin dan saksi imam suhadi (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya (masyrakat) bahwa terdakwa sering menerima kiriman paket di Tiki Jl.. Lambung mangkurat Gg. Andika – samarinda , melakukan pemeriksaan dan penagkapan terhadap dakwa, ketika diperiksa ditemukan satu paket yang masih terbungkus dangan nama pengirim iwan saputra Jl. Fatal senayan komplek senayan city no.07 jakarta pusat penerima Sheila Marcia Jl. Perjuangan Gg, alam segar 4 no .07 samarinda,kaltim dan satu lembar slip/STT pengambilan paket di dalam mobil pelat merah (mobil dinas)KT -777 –B yang dikemudikan terdkwa

• Selanjutnya terdakwa dan barang bukti paket tersebut dibwa ke poltabes samarinda, setelah dibuka oleh terdakwa dengan disaksikan uleh saksi husni thamrin dan saksi imam ternyata paket tersebut berisi kotak handphone yang didalamnya terdapat buku petunjuk dan satu paket heroin.

• Bahwa paket yang berisi paket heroin tersebut terdakwa peroleh dari aswin, namun karena aswin berada di dalam rumah tahanan polda Balikpapan sehingga yang melakukan pengiriman adalah iwan saputra yang terdakwa tidak kenal.

• Setelah dilakukan pemeriksaan di pusat laboratium forensic polri-laboratorium forensic cabang Balikpapan urine terdakwa mengandung bahan aktif mofina sebagaimana berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik No.LAB.:……/……./2011 tanggal 01 oktober 2011 dengan kesimpulan sebagai berikuit :

 Bahwa barang bukti dengan nomor : …../2011/…… berupa urine adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif morfina,terdaftar dalam golongan II(dua) nomor urut 61 lampiran undang –undang no.22 tahun 1977 tengtang narkotika.
 Dengan catatan : heroin didalam tubuh mengalami metabolism menjadi morfina.

____perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 huruf a UU No. 22 tahun 1977 tengtang narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

____ Bahwa terdakwa SHEILA MARCIA Bin TATTO pada hari senin tanggal 13 september 2011 sekira jam 12 : 30 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain pada tahun 2011 di Jl. . Lambung mangkurat Gg. Andika – samarinda atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri samarinda, sebagai pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

• Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi husni thamrin dan saksi imam suhadi (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya (masyrakat) bahwa terdakwa sering menerima kiriman paket di Tiki Jl. . Lambung mangkurat Gg. Andika – samarinda , melakukan pemeriksaan dan penagkapan terhadap dakwa, ketika diperiksa ditemukan satu paket yang masih terbungkus dangan nama pengirim iwan saputra Jl. Fatal senayan komplek senayan city no.07 jakarta pusat penerima Sheila Marcia Jl. Lambung mangkurat Gg. Andika – samarinda no .07 samarinda,kaltim dan satu lembar slip/STT pengambilan paket di dalam mobil pelat merah (mobil dinas)KT -777 –B yang dikemudikan terdkwa

• Selanjutnya terdakwa dan barang bukti paket tersebut dibwa ke poltabes samarinda, setelah dibuka oleh terdakwa dengan disaksikan uleh saksi husni thamrin dan saksi imam ternyata paket tersebut berisi kotak handphone yang didalamnya terdapat buku petunjuk dan satu paket heroin.
• Bahwa paket yang berisi paket heroin tersebut terdakwa peroleh dari aswin, namun karena aswin berada di dalam rumah tahanan polda Balikpapan sehingga yang melakukan pengiriman adalah iwan saputra yang terdakwa tidak kenal.

• Bahwa terdakwa sebagai pecandu narkotika jenis heroin yang telah cukup umur wajib melaporkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perwatan namun terdakwa tidak melakukannya atau tidak melaporkan diri.

• Setelah dilakukan pemeriksaan di pusat laboratium forensic polri-laboratorium forensic cabang Balikpapan urine terdakwa mengandung bahan aktif mofina sebagaimana berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik No.LAB.:……/……./2011 tanggal 01 oktober 2011 dengan kesimpulan sebagai berikuit :

 Bahwa barang bukti dengan nomor : …../2011/…… berupa urine adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif morfina,terdaftar dalam golongan II(dua) nomor urut 61 lampiran undang –undang no.22 tahun 1977 tengtang narkotika.
 Dengan catatan : heroin didalam tubuh mengalami metabolism menjadi morfina.

___ perrbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat 1 UU No.22 tahun 1977 tengtang narkotika

___ fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut –turut berupa keterangan saksi –saksi, keterangan ahli ,surat, petunjuk , keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diproleh fakata sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI – SAKSI :

1. Saksi HARDANI Alias DANI , dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga
• Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan dihadapan penyidik poltabes samarinda pada tanggal 15 bseptember 2011 untuk seluruhnya.
• Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 september 2011 sekira jam 12.30 wita bertempat di gudang TIKI Jl.lambung mangkurat Gg.andika ssamarinda ,saksi telah menyerahkan paket kepada terdakwa.
• Bahwa benar setelah saksi menyerahkan STT kepada terdakwa lalu terdakwa menanda tangani STT tersebut
• Bahwa benar berdasarkan STT tertera bahwa paket berisikan Box HP
• Bahwa bnear pada saat saksi menyerahkan paket tersbut kepada terdakw a,paket sudah dalam keadaan terbungkus plastic player dari PT TIKI JNE.
• Bahwa benar setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa lalu p[ergi meninggalkan saksi yang masih di gudang PT TIKI JNE
• Bahwa benar saksi megetahui bahwa paket yang saksi serahkan kepada terdakwa ternyata didalamnya berisi satu plastic kecil heroin setelah diperiksa poltabes samarinda

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

2. Saksi HUSNI THAMRIN, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga
• Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan dihadapan penyidik poltabes samarinda pada tanggal 15 bseptember 2011 untuk seluruhnya.
• Bahwa benar pada hari senin tranggal 13 september 2011 sekira jam 12.30 wita di Jl. Lambung mangkurat Gg, andika samarinda saksi bersama – sama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
• Bahwa benar sebelumnya saksi menerima informasi dari masayarakat bahwa ada seseorang laki laki sering mengambil paket di gudang PT TIKI JNE Jl. Lambung mangkurat Gg.andika samarinda
• Bahwa benar kemudian saksi dan beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dengan menunggu atau mengawasi di sekitar gudang PT TIKI JNE
• Bahwa benar beberpa menit kemudian datang terdakwa dengan mengendaria mobil dengan plat merah KT-777-B dan setelah menerima paket tersebut lalu langsung terdakwa meninggalkan gudang
• Bahwa benar ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil lalu saksi dan anggota kepolisian lainnya berusaha memberhentikan laju mobil yang dikemudian oleh terdakwa,namun pada saat itu terdakwa tidak langsung menghentikan mobil yang kdikemudikannya.

___ tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

S U R A T :

• Btelah melakukan erita acara pemeriksaan laboratories kriminalitas dari puslabfor bareskrim polri-laboratorium forensic cabang Surabaya Nomor LAB :…../…../2011 tanggal 01 oktober 2011,dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti dengan nomor …./2011/KNF berupa serbuk warna putih tersebut adlah benar serbuk yang mengandung bahan aktif heroin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 19 lampiran undang undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika
- Barang bukti dengan nomor …../…../ KNF berupa urine tersangka sheila marcia bin tattoo adlah benar di dapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif morfina. Terdaftar dalam golongan II nomor urut 61 lampiran undang undang no.22 tahun 1977 tengtang narkotika. Dengan catatan : heroin didalam tubuh mengalami metabolism.

P E T U N J U K :

Berdasarkan keterngan saksi saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah, dimana anatar keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan dibenarkan terdakwa yang didukung alat bukti surat dan adanya barang bukti,makaberdasarkan pasal 188 ayat 1,2 KUHAP telah diperoleh alat bukti”PETUNJUK” yang menandakan telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk di miliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan astu bukan tanaman, yang terjadi pada hari senin tanggal 13 september 2011 sekira jam 12.30 wita di Jl.lambung mangkurat Gg. Andika – samarinda yang dilakukan oleh terdakwa SHEILA MARCIA Bin tattoo.
- Bahwa benar sebagaimana keterangan para saksi saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 13 september 2011 sekira jam 12.30 di Jl. Lambung mangkurat Gg. Andika – samarinda dan berhasil menemukan satu paket didalam mobil yang dikemudikan terdakwadimana keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Hardani petugas PT TIKI JNE pada waktusebagaimana tersebut diatas telah menyerahkan paket kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sebagaimana keterangan para saksi bahwa paket yang ditemukan didalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dalam keadaan terbungkus plastic player dari PT TIKI JNE , hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi hardani dan dibenarkan oleh terdakwa
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi saksi, bahwa ketika terdakwa di tangkap dan di temukan sebuah paket di dalam mobil terdakwa kemudian paket tersebut di bawa ke poltabes samarinda. Dimana keterangan ini sesuai dengan keteranga terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa.
- Dan semua keterangan yang terdapat di subsidair dan lain subsidair
- Berdasrkan keterangan keternagn saksi saksi di persidangan yang diberikan dibawah sumpah, dimana anatar keterangan yang satu dengan yang lainnya salaing bersesuaian dan dibenarkan terdakwa yang didukung oleh alat bukti surta dan adanya barang bukti, maka diperoleh alat bukti petunjuk telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakauknan oleh terdakwa SHEILA MARCIA.
-
KETERANGAN TERDAKWA :

Sheila Marcia bin tattoo , meberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
• Bahwa terdakw amengerti dan membenarkan isi dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan dipersidangan untuk seluruhnaya
• Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik poltabes samarinda tanggal 13 september 2011 dan berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 22 september 2011 untuk selurruhnya
• Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 september 2011 sekira jam 12.30 Wita di Jl. Lambung mangkurat Gg. Andika –samarinda,terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
• Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengambil paket kiriman di gudang PT TIKI JNE yang diserahkan oleh saksi hardani seorang petugas di PT TIKI JNE yang sudah terdakwa kenal.
• Bahwwa benar terdakwa membenarakan semua yang dikatakan oleh para saksi saksi yang bersaksi.

