ilmu negara

BAB I
PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ILMU NEGARA
DENGAN BEBERAPA PEMIKIRNYA
YUROMREPOPI
{Yunani Purba – Romawi – Middle Age – Renaissance – Positive State – Politik Independence}
A. Yunani Purba
Sepanjang pengetahuan menurut pandangan dunia keilmuan barat (Eropa), penyelidikan tentang negara timbul dan berkembang setelah di Yunani Purba mengalami pemerintahan yang demokratis, di mana setiap orang bebas untuk menyatakan hasil pikiran dan isi hatinya, sehingga penyelidikan tentang ilmu negara bertepatan sekali dengan kebudayaan Yunani Purba.
Pada masa itu negara-negara di kebudayaan Yunani Purba, masih bersifat Polis-polis (polis berasal dari kata politeia atau politica) atau The Graek State; yang pada mulanya merupakan suatu tempat di pucak bukit, seiring dengan waktu semakin banyaklah orang-orang yang bertempat tinggal bersama di sana, akhirnya disekeliling rumah-rumah para warga (citizen) dibuatlah benteng sebagai tembok pertahanan untuk menjaga serangan musuh dari luar.
Pemerintahan dalam polis merupakan hal yang tertinggi karena tidak ada lagi suatu kekuasaan organisasi lain yang memerintah di sana, sistem yang terlaksana adalah ‘direct government by all peoples’, hal demikian terjadi karena identifikasi negara dalam pengertian kota dengan wilayah terbatas dan penduduk yang berkuantitas sedikit, sehingga polis kemudian diidentikkan dengan masyarakat negara dalam arti sebagai negara kota (Standstaat atau Citystate) yang dalam istilah lain disebut juga dengan Athenian State.
Selain turut serta secara langsung dalam pemerintahan, rakyat (waga kota atau citizen) juga yang melakukan pengawasan dengan jalan musyawarah rakyat (aclesia yang dalam istilah romawi disebut cometia). Beberapa pemikir atau filsuf yang hidup pada masa itu, antara lain SPAEZeP (Sokrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, Zeno dan Polibius).
Sokrates ( 470-399 SM) : dengan metode dialektis ia berpandangan bahwa negara melaksanakan dan menerapkan hukum objektif demi keadilan bagi kepentingan umum, keadilan sejati sebagai dasar pedoman negara. Di tengah keadaan dan suasana yang memperkosa hukum dan pri kemanusiaan yang amat sangat membahayakan negara, Sokrates laksana penjelmaan ‘Sri Rama’ yang berjuang memberantas dan mengikisnya dangan tanpa gentar kapan dan di mana saja ia berada. Karena ajarannya yang dianggap membahayakan negara, akhirnya ia dihukum mati (399 SM) dengan cara meminum racun oleh negara yang ia taati, sebab walau bagaimana pun negara itu harus tetap dipatuhi walaupun negara itu dalam keadaan rusak dan harus diperbaiki, ungkapan Sokrates ini terkenal dengan semboyan ‘Right or Wrong my Country’.
Plato (429-347 SM) : lahir di Athena dari kalangan keluarga bangsawan dan berpendidikan tinggi, buku karangannya berjudul Politeia (The Republik / Negara), Politicos (The Statement / Ahli Negara) dan Nomoi (The Law / UU). Plato membagi dunia menjadi ; Dunia Cita atau Kenyataan Sejati (Logika, Etika, Estetika) & Dunia Alam atau Fana (Pikir, Rasa, Mau). Agar dunia fana dapat bergabung dan menjadi dunia cita maka Pimpinan Negara haruslah seorang Philosopher King.
Plato membuat Siklus Negara yaitu : Aristokrasi (Cerdik Pandai) – Oligarchi (Gol. Kecil) – Timokrasi (Kekayaan) – Demokrasi – Tirani (Diktator) dan kembali ke Aristokrasi lagi, kemudian seterusnya.
The Ideal Form : Monarchi, Aristokrasi, Demokrasi
The Corruption Form : Tirani, Oligarchi, Mobokrasi
Aristoteles (384-322 SM) : Murid Plato dari Kerajaan Mecedonia, menggunakan metode Induktif Empiris sehingga oleh ilmuan modern disebut sebagai ‘Empiris Sains Pather’, buku karangannya adalah Ethica / Nichomachean Ethics dan Politica (yang terdiri dari delapan buku).
Aristoteles menyatakan bahwa Fungsi negara adalah untuk menyelenggarakan kepentingan warga negara agar hidup baik dan bahagia berasarkan keadilan. Di antara ungkapan terkenal Aristoteles adalah ia menyatakan ‘man is zoon politicon’, ia juga merupakan penganut prinsip universalitas.
Mengenai bentuk negara, Aristotelas pernah mengadakan penyelidikan pada 150-200 buah konstitusi polis-polis di Yunani, kesimpulan yang didapat menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk dasar, yaitu bentuk cita (ideal form), bentuk pemerosotan (corruption or degenerate form), dan bentuk gabungan antara bentuk cita dan pemerosotan (mixed form).
Terdapat tiga bentuk negara yang tergolong ke dalam bentuk cita, dengan kriterium atau ukuran kuantitas orang yang memerintah sebagai pembedanya, yaitu :
1. ‘one man rule’ atau pemerintahan satu orang ‘monarchi’
2. ‘a few man rule’ atau pemerintahan sedikit / beberapa orang ‘aristokrasi’
3. ‘the many mans or the peoples rule’ atau pemerintahan orang banyak untuk kepentingan umum (politea, polity atau republik)
Untuk bentuk pemerosotan juga terdapat tiga macam bentuk negara, dengan kriterium atau ukuran kuantitatif berdasarkan dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :
1. kepentingan satu orang atau sendiri atau pribadi, atau pemerintahan tirani ‘despotie’
2. kepentingan segolongan atau beberapa orang, atau pemerintahan oligarchi atau clique form atau plutocrasi (plutos berarti kekayaan, cratia atau cratein berarti memerintah)
3. untuk kepentingan dan atas nama rakyat seluruhnya ‘democratie’
Dengan dijulukinya Aristoteles sebagai ‘bapak ilmu pengetahuan empiris’ dikonstalasi, bahwa di dalam kenyataannya, bentuk negara cita tidak pernah terlaksana, melainkan selalu menjadi bentuk campuran atau malah pemerosotan, atas pandangan tersebut Aristoteles juga dianggap sebagai seorang perintis sosiologi hukum.
Epicurus (342-271 SM) : seorang ahli pikir dan hukum yang dilahirkan di Samos, mendapat pendidikan Yunani serta hidup dalam keadaan keruntuhan negara-negara Yunani setelah menjadi jajahan Macedonia. Dan ketika Alexander The Graet (Iskandar Agung) wafat, maka kerajaan dunia itu terpecah-pecah, sehingga timbul perserikatan kota-kota di Yunani seperti Atcoha dan Archacia, hingga pada masa Yunani berada di bawah imperium Romawi.
Pendapatnya yang menyimpang dari pendapat umum di Yunani waktu itu adalah pernyataannya bahwa masyarakat itu ada, karena adanya kepentingan manusia, sehingga yang berkepentingan bukanlah masyarakatnya sebagai satu kesatuan, tetapi manusia-manusia itu yang merupakan bagian daripada masyarakat, karena pandangan ini ia dianggap sebagai penganut paham individualis.
Zeno ( 300 SM) :
Zeno juga hidup dalam keadaan serba lesu dan morat-marit, pemimpin dari aliran filsafat Stoazijnen (stoa; berarti jalan pasar yang bergambar), ia memberikan dan mengajarkan pahamnya kepada para murid dengan mengambil tempat di jalan yang bergambar dan banyak tonggak temboknya, hasil dari aliran ini menimbulkan kebudayaan yunani yang disebut ‘hukum alam’ atau hukum asasi yang ajarannya terbagi dua, yaitu :
1. kodrat manusia ; dilihat kepada sifat-sifat manusia ialah kodrat yang terletak dalam budi manusia yang merupakan zat hakikat sedalam-dalamnya dari manusia, dan budi itu bersifat tradisional.
2. kodrat benda ; kodrat benda yang timbul di dalam kebudayaan Yunani, ialah kodrat yang mempunyai pengertian sentral kosmos sebagai lawan daripada chaos, sebagaimana Sokrates, Plato dan Aristoteles, pelukisan dunia sebagai kosmos itu merupakan suatu tata susunan satu kesatuan yang teratur rapi. Sedangkan dalam bentuk chaos itu dunia merupakan paksaan yang tidak ada ‘ordening’ dan tidak mengenal tata sehingga di dalam masyarakat terdapat kekacauan.
Paham dan cita-cita Zeno amat disukai oleh pimpinan negara Roma, sewaktu mereka menyusun imperium Romawi yang terdiri dari berbagai macam bangsa yang diperbolehkan memelihara kebudayaannya masing-masing dan tidak perlu mencintai ibu negara Roma, asalkan mereka tunduk dan mentaati segala ketentuan peraturan Roma. Paham Zeno yang tidak terbatas pada negara kota, melainkan bersifat negara dunia sehingga terdapat universalisme (kepentingan umum, individu bagian masyarakat).
Polibius (204-122 SM) : seorang ahli negara dan sejarah dari Megalopolis, pendapat pendidikan di lapangan sejarah dan kenegaraan Yunani hingga bekerja sebagai ahli politik negara Yunani. Datang ke Roma sebagai tawanan perang Romawi, namun mendapat kesempatan mempelajari dan meneliti susunan sistem pemerintahan serta jalannya perkembangan negara Romawi hingga berhasil mengarang buku sejarah Romawi sebanyak empat puluh jilid.
Polibius merumuskan siklus negara mulai dari Monarchi, Tirani, Aristokrasi, Oligarchi, Demokrasi, Okhlokrasi dan kembali lagi ke Monarchi. Ia juga menyatakan tidak ada bentuk negara abadi dan terus akan selalu berubah menurut siklus karena adanya sifat kemerosotan manusia, dalam hal mana pada satu sisi dan kesempatan sebagian orang menginginkan persamaan dan sebagian lainnya menghendaki hal yang sebaliknya.
B. Romawi dalam 5 masa KRPDC (Kerajaan, Republik, Prinsipat, Dominat dan pada masa Cicero)
1. Kerajaan (Koningschap), negara dipimpin seorang raja sehingga bentuk negara merupakan monarchi.
2. Republik atau republiek (res berarti kepentingan dan publica berarti umum, sehingga republik merupakan sistem pemerintahan yang menjalankan kepentingan umum). Biasanya pemerintahan dipegang oleh dua orang konsul, akan tetapi bilamana di dalam keadaan bahaya atau darurat, seperti adanya bahaya perang, bencana alam, paceklik atau sejenisnya, maka para warganya memilih, menunjuk, dan mengangkat seseorang untuk memegang segala kekuasaan di dalam pemerintahan selama dan hingga keadaan bahaya dapat teratasi, kondisi ini biasanya malahirkan kediktatoran, setelah itu rakyat menyerahkan kekuasaan kembali kepada dua orang konsul, seperti Cincinnatus yang pernah menjadi diktator selama enam bulan, setelah kondisi normal ia mengembalikan kekuasaan dan kembali menjadi petani biasa.
3. Prinsipat ; masa ini dimulai dengan masa Caesar yang memerintah mutlak berdasarkan perwakilan yang menghisap (Absorptieve Representation), agar mendapatkan legitimasi maka dipakailah Konstruksi Ulpianus “Kedaulatan Rakyat diberikan kepada raja melalui perjanjian di dalam Leg Regia” selain itu terdapat Konstruksi Caesarismus yang menyatakan bahwa kepentingan umum mengatasi undang-undang, dan raja sendiri adalah penentu apa yang dinamakan dengan kepentingan umum itu.
4. Dominat ; yaitu masa di mana para kaisar telah terang-terangan dan tanpa malu menjadi raja yang mutlak serta bertindak menyeleweng secara sewenang-wenag dalam memperkosa hukum dan menginjak-injak pri kemanusiaan.
5. Cicero (106-43 SM) ; menulis buku berjudul De Republika (tentang negara) dan De Legibus (tentang Undang-undang) yang melukiskan pikiran ketatanegaraan pada masa imperium Romawi. Pahamnya menolak pandangan Epicurus yang individualistik, pahamnya berdasarkan kepada rasio yang murni, di mana hukum positif harus didasarkan kepada dalil-dalil hukum alam, sehingga jika hukum positif bertentangan dengan hukum alam, maka kekuatan mengikatnya pun lenyap. Seiring perkembangan pertarungan politik di Romawi pada masa itu, di mana Cicero merupakan salah satu pengikut dari partai Senat yang kalah, maka bersama para tokoh partai Senat lainnya, ia pun dibuang dan meninggal dunia di pembuangan karena dibunuh. Roma jatuh sewaktu diserbu kaum Barbar Bangsa Jerman Kuno pada abad IV–V, sedangkan bagian baratnya lenyap diserbu oleh kaum bangsa Jerman pada tahun 476, kemudian jatuh pula bagian timur disebabkan penyerbuan oleh orang-orang Turki (Kekhalifahan Turki Ustmani atau Ottoman) pada tahun 1453.
C. Masa Abad Pertengahan : dengan Tokoh AsTADAMar (Agustinus, Thomas Aquino, Dante Alighieri dan Marsiglio di Padua)
Kebiasaan untuk memberi batas permulaan abad pertengahan dengan tahun 476 saat runtuhnya Kerajaan Romawi Barat bagi sebagian ahli adalah tidak tepat. Sebab Agustinus, seorang pemikir besar yang menciptakan pandangan baru itu hidup setengah abad terlebih dahulu, inghale praktek kenegaraan dan hukum ditutup dengan kodifikasi ‘Justinianus’ setengah abad kemudian di Romawi Timur.
Terjadilah kemudian sifat-sifat khas yang membentuk manusia abad pertengahan, sebagaimana dilukiskan oleh Beerling bahwa manusia abad pertengahan tak bebas bergantung kepada berbagai hal (kolektivitas), dalam pandangan umum Eropa sendiri masa tersebut dinamai ‘the dark ages’ yang oleh orang Inggris dianggap sebagai antitesis zaman renaissance.
Abad pertengahan oleh Lamprecht, seorang ahli sejarah bangsa Jerman dilukiskan sebagai ‘masa yang khas’. Pada mulanya dengan semakin lebarnya pengaruh agama Kristen, penguasa-penguasa Romawi tak mungkin lagi menghindarinya dan terpaksa menerima sebagai suatu kekuatan yang nyata, sehingga timbullah problematika antara negara dan gereja yang dalam perjalanannya gereja tumbuh menjadi sebagai faktor utama dan berkuasa dalam susunan masyarakat serta kenegaraan. Dimulai dari sini Eropa membentuk kepribadiannya untuk tahap zaman pertengahan dan selanjutnya, pembentukan ini didorong pula oleh tumbuh dan berkembang pesatnya kekuatan ‘Timur’ yang sedang merekah (zaman keemasan bagi kebudayaan Islâm dengan sistem pemerintahan kekhalifahannya).
Menurut Hegel, cara berpikir abad pertengahan adalah (teologis–dogmatis) dan (theocratis–naturalis), selain itu terdapat beberapa tokoh yang mewakili zaman ini, antara lain :
1. Agustinus (354-430) ; penyusun pemikiran baru abad pertengahan dengan mengambil pikiran-pikiran masa Yunani Purba dan pikiran kekristenan, pada usia lanjut ia diangkat menjadi uskup Hippo Regius di Pantai Afrika Utara. Bukunya yang terkenal adalah Civitas Dei atau negara Tuhan dan Civitas Terena (diabolis) atau negara setan.
Selanjutnya diuraikannya bahwa Civitas Terena merupakan hasil kerja setan atau keduniawian yang bersifat kotor dan fana, sedangkan Civitas Dei merupakan kerajaan Tuhan yang langgeng dan abadi, akan tetapi semangat keduniawiannya terdapat dalam gereja Kristus sebagai wakil dari Civitas Dei, Civitas Terena relatif menjadi baik bilamana tercapai ampunan Tuhan dengan mengabdikan Civitas Terena kepada Civitas Dei, sehingga terjadi percampuran antara agama, negara, ilmu pengetahuan, kesenian dan sebagainya, konstelasi demikian menjadikan Civitas Terena persiapan bagi Civitas Dei. Sebagaimana telah dijalankan oleh Konstantin Theodisius di Konstantinopel.
2. Thomas Aquino (1225-1274) ; mengemukakan teori hukum alam thomistis (thomistisch natuurrecht) yang pada mulanya tidak diindahkan (diabaikan), tetapi kemudian menjadi dasar hukum yang berlaku bagi golongan Katolik Roma. Di antara bukunya yang terkenal adalah ‘Summa Theologica’ dan ‘de Regimene Proncipum’. Ia membagi asas hukum menjadi dua jenis, yaitu Prinsipia Prima atau asas-asas umum yang dengan sendirinya dimiliki oleh manusia yang berasio sejak saat kelahirannya, mutlak diterima dan berlaku kapan serta di mana saja seperti di dalam sepuluh perintah Tuhan (Tien Geboden atau The Ten Command of God). Serta Principia Secundaria (asas turunan dari asas umum) merupakan tafsiran prima yang dilakukan oleh manusia sendiri menurut rasionya, bersifat selalu berubah-ubah, serta hanya berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Seiring dengan itu, ia kemudian membagi hukum menjadi empat golongan, yaitu :
a. Lex Aeterne (hukum abadi), yaitu rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal sesuai dengan tujuan dan sifatnya, karenanya menjadi sumber dari segala hukum.
b. Lex Divina (hukum ketuhanan), yaitu sebagian kecil rasio Tuhan yang diwahyukan kepada manusia.
c. Lex Naturalis (hukum alam), yaitu bagian dari lex divina yang dapat ditangkap oleh rasio manusia atau merupakan penjelmaan dari lex aeterna di dalam rasio manusia.
d. Hukum Positif, yaitu hukum yang berlaku dalam masyarakat.
Jika Agustinus berpendapat bahwa pada dasarnya hubungan antara negara dan gereja terpisah satu sama lain, maka Thomas Aquino malah menyatakan bahwa negara itu didukung dan dilindungi oleh gereja demi tercapainya kemuliaan yang abadi.
3. Dante Alighieri (1265-1321) ; seorang penyair terkenal Italia yang mendapat kedudukan dan jabatan tinggi di kota kelahirannya Florence, pada masa Italia diliputi kemelut pertentangan dan perjuangan serta kekacauan perebutan kekuasaan. Ia turut dalam perjuangan untuk memperoleh kekuasaan antara golongan Neri dan Bianchi (golongan putih yang ia ikuti). Golongan Chibelin ialah partai dari Kaisar melawan golongan Neri atau Golongan Kaum Guelf dari partai Paus. Setelah Paus Bonifacus yang dibantu Karel dari Valois Prancis berhasil memperoleh kekuasaan, maka seluruh golongan putih termasuk Dante Alighieri diusir dan dibuang ke Ravenna pada tanggal 27 Januari 1302, hingga menemui ajalnya pada tahun 1321.
Sekitar tahun 1313 terbitlah bukunya ‘de Monarchia’ yang terbagi dalam tiga bab, di mana ia memimpikan adanya suatu kerajaan dunia (lawan dari kerajaan paus) guna menyelenggarakan perdamaian dunia dengan jalan mengadakan Undang-undang yang sama bagi semua umat.
4. Marsiglio (1270-1340) ; ia yang juga disebut Marsilio lahir di kota perdagangan Prancis bernama Padua yang juga sering disandingkan menjadi nama belakangnya, Padua merupakan kota untuk mempelajari falsafah Aristoteles yang menurut tafsiran berdiri di atas landasan Averroesisme (Averroes adalah seorang Arab Muslim bernama asli Ibnu Rosjid, yang berjasa menyampaikan ajaran Aristoteles ke Barat).
Dikota kelahirannya, ia memasuki golongan Ghibellin bersama dengan William Occam (1280-1317) ia dikeluarkan dari gereja oleh paus di Avignon, dan pergi ke Jerman serta tinggal di lingkungan Kaisar Louis Bavaria, karena bertentangan dengan Paus Yohannes XXII, maka Louis Bavaria juga dikeluarkan dari gereja. Pada tahun 1313 Marsiglio menjadi Rektor Universitas Paris. Ia berpandangan bahwa negara sebagai kekuasaan sedunia hendaknya diganti oleh negara sebagai pusat kekuasaan yang berdiri lepas dengan hubungan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi seperti gereja. Meskipun ia tinggal di lingkungan kaisar, namun tidak membicarakan masalah kekaisaran, bahkan rakyat diperbolehkan menghukum para penguasa bilamana melanggar Undang-undang.
Marsiglio juga ingin mendemonstrasikan gereja, yaitu agar Paus dipilih oleh rakyat, lalu kekuasan tertinggi diletakkan di tangan badan permusyawaratan gereja-gereja (consilie), sehingga gereja hanyalah mengurus kepentingan kerohanian saja, dan tempatnya tidak lebih tinggi dari uskup lainnya. Kedudukan gereja berada di bawah negara dan tidak berhak mengambil alih hak rakyat dalam membuat Undang-undang.
