KATA PENGANTAR sebagaimana kita ketahui bersama.hukum perdata terbagi atas dua bagian, yaitu hukum perdata matrial dan hukum perdata formal. hukum perdata matrial merupakan ketentuan – ketentuan hukum pokok yang mengatur kepentingan kepentingan yang bersifat perseorangan.sedangkan hukum perdat formal atau yang lebih dikenal dengan hukum acara perdata adalah ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya untuk dapat menjamin di taatinya ketentuan – ketentuan hukum perdata metrial dengan bantuan hakim. dalam pelaksaan kepentingan yang bersifat perseorangan itu ,sering menimbulkan perselisihan atau sengketa bahkan tindakan main hakim sendiridi antara pendukung kepentingan tersebut. hal itu ada kalanya tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan dan biasanya para pihak meminta bantuan hakim dengan cara mengajukan gugatan. hal hal yang berkaitan dengan gugatan dan proses penyelesaiannya,diatur dalam hukum perdata formal atau hukum acara perdata. dan makalah ini memuat materi hukum acara perdata yang saya coba tuangkan dalam bentuk ringkasan ringkasan. dengan bentuk ringkasan ini saya berharap akan lebih banyak membantu saya dalam mempelajari mata kuliah pengantar hukum indonesia di universitas mulawarman khususnya di dalam mempelajari hukum acara perdata di indonesia. saya menyadari ringkasan ringkasan yang saya buat ini masih sangat jauh dari sempurna, karena itu saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya yang ada. samarinda, oktober 2011 irwansyah nim : 1108015265 DAFTAR ISI halaman : KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………….. i DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………………. iii BAB I : pengertian dan azas hukum acara perdata ……………………………………….. BAB II : kekuasaan kehakiman dan wewenang pengadilan ……………………………. BAB III : pengajuan gugatan , perubahan dan pencabutannya….. ………………………… BAB IV : jawaban dan gugat balik ( rekonvensi ) ………………………………………………….. BAB V : upaya hukum untuk menjamin hak ………………………………………………………….. BAB VI : pembuktian dan alat bukti …………………………………………………………………. BAB VII : pengertian putusan, putusan gugur dan verstek ……………………………………….. BAB VIII : pelaksanaan putusan dan upaya hukum terhadap putusan ………………………….. BAB I PENGERTIAN DAN AZAS HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata adalah ketentuan ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya untuk menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan bantuan hakim. Jadi hukum acara perdata ialah sekumpulan ketentuan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Yang dimaksud dengan tuntutan hak ialah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan guna mencegah main hakim sendiri. Adapun yang dimaksud dengan main hakim sendiri ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan sesuatu hak menurut kemauannya sendiri dan bersifat sewenang wenang tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian pihak lain tersebut. Beberapa pendapat tentang tindakan main hakim sendiri atau yang sering disebut “eignrichting “ a. Van boneval feaure : Tindakan main hakim sendiri itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Alas an pendapat ini , karena kita telah memiliki hukum acara yang telah menyediakan upaya upaya hukuim untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan. b. Cleveringa : Beliau berpendapat bahwa , tindakan main hakim sendiri pada azasnya dibenarkan , dengan catatan bahwa pihak yang melakukan dianggap melakukan suatu perbuatan melwan hukum. c. Rutten : Menurut pendapatnya suatu tindakan main hakim sendiri pada azas nya tidak dibenarkan , tetapi bila ketentuan undang undang yang ada tidak cukup memberikan pengayoman . maka tindakan main hakim sendiri itu secara tidak tertulis diperbolehkan. Tuntutan hak dari segi untuk mendapatkan perlindungan hukum dari penguasa dalam hal ini (pengadilan) itu ada dua macam yaitu : a. Tuntutan hak yang mengandung sengketa . Dalam tuntutan hak hak yang mengandung sengketa ini setidak tidaknya harus ada dua pihak yang bersengketa. Tuntutan hak semacam ini dinamakan gugatan b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa . Dalam hali ini pada umumnya hanya terdapat satu piak ,dan tuntutan hak semcam ini dinamakan permohonan. Ada tiga tahapan yang terjadi dalam hukum acara perdata yang harus dilalui yaitu: a. Tahap pendahuluann Tahap ini adalah merupakan persiapan untyuk menuju kepada penentuan dan pelaksanaan. b. Tahapa penentuan Pada tahap inilah dilakukan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus hingga keputusan c. Tahap pelaksanaan Tahap pelaksanaan merupakan tahap pelaksanaaan daripada keputusan hakim . Yang dimaksud dengan peradilan volunteer dan peradilan contentious ialah : a. Peradilan volunteer ( peradilan sukarela ) Peradilan suka rela sering disebut sebagai peradilan yang tidak sebenarnya . peradilan ini umumnya menangani tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa. b. Peradilan contentieus Peradilan contentious sering juga disebut sebagai peradilan sesungguhnya . tuntutan hak yang mengandung gugatan diselesaikan oleh peradilan contentious ini . Sumber hukum acara perdata di indonesia adalah sebagai berikut : a. Het herziene indonesisch reglement (HIR), stb . 1848 no. 16 dan stb. 1941 no.44vutuk daerah jawa dan Madura b. Rechtsreglement buitengewesten ( Rbg atau reglemen daerah sebrang ) stb . 1927 no. 227 Untuk luar jawa dan Madura c. Reglement op de burgerlijke rechtsvordering ( Rv ), Stb . 1847 No. 52, stb . 1894 No.63 untuk golongan eropa d. Reglement op de rechterlijke organisatie in het bekeid der justitie in indonesie ( RO )Stb. 1847 No. 23 e. Burgerlijke wet book , buku ke IV f. Undang undang No. 14 tahun 1970 LN No. 74 tentang ketentuan ketentuan pokok kekeuasaan kehakiman g. Undang undang No. 20 tahuhn 1947 untuk daerah jawa dan Madura h. Jurisprudensi Azas azas yang terdapat di dalam hukm acara perdata : a. Hakim bersifat menanti , ( ps.118.H.I.R., PS . 1442 Rbg ) Yang dimaksud dengan hakim bersifat menanti dalam azas hukum acara perdat ialah bahwa hakim tidak boleh member inisiatif kepada berkepentingan untuk mengajukan tuntutan hak , tetapi inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak itu harus diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang berkepentingan.dengan demikian hakim hanya bersifat menanti adanya tuntutan hak dari mereka yang berkepentingan yang diajukan kepadanya untuk diperiksa. b. Hakim bersifat pasif , (ps . 5 U.U.No.14 / 1970 ) Maksud hakim bersifat pasif dalam hal ini adalah , hakim tidak boleh memperluas ruang lingkup atau pokok persengketaan yang diajukan kepadanya untuk diperiksa , melainkan hal itu ditentukan oleh para pihak yang berperkara . jadi hakim tidak menentukan luas pokok sengketa dan ia hanya haruskan aktif dalam memimpin pemikrasaan perkara . dengan demikian para pihak bebas mengakhiri sendiri sengketanya , dengan demikian pula apakah akan banding atau tidak. c. Persidangan yang terbuka untuk umum ,( ps. 17 dan 18 UU No.14 /1970) Maksud azas persidangan yang terbuka untuk umum ini adalah memperkenankan setiap orang untuk menghadiri persidangan. Hal ini dimaksudkan guna memberikan perlindungan terhadap hak azasi manusia dalam bidang peradilan dan untuk menjamin obyektivitas peradilan yang dilaksanakan. d. Mendengar kedua belah pihak , ( ps.5 ayat 1 UU No.14/1970) Yang dimaksud dengan hakim mendengar kedua belah pihak ialah hakim harus memperhatikan kedua belah pihak yang bersengketa , memberikan perlakuan yang sama dan adil. Dengan demikian para pihak yang bersengketa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan masing masing diberikan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya e. Putusan harus disertai alasan , ( ps.23 UU No 14/1970 ,1984 ayat 1 ,319 HIR) Maksud azas ini adalah , setiap