B A R A N G B U K T I

__Dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- Satu paket kotak hp atas nama pengirim iwan saputra Jl. Kaliuran km.07 no.19A Jogjakarta yang ditujukan kepada Sheila Marcia jl.kemakmuran komp. Bpd no.332 samarinda kaltim yang didalamnya berisi buku petunjuk hp dan satu poket heroin yang diselipkan di dinding katak hp bagian dalam. Satu lembar STTsurat tanda terima paket dari PT TIKI JNE dan satu unit mobil plat merah KT – 777- B
Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karananya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasrkan uraian tersebut diatas maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsure tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu primair pasal 78 ayat 1 huruf b UU RI No. 22 tahun 1977 tengtang narkotika, subsidair pasal 85 huruf a UU No.22 tahun 1977 tengtang narkotika, lebih subsidair pasal 88 ayatt 1 UU RI No. 22 tahun 1977 tengtang narkotika oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu kami akan membuktikan dakwaan primair yaitu pasal 78 ayat 1 huruf b UU RI No.22 tahun 1977 tengtang narkotika yang unsure unsurnya sebagai berikut :

1. Unsure “BARANG SIAPA”
- Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya.
- Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adlah Sheila Marcia lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan sureat tuntutan ini.
- Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan dipersidangkan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadnya baik oleh penyidik,hakim,jkasa penutut umum maupun penasehat hukum terdakwa.
- Bahwa selam proses perkara ini tidak ditemukan adanya hal hal yang dpat menimbulkan keragu-raguan tengtang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa.
- Bahwa selam prose perkara dari sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan tidak di temukan adanya alas an pembenar dan alas an pemaaf dari perbuatan terdakwa.

Dengan demikan “unsure barang siapa “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsure “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI,MENYIMPAN UNTUK DIMILIKI ATAU UNTUK PERSEDIAAN,ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “

Fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi –saksi, ahli, surat, petunjuk ,keterangan terdakwa dana adanya barang bukti yang diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar padda hari senin tanggal 13 september 2011 sekira jam 12.30 wita tterdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengambil paketan kiriman di gudang PT TIKI JNE yang diserahkan oleh saksi dani seorang petuga PT TIKI JNE yang sudah dikenal terdakwa
- Bahwa terdakw amengerti dan membenarkan isi dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan dipersidangan untuk seluruhnaya
- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik poltabes samarinda tanggal 13 september 2011 dan berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 22 september 2011 untuk selurruhnya
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 september 2011 sekira jam 12.30 Wita di Jl. Lambung mangkurat Gg. Andika –samarinda,terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengambil paket kiriman di gudang PT TIKI JNE yang diserahkan oleh saksi hardani seorang petugas di PT TIKI JNE yang sudah terdakwa kenal.
- Bahwwa benar terdakwa membenarkan semua yang dikatakan oleh para saksi saksi yang bersaksi.

Dengan demikian Unsure “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI,MENYIMPAN UNTUK DIMILIKI ATAU UNTUK PERSEDIAAN,ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

__berdasarkan uraian diatas tersebut maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakan pidana “ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMEILIKI,MENYIMPAN UNTTUK DIMILIKI ATAU UNTUK PERSEDIAAN,ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 huruf b undang undang no.22 tahun 1997 tengtang narkottika tersebut dalam dakwaan primair, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya .

__ oleh karena dakwaan primair pasal 78 ayat 1 huruf b undang undang no.22 tahun 1977 tengtang narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan subsidair pasal 85 huruf a undang ndang no.22 tahun 1977 tengtang narkotika, lebih subsidair pasal 88 ayat 1 undang undang no 22 tahun 1997 tengtang narkotika tidak perlu kami buktikan lagi.

Sebelum kami sampaikna tuntutan pidan terhadap diri terdakwa perkenankan kami mengemukakan hal hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan
Terdakwa sopan, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
Terdakwa belum pernah dipidana

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memeperhatikan ketentuan undang undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T
1. Supaya majelis hakim pengadilan negeri samarindaa yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa SHEILA MARCIA bersalah melakukan tindak pidana ““ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMEILIKI,MENYIMPAN UNTTUK DIMILIKI ATAU UNTUK PERSEDIAAN,ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 1 huruf b UU RI No.22 tahun 1997 tengtang narkotikan tersebut dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHEILA MARCIA dengan penjara satu tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000. (DUA JUTA RUPIAH ) subsidair empat bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- Satu poket kotak hp atas nama pengirim iwan saputra jl. Kaliuran KM.07 No.19A Jogjakarta yang ditunjukan kepada Adi Jl. Kemakmuran komp. BPD no.32 samarinda –kaltim yang didalamnya berisi bukupetunjuk hp dan satu paket heroin yang diselipkan di dinding katak hp bagian dalam, satu lermbat STT dari PT TIKI JNE dirampas untuk dimusnahkan sedangkan satu unit mobil plat merah milil pemerintah KT -777-B dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa dibeeabni membyar piara perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiaj

Demikian surat tuntutan ini kami bacakanj dan serahkan siding hari kami 20 januari 2011