D. Masa Renaissance
Zaman ini selalu dipertentangkan dengan zaman pertengahan karena pada zaman pertengahan berlaku beberapa kebenaran yang mutlak dan tertentu menurut agama, pandangan dunia bersifat universalitas dan manusia merupakan bagian dari dunia Kristen yang umum dengan kekuatan gereja serta wahyu sebagai sandarannya.
Alam pemikiran zaman pertengahan mengandung hal yang bertentangan, pada masa itu orang menyusun sintesis-sintesis falsafah teologie yang menerangkan dan mengandalikan segenap kebenaran, tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas, falsafah turun derajatnya menjadi pembicaraan abstrak menurut aturan yang telah ditentukan (a ancilla theologiae / babu teologi), pengetahuan empiris nyaris tidak ada yang menjalankan dan eksprimen pun jarang diketengahkan, bahkan Galileo Galilei yang bersikeras tidak mau mancabut teori heleosentrisnya dalam memandang susunan tata surya yang bertentang degan teori geosentris gereja, akhirnya harus menjalani hukuman mati oleh gereja. Kemudian datang zaman renaissance yang diselingi reformasi atas hegemoni gereja Katholik Roma, seperti gerakan Martin Luther yang kemudian dalam bidang agama juga melahirkan Kristen Protestan.
Beberapa pakar yang merupakan anak zaman dari masa renaissance ini, antara lain :
1. Nicollo Machiavelli (1469-1527) ; seorang ahli sejarah dan negarawan Italia, yang di tempat pengasingannya menulis buku yang berjudul Discorsis opra la prima desa di Titus Livirus (Discourses on first Ten Books of Titus Livius) dalam tiga jilid di tahun 1512-1517, serta Il Principe (The Prince) pada tahun 1513, yang pada bab XVIII dinyatakannya bahwa “penguasa, yaitu pimpinan negara harus mempunyai sifat-sifat seperti kancil dan singa, ia harus menjadi kancil untuk mencari lubang jaring dan menjadi singa untuk mengejutkan serigala”.
2. Jean Bodin (1530-1596) ; seorang sarjana hukum dan pengacara dari Toulouse dan pada tahun 1551 datang ke Paris serta tinggal di dekat istana, karya tulis terkenalnya ‘Les Six Livres de la Republique’ pada tahun 1576, dan juga ‘Heptaplomeres’. Pada masanya, kekuasaan raja Prancis makin meluas dan bertambah meskipun pada tahun 1614 telah terjadi permusyawaratan terakhir dari Majelis Perwakilan, namun pemerintahan absolut Henri IV (1589-1610) telah berurat berakar dengan kuatnya. Maka dasar pemerintahan absolut itulah yang dirumuskan dan dibenarkan Jean Bodin lewat bukunya Lex Six Livres de la Republique.
Kekuasaan yang berpusat pada negara, makin lama makin tegas tampak dalam bentuk kekuasaan raja, sehingga dasar pemerintahan absolut terletak dalam kedaulatan yaitu kekuasaan raja yang superior. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi untuk memerintah, yaitu kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara terhadap para warga negaranya dan penduduk lainnya di wilayah negara, jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan mutlak yang terletak di dalam tangan raja dan tidak dibatasi oleh Undang-undang. Karena yang membuat Undang-undang itu adalah raja, maka tidak mungkin pembuatnya diikat oleh buatannya sendiri, namun berhubung adanya hukum alam, maka tidaklah ada kedaulatan yang bersifat mutlak, melainkan kedaulatan terbatas di dalam maupun di luar wilayah negara, atau juga di batasi oleh hak-hak pokok manusia dan oleh hukum yang berlaku dalam pergaulan antara negara-negara (hukum antar bangsa).
Dengan demikian, maka pengertian kedaulatan yang bersifat komparatif diubah menjadi superlatif, raja lah yang berdaulat serta kedaulatan itu menjadi sifat dan tanda negara. Atas ajarannya ini, maka Jean Bodin mendapat julukan ‘Bapak Ajaran Kedaulatan’.
3. Aliran Monarchomachen
Monarchomachen artinya pembenci raja atau para musuh raja, namun pengertian ini menurut Prof. Dr. Syahran Basah, S.H., C.N. tidaklah mengenai sasarannya, karena hanya ditujukan pada perlawanan terhadap keburukan-keburukannya yang tertentu saja juga tidak kepada pemerintahan yang bersifat absolute atau terhadap rajanya sendiri.
Dua hal pokok dari ajaran golongan monarchomachen, ialah :
a. memberi dasar baru kekuasaan raja, berhubung raja tidak lagi seperti Tuhan Yang Maha Adil.
b. memberi landasan bagi rakyat bilamana raja bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas-batas kekuasaannya. Maka rakyat diberi dasar untuk mengadakan perlawanan.
Para tokoh gologan ini, yaitu antara lain :
 Hotman; dengan karya ‘Franco Gallia’; yang menetang absolutisme berdasar histories bukan teologis, tahun 1573,
 Brutus; dengan buah tangan ‘Vindiciae contra Tyranos’; alat-alat hukum melawan raja-raja yang sewenang-wenang, tahun 1579,
 George Buchanan; dengan tulisan ‘De Jure regni apud Scotos’; tentang kekuasaan raja pada bangsa Skot,
 Johan Althaus / Johannes Althusius; dengan tajuk karangan ‘Pilitica Methodice Digesta’; susunan ketatanegaraan yang sistematik,
 Juan de Mariana; dengan karangan ‘De Rege ac Regis Institutione’; tentang hal raja dan kedudukannya, tahun 1599,
 Bellarmin (1542-1621); yang menyatakan bahwa menurut bentuk teori negara yang baik adalah monarkhi absolute, akan tetapi kenyataan dalam praktek menimbulkan keadaan yang sebaliknya karena kemerosotan akhlak manusia,
 Francesco Suarez (1548-1617); sarjana Spanyol dengan buku ‘Tractatus de Legibus as De Regislatore’; uraian tentang Undang-undang dan Tuhan, Pembentuk Undang-undang, tahun 1613,
 John Milton; yang menyetujui pelaksanaan hukuman mati terhadap raja Inggris Charles I, dan
 John Knox; pemimpin aliran Kalvin di Skotlandia
E. Masa Hukum Kenegaraan Positif
Dengan timbulnya ajaran atau paham kedaulatan negara, maka perkembangan memasuki babak kelima, di mana dari paham kedaulatan negara itu kemudian timbul adanya ilmu pengetahuan mengenai hukum kenegaraan positif. Hal ini di antaranya dipengaruhi aliran ‘Legisme’ yang pada masa pikiran rasionalistik banyak pengikutnya disebabkan dasar ajarannya sesuai dengan dan dapat diterima rasio waktu itu, yaitu :
1. Bahwa peraturan perundang-undangan menjadi hukum sebab merupakan hasil pekerjaan badan pembentuk Undang-undang atau badan legislatif yang mempergunakan rasionya
2. bahwa hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh karena tidak sesuai dengan sifat hukum alam yang berlaku di mana-mana dan tidak berubah, sedangkan hukum kebiasaan itu sifatnya berbeda-beda bergantung kepada tempat dan waktu
Anggapan di atas sesuai dengan ajaran-ajaran perjanjian masyarakat (social contract) dari Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Pada pokoknya ajaran itu mendasarkan pahamnya berlandaskan hukum alam yang bersifat ‘rasionalistis individualistis’ dan logis, yang pada masa sebelumnya telah dirintis oleh Hugo de Groot atau Grotius yang mengubah landasan hukum alam berasal dari agama ke rasio. Kemudian lewat trias politica Charles Secondat baron de Labrede et de Montesquieu (1688-1755) yang pada dasarnya bahwa suatu kaidah baru merupakan kaidah hukum bilamana kaidah tersebut dibuat dan ditentukan oleh badan kenegaraan yang diserahi tugas dan kekuasaan legislatif.
Masa hukum kenegaraan positif terdiri dari tiga fase yaitu :
1. Fase pertama yang bereaksi terhadap hukum Romawi dan hukum alam dipelopori oleh K.F. von Gerber dan Paul Laband,
2. Fase kedua dipelopori oleh Bluntschli dan George Jellinek yang keduanya merupakan mahaguru mata kuliah ilmu negara pada universitas Heidelberg Jerman, kemudian
3. Fase ketiga yang diwakili oleh Hans Kelsen selaku pemimpin mazhab atau aliran hukum Wina yang merupakan kelanjutan dari mazhab Malburg yang dipimpin Cohen. Mmazhab Malburg sendiri merupakan pecahan dan kelanjutan dari Neo-Kantiaanserichting atau aliran Neo Kantsian, yang merupakan pembaharuan dari ajaran Immanuel Kant, yang pada pokoknya membedakan tajam sekali antara Welt das Sein dengan Welt das Solens.
F. Masa Ilmu Politik sebagai Ilmu yang berdiri sendiri
Ilmu politik dianggap sebagai ilmu yang beridri sendiri dikemukakan oleh Hermann Heller, seorang sarjana abad XX yang terkenal dan berani melancarkan serangan dan kritik, baik terhadap George Jellinek maupun muridnya, Hans Kelsen. Secara keseluruhan reaksinya itu ditujukan kepada aliran positivisme yang selama itu pendapatnya didukung sebagai ‘Communis opinie doctorum’ yang telah menjadi pendapat umum di kalangan para cerdik pandai (cendekiawan). Dikatakan menentang pendapat yang telah menjadi pendapat umum, karena pada waktu itu pengaruh George Jellinek yang juga disebut sebagai Bapak Ilmu Negara sangatlah besar.
Karena keberanian, kesadaran akan teori dan keasliannya itulah, maka Paul Scholten selaku nestor (grootmeester) pertama di lapangan ilmu hukum dari Universitas Amsterdam berkata tentang diri Hermann Heller, di dalam bukunya yang berjudul ‘Verzemelde Geschriften’ bahwa Hermann Heller adalah politikus asli yang paling baik di dalam lapangan teori hukum dan teori negara.
Hermann Heller termasuk salah seorang pemimpin mazhab Baden yang dipimpin oleh Dilthey, yang merupakan pecahan dari Neo Kantiaanserichting sebagaimana mazhab Malburg.

BAB II
Pengertian Ilmu Negara Dan Terjadinya Negara
A. Istilah Ilmu Negara berasal dari bahasa :
Belanda : Staatsleer (De Staat ; negara), Jerman : Staatslehre(Der Staat ; negara)
Inggris : Staatswissenschaft, Theory of State, The General Theory of State, Political Science atau Politics. Perancis : Theorie d ‘etat
Staat atau State berasal dari bahasa Latin (Status atau Statum) yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, sifat keadaan tegak dan tetap.
Negara (dalam bahasa Indonesia) berasal dari bahasa Sansekerta (Nagari atau Nagara) yang berarti wilayah, kota atau penguasa; nama-nama yang memakai kata ‘negara’ biasanya hanya khusus untuk kepala negara atau orang-orang tertentu yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagaimana praktek pemerintahan kerajaan Majapahit pada abad XIV, lebih jauh pengunaan warna merah-putih pun sebagai bendera negara Republik Indonesia diIlhami oleh bendera merah-putih yang dikibarkan Mahapatih Gadjah Mada di Sorong Irian Jaya, (Nagara Kartagama; Mpu Prapanca, 1365).
George Jellinek (Sarjana Jerman) adalah Bapak Ilmu Negara, seorang Guru Besar pada Universitas Heidelberg (Berlin), buku karangannya : Allgemeine Staatslehre (Ilmu Negara Umum).
B. Pengertian Ilmu (ilmu pengetahuan):
 Drs. M. Hatta ; ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, menurut kedudukannya tampak dari luar, maupun menurut bangunannya tampak dari dalam.
 Drs. S. Abu Bakar ; ilmu adalah suatu pendapat atau buah pikiran yang ilmiah, yaitu pendapat atau buah pikiran yang memenuhi persyaratan ilmu pengetahuan terhadap suatu bidang masalah tertentu.
 Hans Kelsen ; ilmu pengetahuan harus memiliki tiga syarat, yaitu mempunyai lapangan ilmu pengetahuan tersendiri, mempunyai peninjauan tersendiri, dan mempunyai sifat khusus yang tersendiri pula.
 Prof. Dr. Syahran Basah, S.H., CN. ; ilmu ialah sesuatu yang didapat dari pengetahuan, dan pengetahuan ini diperoleh dengan berbagai cara. Tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu, sebab setiap pengetahuan itu baru dinamakan ilmu kalau ia memenuhi syarat-syarat keilmuan dari sesuatu pengetahuan.
 Prof. Nawawi ; ilmu harus memiliki objek, metode, sistematika dan universal.
 Prof. Prajudi ; ilmu harus ada objek, terminologi, filosofis dan teori yang khas.
 Prof. Soerjono Soekamto ; ilmu adalah pengetahuan (knowledge) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran, pengetahuan mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya.
 Prof. Sondang Siagian ; ilmu didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulangkali telah teruji kebenarannya, prinsip, dalil, rumus tersebut dapat diajarkan dan dipelajari.
 Prof. Sutrisno Hadi ; ilmu merupakan kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan sejumlah orang yang dipadukan secara harmonis dalam bangunan yang teratur.
 Prof. Van Poelje ; ilmu adalah tiap kesatuan pengetahuan, di mana masing-masing bagian bergantungan satu sama lain yang teratur secara pasti menurut asas-asas tertentu.
 The Liang Gie ; ilmu sebagai sekelompok pengetahuan teratur yang membahas sesuatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada satu atau segolongan masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran.
 Dari berbagai pendefinisian tersebut, Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu konkrit, sehingga dapat diamati, dipelajari dan diajarkan serta teruji kebenarannya, teratur, bersifat khas atau khusus dalam arti mempunyai metodologi, objek, sistematika dan teori tersendiri.
C. Pengertian Negara :
Dalam kajian ilmiah modern, mulai timbul pada zaman renaissance di Eropa pada abad XV dengan istilah Lo Stato dari bahasa Italia yang menjelma menjadi L’Etat dalam bahasa Prancis (Raja Louis XIV; L’Etad Cest Moi). Kemudian seiring lahirnya demokrasi negara disebut sebagai The Community that is Governed, yang pada waktu mulanya diartikan sebagai suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat kelengkapan yang teratur di dalam wilayah (daerah) tertentu.
Lebih lanjut perbedaan antara state dan government secara tepat dinyatakan oleh The Supreme Court of the USA tahun 1870, pemberian keputusan mengenai peristiwa tubrukan kapal Prancis Euryale dan kapal AS Saphire, di mana Euryale tetap merupakan bagian dari negara Prancis sekalipun pemerintahannya telah diganti Pemerintah Kaisar Napoleon III kepada Pemerintah Republik Prancis (State = the national souvereignity, Government = the agents of representative of the national souvereignity).
Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama (Teori; Du Contract Social), Harold J. Laski, Max Weber, dan Leon Duguit. Sedangkan dalam tinjauan hukum tata negara, negara dianggap sebagai organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat kelengkapan negara guna mencapai tujuan negara.
Abdul Ghofur Anshori ; negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
Al-Farabi ; negara adalah satu tubuh yang hidup, sebagai halnya tubuh manusia; tubuh manusia yang menyusun satu kesatuan.
Aristotes ; negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa, guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
Bluntschli ; negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.
Diponolo ; negara adalah suatu organisasi kekuasaan dengan susunan tata-tertib suatu pemerintahan yang meliputi pergaulan hidup suatu bangsa di suatu daerah tertentu.
George Jellinek ; negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
George Wilhelm Friedrich Hegel ; negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesa (sistesis) dari kemerdekaan individu (individual) dan kemerdekaan universal.
Hans Kelsen ; negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa, negara sebagai kesatuan ketentuan hukum yang mengikat sekelompok individu yang hidup dalam wilayah tertentu. Dengan kata lain, negara itu sebenarnya sama dengan hukum atau dengan kata lain negara itu merupakan penjelmaan dari tata hukum, maka sifat satu-satunya dari peninjauannya haruslah ‘yuridis’ saja.
Harold J. Laski (1950) ; negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu-individu maupun asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.
Nyatanya negara itu adalah kekuasaan tertinggi yang memaksa dalam masyarakat politik, tapi dalam kenyataan pula negara itu dipergunakan untuk menjaga dan memelihara interest mereka yang memiliki alat produksi dalam masyarakat. Pada kesempatan yang lain Laski juga menyatakan bagi tujuan administrasi praktis, negara adalah pemerintahan.
Herman Finer ; negara merupakan suatu kesatuan wilayah di mana sosial dan kekuatan individu dari segala perjuangan pada variasi kekuatannya adalah untuk mengendalikan pemerintahan dengan kekuasan sah tertinggi.
Hermann Heller ; kenyataan dari negara itu terletak pada fungsinya, kalau negara itu mempunyai fungsi, maka nyatalah negara itu ada. Negara merupakan ‘territoriale gezagsorganisatie’ artinya suatu organisasi kewibawaan yang mempunyai wilayah tertentu.
Hugo de Groot ; negara adalah suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.
Jean Bodin (1500-1596) ; negara adalah suatu persekutuan keseluruhan daripada keluarga-keluarga dengan segala milik dan kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat.
Lenin ; negara adalah mesin untuk mempertahankan kekuasaan satu kelas atau kelas yang lain.
Nicolllo Machiavelli ; La Stato (buku Il Principe), negara sebagai kekuasaan yang mengajarkan bagaimana raja memerintah dengan sebaik-baiknya.
Plato ; negara adalah manusia dalam ukuran besar.
Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn ; istilah negara dipakai dalam arti penguasa, persekutuan rakyat, sesuatu wilayah tertentu, dan juga kas negara atau fiskus.
Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si. ; negara didefinisikan sebagai suatu susunan kelas atau organisasi satu kelas yang terdiri atas kelas-kelas lain. Atau satu-satunya organisasi yang mengatasi kelas-kelas dan mewakili masyarakat sebagai satu keutuhan.
Prof. Dr. J.H.A. Logemann ; dalam buku Over De Theorie Van Stelling Staadrecht, negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau kewibawaan, yang keberadaannya bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi.
Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. ; negara merupakan organisasi daripada fungsi-fungsi bersama (kenegaraan) yang mengasumsikan jabatan-jabatan untuk fungsi-fungsi tersebut. Sehingga ada yang menganggap sifat hakikat negara tidak lain adalah organisasi jabatan (ambten-organisatie).
Prof. G. Pringgodigdo, S.H. ; negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada Pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).
Prof. Hoegerwerf ; negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan-kekuatan. Anggota-anggota kelompok ini para warga negara, bermukim di suatu daerah tertentu. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang diakui kedaulatannya di daerah ini. Ia menentukan bila perlu dengan jalan paksa dan kekerasan, batas-batas kekuasaan dari orang-orang dan kelompok dalam masyarakat di daerah ini. Hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa kekuasaan negara pun mempunyai batas-batas, umpamanya disebabkan kekuasaan dari badan-badan internasional dan supra nasional. Kekuasaan negara diakui oleh warga negaranya dan oleh warga negara lain, dengan kata lain kekuasaan tertinggi disahkan menjadi wewenang tertinggi. Maka ada suatu pimpinan yang diakui oleh negara yaitu pemerintahan].
Prof. Mr. Krenenburg ; negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Pada kutipan lain dinyatakan bahwa negara adalah suatu sistem daripada tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur, dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.
Prof. Mr. Soenarko ; negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan (souvereign).
Prof. R. Djokosoetono, S.H. (1950) ; negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
Prof. Soemantri, S.H. ; negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya adalah suatu organisasi yang bernama negara, selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapa pun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.
Robert M. Max Iver ; negara merupakan suatu sistem kelembagaan dan perkumpulan, pembicaraan mengenai negara berarti tentang organisasi pemerintahan yaitu organ atau badan-badan administrasinya. Secara lebih rinci Max Iver mengupas negara dalam tiga makna yaitu : negara sebagai persekutuan, negara dalam istilah soverenitas), dan negara dalam istilah hukum.
Roger F. Soltau ; negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
Smith dan Zwicher sebagaimana dikutif Jacobsen dan Lipman (1960) ; secara formalnya, negara modern diartikan sebagai lembaga politik yang terorganisasi daripada orang-orang atau rakyat, atau yang mempunyai daerah territorial tertentu serta hidup di bawah pemerintahan yang seluruhnya atau hamper seluruhnya merdeka atau bebas dari control luar dan sanggup memelihara ketaatan dari semua orang di dalamnya.
Valkenier ; negara ialah rakyat sebagai kekuasaan yang merdeka, hidup dalam perasatuan hukum yang berlaku lama di suatu daerah yang tertentu.
Pasal 1 konvensi Montevideo 1963 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara (yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara-negara Amerika latin) mengemukakan karakteristik-karakteristik pokok dari suatu negara: “Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut: (a) Rakyat Subjek tetap , (b) Wilayah tertentu, (c) Pemerintah, dan (d) Kemampuan melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain”.