putusan pengadilan harus memuat alasan alasan yang menjadi dasar dalam mengadili suatu sengketa. Alas an alas an tersebut dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban dari hakim yang mengadili dan memberikan putusan kepada masyarakat sehingga putusan itu menjadi obyektif f. Untuk beracara dikenakan biaya , (ps .4 ayat 2, 5 ayat 2 UU No.14/1970) Adapun biaya biaya yang dikenakan dalam beracara adalah : a. Biaya kepanitraan b. Biaya pemanggilan c. Biaya pemberitahuan bagi para pihak d. Biaya untuk materai e. Bila para pihak menggunakan pengacara maka akan dikenakan pula biaya untuk pengacara Akan tetapi para pihak dapat beracara secara Cuma Cuma sesuai dengan ketentuan pasal 237 HIR , 273 Rbg , terhadap mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara , dapat mengajukan perkara dengan Cuma Cuma ( prodeo ). Namun demikian mereka harus mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran pembayaran biaya perkara dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang diberikan olej kepala kepolisian dalam daerah hukum mereka bertempat tinggal. Didalam praktek ini surat keterangan tidak mampu ini cukup diberikan oleh camat yang membawahi daerah dimana mereka bertempat tinggal . g. Tidak ada kewajiban untuk mewakilkan , (ps . 123 HR , 147 Rbg ) Yang dimaksudkan dengan “tidak ada kewajiban untuk mewakilkan “ tersebut adalah para pihak yang bersengketa tidak diwajibkan untuk mewakilkan diri mereka kepada orang lain. Dengan demikian para pihak yang langsung berkepentingan dapat secara langsung tampil dalam pemeriksaan di persidangan.sehingga dalam pemeriksaan dipeersidangan masing masing pihak merupakan orang orang yang langgsung berkepentingan. Namun demikian pasal 123 HIR member kesempatan kepada para pihak bila mereka menghendaki dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang mereka pilih sendiri. Dapatkah hakim menolak untuk memeriksa perkara ?????????? Sesuai dengan ketentuan UU No. 14 / 1970 pasal 14 ayat 1 seseorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara , kecuali bila terdapat alas an berdasarkan undang undang. Larangan hakim ini karena adanya suatu anggapan bahwa serang hakim itu tahu akan hukum , sehingga bila dalam hukum tertulis tidak ia temukan ketentuan hukumnya maka ia harus menggali , mengikuti fdan memahami nilai nilai atau kaidah kaidah hkum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN WEWENANG PENGADILAN Yang dimaksud dengan” kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak pihak diluar kekuasaaan kehakiman” itu ialah kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari kekuasaan lainnya , diluar kekuasaan kehakiman itu sendiri . pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya diserahkan kepada bahan peradilan , merupakan salah satu cirri dari suatu Negara hukum . pembatasan kebebasan kekuasaan kehakiman itu amat dipengaruhi oleh system politik dan pemerintahan , ekonomi , dan factor factor lainnya. apa yang dimaksud dengan azas obyektivitas itu dapat kita temui dari ketentuan pasal 5 ayat 1 UU No.14/1970.dari ketentuan tersebut dapat kita simpilkan bahwa, di dalam memeiksa dan mengambil putusan,hakim harus obyektif dan tidakl memihak.berkaitan dengan itu kitamengenal adanya hak ingkar dari pada hakim dan sifatnya terbukanya persidangan. adapun yang dimaksud dengan hak ingkar daripada hakim ini dapat terjadi berdasarkan hal hal sebaga berikut : a. bila terdapat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semeda antara hakim dan ketua , jaksa,penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu, atau b. bila terdapat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan orang yan diadili , atau c. bila perkara yang diperiksa hakim m,enyangkut kepentinan sendiri , baik langsung maupun tidak langsung menghadapi keadaan tersebt baik hakim maupun orang yang diadili dapat menyatakan keberatan dengann menggunakan hak ingkarnya. padaa umumnya pembagian lingkungan peradilan menurut undsng undang sebagai berikut : a. peradilan umum : peradilan umum inni adalh peradilan yan ditujukan bagi rakyat pada umumnya, meliputi baik perkara perdata maupun perkara pidana b. peradilan khusus ; peradilan khusus ini adalah peradilan yang bertujuan untuk mengadili perkara dari golongan rakyat tertentu.’ termasuk dalam peradilan khusuus adalahh : —peradilan agama —peradilan militer —peradilan tata usaha negara. adanya pembagian lingkungan peradilan ini dapat disimpulkan dari ketentuan undang undang No. 14 tahun 1970 pasal; 10 adapun yang menjadi puncak peradilan yang berlaku dinegara kita tertuang pada pasal 10 ayat 2 UU No.14 tahun 1970 disebutkan bahwa pengadilan negeri yang tertinggi adalah mahkamah agung (MA) sehubungan dengan itu maka, mahkamah agung melakukan pengawasan yang tertinggi atas perbuatan pengadilan lain yang berada dibawahnya dan memberikan pertimbangan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta ataupun tidak kepada lembaga tinggi negara lainnya. Pemeriksaan peradilan dilakukan dengan dua tingkatan, yakni peradilan dalam tingkat pertama dan peradilan dalam tingkat banding. Hal ini dimasudkan agar setiap perkara yang diperiksa dapat ditinjau dari berbagi segi sehingga pemeriksaannya tuntas serta mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pemeriksaan dan memutus suatu perkara. Dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata ” demi keadolan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya ialah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970, maka semua putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan diharuskan menggunakan rumusan kata-kata tersebut. Sebelumnya pernah pula digunakan kata-kata ” Atas Nama Raja” sebagaimana kita ketahui dari pasal 435 Rv, 224 HIR dan 258 Rbg. dan dalam pasal 1 ayat (2) UU No.1/1950 maupun dalam pasal 5 UU darurat No. 1/51 digunakan rumusan ” Atas nama keadilan”. Dan apabila suatu putusan tidak menggunakan rumusan sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 14/1970, maka putusan tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Susunan persidangan yang berlaku dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara menggunakan majelis. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) No. 14 tahun 1970, dengan pertimbangan untuk menjamin pemeriksaan yang seobyektif- obyektifnya terhadap suatu perkara dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak. Walaupun diatas telah dikatakan bahwa, pada azasnya susunan persidangan bagi semua peradilan menggunakan sistem majelis namun di dalam praktek peradilan sering kita temukan pemeriksaan perkara perdata, baik bersifat deklaratoir maupunkontradiktoir diperiksa oleh hakim tunggal, demikian pula halnya dalam perkaara pidana, baik summier maupun pidana biasa diperiksa oleh hakim tunggal. Pemeriksaan dengan hakim tunggal adalah sah. Hal ini dapat kita simak dari ketentuan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1965 dan yang terakhir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 1969. pemeriksaandengan hakim tunggal adalah tetap sah. hal ini dapat kita simak dari ketentuan mahkamah agung yang dituangkan dalam surat edaran mahkamah agung no .19 tahun 1964 ,surat edaran mahkamah agun no.3 tahun 1965 dan yang terakhir surat edaranmahkamah agung nomor 10tahun 1960. diperkenankannya pemeriksaanh dengan menggunakan hakim tunggal ini , anatara lain dimaksudkan untuk mempercepat jalannya peradilandan memupuk rasa tanggung jawab seorang hakim. didalam melakukan pemeriksaan perkara yang dimintakan banding , pengadilan tinggi memeriksa dan memutus suatu perkara dengan tiga orang hakim , demikian ketentuan pasal 15 uu no.20/1947 . namun pada perkwembangannya pemeriksaan perkara pada tingkat banding diberri kemungkinana untuk diperiksaa olehseorang hakim dengan catatan apabila hal itu ditentukan oleh pengdilan tinggi , pasal II UU Darurat no.11 tahun 1955, hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan tenaga hakim disamping mempercepat jalannya peradilan. pada tahun 1975 , mahkamah agung mengeluarkan surat edarann no.2/1975 yang mengimstruksikan kepada semua ketua pengadilan negeri agar perkara perkara tertentu diperiksa dengan mengunakan susunan majelis hakim. pernah mendengar gak yang dimaksud dengan azas “sederhana cepat dan biaya ringan ” azas ini dapat kita temukan dari ketentuan pasala 4 ayat (2) UU No.14 tahun 1970.maksudnya adalah sebagai berikut : a. sederhana : maksudnya adalah acara yang jelas , mudah dimengerti di pahami dan tidak berbelit belit atau rumit b. cepat : cepat yana disini maksudnya adalah jalannya peradilan diusahakan cepat dan mengurangi formalitas yang tidak perlu c. biaya ringan : maksudnya agar biaya yang dikenakandapat terjangkau oleh mayarakat luasn,jadi biaya perkara diusahakan serendah mungkin apakah mahkamah agung mempunyai hak menguji suatu undang ???? jawabnnya tidak karena berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 no.14 tahun 1970 maka mahkamah agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingghi.dengan demikian mahkamah agung tidak mempunyai hak untuk menguji suatu undang undang , akan tetapi terhadap perundang-undangan yang lebih rendah dari undang undang ia mempunyai hak intuk menyatakan tidak sah. apakah mungkin suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap , ditinjau kembali ? berdasarkan ketentuan pasal 21 UU No.14 tahun 1970 ,pihak pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap , kepada mahkamah agung. peninjauan kembali atau herziening ini berlaku baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. khusus kasus perdata permohonan peninjaauan kembali putusan perdata mahkamah agung menetapkan bahwa permohonan peninjauan kembli dapat mengajukan gugatan reques civil. luas daerah hukum suatu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah : a. pengadilan negeri : luas daerah hukum suatu pengadilan negeri pada azasnya meliputi daerah tingkaataa II (UU No. 1/1950,UU Dar No.1/1951) berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman No.J.S.1/7/5 tanggal 4 agustus 1977 pengadilan negeri tersebut dibagi dalam beberapa kelas : a. pengadilan negeri kelas IA. pengadilan negeri kelas IA ini adalah pengadilan negeri yang setahunnya memeriksa lebih dari 300 perkara perdata dan lebih dari 800 perkara pidana (tidak termasuk perkara rol)\ pengadilan negei kelas II A ini adalah pengadilan negeri yang setahunnya memeriksa kurang dari 150 perkara perdata dan kurang dari 400 perkara pidaana (tidak termasuk perkaara rol) b. pengadilan negeri kelas IB ini adalah pengadilan negeri yang setahunnya memeriksa kurang dari 300 perkara perdata dan kurang darii 800 perkara pidana (tidak termasuk perkara rol) pengadilan negeri kelas II B ini adalah pengadilan negeri yang setahunnya memeriksa kurang dari 60 perkara perdata dan kurang darri 200 perkara pidata b. pengadilan tinggi : luas daerah hukum suatu pengadilan tinggi paada umumnya adalah meliputi daerah tingkat I,(ps, 25, 33, UU no.13 tahun 1965) dan berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman R.I. pengadilan tinggi dibagi menjadi dua golongan yaitu : a. golongan A : pengadilan tinggi yang termasuk golongan A adalah pengadilan tinggi yang terdapat dikota kota – medan – jakarta – bandung – surabaya -semarang – ujung pandang b. golongan B -banda aceh -denpasara -padang -banjarmasin -palembang -manado -ambon -jayapura yang menjadi tugas pokok dari suatu badan peradilan adalah : menerima memeriksa mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajurkan kepadanya baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pejabat yang termasuk dalam lingkngan pengasdilan adalah : a. hakim ,meemriksa dan mengadili perkara di persidangan b. panitera ,memimpin kepaniteraan tugas panitera jg mengikuti semua jalannya pesidangan dan musyawarah pengadilan , mencatat dengan cermat semua hal yang dibicarakan ,membuat berita acara sidangdan menanda tanganinya bersama sama dengan ketua sidang ,khusus dalam perkara perdata ,panitera juga melaksanakannputusan pengadilan dan bertindak pula sebagai jurusita : c. jurusita ,tugaasnya melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua sidang ,melakukan pemberithuan panggilan dan membuat pengumuman yang berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan, atas perintah ketua pengadilan negeri atau panitera melakukan penyitaan dan membuat berita acara penyitaan tersebut. tahapan dalam peradilan perkara perdata ,mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi ?????? tahap pertama : penggugat memasukkan gugatannya ke pengadilan negeri,baik dilakukan sendiri maupun melalui wakil /pembela/penasehat hukum ; tahap kedua : baik penggugat maupun tergugat dipanggil guna menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukanm , baik secara pribadi maupun melalui wakil /pembela; tahap ketiga : peradilan tingkat pertama 1. pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim atau hakim tunggal : 2. pada tahap pemeriksaan ini,beberapa kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut: 2.a penggugat hadir, penggugat tak hadir yang mengakibatkan gugatan penggugat dikabulakan dengan verstek: terhadap putusan verstek ini tergugat dapa perlawanan 2.b tergugat hadir ,penggugat tidak hadir yang mengakibatkangugatan penggugat dinyatakan gugur ; penggugat yang gugatannya dinyatakan gugur masih diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan baru 2.c bila penggugat dan tergugat hadir maka hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa; bila terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian.bila tidak tercapai perdamaian pemeriksaan dilanjutkan ;pada tahap inilah terjadi jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat denganpembuktian dari masing masing pihak. disinilah kemungkinan pihak ketiga dapat melibatkan diri atau tergugat melakukan gugatan balik. disamping itu penggugat dapat mengajukan permohonan sita sementara atau putusan sela. 2.d pengadilan mengambil keputusan. kemungkinan dari putusan pengadilan,antara lain sebagai berikut : *gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya : atau *gugatan penggugat dikabulkan sebagian : atau *gugatan ditolak : atau *gugatann penggugat dinyatakan tidak dapat diteriima. 2.e. sikap para pihak terhadap putusan pengadilan negeri , dapat berupa : *kedua belah pihak menerima putusan : *pihak yang menang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan tersebut : *penggugat atau tergugat mengajukan banding atau keduanya mengajukan banding tahap keempat : peradilan tingkat kedua atau banding oleh pengadilan tinggi. 1. pemeriksaan perkara banding dengan majelis hakim atau hakim tunggal 2. pemeriksaan hanya berdasarkan berkas perkara banding tanpa mendengar langsung dari para pihak dan sanksi sanksi. 3.pembanding dan terbanding dapat mengajukan risalah banding 4.pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan dengan mendengar langsung dari pihak dan sanksi,atau melimpahkannya kepada pengadilan negeri 5.kemungkinan putusan yang diambil oleh pengadilan tinggi : -menguatkan putusan pengadilan negeri -membatalkan putusan pengadilan negeri -mengubah putusan pengadilan negeri. 6.sikap para pihak terhadap putusan pengadilan tinggi, antara lain : – kedua belah pihak menerima keputusan pengadilan tinggi – pihak yang menang mengajukan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan kepada pengadilan negeri – pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan kasasi kepada mahkamah agung. tahap kelima : pengadilan tingkat ketiga atau peradilan tingkat kasasi oleh mahkamah agung. 1. pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis 2. pemeriksaan didasarkan atas berkas perkara saja 3. pemohon kasasi harus mengajukan risalah kasasi 4. pemeriksaan tersebut dapat dilimpahkan oleh mahkamah agung kepada pengadilan tinggi atau pengadilan negeri 5. pemeriksaan tidak mengenai fakta fakta akan tetapi hanya mengenai penerapan hukum yang telah dilakukan oleh hakim pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. 6. kemungkinan keputusan yang diambil oleh mahkamah agung ; – menguatkan putusa n pengadilan tinggi/pengadilan negeri atau – membatalkan putusan pengadilan tinggi / pengadilan negeri atau – merubah putusan pengadilan tinggi / pengadilan negeri. 7. pihak yang dimenangkan dapat memohon pelaksanaan putusan kepada pengadilan negeri. keputusan mahkamah agung adalah keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti. BAB III PENGAJUAN GUGATAN,PERUBAHAN DAN PENCABUTANNYA pada prinsipnya semua orang yang berkepentingan dan berwenang dapat mengajukan gugatan.namun demikian tidak semua orang dapat melakukan tindakan hukum. dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang yang berkepentingan dan berwenang dapat mengajukan gugatan hukum,kecuali oleh undang undang dinyatakan tidak mampu. adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan suatu tuntutan hak ???? sebagaimana kita ketahui bahwa tuntutan hak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hak melalui pengadilan sebagai upaya mencegah tindakan main hakim sendiri, sehubungan dengan itu suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang mengandung sengketa yang akan dibuktikan kemudian. dan syarat syarat yang ada dalam suatu gugatan berdasrkan pasal 8 No.3 Rv, suatu gugatan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut : a. identitas para pihak : identitas disini maksudnya adalah ,nama serta tempat tinggal para pihak.jika perlu dicantumkan umur dan status para pihak,baikstatus kawin maupun sosial b. fundamen petendi : fundamen petendi adalah dalil dalil yang bersifat konkrit tentang adanya suatu hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan alasan daripada tuntutan. c. petitum atau tuntutan adalah apa yang oleh penggugat diminta dan diharapakn agar diputuskan oleh hakim atau dikabulkan oleh hakim. dan apakah yang dimaksud denggan tuntutan tambahan atau tntutan pelengkap ???? tuntutan tambahan atau tuntutan pelengkap ialah suatu tuntutan yang dimintakan selain dari tuntutan pokok. tuntutan tambahan ini berkaitan langsung atau erat sekali hubungannya dengan tuntutan pokok.suatu tuntutan tambahan amat bergantung kepada tuntutan pokok bilamana tuntutan pokok ditoloak maka tuntutan tambahan pun ditolak kecuali dalam beberapa hal mengenai hutangg pokok dan bunga. dan beberapa yang dimintakan dalam tuntutan tambahan adalah : a. tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara b. tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun putusannya dimintakan banding: Yang dimaksud disisni adalah sautiu tuntutan yang di mintakan kepada hakim oleh penggugat,walaupun putusan dilawan atau di mintakan banding atau kasasi.karena perlu di ketahui hal ini,atau putusan yang diajukan perlawanan baik itu banding maupun kasasi,maka putuisan tersebut belum dapat dilaksanakan. c. tuntutan agar tergugat dihukum membayar bunga (moratoir),hal ini berkaitan dengan tutntutanberupa pembayaran sejumlahuang tertentu. Yang dimaksud disini tuntutan agar tergugat membayar bunga iniberkaitan erat dengan tuntutan penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang tertentu.tuntutan bunga ini di bebankan karena tergugat terlambat memenuhi perjanjian.bunga terseburt besarnya 6%setahun dan di operhitungkan sejak gugatan diajukan ke pengadilan d.Tutntuan agar tergugat dihukum untuk memebayar uang paksa: e,Dalam sautu guagat cerai biasanya di mintakan pula tuntutan nafkah bgi istri Gugatan ada beberapa golongan bila kita mempelajari gugatan dari segi tujuannya , maka dapat kita bagi 3 golongan : a. gugatan yang bertujuan untuk memenuhi prestasi b. gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan hak dann c. gugatan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan suatu keadaan hukum atau kedudukan hukum penggolongan gugatan secara umum di bagi menjadi 3 pula : a. gugatan yang memuat tuntutan perorangan (persoonlijk); b. gugatan y6ang memuat tuntutan kebendaan (zaakelijk); c. gugatan yang memuat tuntutan campuran antara tuntutan kebendaan dan tuntutan perorangan didalam suatu sengketa perdata harus ada sekurang kurangnya ada dua pihak yaitu : a. pihak penggugat , merupakan pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan b. pihak tergugat , merupakan pihak yang digugat oleh penggugat melalui pengadilan. sebagaimana telah dikemukakan diatas dalam suatu sengketa perdata sekurang kurangnya harus ada dua puhak , masing masing pihak ada yang merupakan pihak formil tetapi ada juga yang merupakan pihak materiil. a. pihak formil : pihak yang bertindak bukan untuk kepentingan sendiri tetapi untuk kepentingan pihak laiin atau orang lain. contohnya :wali yang bertindak untuk kepentingan orang yang diwakilinya b. pihak materiil : pihak atau orang yang tampil sebagai pihak dioersidangan untuk kepentingannya sendiri , baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. akan tetapi ada pihak yang dianggap oleh hukum tidak mampu menjadi pihak dalam suatu sengketa perdata ? mereka yang dianggap tidak mampu ialah : a. mereka yang belum kawin,belum cukup umur atau belum dewasa b. mereka yang berada dibawah pengampunan terutama bagi orang yang sakit ingatan.sedangkan bagi orang yang diletakkan dibawah pengampunan karena pemboros ,hanya tidak mampu pada perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan mereka c. seorang istri yang tunduk kepada BW, harus mendapatkan bantuan dari suaminya. badan hukum atau (rechtpersoon)itu dapat menjadi pihak dalam suatu sengketa perdata.badan hukum tersebut bertindak melalui wakil atau pengurusnya.diisamping itu badan hukum dapat pula bertindak sebagai pihak materiil atau p[ihak formil dan gugatan suatu badan hukum amat ditentukan kepada bentuk badan hukum itu sendiri : gugatan terhadap badan hukum publik, diamatkan kepada pimpinannya gugatan terhadap badan hukum keperdataannya lainnya dialamatkan kepada pengurus atau kepada salah seorrang pemberesnya apabila badan hukum itu dibubarkan. apakah pemerintah dapat digugat ??? kepada siapa gugatan itu ditujukan ??? pemerintah dapat pula digugat dimuka pengadilan. gugatan terhadap pemerintah ditunjukan kepada pimpinan departemen yang bersangkutan dengan gugatan. apakah orang yang telah meninggal dunia dapat pula digugat dimuka pengadilan ??? menurut ketentuan (pasal 1194 BW dan pasal 7,248 Rv) terhadap orang yang meninggal dunia dapat digugat dimukapengadilan.gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia tersebut dialamatkan kepada seluruh ahli warisnya. suatu gugatan itu dapat diajukan secara lisaan apabila seorang oenggugat tidak dapat menulis ,maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri. ketua pengadilan negeri terseb ut membuat catatan tentang gugatan tersebut.ketentuan pengajuan gugatan secar lisan ini dapat kita simak dari pasal 144 RBg dan 120 HIR.Lebih lanjut RBg menentukan bahwa,pengajuan gugatan secar lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan. dan juga gugatan dapat diajukan melalui kuasa jika para pihak mereka menghendaki,dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa untuk bertindak sebagai pihak dipengadilan. untuk itu diperlukan surat kuasa khusus,kecuali badan atau orang yang memberi kuasa itu hadir. ini sesuai denganketentuan pasal 147 RBg dan 123 HIR. ADAPUN syarat syarat yang harus dipenuhi untuk bertindak sebagai kuasa dari penggugat adalah : harus memiliki surat kuasa khusus untuk itu,pasal 123 ayat 1 HIR atau pasal 147 ayat 1 