Konvensi Montevideo di atas tidak menjelaskan tentang pengertian negara tetapi lebih merupakan penetapan syarat yang harus dimiliki oleh negara. Dari berbagai konsepsi yang ada mengenai pengertian negara dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu alat atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan pesoalan-persoalan bersama dari masyarakat.
Ilmu Negara (bersifat abstrak, teoritis, universal dan statis) : ilmu pengetahuan yang mengamati, menyelidiki, mengkaji dan mempelajari sendi-sendi pokok (asas-asas pokok), pengertian-pengertian pokok, serta sifat-sifat umum dari negara secara umum, yaitu antara lain :
 asal-usul berdirinya negara,
 muncul dan lenyapnya negara,
 unsur-unsur negara,
 perkembangan dan perjalanan negara,
 tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh negara, dan
 jenis atau bentuk-bentuk dari negara pada umumnya.
Prof. Dr. J.H.A. Logemann dalam buku ‘Over De Theory Van Een Stelling Staatsrecht’ mengemukakan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi (Authority). Maka sebagai organisasi kekuasaan, di dalam negara terdapat suatu mekanisme tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia (rakyat) agar berbuat dan bersikap sesuai dengan kehendak negara. (pandangan ini diikuti Harold J. Laski, Max Weber dan Leon Duguit).
D. Sifat Hakikat Negara (Das Wesen Des States)
Sifat Hakikat Negara berkaitan erat dengan dasar-dasar terbentuknya negara, norma dasar (fundamental norm) yang menjadi tujuannya, falsafah hidup yang ingin diwujudkannya, serta perjalanan sejarah dan tata nilai sosial budaya yang telah berkembang di dalam negara. Menurut Prof. Miriam Budihardjo sifat hakikat negara mencakup :
1. Sifat Memaksa ; mempunyai kekuatan fisik secara legal dengan sarana polisi, tentara, dan alat penegak hukum lainnya.
2. Sifat Monopoli ; dalam menetapkan tujuaan bersama masyarakat, arah pembangunan, pemanfaatan berbagai sumber daya, aliran kepercayaan, flatform politik legal dan lain-lain.
3. Sifat Mencakup Semua (all-embracing) ; segala ketentuan, peraturan dan kebijakan berlaku bagi semua yang berada di wilayah kekuasaan negara.
Pada sisi lain, sifat hakikat negara tergantung dari sudut pandang tinjauannya, secara historis dapat dikatakan bahwa :
1. Pada zaman Yunani, negara itu adalah polis atau negara kota (city-state) dengan segala sifat-sifat khususnya, seperti demokrasi langsung dll.
2. Di abad pertengahan, negara dilihat sebagai suatu ‘organisasi masyarakat’ yang bernama ‘civitas terena’ (keduniawian) di samping ‘civitas dei’ (keagamaan) dan ‘civitas akademika’ (ilmiah).
3. Di permulaan abad modern, terdapat pandangan bahwa negara itu adalah ‘milik : suatu dinasti atau imperium, di mana sebagai aksesnya yang paling menonjol nampak pada ungkapan “L ‘etad c’ est moi”.
4. Kemudian juga didapati pandangan bahwa negara itu sifat hakikatnya adalah suatu ikatan tertentu atau status tertentu (staat = state), yaitu status bernegara sebagai anonim daripada status belum bernegara (status civilis vs. status naturalis; status dimana hak-hak sivil atau hak asasi warga negara terjamin vs. status berhukum rimba).
5. Di zaman modern juga terdapat peninjauan dari segi sosialis dan yuridis dalam batasan tertentu diterapkan di dalam ilmu negara khusus. Sosiologi misalnya, melihat negara sebagai suatu ‘ikatan satu bangsa’ atau ‘organisasi kekuasan dalam arti negatif. Organisasi kewibawaan bermaksud bukan sekedar berwibawa, yaitu berwibawa sebagai suatu kesatuan memutuskan hal-hal yang penting (kenegaraan) bagi orang-orang dan berwibawa untuk sebagai kesatuan kerjasama guna mencapai hal-hal yang diputuskan bersama. Pandangan teori yuridis di antaranya :
a. melihat sifat hakikat negara dari segi hukum kepemilikan (hak milik perdata) seperti yang dijadikan sandaran teori feodal, teori patrimonial (hak milik) ini memungkinkan adanya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam tanah dengan hak-hak dan kewajiban kenegaraan.
b. melihat hakikat negara sebagai suatu (hasil) perjanjian timbal balik antara dua pihak (hukum perdata), sifat dualistis ini akan jelas nampak apabila kedua pihak yang berjanji tersebut lain kelompok kebangsaannya dan beda kepentingannya. Sifat hakikat negara dalam hal ini ialah suatu ‘penjelmaan tata hukum nasional; daripada ide bernegara (persoonieficatie van her rechtsorde)’.
E. Terjadinya Negara Secara Primer dan Sekunder
Terjadinya Negara Secara Primer (Primaires Wording) adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya, terdiri atas fase Genootshap (kelompok, eks suku dengan kepala suku sebagai Primus Inter Pares), fase Reich (kerajaan; pentingnya unsur tanah / wilayah, dana / feodal, kekuatan tentara dan sarana vital lain), fase Staat (negara; setelah tumbuh kesadaran kebangsaan dan nasionalisme), fase Democratische Natie (kesadaran berdemokrasi, kedaulatan di tangan rakyat) dan fase diktator (menurut sarjana hukum Jerman, fase ini merupakan lebih lanjut dari fase democratische natie, namun sarjana lain banyak menentangnya dengan menyatakan bahwa fase ini hanyalah variasi atau penyelewengan dari fase democratische natie).
Terjadinya negara secara sekunder (Secondary Wording) adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks ini perhatian paling penting berkaitan dengan masalah Pengakuan atau Erkening yaitu : Pengakuan de facto (pengakuan sementara berdasarkan keadaan atau fakta yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa telah terbentuk sebuah negara baru, akan tetapi yuridis prosedural hukum legalnya masih dalam penelitian), Pengakuan de Jure (pengakuan secara hukum, bersifat tetap dan luas), pengakuan pemerintahan de facto (menurut Van Haller; yang diakui hanya pemerintahannya saja, sedangkan wilayah kekuasaan dan lain-lain belum diakui).
F. Contoh-contoh Asal Mula Negara berdasarkan Fakta Sejarah :
1. Occupatie (Pendudukan) ; terjadi ketika suatu wilayah (yang tidak bertuan dan belum dikuasai) diduduki dan dikuasai, seperti Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847.
2. Fusi (Peleburan) ; terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru, seperti Federasi Kerajaan Jerman tahun 1871.
3. Cessie (Penyerahan) ; terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan oleh suatu perjanjian tertentu, seperti wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman).
4. Accesie (Penarikan) ; terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penarikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta) kemudian wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara, seperti wilayah negara Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil.
5. Anexatie (Pencaplokan/Penguasaan) ; terjadi ketika suatu negara berdiri disuatu wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti, seperti pembentukan negara Israel tahun 1948, wilayahnya banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir.
6. Proclamation (Proklamasi) ; terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki bangsa lain mengadakan perjuangan atau perlawanan sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali dan menyatakan kemerdekaannya, seperti NKRI yang merdeka tahun 1945 dari penjajahan Jepang dan Belanda.
7. Inovation (Pembentukan Baru) : munculnya suatu negara baru di atas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap, seperti Columbia yang pecah dan lenyap dan kemudian berdiri negara baru yaitu Venezuela dan Columbia Baru.
8. Separatise (Pemisahan); terjadi ketika suatu wilayah negara memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya kemudian menyatakan kemerdekaannya, seperti Belgia yang memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan kemerdekaannya tahun 1831.

BAB III
ASAL MULA, TUJUAN, FUNGSI DAN BERAKHIRNYA NEGARA
A. Teori-teori Asal Mula Negara
1. Teori Ketuhanan (Teokrasi) ; negara, pimpinan negara dan hak memerintah adalah atas kehendak Tuhan (by the grace of God). Tokohnya antara lain : Agustinus (354-430), Thomas Aquino (1225-1274), Dante Allieglieri (1265-1321), dan Marsiglio di Padua (1270-1340).
2. Teori Perjanjian Masyarakat ; negara timbul atas dasar perjanjian masyarakat (perjanjian sebagai pactum uniones (perjanjian antara individu untuk membentuk masyarakat politis atau negara) dan pactum subjectiones (perjanjian antara individu untuk menyerahkan kekuasaan rakyat kepada kepala negara); John Locke (1632-1704). Menurut Thomas Hobbes (1588-1676) Pactum Uniones ditelan oleh Pactum Subjectiones sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolut (homo homini lupus), sedangkan menurut J.J. Rousseau (1712-1778, pencetus teori contract social) Pactum Unioneslah yang menelan Pactum Subjectiones sehingga kepala negara semata-mata hanyalah mandataris rakyat (kedaulatan rakyat). Immanuel kant (1724-1804) juga mendukung teori perjanjian masyarakat ini.
Dalam prakteknya teori ini dapat pula berarti perjanjian antara pemerintah dari negara penjajah dengan rakyat daerah jajahan seperti kemerdekaan Filipina tahun 1946 dan India tahun 1947.
3. Teori Kekuasaan atau Kekuatan (Force Theory) ; negara muncul sebagai hasil dominasi atau keunggulan kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah, baik secara fisik (seperti militer), ekonomi-keuangan (seperti kolonialisme dan kapitalisme), dan sosial-politik. Tokohnya antara lain : Harold J. Laski, Leon Duquit, Ludwin G., Kallikles, Voltaire, Karl Marx, dan Openheimer.
4. Teori Penaklukan ; negara yang timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah dari rombongan manusia lain dan kemudian untuk mempertahankan kekuasaan dibentuklah suatu negara baru di daerah tersebut.
5. Teori Kenyataan ; timbulnya negara karena faktor kenyataan yang membuktikan bahwa unsur-unsur terbentuknya negara telah terpenuhi (Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.).
6. Teori Patrilineal dan Matrilineal (Patriarkhal dan Matriarkhal) ; negara timbul karena dalam suatu kelompok keluarga primitif, Ayahlah yang berkuasa dan garis keturunan ditarik dari pihak Ayah. Keluarga kemudian berkembang biak dan lahirlah beberapa keluarga yang kesemuanya dipimpin oleh kepala induk (Ayah). Inilah benih-benih pertama negara hingga akhirnya terbentuk pemerintahan yang desentralisir. Sedangkan jika keturunan diambil dari garis Ibu, maka teori ini disebut dengan nama Teori Matrilineal. Tokohnya, Wilken.
7. Teori Organis ; negara dalam konsep biologis (makhluk hidup) dianggap sebagai manusia (laki-laki). Pemerintah dianggap sebagai tulang kerangka, Undang-undang sebagai urat syaraf, kepala negara sebagai kepala, dan masyarakat atau warga negara sebagai daging. Dengan demikian negara itu dapat lahir, tumbuh, berkembang dan mati. Tokohnya antara lain : Hegel dan Von Schelling.
8. Teori Daluarsa (Prescriptive Possession Theory) ; negara terbentuk karena memang kekuasaan raja (baik diterima ataupun ditolak oleh rakyat) sudah daluarsa memiliki kerajaan (sudah lama memiliki kekuasaan, akhirnya menjadi hak milik oleh karena kebiasaan). Tokohnya antara lain : Jean Bodin dan Loyseau sebagaimana dikemukakan oleh F. Isjwara, S.H., LLM.
9. Teori Alamiah (Natural Theory) ; negara adalah ciptaan Alam. Karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan juga makhluk politik (zoon politicon), oleh karenanya manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara, jadi dengan situasi dan kondisi setempat negara terbentuk dengan sendirinya (Aristoteles). Akal manusia sangat berkuasa sehingga hukum alam yang rasionalistis bersifat tetap dan Tuhan pun tidak dapat mengubahnya, dengan kata lain Maha Kuasanya Tuhan sebagai dasar berlakunya hukum alam diganti oleh maha kuasa rasio manusia (Grotius).
10. Teori Historis ; negara berikut lembaga-lembaga kenegaraannya tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia, oleh karena itu terdapat pengaruh yang kuat dari kondisi lingkungan setempat, waktu dan tuntutan zaman dalam sejarah masyarakat manusia tempat hukum itu berlaku. Tokohnya antara lain : FC Von Savigny (1779-1861) dan Volksgeist.
11. Teori Filosofis ; berdasarkan renungan-renungan tentang negara, memikirkan bagaimana negara itu seharusnya ada, negara dianggap sebagai kesatuan yang mistis, yang bersifat supra natural, namun memiliki hakikat sendiri yang terlepas dari komponen-komponennya. Teori ini kadang juga disebut dengan Teori Idealistis yang bersifat mutlak (melihat negara sebagai suatu kesatuan yang omnipotent dan omnikompetent) dan bersifat metafisis (adanya negara dianggap terlepas dari individu yang merupakan bagian dari negara. Tokohnya antara lain : Immanuel Kant (1724-1804) dan Hegel.
12. teori Pertentangan Kelas ; berdasarkan filsafat historis-materialisme, di mana sebelum lahirnya negara, dalam keadaan masyarakat sederhana dengan kondisi perekonomian yang sangat variatif dan cenderung berkesenjangan tinggi, maka negara terbagi dalam kelompok-kelompok kelas yang saling bertentangan, pengelompokkan kelas ini akhirnya melahirnya adanya kelas atau kelompok penguasa dan kelas atau kelompok yang dikuasai hingga kemudian terbentuklan sebuah negara. Tokohnya antara lain : Karl Marx serta didukung oleh Harold J. Laski.
Terbentuknya Negara
Terbentuknya negara dapat terjadi karena proklamasi kemerdekaan negara, perjanjian internasional, atau karena adanya plebisit. Proklamasi kemerdekaan berarti pernyataan sepihak dari suatu bangsa bahwa dirinya melepaskan diri dari kekuasaan negara lain dan mengambil penentuan nasibnya di tangan sendiri. Dengan adanya proklamasi berarti suatu masyarakat membentuk organisasi kekuasaan berupa pemerintahan yang berdaulat. Dengan proklamasi juga berarti suatu masyarakat menerapkan sistem hukumnya sendiri, menata sistem pemerintahannya sendiri untuk mencapai tujuan negara sesuai falsafah yang dianutnya.

B. Tujuan Negara
1. Beberapa Pendapat tentang Tujuan Negara
Nama Teori, Tokoh & Latar Belakangnya Teori yang dikemukakan Penguasa yang menerapkan
Kekuasaan Negara,
Lord Shang Yang (Tuan Tanah & Menteri Tiongkok (Cina) kuno)
- keadaan negeri Cina saat itu yang mengalami pemberontakan dan perang saudara
(The Book of Lord Shang, karangan Prof. Duyvendak)  Rakyat dan negara harus berbanding terbalik. Bila negara ingin kuat, maka rakyat harus lemah demikian sebaliknya (a weak people means a strong state and a strong people means a weak state)
 Negara harus berusaha mengumpulkan kekuasaan / kekuatan yang sebesar-besarnya (militer yang kuat, disiplin dan loyalitas)
 Keselamatan dan kemakmuran tidak diperlukan, asal negara sentosa
 Rakyat harus dijauhkan dari kebudayaan adat, musik, nyanyian, hikayat, kebaikan, kesusilaan, hormat pada orang tua, kekerabatan, kejujuran dan sofisme (hal yang melemahkan jiwa prajurit)  Atila
 Jenghis Khan
 Timur Lenk
 Kubilai Khan
Kekuasaan Negara,
Niccolo Machiavelli
(pemikir dan politikus Italia, realis dan anti filsafat)
- keadaan negara banyak mengalami pergolakan dan perpecahan  Menitikberatkan pada sifat pribadi raja, agar dapat secerdik kancil dan menakuti rakyatnya seperti singa
 Pemerintah/penguasa dapat berbuat apa saja, asal untuk kepentingan negara dalam mencapai kekuasaan, kebesaran, kehormatan dan kesejahteraan negara yang sebesar-besarnya
 Siapapun yang melawan pemerintah ditindak tanpa kompromi
 Pemerintah menghalalkan segala cara, meskipun harus melanggar sila kesusilaan dan kebenaran
 Seorang penguasa yang cermat tidak memegang kepercayaan yang melawan kepentingannya  Frederik Yang Agung
 Louis XIV
 Adolf Hitler
Perdamaian Dunia,
Dante Alleighieri 1265-1321 (negarawan Italia,Florence)
- adanya pertentangan Paus dan Kaisar mengenai siapa yang berhak berkuasa
(Buku; The Monarchia Libri III)  Keamanan dan ketentraman manusia dalam negara dapat dicapai apabila ada perdamaian dunia yang bukan terletak pada masing-masing penguasa negara, sehingga diperlukan pembentukan satu imperium negara dunia di bawah kekuasaan raja / kaisar untuk kepentingan kemanusiaan
 Pembentukan masing-masing negara merdeka hanya akan menimbulkan peperangan Teori ini belum pernah diterapkan, tetapi kemudian menjadi inspirasi pembentukan United Nations
Jaminan Hak–Kebebasan (ajaran negara polisi),
Immanuel Kant (pemikir besar dari Prusia / Jerman)
- manusia yang berebut kekuasaan dan penguasa yang sewenang-wenang
(Buku; Metaphysische Anfangs grunde der Rechstlehre)  Negara harus membentuk dan mempertahankan hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terjamin dan terpelihara
 Hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan merupakan penjelmaan kehendak umum
 Perlunya pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif
 Peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan warganya
 Negara tidak mencampuri urusan pribadi dan ekonomi warganya Negara-negara Eropa pada umumnya dan Amerika setelah abad XVIII
Negara Kesejahteraan (Welfare State),
Prof. Mr. Krenenburg (ahli hukum Jerman)
- manusia yang berebut kekuasaan dan penguasa yang sewenang-wenang  Negara bukan sekedar pemelihara ketertiban hukum belaka, tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan warganya
 Negara harus benar-benar bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara secara merata dan seimbang
 Negara hukum bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat di dalam negara Negara-negara Modern pada umumnya yang menjunjung tinggi demokrasi dan keseimbangan antar kepentingan
2. Hakikat Tujuan Negara antara lain :
a. Di dalam teori kenegaraan, kelompok pertama dari teori-teori tujuan negara menganggap bahwa tujuan negara adalah memperoleh / mencapai / mempertahankan kekuasaan orang atau kelompok yang berkuasa. Jadi tujuan negara adalah kekuasaan, teori ini mendukung lahirnya diktator (machtstaat).
b. Kelompok kedua ialah teori-teori yang mengutamakan kemakmuran negara ‘etatisme’. Teori ini berpangkal pada bahwa yang penting ialah negara, dan negara adalah tujuannya sendiri, dan bukan alat untuk mencapai kemakmuran rakyat (tife polizeistaat).
c. Kelompok ketiga ialah teori-teori yang mengutamakan kemakmuran orang-seorang (individu). Kebebasan untuk mencapai kemakmuran ini (hak-hak asasi) dijamin oleh dengan Undang-undang. Sehingga terdapat kebebasan sepenuhnya (liberal) untuk mencapai kemakmuran tanpa memperhatikan yang tidak mampu (tife formele rechtstaat).
d. Kelompok keempat ialah teori-teori yang mengutamakan kemakmuran rakyat dicapai secara adil, sebagai tujuan bernegara (tife negara hukum material – social service state).
3. Beberapa Pendapat Lain tentang Tujuan Negara
 Aristoteles : Mencapai kepentingan hidup yang baik, bagus dan harmonis.
 H. Krabe : Menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum sehingga tercipta masyarakat hukum guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (ajaran negara hukum).
 Harold J. Laski : Menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.
 Plato : Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.
 Roger F. Soltau : Memungkinkan rakyat untuk berkembang serta mengungkapkan daya ciptanya sebebas mungkin.
 Thomas Aquino & Agustinus : Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada atau di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan berdasarkan kekuasaan Tuhan (ajaran teokratis atau kedaulatan Tuhan).
4. Beberapa Paham tentang Teori Tujuan Negara
a. Teori Fasisme ; berasal dari kata Fascio yang berarti kelompok, kelompok ini menamakan dirinya ‘Fascio de Combattimento’ (Barisan-barisan tempur). Menurut paham Fasis, negara bukan ciptaan rakyat, melainkan ciptaan orang kuat, bila orang kuat sudah membentuk organisasi negara, maka negara wajib menggembleng dan mengisi jiwa rakyat secara totaliter, diktatorial dan nasionalistis. Seperti Italia semasa Benito Musollini, Jerman semasa Adolf Hitler, dan Jepang semasa pra-Perang Dunia II di bawah kekuasaan Tenno Heika.
b. Teori Sosialisme ; kelahiran Sosialisme terkait erat dengan keberadaan Kapitalisme yang sudah sangat eksploitatif, Sosialisme menentang kemutlakan milik perseorangan dan menyokong pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan umum. Perkembangan Sosialisme muncul di daratan Eropa setelah Revolusi Industri, guna menghindari penghisapan ekonomi oleh segelintir orang (kaum kapitalis). Pelopor Sosialisme antara lain Etienne Cabet, Robert Owen dan Albert Brisbane.