RBg atau ditunjuksebagai kuasa atau wakil dalam surat gugatan pasal 123 ayat 1 HIR atau pasal 147 ayat 1 RBg atau, ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan,dalam hal ini bila gugatan diajukan secar lisan,atau ditunjuk oleh pengugat sebagia kuasa atau wakil dalam persidangan,atau memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan menteri kehakiman No,1/tahun 1965 tanggal 28 mei 1965 jo keputusan menteri kehakiman No.J.P.14/2/11 tanggal 7 oktober 1965 tentang pokrol. telah terdaftar sebagai advokad. DAN syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wakil atau kuasa dari tergugat adalah : harus mempunyai surat kuasa khusus untuk itu (pasal 123 ayat 1 HIR dan pasal 1 Rbg) ditunjuk oleh tergugatsebagia wakil atau kuasa dalam persidangan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan ndalam peraturaan menteri kehakiman No. 1/1951 tanggal 28 mei 1965 jo keputusan menteri kehakiman No.J.P. 14/2/11 tanggal 7 oktober 1965 tengtang prokol. telah terdaftar sevagai advokad,bila yang mewakili atau orang yang ditunjuk sebagai kuasa adalahh pengacara atau advokad. DAN apabila yang digugat adalah pemerintah maka yang bertindak sebagai wakil atau kuasa wakil dari pemerintah adalah : pengacara negara yang diangkat oleh pemerintah , jaksa , orang orang tertentu atau pejabat tertentu yang diangkat atau ditunjuk untuk itu. Dan dimungkinkan suatu tuntutan dalam suatu perkara perdata itu dapat digabungkan yang diajukan oleh penggugat,baik yang berkaitan dengan subjeknya maupun terhadap objek dari gugatan.Di dalam cara penggabungan tuntutan dalam perkara perdata yang kita kenal ada 2 macam: Penggabungan subjek (kumulasi subjektif). Penggabungan subjeek atau kuimulasi subjektif bilamana penggugat terdiri lebih dari seorang melawan tergugat yang hanya terdiri dari seorang,atau sebaliknya seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat,atau masing -masing pihak terdiri lebih dari satu orang. Penggabungan objek(kumulasi objekftif) Penggabungan objek atau kumulasi objektif ini terjadi apabilapenggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan.dan perlu kita harus garis bawahi bahwasanya,semua tuntutan dalam sengketa perdata itu ada hal-hal yang tidak diperkenankanuntuk dilakukan kumulasi objektif, INTERVENSI( Campur tangan) itu dinamakan ketika pihak ketiga atas kehendaknya sendiri dapat mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat di muka pengadilan,dengan ikut campurnyapihak ke tigadalam sengketa. Dan kita mengenal ada duabentuk intervensi yaitu: Intervensi yang berbentuk menyertai (voeging), ps.279 Rv. Dalam bentuk ini pihak ketiga mencampuri sengjketa yang sedang berlangsung antara tergugat dan penggugat dengan mengembil sikap memihak kepada salah satu pihak dan biasanya kepada tergugat. dalam hal ini pihak ketiga bermaksud untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak. intervensi yang berbentuik menengahi (tussenkomst) Dalam bentuk ini terdapat pengabungan antara beberapa tututan, karna pihak ketitga mengajukankepada pengugat, disamping tututan pengugant sendiri terhadap tergugat. pihak keetiga disini menuntut haknya sendiri terhadap penggugat dan pengugat dengan demikian pihak ketiga disinkei melawan penggugatbdan pengugat untuk menperjuangkan kepetingannya sendiri. keuntungan dengan melakukan interveksi iyalah untuk mempermudah prosedur, dan prosesnya dipersingkat. dengan kata lain uintuk menyederhanakan prosedur dana mencegah adanya putusan yang saling pertentangan. selain intervensi kita masih mengenal acara dengan 3 pihak lainnya yaitu Vrijwaring ( garasi atau penanggungan) Tujuan dari pada penanggungan ini agar pihak ketiga yang ditarik dalam suatu sengketa yang sedang berlangsung yang karenanya akan membebaskan pihak yang menariknya dari akibat tentang opokok perkara. berdasarkan pasal 72 dan pasal 74 Rv, kita mengenal ada dua macam vrijwaring, yaitu: Vrijwaring formelle (formil) yaitu apabila seseorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda terhadap tuntutan yang bersifat kebendaan vrijwaring sederhana (garantie simple), yaitu bila dalam suatu sengketa tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berlangsung,mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ketiga :penanggung dengan melunasi hutang mempunyai hak untuk menagih kepada debitur. seseorang penggugat sepenuhnya berhak atau berwenang untuk mencabut gugatan atau tuntutan yang telah di ajukannya. dan pencabutan gugatannya diperlukan persetujuan dari tergugat. dan perubahan terhadap suatu gugatan yang telah diajukannya diperbolehkann sepanjang pemeriksaan perkara,asalkan tidak mengubah atau menambah tuntutan pokok termasuk puula dasar dasar daripaada tuntutan dan peristiwa peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. BAB IV JAWABAN DAN GUGAT BALIK (REKONVENSI) Menurut ketentuan pasal 121 ayat 2 HIR,tergugat dapat menjawab suatu gugatan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan demikian tidak ada ketentuan yang mewajibkan seorang tergugat untuk menjawabkan suatu gugatan. dan bila seorang tergugat ingin menjawab itu pasti ada dua kemungkinan : berupa pengakuan : pengakuan disini dalam arti membenarkan isis gugatan baik untuk semuanya maupun untuk sebagian ; sehingga jika tergugat membantah, maka pengugat harus membuktikan. berupa bantahan bantahan disini berarti menolak isi gugatan yang diajukan oleh pengugat .. Dan akibat dengan adanya jawaban dari tergugat terhadap suatu gugatan maka penggugat tidak diperbolehkan mencabut gugatannya kecuali dengan persetujuan tergugat,disamping itu penggugat tidak diperkenankan pula mengajukan rekonvensi ( gugat balik ) tertentu. dan tujuan dari gugatan rekonvensi itu adalah : untuk menghemat pembiayaan untuk mempermudah prosedur menghindari putusan putusan yang saling bertentangan dalam gugat rekonvensi tidak berlaku ketentuan umum tentang kompetensi relatif acara pembuktiaan dmapat dipersingkat atau disederhanakan dan pada azasnya tuntutan rekonvensi itu dapat dilakukan terhadap semua hal , kecuali : bila penggugat dalam rekonvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu,sedang tuntutan rekonvensi akan mengenai diri penggugat secara pribadi atau sebaliknya jika pengadilan negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi. dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan dalam hal ini tuntutan konvensi tengtang penguasaan sedangkan tuntutan rekonvensi mengenai tuntutan tengtang eigendom. dan gugatan konvensi dan rekonvensi dapat dimintakan banding bila jumlah nilai dari tuntutan konvensi ditambah dengan nilai tuntutan rekonvensi melebihi jumlah nilai setinggi tingginya yang hanya boleh diputus oleh pengadilan negeri sebagai hakim tertinggi,maka banding dapat diperbolehkan sesuai dengan (pasal 132b ayat 4 HIR) apa yang dimaksdu dengan eksepsi…..terhadap kompetensi pengadilan????? eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak tergugat terhadap penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara dan berisi tengtang tuntutan batalnya gugatan penggugat. dan cara pengajuan tangkisan atau eksepsi terhadap masing masing kompetensi tersebut adalah sebagai berikut : kompetensi absolut : tangkisan terhadapa kompetensi absolut dapat diajukan sepanjang pemeriksaan perkara ( pasal 134 HIR ) kompetensi relatif : tangkisan terhadap kompetensi relatif harus diajukan pada permulaan sidang atau permulaan pemeriksaan perkara ( pasal 125 ayat 2 dan pasal 133 HIR ) BAB V UPAYA HUKUM UNTUK MENJAMIN HAK Upaya hukum untuk menjamin suatu hak itu dapat berupa penjaminan haknya seandainya gugatan yang diajukannya dikabulkan nanti,maka undang undang menyediakan upaya menjamin hak penggugat tersebut,yaityu dengan jalan penyitaan.