Dalam perkembangan lebih lanjut, Sosialisme dimanfaatkan secara politis oleh gerakan-gerakan yang revolusioner. Di antara tokohnya adalah Karl Marx, F. Engels, Lenin dan Stalin. Paham ini berkembang pesat di Eropa Timur dan Uni Sovyet sebagai kiblatnya, dengan banyaknya muatan politis, maka Sosialisme berubah menjadi Komunisme.
c. Teori Integralistik ; paham Integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat dan penguasa (negara), paham ini beranggapan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perseorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan. Kepentingan negara dimaksudkan untuk menjalin rasa kekeluargaan dan kebersamaan, karena negara dilihat sebagai susunan masyarakat yang integral dan anggota saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan yang organis. Teori ini dipelopori oleh B. de Spinoza, Adam Muller dan Hegel.
Gagasan paham Integralistik di Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Prof. Dr. Soepomo pada permulaan sidang BPUPKI, menurutnya paham Integralistik paling cocok dengan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan atau paguyuban. Hal ini kemudian menjadi dasar penetapan tujuan negara sebagaimana termaktub pada alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial).
Perbedaan paham tujuan negara antara Sosialisme dan Komunisme
No Sosialisme Komunisme
1. Negara masih mengakui hak milik pribadi atas alat produksi terbatas Negara melakukan penghapusan hak milik pribadi atas alat produksi
2. Untuk menciptakan kesejahteraan bersama, negara menggunakan cara-cara damai Untuk menciptakan kesejahteraan bersama secara revolusioner, negara menghalalkan segala cara
3. Keberadaan negara diperlukan untuk selama-lamanya Keberadaan negara hanya untuk sementara waktu diperlukan

C. Fungsi Negara :
Pada umumnya fungsi negara sebagai pengatur kehidupan dalam negara demi tercapainya tujuan negara. Adapun pandangan tokoh tentang fungsi negara, yaitu antara lain :
Abdul Ghofur Anshori ; Secara umum negara mempunyai dua tugas yaitu :
1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan dari masyarakat secara keseluruhan.
Aristoteles ; fungsi negara menyelenggarakan kepentingan warga negara agar hidup baik dan bahagia.
Goodnow ; fungsi negara mencakup dua tugas pokok (dwi praja atau dichotomy) yaitu : Policy Making (membuat peraturan, Undang-undang dan kebijaksanaan) dan Policy Executing (Penerapan atau pelaksanaan Policy Making).
John Locke (1632-1704) ; dalam buku ‘Two Treaties on Civil Government’ pada tahun 1690 membagi fungsi negara menjadi tiga (divition atau distribution of power) yaitu : fungsi Legislatif (membuat peraturan), fungsi Eksekutif (melaksanakan peraturan, termasuk fungsi mengadili), dan fungsi Federatif (berkaitan dengan urusan luar negeri, perang dan perdamaian).
M. Kusnardi, S.H. ; fungsi negara terbagi atas dua bagian yaitu : Melaksanakan Penertiban (Law and Order, negara bertindak sebagai stabilisator), serta Menghendaki Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat.
Montesquieu (1689-1755) ; dalam buku ‘L’Esprit Des Lois atau The Spirit of The Laws’ tahun 1748 membagi fungsi negara mencakup tiga tugas pokok yang terpisah satu sama lain (trias politica, saparation of power) yaitu : fungsi Legislatif (membuat Undang-undang), fungsi Eksekutif (melaksanakan Undang-undang), dan fungsi Yudikatif (mengawasi pentaatan pelaksanaan Undang-undang, termasuk fungsi mengadili). Catatan; trias politica berasal dari bahasa Yunani yang berarti politik tiga serangkai.
Van Vollenhoven ; fungsi negara mencakup empat tugas pokok (catur praja) yaitu : Regeling (membuat peraturan), Bestuur (menyelenggrakan pemerintahan), Rechtspraak (fungsi mengadili), dan Politie (fungsi ketertiban dan keamanan).
Fungsi Negara juga dapat diartikan sebagai Tugas Negara yang mencakup dua hal pokok yaitu : Tugas Esensial (mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat, baik secara internal dengan memelihara perdamaian, ketertiban, ketentraman dan perlindungan hak warga negara, maupun secara eksternal dengan mempertahankan kemerdekaan atau kedaulatan negara) dan Tugas Fakultatif (memperbesar kesejahteraan umum, baik moral, intelektual, sosial dan ekonomi); Drs. Budiyanto.

D. Berakhir / runtuh / hilang / lenyap atau musnahnya negara disebabkan antara lain :
1. Karena faktor Alam ; berupa dampak dari terjadinya peristiwa bencana alam yang mengakibatkan berakhir / runtuh / hilang / lenyap atau musnahnya sabagian maupun seluruhnya dari unsur-unsur pembentuk negara.
2. Karena faktor Sosial ; yaitu setelah terjadinya penaklukan, revolusi (kudeta yang berhasil), perjanjian, pemisahan atau pemecahan, penggabungan dan lain-lain.

BAB IV
UNSUR – UNSUR NEGARA
 Secara klasik unsur-unsur negara hanya dikenal terdiri dari : (1) Wilayah tertentu, (2) Rakyat, dan (3) Pemerintah yang berdaulat.
 Menurut Logemann, secara yuridis unsur-unsur negara terdiri dari : [1] Wilayah hukum (Gebiedleer) yang meliputi darat, laut, udara, serta orang dan batas kewenangannya, [2] Subjek hukum negara (Persoonsleer) yaitu pemerintah yang berdaulat, dan [3] Hubungan hukum (De leer van de rechtsbetrekking) yaitu hubungan hukum antara penguasa dan yang dikuasai, termasuk hubungan hukum ke luar dengan negara lain secara internasional.
 Menurut Rudolf Kjellin yang melanjutkan ajaran Ratzel, dalam bukunya Der Staat als Lebensform, secara sosiologis unsur negara terdiri dari : (1) Faktor sosial yang meliputi unsur masyarakat, unsur ekonomis, dan unsur kulturil, serta (2) Faktor alam yang meliputi unsur wilayah dan unsur bangsa.
 Menurut Oppenheimer & Lauterpacht, syarat berdirinya suatu negara haruslah memenuhi unsur-unsur : (1) Rakyat yang bersatu, (2) Daerah atau wilayah, dan (3) Pemerintah yang berdaulat dan Pengakuan dari negara lain.
 Menurut Konvensi Montevideo (sebuah kota di Uruguay) pada tahun 1933, di mana konvensi hukum internasional ini menyebutkan bahwa negara harus memenuhi empat unsur konstitutif yaitu : [1] Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara), nationallen, staatsburgers, atau bangsa-bangsa (staatsvolk), [2] Harus ada wilayah yang permanent tertentu atau lingkungan kekuasaan, [3] Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa atau pemerintah yang berdaulat), [4] Kesanggupan mengadakan hubungan internasional dengan negara lain, dan [5] Adanya pengakuan (deklaratif).
 Unsur Rakyat, Wilayah dan Pemerintah yang berdaulat merupakan unsur Konstitutif atau Primer karena keberadaannya merupakan unsur utama yang mutlak harus ada. Sedangkan Pengakuan dari negara lain merupakan unsur Deklaratif atau Sekunder karena hanya bersifat formalitas dalam rangka memenuhi tata aturan pergaulan atau hubungan internasional.

A. Rakyat
1. Rakyat
Dalam arti politis Rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu.
Rakyat merupakan unsur terpenting negara karena Rakyat-lah yang pertama kali berkehendak membentuk negara, Rakyat pula yang mulai merencanakan, merintis, mengendalikan dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Di dalam suatu negara, Rakyat dapat dibedakan menjadi Penduduk dan Bukan Penduduk serta Warga Negara dan Bukan Warga Negara (warga negara asing).
Prof. Prajudi Atmosudirdjo membedakan pengertian antara Rakyat dengan rakyat, karena Rakyat dimaksudkan sebagai keseluruhan dari rakyat yang mempunyai hak pilih.
2. Penduduk, Bukan Penduduk, Warga Negara dan Bukan Warga Negara
Berdasarkan hubungannya dengan daerah wilayah negaranya, Rakyat dibedakan menjadi Penduduk (mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara atau menetap, dan bagi mereka perlu dilakukan inventarisir; biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun temurun dan besar di dalam suatu negara tertentu) serta Bukan Penduduk (mereka yang berada di dalam wilayah suatu negara hanya untuk sementara waktu; seperti, para turis mancanegara dan tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu wilayah negara). Antara kedua status ini dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya, seperti hanya yang berstatus Penduduk saja yang dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam wilayah negara.
Berdasarkan hubungannya dengan Pemerintah negaranya, Rakyat dibedakan menjadi Warga Negara (mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota suatu negara. Dengan kata lain, Warga Negara adalah mereka yang menurut peraturan perundang-undangan atau perjanjian atau melalui proses naturalisasi dan sejenisnya, diakui sebagai warga Negara, Warga Negara ada yang berdiam di wilayah negara dan ada pula yang berada di luar negeri karena keperluan dinas, belajar, pekerjaan, perniagaan, wisata dan lain-lain) serta Bukan Warga Negara atau Orang atau Warga Negara Asing (mereka yang masih mengakui negara lain sebagai negaranya, dan / atau belum mendapat pengakuan secara hukum). Antara kedua status ini dapat dibedakan berdasarkan hak dan kewajibannya, seperti hanya yang berstatus Warga Negara saja yang berhak memiliki tanah dan mengikuti pemilihan umum.
Prof. Dr. Dahlan Thaib, S.H., M.Si. mengemukakan bahwa warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan atau orang-orang atau bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara dalam suatu negara tertentu, baik yang menduduki jabatan sebagai alat kelengkapan negara maupun rakyat biasa.
Menurut Hukum Internasional, setiap negara berhak untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi warga negaranya. Untuk itu ada dua azas yang biasanya dipakai dalam penentuan kewarganegaraan, yaitu azas Ius Soli (penentuan kewarganegaraan berdasarkan wilayah tempat kelahiran) dan azas Ius Sanguinis (penentuan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah keturunan dari orang tua kandung). Dalam pelaksanaan kedua azas ini dapat terjadi :
a. Kewarganegaraan ganda (bipatride), yaitu ketika negara asal orang tua menganut azas Ius Sanguinis sedangkan yang bersangkutan lahir di negara lain yang menganut asas Ius Soli.
b. Memiliki satu kewarganegaraan tunggal (single/ monopatride), yaitu ketika antara negara asal orang tua dan negara tempat yang bersangkutan lahir, keduanya menganut asas yang sama.
c. Tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali (apatride), yaitu ketika negara asal orang tua menganut asas Ius Soli sedangkan yang bersangkutan lahir di negara lain yang menganut azas Ius Sanguinis.
Indonesia pada termasuk negara yang manganut azas Ius Sanguinis (Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, jo Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).
Namun dalam Undang-Undang kewarganegaraan baru (Undang-undang No. 12 Tahun 2006) disebutkan bahwa WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberi tenggang waktu tiga tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap jadi WNI atau melepaskannya. Selain itu, apabila istri memutuskan tetap menjadi WNI, atau selama masa tenggang 3 tahun itu, ia bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia. Bagian yang paling penting dari UU baru ini adalah dianutnya asas campuran antara Ius Sanguinis dan Ius Soli, dan mengakui kewarganegaraan ganda terbatas pada anak-anak (dari pasangan kawin campur dan anak-anak yang lahir dan tinggal di luar negeri) hingga usia 18 tahun. Artinya, sampai anak berusia 18 tahun, ia diizinkan memiliki dua kewarganegaraan. Setelah mencapai usai tersebut, plus tenggang waktu 3 tahun untuk mempersiapkannya, barulah di anak diwajibkan memilih salah satunya.
Selain kedua asas tersebut di atas, kewarganegaraan seseorang juga dapat diperoleh melalui cara :
a. Stelsel aktif ; di mana seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu lebih dahulu untuk dapat memperoleh kewarganegaraan, seperti mengajukan permohonan atau membuat pernyataan. Stelsel ini biasanya tidak terbatas atau tidak ditentukan waktunya sehingga dapat memilih (optie). Perkawinan dan turut orang tua juga bisa menjadi sebab atau alasan dalam proses naturalisasi ini.
b. Stelsel pasif ; di mana seseorang memperoleh kewarganegaraan tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, seperti kewarganegaraan yang diberikan negara kepada seseorang karena jasanya (naturalisasi istimewa). Stelsel ini biasanya terbatas waktunya sehingga seseorang dapat menolak (repudiate).
3. Masyarakat
Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Ananda Santoso dan S. Priyanto, masyarakat adalah hubungan antar manusia, pergaulan hidup manusia, sekelompok manusia yang hidup dalam lingkungan tertentu. Definisi ini diperjelas oleh Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. yang menyatakan bahwa masyarakat adalah mereka yang bersama-sama menjadi anggota dari suatu negara, yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi pemerintah setempat.
Sedang menurut Abdul Ghofur Anshori, masyarakat merupakan kelompok manusia yang saling berhubungan dan menempati suatu wilayah. Untuk melindungi kepentingannya dan menghindari terjadinya kebebasan tanpa batas maka manusia membentuk suatu asosiasi yang bertujuan untuk memudahkan memperoleh kebutuhannya dan membatasi kompetisi. Negara adalah asosiasi yang lahir untuk memenuhi kebutuhan politik warga negara.
Masyarakat tidak hanya ditandai oleh kebudayaannya sebagai ciri khasnya, melainkan juga oleh situasi sosial ekonominya yang aktual. Oleh sebab itu perhatian pemerintah dan para sarjana hukum tidak dibatasi pada nilai-nilai kebudayaan yang bersigat spiritual, melainkan lebih-Iebih diarahkan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat material. Pemerintah mengatur kehidupan masyarakat secara hukum atas dasar situasi sosial-ekonomis konkret yang tertentu.
Ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat, dalam konteks masyarakat modern adalah sosiologi hukum. Tujuan sosiologi hukum bersifat praktis, di mana yang dimaksud adalah bahwa Undang-undang yang dibentuk sungguh-sungguh cocok dengan kebutuhan-kebutuhan dan cita-cita suatu masyarakat tertentu.
4. Bangsa (Nation atau volks)
Bangsa merupakan kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara. Dalam arti sosiologis, bangsa termasuk ‘kelompok paguyuban’ yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara, beberapa pendapat para ahli, antara lain :
 Ernest Renan (Prancis) ; Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung.
 F. Ratzel (Jerman) ; Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu, hasrat tersebut timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (paham geopolitik).
 Friedrich Hertz (Jerman) ; dalam bukunya ‘Nationality in History and Politics’ mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai empat unsur aspirasi yaitu :
a. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi dan solidaritas.
b. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan asing terhadap urusan dalam negerinya.
c. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan. Seperti menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri.
d. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise.
 Hans Kohn (Jerman) ; Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah, suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain, seperti persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat-istiadat, kesamaan politik, perasaan dan agama.
 Otto Bauer (Jerman) ; Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter, karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.
Bangsa adalah Rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Caranya adalah dengan mendirikan sebuah negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil. Faktor objektif terpenting dari suatu bangsa adalah adanya kehendak atau kemauan bersama yang lebih dikenal dengan istilah nasionalisme. Dalam kehidupan suatu bangsa, kita harus menyadari adanya keanekaragaman yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan tanah air, bahasa dan cita-cita.
George Jellinek membagi pemberian status bangsa menjadi empat macam, yaitu :
a. Status aktif ; status yang diberikan kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, berupa hak memilih dan hak dipilih.
b. Status pasif ; status yang diberikan kepada warga negara untuk taat kepada peraturan pemerintah dan negara.
c. Status positif ; status yang diberikan kepada warga negara untuk menuntut hak mendapat perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kemerdekaan.
d. Status negative ; status yang diberikan kepada warga negara terhadap kepentingan hak asasinya, dengan kata lain bahwa negara tidak campur tangan terhadap kepentingan hak asasi warganya.
Rosseau membagi pengertian bangsa menjadi ‘citoyen’ yaitu golongan atau bangsa yang berstatus aktif, dan ‘suyet’ yaitu bangsa yang tunduk pada kekuasaan di atasnya atau bangsa yang berstatus pasif. Selain bangsa juga sering dikenal istilah rumpun (ras) yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai cirri-ciri jasmaniah yang sama, serta istilah nazi (natie) yang diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai kesatuan politik yang sama.
B. Wilayah
Wilayah suatu negara merupakan tempat berlindung bagi Rakyat, sekaligus sebagai tempat bagi Pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahan, adapun luas dan sempitnya wilayah tidaklah memiliki batasan luas minimal sebagai satu unsur negara.
Dalam konteks pengetahuan tentang geopolitik, ethnopolitik, ekopolitik dan kraftpolitik terdapat teori yang menyatakan bahwa wilayah yang dimaksud merupakan ‘lebensraum’ yaitu ruang hidup suatu negara. Dari segi hukum, yang dapat berupa wilayah ruang, wilayah orang dan wilayah soal atau bidang.
Menurut Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. yang dimaksud dengan wilayah adalah lokasi atau area tertentu, dengan segala kandungan potensi wilayah tersebut, dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan mulai dari laut, darat dan udara, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, secara kompleks menyangkut keseluruhan tata ruang dan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalam tempat tersebut.
Wilayah negara terdiri atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, daerah ekstrateritorial, dan batas wilayah negara.
1. Daratan
Wilayah daratan negara adalah bagian dunia yang kering yang merupakan bagian dari benua atau pulau yang mencakup juga wilayah perairan daratan seperti danau dan sungai. Luas wilayah daratan suatu negara dapat terjadi karena ditentukan sendiri secara sepihak oleh negara itu sendiri, ditentukan dalam perjanjian internasional, ditentukan kebiasaan dimasa lampau atau ditentukan oleh perkembangan setelah terbentuknya negara tersebut.
Penentuan batas-batas wilayah daratan, baik yang mencakup dua negara atau lebih, pada umumnya berbentuk perjanjian atau traktat (uraian, risalah; perjanjian antar bangsa, kamus ilmiah popular-Burhani MS dan Hasbi Lawrens serta Kamus Hukum-Yan Pramadya Puspa) seperti Traktat antara Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1891 yang menentukan batas wilayah Hindia Belanda di Pulau Kalimantan. Dan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu dengan Papua Nugini yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 1973.
2. Lautan
Wilayah laut negara adalah massa air di dunia yang mengelilingi daratan beserta tanah yang ada di bawahnya. Bagi negara pantai dan negara kepulauan yang wilayah daratannya berbatasan dengan laut memiliki previlige yaitu menguasai wilayah lautan tersebut.
Pada awalnya ada dua konsepsi (pandangan) pokok mengenai wilayah lautan, yaitu Res Nullius (John Sheldon [1584-1654] dari Inggris dalam buku ‘Mare Clausum’ atau ‘The Right and Dominion of The Sea’ ; menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki masing-masing negara). Dan Res Communis (Hugo de Groot [Grotius] Bapak Hukum Laut Internasional dari Belanda pada tahun 1608 dalam buku ‘Mare Liberum’ [Laut Bebas] menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara).
Konferensi Hukum Laut Internasinal III tanggal 10 Desember 1982 di Jamaika yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Conference on The Law of The Sea / UNCLOS) yang ditandatangani oleh 119 peserta dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia, menjadi dasar hukum, di mana dalam bentuk Traktat Multilateral, batas-batas laut terinci sebagai berikut :
a. Batas Laut Teritorial ; setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut territorial yang jaraknya sampai 12 mil laut diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai saat air laut surut (Indonesia telah menganut ketentuan batas ini sejak Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957).
b. Batas Zona Bersebelahan ; sejauh 12 mil laut di luar batas laut territorial atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara.
c. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ; adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu, termasuk menangkap nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal. Namun negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah lautan itu.
d. Batas Landas benua ; adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut. Di dalam wilayah ini negara pantai bolah mengadakan eksplorasi dan ekploitasi, dengan kewajiban membagi keuntungannya bersama masyarakat internasional.
3. Udara
Pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919 yang diperbaharui oleh Pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif pada ruang udara (air space) di atas wilayahnya. Namun tentang batas jarak ketinggian wilayah udara, hingga saat ini masih sulit diukur dan terdapat silang pendapat di kalangan para pakar, antara lain :
 Henrich’s ; menyatakan bahwa negara dapat berdaulat di ruang atmosfir selama masih terdapat gas atau partikel-partikel udara atau pada ketinggian 196 mil, di luar atmosfir negara sudah tidak lagi memiliki kedaulatan.
 Lee ; menyatakan bahwa lapisan atmosfir dalam jarak tembak meriam yang dipasang di darat dianggap sama dengan laut (dan / atau udara) territorial negara. Di luar jarak tembak itu harus dinyatakan sebagai lautan (dan / atau udara) bebas, dalam arti dapat dilalui oleh semua pesawat udara negara mana pun.