(beslag). upaya hukum untuk menjamin hak dengan sita jaminan, kita kenal ada dua macam, yaitu : sita jaminan terhadap barang barang miliknya sendiri (pemohon) sita jaminan ini bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang,akan tetapi untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon ataun kreditur dan berakhir dengan diserahkannya barang yang disita.sita jaminan terhadap barang milik sendiri ada dua macam yaitu : a. sita revindicatoir (pasal 226 HIR) dalam penyitaan ini,pemilik barang bergeraka yang barang barangnya berada ditangan orang lain dapat meminta,baik bsecara lisan maupun tertulis kepada ketua pengadilan negeri fitempat dimana orang yang memegang barang tersebut tinggal,dengan maksud agar barang tersebut disita. Dan akibat hukumnya dengan adanya sita revindicatoir ini adalah pihak yang memohon atau penyita barang itu tidak dapat menguasai barang yang telah dikenakan penyitaan dan sebaliknya pihak yang terkena penyitaan tidak boleh atau dilarang mengasingkan atau menjual barang yang telah disita tersebut. b. sita maritaal (pasal 823j Rv). dalam dita maritaal ini,penyitaan dimaksudkan bukan untuk menjamin suatu tagihan atau penyerahan barang, akan tetapi untuk menjamin agar barang barang yang disita tidak dijual. fungsi atau kegunaan dari sita maritaal adal;ah guna melindungi hak dari si pemohon selama pemeriksaan sengketa berlangsung dipengadilan negeri (khususnya dalam sengketa perceraian) dengan menyimpan atau membekukan barang yang disita untuk menghindari dialihkannya barang tersebut kepada pihak ketiga. Dan barang barang yang dapat dimintakan sita maritaal ialah barang barang bergerak yang merupakan hartakekayaanatau milik istri maupun barang yang tidak bergerak yangg berasal dari kesatuan harta kekayaan suami -isteri (pasal 823 Rv) sita jaminan terhadap barang milik debitur . sita jaminan ini disebbut sita conservatoir yakni merpakan suatu tindakan persiapan daripihak penggugat yang berbentuk permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan cara menguangkan atau menjual barang debitur yang dikenakan penyitaan guna memenuhi tuntutan dari penggugat. dan status barang yang disita tersebut harus dibekukan dan demikian barang barang tersebut di simpan sebagai jaminan serta tidak boleh dialihkan atau dijual.Dan barang barang yang dapat dimintakan sita secara conservatoir adalah : barang barang bergerak milik debitur barang barang tak bergerak milik debitur barang barang bergerak milik debitur yang ada ditangan orang lain. alasan yang dapat diajukan untuk meminta sita conservatoir ini harus ada dugaan yang kuat atau beralasan,,bahwa si penggugat berhutang selama putusan belum dijatuhkan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan,mencari akal atau berupaya untuk menggelapkan atau melariokan barang barangnya. penyitaan ini harus berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. untuk pelaksanaan penyitaan conservatoir atas barang tetap milik debitur ialah dengan harus diumumkan dengan memberi perintah kepada kepala daerah(desa) setempat supaya penyitaan barang tetap itu diumumkan ditempat,agar diketahui khalayak. ini dilakukan untuk menghindari jangan sampai barang tersebut dijual. dan salinan berita acara penyitaan didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah.penyitaan terhadap barang tetap harus dilakukan oleh juru sita ditempat barang tersebut terletak dan disaksikan oleh pamong desa ( pasal 227.198,199,HIR ps.30 PP.10/1961) selain macam macam penyitaan diatas masih dikenal macam penyitaan lainnya yaitu : sita conservatoir terhadap kreditur (pasal 750 a Rv); sita gadai (pasal 751 Rv); sita terhadap debitur yang tidak mempunyai domisili yang dikenal di indonesia (pasal 757 Rv) sita atas pesawat terbang (pasal 763 Rv) dan berdasarkan ketentuan pasal 1131 BW,semua barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang bersifat perseorangan dan semua hak hak atas harta kekayaan dapat diuangkan atau dijual untuk memenuhi tagihan,sehingga dengan demikian dapat disita. Disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 823 dan pasal 827 BW,hak hak yang bersifat perseorangan tidak dapat disita kecuali yang ditentukan dalam pasal 451,452 dan 749 Rv. BAB VI PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI Apakah yang dimaksud dengan membuktikan ??? ialah membuktikan menurut hukum acara mempunyai pengertian yang bersifat yuridis, yakni memberikan dasar dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa diajukan. dan tidak semua peristiwa dalam suatu gugatan itu harus dibuktikan karena ada beberapa peristiwa yang tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara,berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai beriku : peristiwa memank dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim sehingga kebenaran peristiwa itu tidak perlu dibuktikan karena secara jabatan hakim dianggap mengenal peristiwanya,yang dengan demikian tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. karena berdasarkan pengetahuan tentang pengalaman, yakni kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum. kita dapat menemukan ketentuan ketentuan hukum pembuktian formil dan materil : a. hukum pembuktian formil adalah hukum pembuktian yang mengatur bagaimana caranya mengadakan pembuktian (HIR dan Rbg); b. hukum pembuktian materil,adalah hukum pembuktian yang mengatur tentang dapat tidaknya diterimapembuktian dengan alat alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat bukti itu.ketentuan hukum pembuktian materil ini dapat kita temukan di dalam HIR,Rbg dan buku IV BW. dan didalam sengketa perdata yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang menjadi sengketa antara penggugat dan tergugat.dariperistiwa tersebut yang relevan saja haru dibuktikan kebenarannya secara formil… dan didalam acara perdata yang harus membuktikan atau mengajukan adalah pihak yang berkepentingan didalam perkara atau sengketa.dengan demikian baik p[enggugat ataupun tergugat harus membuktikan peristiwa yang disengketakan.sedangkan yang akan menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa adalah hakim yang memeriksa perkara atau sengketa. dan berdasarkan pasal 163 HIR kita kenal adanya pembagian beban pembuktian,yakni baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian oleh hakim. khusus kepada penggugat wajib untuk membuktikan peristiwa yang diajukannya dalam gugatannya dana tergugat wajib membuktikan bantahannya. ada beberapa teori beban pembuktian yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh hakim,adalah sebagai berikut : a. teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka. menurut teori ini ,barang siapa yang mengemukakan sesuatu maka ia harus membuktikannya dan bukan mengingkari atau menyangkalnya. b. teori hukum subyektif. menurut teori ini barang siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya.teori ini hanya dapat digunakan apabila gugatan penggugat didasarkan atas hukum subyejtif. c. teori hukum obyektif. menurut teori ini seseorang penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang di ajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. d. teori hukum publik : menurut teori ini,hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran.para pihak ada kewajiban yang bersifat hukum publik,untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti.kewajiban ini harus disertai sanksi pidana e. teori hukum acara : menurut teori ini,hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan dari pihak, dengan demikian hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau adil. BAB VII PENGERTIAN PUTUSAN,PUTUSAN GUGATAN DAN VERSTEK Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim,sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,diucapakan dalam persidangan dan bertujuan untukmengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak. dan keputusan hakim itu memilki tiga macam kekuatan ,yaitu : a. kekuatan mengikat. kekuatan mengikat disini maksudnya adalah ,keputusan hakim itumengikat kedua belahpihak yang bersengketa (pasal 1917 BW),termasuk disini adalah pihak ketiga yang turut serta dalam suatu sengketa (misalnya dengan jalan intervensi atau vrijwaring)atau mereka yang diwakili dalam proses. b. kekuatan pembuktian. kekuatan pembuktian disini maksudnya adalah ,dengan dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik,tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak,maupun pihak ketiga. c. kekuatan eksekutorial. maksudnya disini adalah bahwa keputusan hakim itu mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan mengenai apa yang teelah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat alat negara. susunan materi dari suatu putusan hakim berdasarkan pasal 183,184,187 HIR dan pasal 4 ayat (1),pasal 23 UU no.14/1970,harus memuat 4 bagian yaitu: a. bagian kepala. bagian kepaladari putusan hakim memuat kata kata “demi keadilan berdasarkan ke-tuhanan yang maha esa” bila keputusan hakim tidak memuat kata kata tersebut maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (ps.435 Rv.ps 224 HIR) b. identitas para pihak. identitas disini adalah identitas para pihak yang bersengketa yang sekurang kurangnya ada dua pihak,penggugat dan tergugat. identitas itu meliputi ,nama,umur,alamat,dan nama dari pengacara jika menggunakan pengacara. c. pertimbangan. pertimbangan disini meliputi : ~~pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya ~~pertimbangan tentang hukumnya. maksud daripada bagian pertimbangan ini adalah,alasan alasan hakim sebagai pertanggung jawab kepada masyarrakat yang menyebabkan ia mengambil keputusan demikian, dan oleh karenanya mempunyai nilaai obyektif ( ps.184 HIR,195 Rbg,ps 23 UU No.14/1970 ) d. Amar amar disini maksudnya adalah jawaban terhaddap petitum atau tuntutan daripada gugatan,jadi amar ini merupakan tanggapan terhadap petitum. seorang hakim wajib mengadili semua bagian daripada tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR). dan pada umumnya amar atau diktum itu dibagin menjadi dua bagian : a. declaratif. yang dimaksud dalam hal ini adalah penetapan daripada hubunganhukum yangmenjadipokok perkara atau sengketa; b. dispositif. maksudnya disini adalah ,bagian dari amar yang memberikan hukum atau hukumannya yang dapat berupa, mengabulkan atau menolak suatu gugatan. jenis putusan hakim berdasarkan pasal 185 ayat 1 HIR atau pasal 196 ayat 1 Rbg, jenis putusan hakim tersebut adalah sebagai berikut : a. putusan akhir putusan akhir adalah suatu putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan. putusan akhir kita kenal mempunyai tiga sifat yaitu : a). bersifat menghukum (condemnatoir). yaitu suatu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan agar ia memenuhi prestasi yang dituntut oleh penggugat.prestasi disini dalam arti memberi sesuatu,berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.putusan ini da[at diberikan terhadap perikatan perikatan yang bersumber kepada persetujuan atau undang undang. b). bersifat menciptakan (constitutif). yaitu suatu putusan yang bertujuan meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.misalnya pemutusan perkawinan,pernyataan failit atau pengangkatan wali dan sebagainya. c). bersifat menerangkan atau menyatakan (deeclaratoir) yaitu suatu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah atau menolak suatu gugatan. jadi disini keadaan hukum tertentu yang dituntut penggugat atau pemohon itu ditetapkan ada atau tidak ada. b. putusan sela. ptusan sela atau putusan antara ini maksudnya tidak lain untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara. putusan sela inibukan merupakan putusan akhir,sekalipun putusan ini harus diucapkan dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah,tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. pembedaan putusan hakim menurut pasal 48 Rv itu dibedakan menjadi dua,yaitu : a. putusan praeparatoir. yaitu putusan yang merupakan persiapan putusan akhir,putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir. b. putusan interlocutoir. yaitu suatu putusan hakim yang isinya memerintahkan pembuktian. pembuktian ini mempengaruhi putusan akhir. disamping itu kita masih mengenal dua jenis putusan lainnya yang bukan merupakan putusan akhir,sebagaimana ditentukan dalam pasal 332 Rv,yaitu : a. putusan insidentil. putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden,yaitu peristiwa yang menghentikan proses peradilan biasa.misalnya ; karena adanya vrijwaring,voeging atau tussenkomst. b. putusan provisionil. putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil,yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak,sebelum putusan akhir dijatuhkan. ingat putusan gugr terjadi,apabila penggugat mengajukan gugatan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tergugat hadir.untukkepentingan tergugat maka gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara. dan akibat dari putusan gugur itu gugatannya dinyatakan gugur dan dihukum membayar biaya perkara, maka gugatannyapun dianggap telah selesai.penggugat diberi kesempatan untuk mengajukannya lagi dengan membayar biaya perkara. sub.. verstek terjaadinya putusan verstek itu dijatuhkan apabila tergugat tidaak datang setelah dipanggil dengan patut,kecuali bila gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.jadi jelaslah bahwa putusan verstek dijatuhkan jika tergugat tidak hadir pada sidang hari pertama. jika tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari selanjutnya tidak hadir,maka perkaranya diperiksa secara contradictoir. dan upaya hukum yyang dapat dilakukan terhadap putusan verstek berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 UU No.20/1947,ps.200 Rbg,penggugat yang dikalahkan karena putusan verstek dapat mengajukan banding. apabila gugatan dikabulkan diluar hadirnya tergugat,maka tergugat dapat menggajukan perlawanan atau verzet dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat pribadi.apabila putusan tidak disampingkan kepada tergugat pribadi maka perlawanan dapat diajukan sampaihari ke 8 ssetelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu atau apabila tergugat tidak datang menghadap untuk ditegur,perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 sesudah putusan vertek itu dijalankan (pasal 129 ayat 2 HIR) . Bagaimanakah ketentuan menjalankan putusan verstek itu…??? berdasarkan ketentuan pasal 128 HIR dan pasal 152 Rbg : putusan verstek tidaka boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan ,seperti yang tersebut didalam pasal 49 dalam keadaan yang mendesak,maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua sesudah dijatuhkan putusan,atas permintaan penggugat denggan olisan atau tulisan. gugatan tidak diterima ialah suatu gugatan akan dinyatakan tidak diterima apabila gugatan itu tidak bersandarkan kepada hukum, yakni jika peristiwa peritiwa yang dijadijkan dasar suatu tuntutan itu tidak membenarkan tuntutan itu. pada putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima ini,penggugat masih dapat mengajukan lgi tuuntutannya. gugatan yang ditolak ialah suatu gugatan akan dinyatakan ditolak apabila gugatan iitu tidaak beralasan,yakni apabila tidak diajukan peristiwa peristiwa yang membenarkan tuntutan.penolakan merupakan putusan setelah hakim mempertimbangkan mengenai poko perkara. pada putusan yang menyatakan penolakan suatu gugatan,maka penggugat tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengajukan gugatan tersebut untukkedua kalinya kepada hakim yang sama. BAB VIII PELAKSANAAN PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP SUATU PUTUSAN suatu putusan hakim baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. kekuatan hukum yang pasti disini dalam arti bahwa terhadap putusan tersebut telah tiada upaya hukum lagi untuk melawannya.Dengan demikian sautau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti harus dilaksanakan secaraa suka rela oleh pihak yang dikalahkan. Dilihat dari segi pelaksanaannya .jenis pelaksaan putusan itu di bagi 3 macam yaitu : a. putusan yang menghukumpihak yang dikalahkan untukmembayar sejumlah uang. dengan demikian prestasi yang diwajibkan adalah membayarsejumlah uang (pasal 196 HIR dan pasal 208 Rbg) b. pelaksanaan putusan yangmenghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu perbuatan yang biasanya dinilai dengan uang (pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg) c. eksekusi riil,maksud eksekusi riil disini adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pihak yang dikalahkan untuk melakukan pengosongan benda tetap (pasal 1033 Rv). pertama tama yang dapat dikenakan penyitaan adalah : a. barang bergerak barang bergerak milik pihak yang dikalahkan ini dapat disita secara eksekutorial.demikian pula halnya barang bergerak milik pihak yang dikalahkan yang berada ditangan pihak ketiga,kecuali hewan dan alat alat yang digunakan sebagai mata pencaharian. termasuk dalam pengertian barang bergerrak adalah : > uang ; >surat berharga ; >piutang ; > barrang bergerak yang bertubuh lainnya. b. barang tak bergerak apabila pihak yang dikalahkan tidak memiliki barang bergerak maka penyitaan dapat pula dikenakan atas baranng yang tak bergerak atau barang tetap miliknya. dalam hal penyitaan barang tetap itu terjadi maka harus dibuatkan berita acaranya dan diberitahukan kepada lurah untuk diumumkan. maksud pemberitahuan kepadda lurah untuk mengemumkan penyitaan itu tiada lain agar barang yang disita itu tidak diperjuakl belikan atau dialihkan,pasal 198 HIR dan pasal 213 Rbg. disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 30 pp No.10/1961 panitera pengadilan negeri wajib mendaftarkan penyitaan atas tanha kepada kepala kantor pendaftaran tanah. Didalam suatu perkara perdata ,yang dapat melakukan penyitaan adalah paniteera pengadilan negeri (pasal 197 ayat 2 HIR) bila paniter berhalangan karena pekerjaan jabatan lainnya atau oleh suatu sebab yang lain,maka digantikan oleh seorang yang cakap atau yang dapat dipercaya yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atau pegawai byang dikuasakan atau atas permintaan ketua ,dan seterusnya. penyitaan ini harus dihadiri oleh dua orang saksi yangg nama,pekerjaan dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara itu dan salinannya dan saksi itu haruslah penduduk indonesia yang telah cukup berumur 21 tahun dan dikenal oleh yang melakukan penyitaan (ps. 197 ayat 6 dan 7) penjuaklan barang sitaan ada dua macam : a. penjualan dengan perantara kantor lelang (pasal 200 ayat 1 HIR,pasal 215 ayat 1 Rbg); b. penjualan oleh orang yang melakukan penyitaan atau orang yang ditetapkan secara khusus oleh ketua pengadilan negeri (pasal 200 ayat 2 HIR,Pasal 215 ayat 2 Rbg).penjualan jenis ini yaitu apabila penjualan itu berhubungan dengan eksekusi putusan yang isinya menghukum pihak yang dikalahkan membayar sejumlah uang yang jumlahnya tidak lebih dari Rp.300,- diluar biaya perkara. untuk penjualan barang bergerak dilakukan setelah diadakan pengumuman dan tidak boleh dilakukan sebelum harri ke -8 sesudah barang itu disita (pasal 200 ayat 6 HIR,pasal 217 1 Rbg). sub…upaya hukum yang dimaksud dengan upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan hakim,yang sifatnya berbeda dan tergantung kepada jenis upaya hukum itu sendiri,yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. upaya hukum biasa upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara dan pada azasnya terbuka untuk setiap putusan selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang. termasuk dalam upaya hukum biasa ini adalah ; >. perlawanan (verzet); >. banding >. kasasi. pengertian kasasi dapat kita ketahui dari pasal 16 UU No.1/1950,pasal 51 UU No.13/1965, yang antara lain menyebutkan : kasasi adalah pembatalan atas putusan pengadilan pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir, penetapan,perbuatan pengadilan pengadilan lain dan para hakim yang bertengtangan dengan hukum,kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan. upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa upaya hukum ini hanya dapat digunakan dalam hal hal tertentu yang telah disebut dalam undang undang saja. termasuk dalam upaya hukum luar biasa atau istimewa ini adalah : a. request civil (peninjauan kembali); yang dimaksud dengan request civil adalah putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat serta yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan dari orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali itu (pasal 385 Rv) dengan kata lain request civil adalah peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. alasan alasan yang dapat diajukan untuk mengajukan request civil,adalah ; a. apabila dijatuhkan putusan terhadap hal hal yang tidak dituntut b. apabila dikabulkan lebih daripada yang dituntut c. apabila ada bagian dari tuntutan yang tidak diputus d. apabila antara pihak pihak yang sama, atas dasar yang sama dan oleh hakim yang sama pula di dalam tingkat terakhir dijatuhkan putusan yang bertengtangan satu sama lain; e. apabila dalam putusan itu terdapat penetapan penetapan yang bertentangan satu sama lain; f. apabila putusan itu didasarkan atas surat surat yang setelah putusan tersebut dijatuhkan,dinyatakan atau diakui sebagai palsu; g. apabila sesudah dijatuhkannya putusan diperoleh surat surat yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan ; h. apabila putusan didasarkan atas penipuan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan sewaktu beracara di pengadilan,yang diketahui sesudah putusan dijatuhkan,atau apabila sumpah yang dibebankan kepada pihak lawan kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana, kecuali sumpah yangbersifat menentukan ( pasal 1929 BW ) b. derdenverzet (perlwanan)dari pihak ketiga Yang dimaksud derdenverzet adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa, hal ini dapat terjadi apabila pihak ketiga itu merasa hak haknya dirugikan oleh putusan terseebut yang dimaksud dengan upaya hukum banding adalah permohonan baik oleh penggugat maupun tergugat kepada pengadilan tinggi,agar perkara mereka diulangi pemeriksaannya. dan yang dapat mengajukan upaya hukum banding sebagaimana bunyi ketentuan pasal 6 UU No.20 tahun 1947 dan pasal 19 UU No.14/1970, yang dpat mengajukan upaya hukum banding adalah para pihak yang bersangkutan,baik penggugat maupun tergugat. permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dalam waktu 14 hari, terhitung mulai dari hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan (pasal 7 UU No.20/1947 dan pasal 199 Rbg),atau diberitahukannya putusan kepada pihak yang bersangkuatan (MA tanggal 4 oktober 1951). permohonan kasasi harus diajukan kepada panitera dari pengadilan yang menjatuhkan putusan yang dimohonkan kasasi dan biasanya ini adalahpengadilan tinggi,akan tetapi dapat diajukan kepada kepaniteraan pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutanb dalam peradilan tingkat pertama,dan bukan kepada panitera mahkamah agung (M.A.20 juni 1970, No.29 K/Kr/1969,J.l.pen I /70 hal.118). alasan yang dapat diajukan untuk permohonan kasasi adalah didasarkan ketentuan pasal 51 UU No.13/1965, alasan alasan hukum yang dapat dipergunakan untuk mengajukan kasasi adalah sebagai berikut : a. bila terjadi kelalaian memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perrbuatan yang bersangkutan. b. melampaui batas wewenang. c. bila salah mentrapkan atau karena melanggarr peraturan peraturan hukum yang berlaku.

About irwanasolole

nama : irwansyah ttl : 25 juni 1990 kampus : universitas mulawarman

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s