 Von Holzen Dorf ; menyatakan bahwa ketinggian ruang udara adalah 1.000 meter dari titik permukaan wilayah bumi tertinggi.
 Indonesia ; berdasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 menyatakan bahwa wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geo-stationer adalah  36.000 kilo meter.
Selain pendapat di atas juga terdapat dua teori tentang konsepsi wilayah udara suatu negara yaitu :
 Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory) ; penganut teori ini terbagi dalam dua aliran, yaitu Kebebasan Ruang Udara Tanpa Batas (ruang udara bebas dan dapat digunakan oleh siapapun, tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara) dan Kebebasan Udara Terbatas (aliran ini kembali terbagi dua dimana dinyatakan bahwa a) setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya, dan b) negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah atau zona territorial).
 Teori Negara Berdaulat di Udara (The Air Souvereignity) ; terbagi dalam beberapa teori di antaranya :
a. Teori Keamanan ; menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya, dikemukakan oleh Fauchille yang pada tahun 1901 menetapkan wilayah ketinggian udara 1.500 meter namun pada tahun 1910 diturunkan menjadi 500 meter.
b. Teori Pengawasan Cooper (Cooper’s Control Theory) ; menurut Cooper (1951) kedaulatan udara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.
c. Teori Udara (Schacter) ; menurut teori ini, wilayah udara itu haruslah sampai suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara.
4. Daerah Ekstrateritorial
Berdasarkan hukum internasional yang mengacu pada hasil Reglemen dalam Kongres Wina tahun 1815 dan dan Kongres Aachen tahun 1818, maka pada perwakilan diplomatik setiap negara terdapat daerah ekstateritorial. Daerah ini meskipun letaknya berada jauh di luar wilayahnya (di negara lain), tetap memberlakukan hukum seperti di negara asalnya yang diwakili.
Di daerah ektrateritorial berlaku larangan bagi alat negara, serta polisi dan pejabat kehakiman negara setempat, untuk masuk tanpa izin resmi pihak kedutaaan. Daerah ini juga bebas dari pengawasan dan sensor terhadap setiap kegiatan yang ada dan berlangsung selama di dalam wilayah perwakilan tersebut.
Daerah ekstrateritorial juga dapat diberlakukan pada kapal-kapal laut (volume isi  200 m3) yang berlayar di laut terbuka di bawah bendera negara tertentu.
5. Batas Wilayah Negara
Penentuan batas wilayah negara baik berupa daratan atau lautan (perairan), lazim dibuat dalam bentuk perjanjian (traktat) bilateral serta multilateral. Dapat berupa batas alam (sungai, danau, pegunungan atau lembah), batas buatan (pagar tembok, pagar kawat berduri, tiang tembok atau gapura dan lain-lain) serta batas menurut geofisika seperti garis lintang dan titik bujur koordinat. Batas wilayah negara memiliki arti penting bagi keamanan dan kedaulatan negara dalam segala bentuknya, seperti berkaitan dengan kepentingan pemanfaatan kekayaan alam, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pemberian status hukum orang-orang yang ada di dalam wilayah suatu negara.
C. Pemerintah (Pemerintahan) yang Berdaulat
Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai :
 Perintah berarti melakukan kegiatan menyuruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah (memiliki wewenang) dan yang diperintah (memiliki kepatuhan akan keharusan).
 Setelah ditambah awalan ‘pe’ menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasan memerintah.
 Setelah ditambah lagi dengan akhiran ‘an’ menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.
Menurut Prins, Pemerintah dalam arti luas adalah suatu organisasi kekuasaan yang mempunyai wilayah tertentu dan berdaulat atas sejumlah orang tertentu sebagai warga negara. Sedangkan dalam arti sempit adalah lembaga yang ada dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan melaksanakan setiap peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif.
Di beberapa negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, Inggris menyebutnya ‘Government’, Prancis menyebut ‘Gouverment’, keduanya berasal dari perkataan Latin ‘Gubernaculum’, dalam bahasa Arab disebut ‘Hukumat’, Amerika Serikat menyebut ‘Administration’, sedangkan Belanda mengartikan ‘Regering’ sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah. Dalam kontek ini, ‘Regeren’ digunakan untuk pemerintahan pada tinggkat nasional, sedangkan ‘Bestuur’ diartikan sebagi keseluruhan badan pemerintah dan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintahan yang mempunyai kekuasan tertinggi atas rakyatnya di dalam wilayah kedaulatan negara. Pemerintahan yang berdaulat diperlukan sebagai organ (alat kelengkapan pemerintahan) dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. Dalam pengertian ‘organ’ ini, pemerintah dapat dibedakan dalam arti luas (kumpulan atau gabungan dari seluruh badan-badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab memerintah di dalam wilayah kedaulatan negara, baik berupa badan eksekutif, legislatif, yudikatif, federatif, konsultatif, eksaminatif, inspektif, konstitutif dan lain-lain) serta dalam arti sempit (hanya merupakan badan atau lembaga eksekutif).
1. Kedaulatan Negara
Kata ‘Daulat’ dalam pemerintahan berasal dari kata ‘Daulah’ (Arab), ‘Sovereignity’ (Inggris), ‘Sovereinitiet’ (Prancis), Souveranitat (Jerman), Souverateit (Belanda), ‘Supremus’ (Latin) dan ‘Sovranita’ (Italia), yang berarti ‘Kekuasaan Tertinggi’. Menurut Jean Bodin dari Prancis (1500-1596), Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara terhadap para warga negaranya dan penduduk lainnya di wilayah negara, untuk memerintah dan menentukan hukum dalam suatu negara, kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok, yaitu :
a. Asli (kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasan lain yang lebih tinggi).
b. Permanen (kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan dan pemerintahan negara terus berganti).
c. Tunggal atau Bulat (kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagi kepada badan-badan yang lain).
d. Tidak Terbatas atau Absolut (kekuasaan itu bersifat mutlak dan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain).
Sedangkan C.F. Strong membagi pengertian kedaulatan atau Kekuasan tertinggi yang dimiliki pemerintah dalam dua pengertian yaitu :
d. Intern souvereinitiet (kekuatan atau kedaulatan yang berlaku ke dalam), artinya pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap semua orang dan semua golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya.
e. externe-souvereinitiet (kekuatan atau kedaulatan yang berlaku ke luar), artinya pemerintah berkuasa bebas, kekuasaanya tidak berasal dan terikat atau tunduk pada kekuatan lain, selain ketentuan hukum legal. Demikian juga, negara lain harus menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak ikut campur dalam urusan dalam negerinya dengan kata lain memiliki kedudukan yang sederajat dengan negara lain.
2. Beberapa Macam Teori Kedaulatan
Nama Teori, Tokoh & Latar Belakangnya Teori yang dikemukakan Penguasa yang menerapkan
Kedaulatan Tuhan (Gods Souvereinitiet),
Agustinus, Thomas Aquino, Marsilius dan Friedrich Julius Stahl
- berkembang abad V-XV
- perkembangan agama Kristen dan maraknya Pantheisme (menyetarakan Alam dengan Tuhan)  Raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan, sehingga raja tidak bertanggung jawab kepada siapa pun selain Tuhan
 Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa (Paus), oleh sebab itu mereka disebut utusan Tuhan / titisan Dewa
 Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan, oleh sebab itu rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa  Raja Haile Selassi di Ethiopia
 Belanda dengan raja yang menjadi simbol
 Tenno Heika di Jepang (the son of sun)
 Raja ‘Jawa Kuno’ (Titisan Brahmana)
Kedaulatan Raja,
Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan Hegel
- berkembang  abad XV
- perkembangan kekuasaan yang sudah bergeser dari gereja (Paus) ke Raja  Kedaulatan negara terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan
 Raja juga merupakan bayangan dari Tuhan (Jean Bodin)
 Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tak terbatas (N. Machiavelli)
 Raja berada di atas Undang-undang, rakyat harus rela menyerahkan hak asasi dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja (Thomas Hobbes)  Louis XIV (1643 – 1715) di Prancis
Kedaulatan Negara,
George Jellinek, dan Paul Laband
- berkembang abad XV-XIX
- diilhami gerakan Renaissance ajaran Niccolo Machiavelli (negara sebagai sentral kekuasaan)  Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara (staat souverieniteit)
 Negera sumber kedaulatan dengan kekuasaan tak terbatas
 Karena negara abstrak, kekuasaannya diserahkan kepada raja atas nama negara
 Negaralah yang menciptakan hukum, maka kedudukan negara sendiri tidaklah wajib tunduk kepada hukum  Menjelang revolusi Bolsywik (1917) di Rusia
 Hitler di Jerman
 B. Musollini di Italia
Kedaulatan Hukum (Nomokrasi),
Immanuel Kant, H. Krabbe dan Kranenburg
- pasca revolusi Prancis
- diilhami semboyan Liberte, Egalite dan Fraternite  Kekuasaan hukum sebagi kekuasaan tertinggi dalam negara (rechts souvereinitiet)
 Kekuasaan negara bersumber pada hukum dan hukum bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum
 Pemerintah/negara hanya penjaga malam yang melindungi HAM tanpa campur tangan urusan sosial-ekonomi masyarakatnya (teori negara hukum murni – Immanuel Kant)
 Negara berdasarkan atas hukum / negara hukum (Krabbe)
 Fungsi Welfare State (Kranenburg) Negara-negara Eropa pada umumnya dan Amerika setelah abad XVIII
Kedaulatan Rakyat,
Solon, John Locke, Montesquieu dan Jean Jacques Rousseau
- sekitar abad XVII-XIX
- dipengaruhi kedaulatan hukum dan demokrasi; rakyat sebagai subjek negara  Rakyat merupakan kesatuan individu yang dibentuk sesuai perjanjian masyarakat
 Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama
 Penguasa dipilih/ditentukan atas dasar kehendak rakyat (Volonte Generale) melalui perwakilan dan pemilihan
 Pemerintah harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya (Civil Right) Hampir pada semua negara merdeka, namun pelaksanaanya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologi, perkembangan politik, sosial budaya dll.
D. Pengakuan dari Negara lain yang Berdaulat
Dalam tata hubungan internasional, adanya status negara yang merdeka merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Walaupun hanya merupakan unsur deklaratif atau sekunder, adanya pengakuan dari negara lain dianggap penting atau strategis antara lain karena :
1. adanya kehawatiran terancam kelangsungan hidupnya, baik yang timbul dari dalam (seperti kudeta) maupun intervensi dari luar atau negara lain, dan
2. ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan itu terutama terletak dalam usaha memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Pengakuan dari negara lain dapat dibedakan menjadi :
1. Pengakuan de facto yaitu pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya, diberikan setelah unsur konstitutif atau primer terpenuhi dan pemerintahan telah dapat berjalan stabil, menurut sifatnya pengakuan ini dibedakan menjadi ; pengakuan de facto bersifat tetap (pengakuan dari negara lain hanya dapat menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi [konsul], sedangkan untuk tingkat duta masih belum dapat), dan pengakuan de facto bersifat sementara (pengakuan sementara waktu menunggu stabil tidaknya pemerintahan dan apakah negara tersebut dapat terus berjalan atau akan berakhir atau mati yang kemudian pengakuan pun ditarik kembali).
2. Pengakuan de jure yaitu pengakuan secara resmi berdasarkan atas hukum dengan segala konsekuensi hukumnya, menurut sifatnya pengakuan ini dibedakan menjadi ; pengakuan de jure bersifat tetap (pengakuan yang berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat kenyataan bahwa pemerintahan negara baru tersebut telah dapat berjalan stabil hingga jangka waktu tertentu) dan pengakuan de jure yang bersifat penuh (pengakuan yang berdampak dapat diadakannya hubungan dalam segala bidang seperti perdagangan, ekonomi dan diplomatik-politik. Sehingga atase, konsul, duta, perwakilan diplomatik dan lain sejenisnya dapat dibuka.
Republik Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 baru diakui oleh negara lain dalam beberapa tahun kemudian seperti oleh Mesir pada tahun 1947, Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950 (penerimaan pertama kali sebagai anggota).

BAB V
BENTUK NEGARA, KENEGARAAN, DAN PEMERINTAHAN
A. Bentuk Negara :
1. Negara Kesatuan (Unitarisme) adalah negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat.
Di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah (propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa dan lain-lain). Sistem pemerintahan negara dilaksanakan sesuai dengan asas atau kombinasi asas, antara lain :
a. asas desentralisasi ; deerah diberikan kesempatan, kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri / otonomi daerah yang dinamakan daerah swatantra
b. asas sentralisasi ; segala sesuatu dalam negara diatur dan diurus pemerintah pusat, sedangkan daerah tinggal melaksanakannya
c. asas dekonsentrasi ; pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah, untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan pemerintah pusat yang ada di daerah, serta
d. asas tugas pembantuan ; tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah otonom oleh pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan
Bentuk negara kesatuan pada umumnya memiliki sifat atau ciri antara lain :
kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat
negara hanya mempunyai satu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, satu Kepala Negara, satu Dewan Menteri atau Kabinet dan satu Lembaga Perwakilan atau Parlemen
hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan
2. Negara Serikat (Federasi atau Bondstaat) pada umumnya adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang menggabungkan diri untuk membentuk suatu kerjasama yang efektif. Negara-negara bagian tersebut hanya menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah federal (pusat) yang menyangkut kepentingan dan tujuan bersama, seperti urusan keuangan, pertahanan negara, pos, telekomunikasi, dan hubungan luar negeri. Meskipun demikian, kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian, karena negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya. Seperti Amerika Serikat, Australia, India, Jerman, Malaysia, dan Swiss.
Ikatan kerjasama antar negara bagian yang membentuk negara federasi umumnya berupa perjanjian multilateral, yang perjanjian itu sendiri dapat bersifat erat maupun agak renggang, sehingga jika salah satu negara bagian itu keluar dari ikatan kerjasama atau negara federasinya, maka secara serta merta putus juga hubungan antara negara bagian itu dengan negara federasi.
Bentuk negara serikat pada umumnya memiliki sifat atau ciri-ciri antara lain :
a. tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap berada pada negara bagian.
b. kepala negara dipilih olah rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
c. pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar dan sebagian ke dalam.
d. setiap negara bagian berwenang membuat Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sendiri, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Serikat.
e. kepala negara mempunyai hak veto (pembatalan keputusan) atas rancangan Undang-undang, peraturan atau kebijakan yang diajukan oleh parlemen (senat atau kongres).
Berdasarkan sifat hubungan ikatan kerjasama antara pemerintah negara federasi dengan pemerintah negara-negara bagian, maka negara federasi dapat dibedakan menjadi dua macam jenis, yaitu Negara Serikat (Federal) dan Perserikatan Negara (Konfederasi), perbedaannya menurut para ahli antara lain yaitu :
a. George Jellinek ; apabila kedaulatan itu ada pada negara federal, jadi yang memegang itu adalah pemerintah federal atau pemerintah gabungannya, maka negara federasi itu disebut Negara Serikat (Federal). Sedangkan kalau kedaulatan itu masih tetap ada pada negara-negara bagian, maka negara federal yang demikian disebut Perserikatan Negara (Konfederasi).
b. Kranenburg ; apabila peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah negara federasi atau pemerintah gabungannya itu dapat secara langsung berlaku atau mengikat terhadap para warga negara dari negara-negara bagian, maka negara federasi itu adalah berjenis Negara Serikat (Federal). Sedangkan kalau peraturan-peraturan hukum yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah federasi atau pemerintah gabungannya itu tidak dapat secara langsung berlaku atau mengikat terhadap para warga negara dari negara-negara bagian sebelum dikuatkan, disahkan, dan diberlakukan oleh masing-masing negara bagian sendiri, maka negara federasi yang demikian disebut sebagai Perserikatan Negara (Konfederasi).
Selanjutnya menurut Kranenburg antara Negara Federasi dan Negara Kesatuan dapat ditunjukkan perbedaannya sebagai berikut :
a. Pada Negara Federasi negara-negara bagian mempunyai wewenang untuk membuat UUD-nya sendiri (Pouvoir Constituant) dan dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara federal. Sedangkan pada Negara Kesatuan daerah-daerah tidak dapat membuat UUD sendiri, dalam hal ini organisasi kekuasannya telah ditentukan oleh pembuat Undang-undang di pusat.
b. Dalam Negara Federasi wewenang pembuat Undang-undang pemerintah federasi ditentukan secara terperinci sedangkan wewenang lainnya ada pada negara-negara bagian (residu power atau reserved power). Sebaliknya dalam Negara Kesatuan, wewenang secara terperinci terdapat pada daerah-daerah dan residu power-nya ada pada pemerintah pusat.
B. Bentuk Kenegaraan
1. Koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lain. Dalam negara koloni, urusan politik, hukum dan pemerintahan masih tergantung pada negara yang menjajahnya. Seperti saat Indonesia masih merupakan daerah kolonial Belanda
2. Trustee (Perwakilan) adalah wilayah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta negara yang menang perang. Seperti Papua New Guinea, bekas jajahan Jepang yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai tahun 1975
3. Mandat adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Seperti negara Kamerun, bekas jajahan Jerman yang menjadi Mandat Prancis
4. Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat, biasanya negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berhubungan dengan urusan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan kepada negara pelindungnya (Suzuren atau Suzerein). Seperti Tunisia, Maroko dan Indo-Cina sebelum merdeka merupakan Protektorat Prancis
Menurut Samidjo, S.H., protektorat dapat dibedakan menjadi :
a. Protektorat Kolonial, yaitu bentuk protektorat yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan keamanan serta dalam negeri kepada pemerintah pelindunganya (union francaise), dan
b. Protektorat Internasional, yaitu protektorat yang masih tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Dalam hal ini, negara yang dilindungi dalam beberapa urusan luar negeri, pertahanan keamanan serta dalam negeri tidak banyak bergantung pada negara pelindungnya karena negara yang dilindungi dianggap sebagai subjek hukum internasional. Seperti Mesir semasa Protektorat Turki tahun 1917, Zanzibar semasa Protektorat Inggris tahun 1890, dan Albania semasa Protektorat Italia tahun 1936
5. Dominion adalah merupakan bentuk negara yang khusus dalam lingkungan Kerajaan Inggris, yaitu suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, serta mengakui Raja Inggris sebagai Rajanya (lambang persatuan). Negara-negara Dominion ini tergabung dalam ‘The British Commonwealth of Nations’ (Negara-negara Persemakmuran). Negara-negara Dominion mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan penuh dalam mengurus praktek-praktek kenegaraannya baik yang bersifat ke dalam maupun urusan luar negeri. Seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India, dan Malaysia
6. Uni adalah gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Dalam hal ini Uni dibedakan menjadi :
f. Uni Personil atau Personale Unie, yaitu dua negara atau lebih yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala negara, sementara segala urusan dalam dan luar negeri diurus oleh masing-masing negara. Seperti Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg) yang tergabung dalam Uni Personil tahun 1839-1890, dan
g. Uni Riil / Reele Unie, yaitu dua negara atau lebih yang berdasarkan suatu traktat mengadakan ikatan yang dikepalai oleh seorang raja dan membentuk alat kelengkapan ‘Uni’ guna mengatur kepentingan bersama yang umumnya berupa persoalan-persoalan menyangkut urusan politik luar negeri. Seperti Uni Australia-Hongaria tahun 1867-1919
Sedangkan Uni Indonesia-Belanda hasi KMB tanggal 27 Desember 1949 yang dibubarkan tanggal 21 April 1956, bukanlah merupakan Uni Personal karena kedua negara tidak mempunyai kepala negara bersama dan juga bukan Uni Riil karena tidak mempunyai alat kelengkapan bersama, tetapi merupakan suatu bentuk Uni yang khas (Uni Sui Generis)

C. Tife-tife Negara
Teori tife-tife negara membahas tentang penggolongan negara dengan didasarkan kepada ciri-ciri khas, yang secara garis besar dibedakan menjadi tife negara menurut sejarah dan ditinjau dari sisi hukum, yaitu :
Tife negara menurut sejarah, antara lain :
1. tife negara Timur Purba, yang pada umumnya bertife tirani di mana para raja (pemerintahan) berkuasa sangat mutlak atau absolut, sering dianggap sebagai dewa, anak dewa atau titisan dewa, serta bersifat ‘atheoeraties’ (keagamaan)
2. tife negara Yunani Kuno, bertife polis atau negara kota (city state) yaitu hanya sebesar kota yang dikelilingi benteng pertahanan, pemerintahan demokrasi langsung dengan penduduk sedikit dan diberi palajaran ilmu pengetahuan ‘encyclopaedie’, pemerintahan berjalan dengan mengumpulkan rakyat di suatu tempat ‘acclesia’. Dalam rapat dikemukakan kebijaksanaan pemerintah (yang selalu dipegang para ahli filsafat) untuk dipecahkan bersama rakyat
3. tife negara Romawi, berupa imperium dan pada saat itu Yunani pun merupakan daerah jajahannya. Pemerintahan Romawi dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat ‘Caesarimus’ dan memerintah secara mutlak, pada sisi lain terdapat Undang-undang yang dikenal dengan istilah Lex Regia
4. tife negara Abad Pertengahan, didominasi oleh adanya pertentangan (dualisme), baik antara penguasa dengan rakyat sehingga kemudian timbul keinginan rakyat untuk membatasi hak dan kewajiban antara raja dan rakyat lalu disepakati perjanjian dan diletakkan dalam ‘leges fundamentalis’ yang berlaku sebagai Undang-undang, pemilik dan penyewa tanah yang melahirkan feodalisme, serta negarawan dan gerejawan yang melahirkan sekularisme
5. tife negara Modern, pada tife ini berlaku asas demokrasi, dianutnya paham negara hukum, serta didominasi oleh susunan negara kesatuan, dalam pengertian hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi
Tife negara ditinjau dari sisi hukum, di mana penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dengan rakyat, antara lain :
1. Tife negara polisi (polizei staat), di mana negara bertugas hanya menjaga tata tertib saja (penjaga malam), pemerintahan bersifat monarki absolute. Pengertian polisi adalah ‘welvaartzorg’ (penyelenggara kesejahteraan) yang mencakup pengertian ; penyelenggaraan negara posistif (bestuur) dan penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya yang mengancam keamanan negara).
2. Tife negara hukum (rechts staat), di mana setiap tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum. Tife ini memiliki tiga bentuk yaitu :
a. tife negara hukum liberal; menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara, penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, termasuk persetujuan yang menguasasi negara
b. tife negara hukum formil; yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu harus berdasarkan Undang-undang. Negara hukum formil ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Dalam hal ini menurut Stahl seorang sarjana Denmark, negara hukum formil haruslah memenuhi empat unsur, yakni :
1) bahwa harus ada jaminan terhadap hak-hak asasi
2) adanya pemisahan kekuasaan
3) pemerintah didasarkan pada Undang-undang, dan
4) harus ada peradilan administratif
c. tife negara hukum materiil; merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formil, tindakan penguasa harus berdasarkan Undang-undang atau adanya asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari Undang-undang atau berlaku asas ‘opportunitas’

3. Tife negara kemakmuran (wohlfare staat / welfare state), negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran, maka negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat, di sini negara aktif dalam menyelenggarakan kemakmuran warga negaranya, untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Jadi pada tife ini tugas negara semata-mata hanyalah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan seoptimal mungkin
D. Bentuk Pemerintahan
1. Bentuk Pemerintahan Klasik
Menurut pendapat Mac Iver dan Leon Duguit, Teori-teori tentang bentuk pemerintahan klasik pada umumnya masih menggabungkan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Prof. Padmo Wahyono, S.H. berpendapat bahwa bentuk negara Aristokrasi dan Demokrasi adalah bentuk pemerintahan klasik, sedangkan Monarki dan Republik adalah bentuk pemerintahan modern. Dalam teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan atas jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya
Ajaran Plato (429-347 SM); bentuk pemerintahan terbagi atas Aristokrasi (pemerintahan oleh kaum cendekiawan), Oligarchi (pemerintahan oleh sekelompok golongan kecil), Timokrasi (pemerintahan oleh golongan hartawan atau konglomerat), Demokrasi (pemerintahan rakyat), Mobokrasi (kemerosotan demokrasi) dan Tirani (pemerintahan diktator oleh seorang Tiran)
Ajaran Aristoteles (384-322 SM); bentuk pemerintahan terbagi atas Monarchi, Tirani atau Despotie, Aristokrasi, Oligarchi atau Plutocrasi, Politea atau Republik, dan Demokrasi
Ajaran Polibius (204-122 SM); bentuk pemerintahan terbagi atas Monarchi, Tirani, Aristokrasi, Oligarchi, Demokrasi, dan Okhlokrasi (semakna dengan Mobokrasi)
2. Bentuk Pemerintahan Monarchi (Kerajaan), yaitu apabila suatu negara dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, sultan, kaisar atau sejenisnya yang bersifat turun temurun dan untuk jabatan seumur hidup. Monarchi dapat dibedakan menjadi :
a. Monarchi Absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara kerajaan di mana kekuasaan dan wewenang kepala negara tidak terbatas dan segala fungsi kekuasaan pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif, federatif dan lain-lain) menjadi satu padanya. Seperti Louis XIV di Prancis (“L’etad C’est Moi”)
b. Monarchi Konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara kerajaan di mana kekuasaaan dan wewenang kepala negara diatur, menurut dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Hal ini dapat terjadi karena kehendak kepala negara itu sendiri seperti Jepang dengan Hak Octrooi, maupun karena tuntutan revolusi rakyat seperti Bill of Rights 1689 di Inggris, Yordania, Denmark, Saudi Arabia dan Brunei Darussalam
c. Monarchi Parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara kerajaan di mana kepala negara hanya merupakan simbol kekuasaaan dan persatuan yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat serta dipertanggungjawabkan (the King can do not wrong). Namun dalam sistem pemerintahan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dengan dewan menteri atau kabinetnya yang bertanggung jawab kepada parlemen baik secara sendiri atau bersama-sama (tanggung jawab politik, pidana dan keuangan). Seperti Inggris, Belanda dan Malaysia
3. Bentuk Pemerintahan Republik, yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu guna melaksanakan kepentingan umum (res publica berarti kepentingan umum). Republik dapat dibedakan menjadi :
a. Republik Absolut, yaitu ketika pemerintahan berlangsung secara diktator tanpa pembatasan kekuasaan dan mengabaikan konstitusi, untuk legitimasi kekuasaan biasanya digunakanlah alat partai politik
b. Republik Konstitusional, yaitu ketika presiden selaku kepala negara dan pemerintahan menjalankan roda pemerintahan menurut dan berdasarkan ketentuan konstitusi serta perundang-undangan, di samping itu pengawasan efektif juga dilaksanakan oleh parlemen
c. Republik Parlementer, yaitu ketika presiden hanya merupakan kepala negara saja yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat dan dipertanggungjawabkan. Namun dalam sistem pemerintahan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dengan dewan menteri atau kabinetnya yang bertanggung jawab kepada parlemen baik secara sendiri atau bersama-sama (tanggung jawab politik, pidana dan keuangan)
E. Sistem Pemerintahan
Setelah mengetahui tentang pemerintahan, dan sebelum menjabarkan lebih lanjut tentang jenis-jenis sistem pemerintahan, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan sistem, yang dalam pandangan bebrapa ahli, antara lain dikemukakan :
 Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. ; Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan
 Musanef ; Sistem adalah suatu sarana yang menguasasi keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur
 Poerwadarminta ; Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya), yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud
 Prajudi ; Sistem adalah suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan
 Pramudji ; Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh
 Sumantri ; Sistem adalah bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan
Jenis sistem pemerintahan yang umum dikenal yaitu :
1. Sistem Pemerintahan Parlementer, di mana parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan, memiliki kekuasaan dan wewenang kontrol yang sangat kuat terhadap eksekutif (perdana menteri bersama kabinet atau dewan menterinya), dan apabila pertanggungjawabannya tidak diterima parlemen dan / atau berdasarkan mosi tidak percaya, maka eksekutif pun akan jatuh dan diganti
Maka ciri-ciri pemerintahan Parlementer antara lain :
a. kekuasaan parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif atau pemerintah (perdana menteri)
b. para menteri (kabinet atau dewan menteri) harus mempertanggung-jawabkan semua tindakannya kepada parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan, artinya setiap kebijakan para menteri (kabinet atau dewan menteri) harus mendapat kepercayaan, restu atau mosi dari parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan
c. program-program kebijakan para menteri (kabinet atau dewan menteri) harus disesuaikan dengan kepentingan dan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan, karena parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan dapat menjatuhkan para menteri (kabinet atau dewan menteri) dengan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah
d. kedudukan kepala negara (raja, ratu, syah, sultan, kaisar atau sejenisnya) sebagai lambang atau simbol negara yang tidak dapat diganggu gugat
2. Sistem Pemerintahan Presidensiil (Presidensial), di mana, presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (beserta kabinet atau dewan menterinya) memiliki kekuasaan dan wewenang yang cenderung kuat, sehingga walaupun parlemen tetap memiliki fungsi kontrol, namun tidak sampai atau tidak mudah untuk menjatuhkan dan mengganti eksekutif
Maka ciri-ciri pemerintahan Presidensiil (Presidensial), antara lain :
a. dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara)
b. kekuasaan eksekutif atau pemerintah dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari, oleh dan untuk rakyat, baik secara langsung ataupun melalui badan perwakilan
c. presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri), baik yang memimpin departemen maupun non departemen, walaupun terkadang terdapat ketentuan bahwa hal demikian dilakukan dengan juga mendengarkan aspirasi atau pandangan dari parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan
d. para menteri hanya bertanggungjawab kepada presiden, bukan parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan
e. presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan. Oleh sebab itu antara keduanya tidak dapat saling menjatuhkan, kecuali menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi
3. Sistem Pemerintahan Campuran, merupakan kombinasi dari dua sistem sebelumnya, di mana untuk kepala negara dipegang oleh seorang presiden yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat, dipertanggung jawabkan, dan dijatuhkan oleh parleman, bahkan selain sebagai simbol negara, presiden dalam keadaan tertentu juga dapat membubarkan parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan. Namun dalam sistem pemerintahan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dengan dewan menteri atau kabinetnya yang bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif atau dewan perwakilan baik secara sendiri atau bersama-sama (tanggung jawab politik, pidana dan keuangan)
Pada praktek kenegaraan Swiss, di mana ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu ditafsirkan dengan menempatkan badan eksekutif hanya sebagai badan pelaksana, atau badan pekerja saja dari apa yang telah diputuskan oleh badan legislatif, maka sistem pemerintahan seperti ini disebut dengan Sistem Pemerintahan Badan Pekerja atau Referendum. Sedangkan Prancis pernah pula melaksanakan sistem pemerintahan yang disebut dengan Majelis Perwakilan
Berdasarkan struktur dari partai-partai politiknya, maka Maurice Duverger mengklasifikasikan sistem pemerintahan menjadi :
1. Sistem Pemerintahan Berpartai Tunggal (mono / single party), seperti Uni Sovyet (USSR)
2. Sistem Pemerintahan Berpartai Dua (duo / double / dwi party), seperti Amerika Serikat (USA) dan Inggris
3. Sistem Pemerintahan Berpartai Banyak (multy party), seperti Prancis, Jerman, Italia dan Indonesia
Jika selain struktur pemerintahan, juga diperhatikan kekuasaan para penguasa dan cara-cara pembatasan kekuasaan, maka sistem pemerintahan diklasifikasikan menjadi :
1. Sistem Pemerintahan Bebas, di mana kekuasaan penguasa dibatasi sekeras-kerasnya, sedangkan kemerdekaan individu atau warga negara dijamin secara istimewa, terkecuali dalam lapangan ekonomi. Seperti Inggris, Amerika Serikat dan Swiss
2. Sistem Pemerintahan Setengah Bebas, di mana kekuasaan penguasa dibatasi secara lemah, demikian pula jaminan bagi para individu atau warga negara sifatnya lemah. Seperti di negara-negara Balkan dan beberapa negara Amerika Selatan
3. Sistem Pemerintahan Totaliter atau Kolektif, di mana kekuasaan penguasa bersifat mutlak atas para individu atau warga negara, kekuasaan mutlak ini disokong oleh partai politik yang oleh Maurice Deverger disebut dengan polisi politik, dengan monopoli atas media massa, sensus dan sebagainya. Seperti Rusia, Jeman semasa Nazi, dan Italia semasa Facis
Jika dilihat dari proses pemilihan dan pengangkatan penguasa negara, maka klasifikasi sistem pemerintahan menjadi :
1. Sistem Pemerintahan Liberal, di mana pengangkatan para penguasa dilakukan melalui pemilihan yang bebas
2. Sistem Pemerintahan Setengah Liberal, di mana pengangkatan para penguasa dilakukan melalui pemilihan yang terpimpin
3. Sistem Pemerintahan Totaliter atau Kolektif, di mana pengangkatan para penguasa tidak dilakukan melalui pemilihan, atau jika pun dilaksanakan pemilihan, hanya bersifat formalitas dan pura-pura atau plebisit
Sedangkan jika dilihat dari kenyataan yang setepat-tepatnya, lepas dari penggolongan atau klasifikasi tertentu, dan hanya perpegangan pada prakiraan dari segi logika, menurut Maurice Duverger, secara garis besar pemerintahan di dunia hanya dibagi menjadi tiga tife dasar, yaitu :
1. Tife Inggris. Seperti Inggris, negara-negara dominion inggris dan di kebanyakan Eropa Barat
2. Tife Amerika. Seperti pada sebagian besar negara di benua Amerika selain Kanada
3. Tife Rusia. Seperti Rusia, negara bekas bagian Uni Sovyet (USSR) dan negara-negara satelitnya
Di luar ketiga tife atau sistem tersebut di atas, menurut Maurice Deverger kita hanya akan dapat menjumpai sistem pemerintahan ‘Arkais’, yaitu sistem pemerintahan peninggalan dari jaman kono, dan rakyat-rakyat jajahan atau setengah jajahan yang sama sekali tidak berpemerintahan autonom
F. Khilâfah Islâmiyyah (The Special Model)
Khilâfah, sebagai sebuah istilah politik maupun sistem pemerintahan, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Hanya saja, keterputusan kaum Muslim dengan akar sejarah masa lalu merekalah yang menjadikan Khilâfah ‘asing’, bukan hanya dalam konteks sistem pemerintahan mereka, tetapi bahkan dalam kosakata politik mereka. Kalaupun sebagian kalangan Muslim mengakui eksistensi Khilâfah dalam sejarah, gambaran mereka tentang Khilâfah bias dan beragam. Ada yang menyamakan Khilâfah dengan kerajaan. Ada yang menganggap Khilâfah sebagai sistem pemerintahan otoriter dan antidemokrasi. Ada yang memandang Khilâfah sama dengan sistem pemerintahan teokrasi. Ada juga yang menilai Khilâfah sebagai sistem pemerintahan gabungan antara demokrasi dan teokrasi (baca: teodemokrasi).
Ketika dijelaskan bahwa sistem pemerintahan Khilâfah bukan monarki (kerajaan), bukan republik, bukan kekaisaran (imperium) dan bukan pula federasi, sebagian kalangan Muslim sendiri malah ada yang menyindir, bahwa kalau begitu, Khilâfah adalah sistem pemerintahan yang ‘bukan-bukan’. Sikap demikian wajar belaka mengingat: (1) Umat sudah lama hidup dalam sistem pemerintahan sekuler; (2) Pendidikan politik di bangku-bangku akademis/lembaga pendidikan selalu hanya mengenalkan model-model pemerintahan tersebut [monarki, republik, imperium atau federasi] tanpa pernah memasukkan sistem Khilâfah sebagai salah satu model pemerintahan di luar model mainstream tersebut; (3) Jauhnya generasi umat Islâm saat ini dari akar sejarah masa lalu mereka, termasuk sejarah Kekhilâfahan Islâm yang amat panjang, lebih dari 13 abad.
Uraian berikut, meski serba ringkas, ingin mengenalkan apa itu Khilâfah. Tidak lain agar kita sedikit-banyak mengenal hakikat Khilâfah sebagai sebuah sistem pemerintahan Islâm yang khas, yang berbeda dengan semua sistem pemerintahan di dunia saat ini.
1. Definisi Khilâfah
a. Secara Bahasa;
Khilâfah menurut makna bahasa merupakan mashdar dari fi’il madhi khalafa, yang berarti: menggantikan atau menempati tempatnya (Munawwir, 1984:390). Khilâfah menurut Ibrahim Anis (1972) adalah orang yang datang setelah orang lain lalu menggantikan posisinya (Al-Mu‘jam al-Wasîth, I/251. Lihat juga: Ibn Manzhur, Lisân al-‘Arab, I/882-883)
Jadi, menurut bahasa, khalîfah adalah orang yang mengantikan orang sebelumnya. Jamaknya, khalâ’if atau khulafâ’. Inilah makna firman Allâh Swt.: Berkata Musa kepada saudaranya, Harun, “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku.” (TQS. al-A’raf [7]: 142).
Menurut Imam ath-Thabari, makna bahasa inilah yang menjadi alasan mengapa as-sulthan al-a’zham (penguasa besar umat Islâm) disebut sebagai khalifah, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya, lalu menggantikan posisinya (Ath-Thabari, Tafsir ath-Thabari, I/199).
b. Khilâfah menurut syariah;
Kata khilâfah banyak dinyatakan dalam hadits, misalnya:
Sesungguhnya (urusan) agama kalian berawal dengan kenabian dan rahmat, lalu akan ada khilâfah dan rahmat, kemudian akan ada kekuasaan yang tiranik. (THR. al-Bazzar).
Kata khilâfah dalam hadis ini memiliki pengertian: sistem pemerintahan, pewaris pemerintahan kenabian. Ini dikuatkan oleh sabda Rasul saw.:
Dulu Bani Israel dipimpin/diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, nabi lain menggantikannya. Namun, tidak ada nabi setelahku, dan yang akan ada adalah para khalifah, yang berjumlah banyak. (HR al-Bukhari dan Muslim).
Dalam pengertian syariah, Khilâfah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi saw. dalam kepemimpinan Negara Islâm (ad-dawlah al-Islâmiyah) (Al-Baghdadi, 1995:20). Inilah pengertiannya pada masa awal Islâm. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah Khilâfah digunakan untuk menyebut Negara Islâm itu sendiri (Al-Khalidi, 1980:226. Lihat juga: Dr. Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, IX/823).
c. Banyak sekali definisi tentang Khilâfah—atau disebut juga dengan Imamah—yang telah dirumuskan oleh oleh para ulama. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
1) Khilâfah adalah kekuasaan umum atas seluruh umat, pelaksanaan urusan-urusan umat, serta pemikulan tugas-tugasnya (Al-Qalqasyandi, Ma’âtsir al-Inâfah fî Ma‘âlim al-Khilâfah, I/8).
2) Imamah (Khilâfah) ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia (Al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyah, hlm. 3).
3) Khilâfah adalah pengembanan seluruh urusan umat sesuai dengan kehendak pandangan syariah dalam kemaslahatan-kemaslahatan mereka, baik ukhrawiyah maupun duniawiyah, yang kembali pada kemaslahatan ukhrawiyah (Ibn Khladun Al-Muqaddimah, hlm. 166 & 190).
4) Imamah (Khilâfah) adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh sebagai kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunia (Al-Juwaini, Ghiyâts al-Umam, hlm. 15).
Dengan demikian, Khilâfah (Imamah) dapat didefinisikan sebagai: kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah Islâm ke seluruh penjuru dunia. Definisi inilah yang lebih tepat. (Lihat: Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, Qadhi an-Nabhani dan diperluas oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum, cet. VI [Mu’tamadah]. 2002 M/1422 H).
2. Khilâfah vs Non Khilâfah
Sesungguhnya sistem pemerintahan Islâm (Khilâfah) berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, maqâyîs (standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang-undangnya yang dilegislasi untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan Daulah Islâm sekaligus yang membedakannya dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini.
Dalam buku yang berjudul, Azhijah ad-Dawlah al-Khilâfah (Libanon: Beirut, 2005), perbedaan sistem pemerintahan Khilâfah dengan non-Khilâfah dijelaskan sebagai berikut.
a. Khilâfah bukan monarki (kerajaan).
Islâm tidak mengakui sistem kerajaan. Hal itu karena dalam sistem kerajaan, seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan; umat tidak ada hubungannya dengan pengangkatan raja. Adapun dalam sistem Khilâfah tidak ada pewarisan. Baiat dari umatlah yang menjadi metode untuk mengangkat khalifah. Sistem kerajaan juga memberikan keistimewaan dan hak-hak khusus kepada raja yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari individu rakyat. Hal itu menjadikan raja berada di atas undang-undang. Raja tetap tidak tersentuh hukum meskipun ia berbuat buruk atau zalim. Sebaliknya, dalam sistem Khilâfah, Khalifah tidak diberi keistimewaan yang menjadikannya berada di atas rakyat sebagaimana seorang raja. Khalifah juga tidak diberi hak-hak khusus yang mengistimewakannya—di hadapan pengadi-lan—dari individu-individu umat. Khalifah dipilih dan dibaiat oleh umat untuk menerapkan hukum-hukum syariah atas mereka. Khalifah terikat dengan hukum-hukum syariah dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan hukum, serta pengaturannya atas urusan-urusan dan kemaslahatan umat.
b. Khilâfah bukan kekaisaran (imperium).
Sistem imperium itu sangat jauh dari Islâm. Sistem imperium tidak menyamakan pemerintahan di antara suku-suku di wilayah-wilayah dalam imperium. Sistem imperium memberikan keistimewaan kepada pemerin-tahan pusat imperium; baik dalam hal pemerintahan, harta, maupun perekonomian.
Sebaliknya, Islâm menyamakan seluruh orang yang diperintah di seluruh wilayah negara. Islâm menolak berbagai sentimen primordial (‘ashabiyât al-jinsiyyah Islâm tidak menetapkan bagi seorang pun di antara rakyat di hadapan pengadilan—apapun mazhabnya—sejumlah hak istimewa yang tidak diberikan kepada orang lain, meskipun ia seorang Muslim.
Sistem pemerintahan Islâm, dengan adanya kesetaraan ini, jelas berbeda dari imperium. Dengan sistem demikian, Islâm tidak menjadikan berbagai wilayah kekuasaan dalam negara sebagai wilayah jajahan, bukan sebagai wilayah yang dieksploitasi, dan bukan pula sebagai “tambang” yang dikuras untuk kepentingan pusat saja. Islâm menjadikan semua wilayah kekuasaan negara sebagai satu-kesatuan meskipun jaraknya saling berjauhan dan penduduknya berbeda-beda suku. Semua wilayah dianggap sebagai bagian integral dari tubuh negara.
c. Khilâfah bukan federasi.
Dalam sistem federasi, wilayah-wilayah negara terpisah satu sama lain dengan memiliki kemerdekaan sendiri, dan mereka dipersatukan dalam masalah pemerintahan (hukum) yang bersifat umum. Sebaliknya, Khilâfah berbentuk kesatuan. Keuangan seluruh wilayah (propinsi) dianggap sebagai satu-kesatuan dan APBN-nya juga satu, yang dibelanjakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat tanpa memandang propinsinya. Seandainya suatu propinsi pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya, maka propinsi itu dibiayai sesuai dengan kebutuhannya, bukan menurut pemasukannya. Seandainya pemasukan suatu propinsi tidak mencukupi kebutuhannya maka hal itu tidak diperhatikan, tetapi akan dikeluarkan biaya dari APBN sesuai dengan kebutuhan propinsi itu, baik pemasukannya mencukupi kebutuhannya ataupun tidak.
d. Khilâfah bukan republik.
Sistem republik pertama kali tumbuh sebagai reaksi praktis terhadap penindasan sistem kerajaan (monarki). Kedaulatan dan kekuasaan dipindahkan kepada rakyat dalam apa yang disebut dengan demokrasi. Rakyatlah yang kemudian membuat undang-undang; yang menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela. Lalu pemerintahan berada di tangan presiden dan para menterinya dalam sistem republik presidentil dan di tangan kabinet dalam sistem republik parlementer.
Adapun dalam Islâm, kewenangan untuk melakukan legislasi (menetapkan hukum) tidak di tangan rakyat, tetapi ada pada Allâh. Tidak seorang pun selain Allâh dibenarkan menentukan halal dan haram. Dalam Islâm, menjadikan kewenangan untuk membuat hukum berada di tangan manusia merupakan kejahatan besar. (Lihat: QS at-Taubah [9]: 31).
Sistem pemerintahan Islâm bukan sistem demokrasi menurut pengertian hakiki demokrasi ini, baik dari segi bahwa kekuasaan membuat hukum—menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela—ada di tangan rakyat maupun dari segi tidak adanya keterikatan dengan hukum-hukum syariah dengan dalih kebebasan. Ini jelas bertentangan dengan Islâm yang menjadikan hak membuat hukum hanya ada pada Allâh (QS Yusuf [10]: 40).
Atas dasar ini, sistem pemerintahan Islâm (Khilâfah) bukan sistem kerajaan, bukan imperium, bukan federasi, bukan republik, dan bukan pula sistem demokrasi sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.
3. Khilâfah; Sistem pemerintahan khas
Sesungguhnya struktur negara Khilâfah berbeda dengan struktur semua sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebagian penampakannya. Struktur negara Khilâfah diambil (ditetapkan) dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah saw. di Madinah setelah beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan Negara Islâm di sana. Struktur negara Khilâfah adalah struktur yang telah dijalani oleh Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah saw. wafat.
Dengan penelitian dan pendalaman terhadap nash-nash yang berkaitan dengan struktur negara itu, jelaslah bahwa struktur negara Khilâfah adalah: 1. Khalifah; 2. Para Mu’âwin at-Tafwîdh (Wuzarâ’ at-Tafwîdh); 3. Wuzarâ’ at-Tanfîdz; 4. Para Wali; 5. Amîr al-Jihâd; 6. Keamanan Dalam Negeri; 7.Urusan Luar Negeri; 8. Industri; 9. Peradilan; 10. Mashâlih an-Nâs (Departemen-departemen); 11. Baitul Mal; 12. Lembaga Informasi; 13. Majelis Umat (Syûrâ dan Muhâsabah).

BAB VI
TEORI KEKUASAAN, NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
A. Kekuasaan
Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Robert M. Mac Iver berpandangan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.
Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. mendefinisikan kekuasaan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang, sehingga dengan demikian dapat merupakan suatu konsep kuantitatif, karena dapat dihitung hasilnya, seperti berapa luas wilayah jajahan seseorang, berapa banyak orang yang berhasil dipengaruhi, berapa lama yang bersangkutan berkuasa, serta berapa banyak uang dan barang yang dimilikinya. Maka secara filsafat, kekuasaan dapat meliputi ruang, waktu, barang, dan manusia.
Sedangkan menurut pendapat Abdul Ghofur Anshori Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain sehingga sesuai dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya, maupun akibat-akibatnya sesuai dengan keinginan pemilik kekuasaan. Kekuasaan politik bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya institusi yang berkuasa. Dalam penggunaan kekuasaan harus ada penguasa dan sarana kekuasaan agar penggunaan kekuasaan itu berjalan dengan baik.
Kekuasaan negara merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan (negara) itu sendiri. Kekuasaan negara merupakan satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan.
Kekuasaan politik negara tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administratif (eksekutif, legislatif, yudikatif, federatif, eksaminatif, inspektif, konstitutif dan lain-lain).
Kekuasaan negara dalam arti sosial lebih luas tinjauannya daripada dalam arti politik. Hal ini terjadi karena kekuasaan negara tidak hanya berfokus pada negara, tetapi juga pada cara mengendalikan tingkah laku sosial (masyarakat) agar sesuai dengan tujuan negara.
Ossip K. Flechtheim membedakan kekuasaan politik atas :
1. Bagian dari kekuasaan sosial yang khususnya terwujud dalam negara (kekuasaan negara atau state power), seperti lembaga pemerintahan.
2. Bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara, seperti partai politik, lembaga-Iembaga sosial yang mempengaruhi jalannya kekuasaan Negara.
Hukum berasal dari negara, dan yang berkuasa dalam suatu negara adalah pemerintah. Pemerintah melalui politiknya menetapkan hukum. Apakah ada hubungan antara hukum dan kekuasaan? Ada dua pandangan untuk menjawab hal ini :
1. Hukum tidak sama dengan kekuasaan. Hal ini didasarkan pada dua alasan:
a. Hukum kehilangan artinya jika disamakan dengan kekuasaan karena hukum bermaksud meneiptakan suatu masyarakat yang adil. Tujuan ini hanya tereapai jika pemerintah juga adil dan tidak semena-mena dengan kekuasaannya.
b. Hukum tidak hanya membatasi kebebasan individual terhadap kebebasan individual yang lain, melainkan juga kebebasan (wewenang) dari yang berkuasa dalam negara.
2. Hukum tidak melawan pemerintah negara, sebaliknya membutuhkannya guna mengatur hidup bersama. Yang dilawan adalah kesewenang-wenangan individual. Hal ini didasarkan pada dua alasan :
a. Dalam masyarakat yang luas, konflik hanya dapat diatasi oleh entitas yang berada di atas kepentingan individu-individu, yaitu pemerintah.
b. Keamanan dalam hidup bersama hanya terjarnin bila ada pemerintah sebagai petugas tertib negara.
Sesuai tinjauan hukum tata negara, di mana negara dianggap sebagai organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat kelengkapan negara guna mencapai tujuan negara, pandangan negara sebagai organisasi kekuasaan juga terdapat dalam aliran atau teori modern yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Logemann, maka selain persoalan tentang negara dan hukum, persoalan tentang legitimasi kekuasaan juga diterima sebagai persoalan kenyataan pula, sehingga kesimpulan akhir tidak lain adalah bahwa benar di dalam negara itu ada kekuasaan.
Pada tataran lebih lanjut, maka lahirnya pertanyaan seperti tentang sumber kekuasaan, pemegang kekuasaan, dan pengesahan kekuasaan. Ketiga pertanyaan ini sebenarnya merupakan satu rangkaian pertanyaan yang satu sama lain saling berhubungan dan bahkan tidak dapat dipisahkan, yaitu menanyakan tentang sumber atau asal lahirnya suatu kekuasaan yang puncaknya berupa kekuasaan atau kedaulatan tertinggi, di mana jawabannya merupakan suatu legitimasi atau pengesahan untuk oleh dan bagi pemegang kekuasaan yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab memegang kekuasaan atau kedaulatan tersebut.
B. Beberapa Cara Mendapatkan atau Memiliki Kekuasaan, yaitu antara lain :
1. Legitimate Power (pengangkatan) ; yaitu kekuasaan diperoleh melalui adanya surat keputusan atasan atau pengangkatan atau pemilihan masyarakat banyak, seperti penobatan seorang putera mahkota menjadi raja atau kaisar pada suatu negara kerajaan, termasuk pada tatanan kenegaraan dewasa kini seperti pengangkatan seorang menteri, camat, panglima tentara nasional, kepala kepolisian, lalu juga pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota serta sejenisnya. Dr. Talizi dan Prof. Pamudji membedakan hasil suatu pengangkatan dengan pemilihan, di mana pengangkatan hanya menghasilkan seorang kepala, sedangkan pemilihan menghasilkan seorang pemimpin, perbedaan antara keduanya adalah bahwa seorang kepala belum tentu bisa memimpin, akan tetapi seorang pemimpin sudah barang tentu juga seorang kepala.
2. Coercive Power (kekerasan) ; yaitu kekuasaan diperoleh melalui cara kekerasan dan kekuatan fisik, bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan bersenjata, yang sudah barang tentu di luar jalur konstitusional. Hal demikian lazim disebut dengan istilah kudeta (coup d’etad). Karena cara ini inkonstitusional, maka banyak kemungkinan yang terjadi setelah perebutan kekuasaan, sebagian besar peraturan perundang-undangan negara akan berubah, dan karena perubahan tersebut dilakukan secara mendadak, maka disebut juga dengan istilah revolusi.
Revolusi-revolusi besar yang menjadi sejarah perhatian dunia, di antaranya :
• Jatuhnya Syah Iran ditandai dengan terusirnya Syah dan keluarganya, setelah Imam Ayatullah Rohullah Khomeini tiba dari pengasingannya di Prancis.
• Jatuhnya Presiden Niccolai Ceausescu dari Rumania ditandai dengan demonstrasi besar-besaran dan pembantaian Ceausescu dan permaisurinya.
• Jatuhnya kekaisaran Louis di Prancis, ditandai dengan penyerbuan ke penjara Bastille dan pemotongan kepala raja sekeluarga.
Selain itu juga terdapat revolusi yang berjalan damai tanpa banyak jatuh korban seperti :
• Jatuhnya Presiden Ferdinand Marcos di Filipina oleh penggantinya Ny. Corozon Aquino.
• Jatuhnya kekuasaan rezim orde baru ‘Presiden Soeharto’ di Indonesia pada bulan Mei 1998 oleh gerakan reformasi.
3. Expert Power (keahlian) ; yaitu kekuasaan diperoleh melalui keahlian (ilmu pengetahuan, skill professional, seni mempengaruhi, serta budi pekerti luhur) yang dimiliki seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki kekuasaan seperti ini berlaku di negara demokrasi, karena sistem personalianya dalam memilih karyawan memakai merit sistem. Dalam pengisian formasi administrasi kepegawaian dikenal motto ‘the right man on the right place’, sehingga seseorang akan ditempatkan sesuai dengan proporsi dan profesionalismenya. Apalagi bagi mereka yang memang dididik khusus untuk itu, seperti penempatan dokter sebagai kepala rumah sakit, insinyur pada jabatan teknis, tentara atau kepolisian pada jabatan keamanan dan alumni STPDN/IIP/PIN sebagai camat.
Tetapi ada kalanya yang berlaku dalam praktek adalah sebaliknya, yang menduduki suatu jabatan bukanlah orang yang mampu. Penempatannya pada suatu jabatan oleh karena pengaruh ‘pressure group’ atau pengisian jabatan oleh anggota keluarga pejabat yang berwenang, sistem kepegawaian seperti ini disebut ‘spoil sistem’, sehingga pada gilirannya kelompok elit pemerintahan terbentuk suatu ikatan primordial.
4. Reward Power (pemberian) ; yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian, pemberian dilakukan karena adanya suatu jasa atau sebagai balasan jasa, termasuk biasa dapat diperoleh karena kemampuan keuangan yang sangat cukup untuk ‘membeli’ suatu kekuasaan.
5. Reverent Power (daya tarik) ; yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui daya tarik seseorang. Walaupun daya tarik tidak menjadi faktor utama mengapa seseorang ditentukan menjadi kepala yang kemudian menguasai keadaan, namun daya tarik penampilan seperti postur tubuh dan wajah yang rupawan, dalam hal ini termasuk kecantikan dan kelembutan wanita, dapat menentukan dalam mengambil perhatian orang lain, dalam usaha menjadi kepala.
Seperti banyak orang yang tidak dapat memisahkan kekagumannya kepada Jenderal Charles de Gaulle; antara postur tubuhnya yang gagah dan tinggi besar dengan kecerdasannya mengepalai pemerintahan Prancis, begitu juga presiden XVI Amerika Serikat Abraham Loncoln; menjadi lebih terkenal sejak memelihara jenggot yang menutupi pipi cekungnya sebelah kiri, presiden XXXV Amerika Serikat John F. Kennedy yang rupawan, juga memanfaatkan kecantikan Madam Merilyn Monroe yang memiliki ukuran tubuh sempurna, untuk memenangkan pemilihan umum dalam kampanyenya di negara adi kuasa tersebut.
Di Indonesia, beberapa mantan presidennya juga dikenal memiliki daya tarik penampilan yang khas seperti, Bung Karno dengan gingsulnya yang terlihat apabila tertawa dan berpidato memperlihatkan kebolehannya sebagai orator ulung dunia, Pak harto terkenal dengan senyumnya yang kebapakan walaupun beliau seorang tentara sehingga disebut dengan ‘the smilling general’, termasuk Pak Habibie dengan lesung pipit dan gerakan khas kepalanya yang menggambarkan kecerdasan intetektual sains teknologi yang dimilikinya.
Selain kelima hal di atas yang dikemukakan oleh J.R.P. French dan Bertram Raven, para pakar lain juga menambahkan, yaitu :
6. Information Power (informasi) ; yaitu kekuasaan yang diperoleh karena seseorang begitu banyak memiliki keterangan sehingga orang lain membutuhkan dirinya untuk bertanya, biasanya orang yang bersangkutan membatasi keterangannya agar terus menerus dibutuhkan.
7. Connection Power (relasi) ; yaitu kekuasaan yang diperoleh karena seseorang memiliki hubungan keterikatan tertentu dengan seseorang yang sedang berkuasa atau memiliki wewenang, hal demikian biasa disebut dengan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan (nepotisme)
Setelah kekuasaan diperoleh, Strauss mengemukakan pendapat tentang bagaimana cara memotivasi orang-orang untuk mau melaksanakan pekerjaan lebih giat, sesuai dengan keinginan kepala (pemerintahan) yang memiliki kekuasaan, yaitu :
1. be strong approach, suatu pendekatan di mana untuk memotivasi bawahan dan masyarakat dipergunakan cara paksa dengan keras.
2. be good approach, suatu pendekatan di mana untuk memotivasi bawahan dan masyarakat dipergunakan cara pemanjaan.
3. be competition, suatu pendekatan di mana untuk memotivasi bawahan dan masyarakat dipergunakan usaha mengadu mereka dalam berbagai jenis perlombaan, baik antar individu, group, atau dengan organisasi / negara lain.
4. internalized motivation, suatu pendekatan di mana untuk memotivasi bawahan dan masyarakat dipergunakan penanaman kesadaran kerja kepada mereka.
5. implicit bargaining, suatu pendekatan di mana untuk memotivasi bawahan dan masyarakat dipergunakan cara dengan mengadakan suatu perjanjian terlebih dahulu.
C. Negara Hukum
1. Pengertian Negara Hukum
 Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. dan Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum. ; negara hukum pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berlandaskan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis
 Drs. Budiyanto ; negara hukum adalah negara yang melaksanakan kekuasaannya (pemerintah beserta alat kelengkapan negaranya) berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
 Prof. Padmo Wahyono, S.H., ; suatu negara hukum yang ideal pada abad XX ini adalah jika segala tindakan penguasa (negara) selalu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
 Prof. R. Djokosutono, S.H. ; sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat atas negara tersebut, negara merupakan subjek hukum dalam arti Rechtsstaat (badan hukum publik). Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat)”. Ini mengandung arti bahwa negara dalam meletakkan aktivitasnya (penyelenggaraan pemerintahan) tidak boleh berdasarkan atas kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku
(catatan; sesuai dengan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kini tidak lagi memiliki bagian penjelasan, tetapi dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) jelas disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”)
 Sudargo Gautama ; bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang, tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum
 Negara Hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung-jawab (UU No. 37 Tahun 2008; Ombudsman RI)
Teori tentang berdirinya negara berdasar atas hukum, sudah dikenal sejak abad V SM (Yunani Kuno). Gagasan mengenai negara hukum pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Secara teori maupun praktek, gagasan tentang negara hukum mengalami kemajuan pesat sejak abad XV – XVIII.
Dalam selang waktu itu, peristiwa renaissance dan reformasi di Eropa sangat berpengaruh terutama di bidang kehidupan politik dan hukum. Hal ini dipelopori antara lain oleh Hugo de Groot, Thomas Hobbes, Benedectus de Spinoza, John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant (1724-1804) yang dianggap sebagai pelopor yang paling berjasa dalam meletakkan gagasan tentang ‘negara hukum murni atau formal’
Teori Immanuel Kant tentang negara hukum murni atau formal menjadikan negara bersifat pasif hanya untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan negara (penjaga malam), sedangkan dalam urusan sosial maupun ekonomi negara tidak boleh mencampurinya, hingga lahirlah semboyan ‘Laissez Faire, Laissez Aller’ yaitu persaingan bebas dalam bidang ekonomi, hingga muncullah istilah kapitalisme dalam ekonomi dan liberalisme dalam bidang politik
Dalam prakteknya sekitar abad XIX, teori Kant yang banyak diterapkan di belahan Eropa, Amerika dan Australia ini ternyata banyak melahirkan eksploitasi manusia maupun alam, monopoli dan ‘free fight liberalism’, serta kesenjangan sosial yang terus semakin melebar
Pada perkembangan lebih lanjut di akhir abad XIX, sebagai kritikan atas penerapan teori Kant, Prof. Kranenburg memperkenalkan istilah ‘welfare state’ (negara kesejahteraan). Teori ini dikenal dengan negara hukum material, karena pandangannya yang menyatakan bahwa negara selain bertugas membina ketertiban hukum, ia juga ikut bertanggungjawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, praktek teori ini banyak dianut oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia
Dengan demikian, pengertian negara hukum memang berbeda atau bahkan berlawanan dengan pengertian negara kekuasaan. Dasar pemikiran negara hukum beranjak dari adanya kebebasan rakyat (Liberte du Citoyen), bukan kebebasan negara (Gloire de I‘etat). Tujuannya adalah untuk memelihara ketertiban hukum (rechtorde) dan mengabdi kepada kepentingan umum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hukum bersifat menentukan kekuasaan dan negara diabdikan untuk kepentingan rakyat
2. Prinsip, Unsur dan Ciri Negara Hukum
 Immanuel Kant ; mengemukakan empat prinsip yang menjadi ciri negara hukum, yaitu :
a. pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia
b. pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia
c. pemerintah berdasarkan atas hukum, dan
d. adanya pengadilan guna menyelesaikan masalah yang timbul akibat pelanggaran hak asasi manusia
 M. Kusnardi, S.H. dan H. Ibrahim, S.H. ; menyebutkan bahwa unsur-unsur negara hukum dapat dilihat pada negara hukum dalam arti sempit maupun formil. Dalam arti sempit, pada negara hukum hanya dikenal dua unsur penting yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Sedangkan pada negara hukum dalam arti formil, unsur-unsurnya mencakup antara lain :
a. perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
b. pemisahan kekuasaan
c. setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan Undang-undang, dan
d. adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri
 Prof. Paul Scholten ; mengemukakan bahwa unsur negara hukum yang utama adalah adanya pembatasan kekuasaan yang berlandaskan hukum, dengan demikian asas legalitas terdapat di negara hukum. Pelanggaran terhadap hak-hak individu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan negara harus selalu berdasarkan hukum
 Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. dan Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum. ; mengemukakan beberapa ciri negara hukum, yaitu :
a. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan
b. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun
c. legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuknya
 Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., Mcl. ; sesuai hasil simposium tentang ‘Indonesia Negara Hukum’ yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 08 Mei 1966, maka ada tiga sifat atau ciri negara hukum sebagaimana yang dianut oleh Indonesia yaitu :
a. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kebudayaan. Hal ini berdasarkan atas ketentuan hukum
b. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan apa pun juga. Artinya, ada kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan pemerintah untuk menjamin hak-hak asasi sehingga hakim betul-betul memperoleh putusan yang objektif dalam memutuskan perkara
c. legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya, dengan ini suatu tindakan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan hukum
3. Konsepsi Negara Hukum
Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum dunia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem hukum Civil Law atau Rechsstaat – Eropa Kontinental serta sistem hukum Common Law atau Rule of Law – Anglo Saxon, sehingga kedua sistem itu seolah-olah membelah dunia hukum menjadi dua kubu. Sedangkan dalam literatur keterkinian, selain menyebutkan kedua sistem hukum tersebut, juga terdapat sistem hukum lain seperti sistem hukum Islâm, sistem hukum Sosialis dan lain-lain.
Menurut Albert Venn Dicey terdapat tiga kelompok negara yang terpengaruh oleh sistem hukum yaitu: (1) kelompok negara yang dipengaruhi [seeded], (2) kelompok negara yang diduduki, (3) kelompok negara yang ditaklukkan [conquered].
Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa ada tiga konsep negara hukum, yaitu rechsstaat, the rule of law, dan negara hukum Pancasila. Dewasa ini menurut M. Tahir Azhari, dalam kepustakaan ditemukan lima konsep negara hukum, yang masing-masing memiliki prinsip-prinsip utama yang dianut, di mana satu dengan lainnya dapat ditemukan persamaan dan juga perbedaannya, kelima konsep tersebut adalah :
a. Nomokrasi Islâm
Nomokrasi Islâm, adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islâm. Istilah Nomokrasi Islâm adalah untuk menyebutkan konsep negara hukum dari sudut pandang Islâm atau untuk lebih memperlihatkan kaitan negara hukum itu dengan hukum Islâm yang sumber utamanya adalah al-Qur’ân dan Sunnah Rasul
Menurut Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. dan Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum. Nomokrasi Islâm adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip, yaitu antara lain :
1) prinsip kekuasaan sebagai amanah (QS. an-Nisâ : 58)
2) prinsip musyawarah (QS. asy-Syuura : 38, Ali Imrân : 159)
3) prinsip keadilan (QS. an-Nisa : 135, Al-Mâidah : 8)
4) prinsip persamaan (QS. al-Hujurât : 13)
5) prinsip pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (QS. al-Isra : 133, Qâf : 45, al-Bâqarah : 256)
6) prinsip peradilan bebas (QS. an-Nisâ : 58)
7) prinsip perdamaian (QS. al-Bâqarah : 190)
8) prinsip kesejahteraan (QS. Sabâ : 15, Adz-Dzâriyât : 19)
9) prinsip ketaatan rakyat (QS. an-Nisâ : 59)
Islâm tidak hanya berisi ajaran tentang keimanan atau aqidah, ibadah serta moral belaka, tetapi juga berisi ajaran tentang hukum sebagaimana dimaksud dalam konsep hukum modern. Islâm juga mengajarkan masalah kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya memerlukan kekuasaan negara. Oleh karena itu Islâm memerintahkan pembentukan badan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (QS. an-Nisâ : 105, 135). Penegakkan hukum tersebut diperlukan karena sifat dasar manusia yang antara lain senang kepada hawa nafsu dan berpotensi untuk saling bermusuhan (QS. Ali Imrân : 14, Al-Kahfi : 54, dan Yâsin : 77).
Penyelenggaraan penegakkan keadilan itu dibimbing oleh hukum materiil (substantive law) dan hukum formil (procedure law), yang mempunyai hubungan amat erat satu sama lain. Hukum materiil tidak mungkin dapat berdiri sendiri lepas dari hukum formil, begitu pula sebaliknya. Maka Al-Qur’ân dan Hadist disamping mengajarkan asas-asas hukum materiil, juga mengajarkan asas-asas hukum formil.
Dalam Islâm, peradilan itu merupakan tugas yang mulia dan agung, karena di dalam kekuasaan peradilan terkandung “menyuruh ma’ruf dan mencegah munkar”, “menyampaikan hak kepada yang harus menerimanya dan menghalangi orang zalim untuk berbuat aniaya, serta mewujudkan perbaikan umum”. Kekuasaan peradilan itu amat luas bidangnya, baik menyangkut jiwa, barang-barang atau harta benda, kehormatan atau martabat manusia dan lain sebaginya. Oleh karena itu Islâm memberikan pedoman, agar para hakim dan peradilan tidak menyimpang atau menyeleweng dari hal-hal yang sudah ditentukan dalam Islâm itu sendiri (QS. al-Mâidah : 49, an-Nisâ : 58, 65).
b. Konsepsi Civil Law atau Rechsstaat
Civil Law atau Rechsstaat adalah konsep negara hukum yang diterapkan dan bertumpu pada negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental (Sentralnya; Jerman, Prancis, Belgia, Belanda dan Skandinavia). Pada tife ini yang berdaulat adalah hukum, sehingga hukum memandang negara sebagai subjek hukum yang dapat dituntut bila melanggar hukum. Selain itu sistem hukum Eropa Kontinental mengutamakan hukum tertulis, yaitu dengan cara mengkodifikasikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya.
Ide tentang negara hukum rechtsstaat mulai popular pada abad XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja. Sehingga rakyat menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang tidak menguntungkan itu dengan suatu negara hukum yang liberal, agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing-masing. Pemikiran dua tokoh terkemuka, yaitu Immanuel Kant dan Freidrich Stahl cukup mewarnai konsep negara hukum ini, karena konsepnya yang sejak semula didasarkan pada filsafat individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum rechtsstaat ini.
Dalam sejarahnya tercatat enam pase perkembangan Civil Law yaitu :
i. Fase Formasi Hukum Romawi; Fase ini dimulai saat lahirnya sistem hukum Eropa Kontinental yaitu krtika mulai diberlakukannya Undang-undang Dua Belas Pasal (The Twelve Tables) di Romawi sekitar tahun 400 SM.
ii. Fase kematangan Hukum Romawi; Fase ini terjadi pada saat mulai berlakunya kumpulan Undang-undang yang spektakuler di Romawi ketika berlakunya ‘Corpus Juris Civilis’ yang dibuat atas supervisi raja Justinian di abad VI M.
iii. Fase Kebangkitan Kembali Hukum Romawi; Fase ini terjadi ketika timbulnya semangat di Eropa untuk memahami dan menerapkan kembali hukum Romawi pada abad XI M.
iv. Fase Resepsi Hukum Romawi; Fase ini terjadi ketika sistem hukum Romawi yang disebut ‘Jus Commune’ diberlakukan di berbagai negara Eropa sejak awal abad XVI M.
v. Fase Kodifikasi Hukum; Fase ini terjadi ketika dibuat beberapa kodifikasi di berbagai negara pada abad XiX M., seperti Code Napoleon di Prancis yang terdiri dari Code Civil (Hukum Pedata), Code Penal (Hukum Pidana), Code Du Commerce (Hukum Dagang), dan Code tentang Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana.
vi. Fase Resepsi Kodifikasi; Fase ini terjadi tidak lama setelah terciptanya kodifikasi di Prancis yang ditandai dengan banyaknya negara di benua Eropa yang memberlakukan Code Napoleon dengan beberapa penyesuaian, seperti ketika Prancis menguasai Belanda (Tahun 1806–1813) Code Civil dan Code Du Commerce diberlakukan di Belanda, bahkan selama 24 tahun setelah kemerdekaannya kedua hukum peninggalan Prancis tersebut masih berlaku, walaupun sejak tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1838 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :
1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW (atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda),
2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK (atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda Belanda. Kemudian ketika Belanda menjajah Indonesia, Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Hindia Belanda diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan remi berlaku berlaku menurut asas Konkordansi pada Januari 1948.
c. Konsepsi Common Law atau Rule of Law
Istilah Rule of Law mulai popular dengan terbitnya buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885, dengan judul ‘Introduction to The Study of The Law Constitution’, konsep ini terutama berkembang dan diterapkan di negara Anglo Saxon (Sentralnya; Inggris dan Amerika Serikat), tife ini bertumpu pada ‘the rule of law’ yang menurut A.V. Dicey terbagi dalam tiga unsur pokok, yaitu :
1) Supremacy of the law, yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Pemerintah selaku penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang, setiap individu tanpa kecuali baik sebagai rakyat maupun sebagai penguasa harus tunduk kepada hukum dan kalau bersalah harus dihukum, ciri khas supremacy of the law adalah :
a) hukum berkuasa penuh terhadap negara dan rakyat
b) negara tidak dapat disalahkan, yang salah adalah pejabat negara, dan
c) hukum tidak dapat diganggu gugat, kecuali oleh ‘Supreme of Court’ (Mahkamah Agung)
2) Equality before the law, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Rakyat maupun penguasa berhak mendapatkan perlindungan hukum dan wajib pula mematuhi hukum
3) Constitution based on human rights, yaitu adanya jaminan hak-hak asasi di dalam konstitusi. Hal ini merupakan penegasan bahwa hak-hak asasi harus dilindungi
The rule of law ini kemudian direvisi kembali oleh ‘International Commission of Jurists’ dalam konferensi di Bangkok tahun 1965. konsep tersebut diperluas sehingga tidak lagi hanya menyangkut hak-hak politik, tetapi juga menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi.
Ada pun syarat-syarat dasar agar pemerintahan demokratis di bawah rule of law terselenggara, yaitu antara lain :
2) Perlindungan konstitusional
3) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
4) Pemilihan umum yang bebas
5) Kebebasan untuk menyatakan pendapat
6) Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi
7) Adanya pendidikan kewarganegaraan (civic education)
Sistem Anglo Saxon tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya, sendi utamanya adalah Yurisprudensi. Sistem hukum Anglo Saxon berkembang dari kasus-kasus konkrit yang kemudian berubah menjadi kaidah dan asas hukum, karena itu sistem ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasarkan kasus (case law system).
Konsep Rule of Law ini juga tidak membedakan kedudukan antara pejabat negara dengan rakyatnya, dalam arti baik rakyat maupun pejabat pemerintah, apabila melakukan pelanggaran hukum sama-sama diselesaikan melalui pengadilan umum biasa. Dengan demikian, putusan hakim mendapatkan tempat yang terhormat sebagai jaminan tertinggi dalam melindungi hak warga negaranya dalam segala hal yang muncul dari hukum.
Sejarah sistem Common Law (Rule of Law) tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perkembangan negara Inggris. Hingga tahun 1066 M., tidak dikenal keseragaman dalam sistem hukum yang bersifat nasional di Inggris. Sebelum tahun 1066 sistem hukum Inggris merupakan sistem hukum adat yang bervariasi antar satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagi contoh sistem hukum yang dikenal dengan sebutan “Jutes” yang berlaku di Selatan Inggris berbeda dengan sistem hukum “Mercians” yang berlaku di Inggris Tengah. Masing-masing wilayah memiliki sistem pengadilan lokal sendiri yang disesuaikan dengan adat-istiadat setempat yang bervariasi antara satu komunitas dengan komunitas lainnya.
Sistem hukum Inggris berkembang dari tradisi yang diimplementasikan (tradition expessed in action), bermula dari hukum adat yang diterapkan pada Pengadilan Kerajaan (King’s Court) untuk menyelesaikan sengketa dan perkara yang berpengaruh secara langsung terhadap kerajaan, awalnya dimulai secara sederhana dengan kasus-kasus kejahatan ringan yang kemudian disebut dengan “Pleas of the Crown”.
Hingga Inggris diinvasi oleh Norman masih terdapat jenis pengadilan yang berbeda yang terpisah dari pengadilan kerajaan, misalnya pengadilan khusus yang terdapat di Devon dan Cornwall (the stannary [tin mining] courts), pengadilan yang terkait dengan perburuan di hutan kerajaan (the royal hunting forests), namun secara prinsip pengadilan-pengadilan ini merupakan tandingan dari pengadilan kerajaan. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Henry II pengadilan mulai memiliki spesialisasi dalam bidang hukum bisnis dan benar-benar bertindak dalam kapasitas bidang judisial.
Pada 1154, Raja Henry II melembagakan Common Law dengan cara menyeragamkan sistem pengadilan menjadi berlaku secara umum (common) di seluruh negeri. Penyeragaman ini dengan mengambil nilai-nilai lokal yang relevan atau menghapuskan sistem lokal yang tidak sesuai untuk dinasionalkan. Penyatuan sistem hukum ini menghapuskan keberlakuan sistem hukum lokal dengan berbagai bentuknya, dan juga menerapkan sistem Jury dengan melibatkan warga negara yang disumpah, untuk menilai kasus-kasus kriminal dan perdata.
Sistem hukum “Common” ini mengharuskan para hakim secara reguler melakukan perjalanan ke daerah-daerah di seluruh negeri untuk memastikan keadilan sampai kepada setiap warga negara yang membutuhkannya. Tujuan pemberlakuan sistem hukum nasional ini adalah agar ada sistem hukum yang berlaku umum (Common) di seluruh Inggris sehingga kemudian sistem ini dikenal dengan sebutan “The Common Law”
Para hakim yang melakukan persidangan dengan cara mendatangi daerah-daerah kemudian bertindak sebagai hakim yang memiliki jurisdiksi secara nasional yang tidak memiliki keterikatan dengan daerah yang dikunjunginya. Di bawah pemerintahan Raja Henry II inilah untuk pertama kalinya hakim mengenal sistem rotasi, mangadili daerah-daerah dan mengambil alih persidangan-persidangan pengadilan lokal.
Mulanya putusan hakim hanya ditulis saja, tetapi dalam perkembangannya mulai direkam, ditulis dan dipublikasikan yang kemudian berkembang doktrin di mana putusan-putusan pengadilan masa lalu (precedents) bersifat mengikat hakim berikutnya untuk perkara-perkara yang sama. Perkembangan-perkembangan inilah yang terjadi pada Common Law of England, hukum yang berlaku bagi seluruh negeri Inggris.
d. Socialist Legality
Socialist Legality, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis. Substansi dari negara hukum Socialist Legality ini berbeda dengan konsep negara hukum rechtsstaat atau rule of the law. Dalam negara hukum socialist legality, hukum ditempatkan di bawah ‘Sosialisme’. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. Tradisi hukum sosialis bukan didasarkan pada peranan peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, melainkan pada dasar kebijaksanaan ekonomi dan sosial. Menurut pandangan ini, hukum adalah instrument (alat) kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan sosial (instruments of economic and social policy)
e. Negara Hukum Pancasila
Menurut Prof. R. Djokosutono, S.H. negara hukum di Indonesia berdasarkan kedaulatan hukum, sebab dalam prakteknya, kekuasaan yang dijalankan oleh negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), hal ini sesuai dengan penegasan UUD 1945 hasil amandemen sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat (3). Sebagai konsekuensi logisnya, maka tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum ditempatkan sebagai ‘panglima’ di atas bidang-bidang yang lain, seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan yang lainnya
Karena Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa yang merupakan sumber dasar tertib hukum yang ada, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap ‘freedom of religion’ atau kebebasan beragama. Kebebasan beragama di sini dalam konotasi positif, artinya tiada tempat bagi atheisme. Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan secara terpadu, kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai
Menurut Prof. Dr. H. M. Tahir Azhari, S.H., konsep negara hukum Pancasila mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu sebagai berikut :
1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara
2) burtumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa
3) kebebasan beragama dalam arti yang positif
4) atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
5) asas kekeluargaan dan kerukunan
6) sistem konstitusi
7) persamaan dalam hukum, dan
8) peradilan bebas

D. Hak Asasi Manusia
1. Pengertian Hak Asasi Manusia
Istilah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari ; droits de L’homme (Prancis), human rights (Inggris), dan menselijke rechten (Belanda). Di Indonesia, hak asasi umumnya lebih dikenal dengan istilah ‘hak-hak asasi’ sebagai terjemahan dari basic rights (Inggris), grond rechten (Belanda), atau bisa juga disebut sebagai hak-hak fundamental (fundamental rights, civil rights)
Menurut Drs. Usman Surur, M.Pd. Hak Asasi Manusia terdiri dari rangkaian tiga buah kata, yaitu :
a. Hak berasal dari bahasa Arab yang artinya kebenaran, dalam kamus bahasa Indonesia juga diartikan dengan kebenaran, dan yang berkaitan dengan kepemilikan, kekuasaan atau kewenangan
b. Asasi berasal dari bahasa Arab Asasiyyun artinya bersifat prinsip, maksudnya sesuatu yang prinsip itu adalah hal yang amat mendasar dan tidak boleh tidak ada
c. Manusia dalam pengertian umum adalah makhluk yang berakal budi, orang Jawa menyebut Manungso (Manunggaling Raso), baru disebut manusia kalau memahami perasaan orang lain, atau dalam bahasa Arab digunakan Nas dari kata Anasa yang artinya melihat, mengetahui atau meminta ijin. Berdasarkan rangkaian kata tersebut, maka yang dimaksud Hak Asasi Manusia adalah sejumlah nilai yang menjadi ciri khas manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto (1976), hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Jadi, hak asasi dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri
Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”
2. Karakteristik, Kandungan Nilai dan Cakupan Hak Asasi Manusia
Ciri khas dari Hak Asasi Manusia, antara lain :
1) Qodrat, artinya Hak Asasi Manusia itu adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap manusia agar hidupnya terhormat
2) Hakiki, Hak Asasi Manusia itu melekat pada diri setiap manusia, tanpa melihat latar belakang kehidupan dan status sosialnya
3) Universal, artinya Hak Asasi Manusia itu berlaku umum, tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya
4) Tidak Dapat Dicabut, artinya Hak Asasi Manusia dalam keadaan bagaimana pun, tetap ada pada setiap orang
5) Tidak Dapat Dibagi, artinya Hak Asasi Manusia itu tidak dapat diwakili atau pun dialihkan kepada orang lain
kandungan Nilai Hak Asasi Manusia
Kebebasan atau Kemerdekaan ; manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, karena itu menjadi harapan setiap manusia menjalani kehidupannya dalam keadaan merdeka. Seperti merdeka memilih negara, tempat tinggal, berkeluarga, bergerak, memilih pekerjaan, berserikat, berkumpul, berekspresi, mengemukakan pendapat, memperoleh dan mendayagunakan informasi dan lain sebagainya
Kemanusiaan dan Perdamaian ; manusia dalam menjalani kehidupannya sangat mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya dan senantiasa dalam suasana damai
Keadilan, Kesederajatan, dan Persamaan ; diperlakukan secara wajar dan adil, mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak, tidak dibeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lain berdasarkan alasan apa pun, merupakan keinginan setiap manusia
Berdasarkan Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia, mencakup atau meliputi tiga aspek utama (Karel Vassak dari Prancis menyebutnya tiga generasi), yaitu :
Hak Sipil dan Politik (Generasi Pertama) ; mengedepankan hak-hak individu yang bebas (merdeka). Paham ini dikembangkan di Amerika
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Generasi Kedua) ; yang menjadi obsesi untuk dikembangkan lebih awal, penekanannya lebih banyak pada aspek kesejahteraan dan hak kolektif. Paham ini dikembangkan di negara-negara non blok
Hak atas Pembangunan ; merupakan gabungan atau kombinasi dari dua generasi sebelumnya, terutama dianut oleh negara berkembang
3. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia
Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan ketidakadilan dan kelaliman (tirani) yang hampir melanda seluruh umat manusia, di antaranya :
Tahun 2500 – 1000 SM ; (1) Perjuangan Nabi Ibrahim AS. melawan kelaliman Raja Namruds, (2) Nabi Musa AS. memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun di Mesir agar terbebas dari kesewenang-wenangan, dan (3) Hukum Hammurabi pada masyarakat Babylonia yang menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya
Tahun 600 SM ; di Athena Yunani, Solon telah menyusun Undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya. Untuk itu ia membentuk Haliaea, yaitu Mahkamah Keadilan untuk melindungi orang-orang miskin, dan Majelis Rakyat atau ‘Ecclesia’ yang karena itu ia dianggap sebagai Bapak Pengajar Demokrasi, perjuangan Solon ini didukung juga oleh Pericles, seorang tokoh negarawan Athena
Tahun 527 – 322 SM ; (1) Kaisar Romawi, Flavius Anacius Justianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi, ‘Corpus Iuris’ sebagai jaminan atas keadilan dan hak-hak asasi manusia, (2) pada masa kebangkitan, Yunani banyak melahirkan filsuf terkenal dengan visi hak asasi seperti, Socrates dan Plato sebagai peletak dasar diakuinya hak-hak asasi manusia, serta Aristoteles yang mengajarkan tentang pemerintahan berdasarkan kemauan dan cita-cita mayoritas warga
Tahun 30 SM – 632 M ; Kitab suci Injil yang dibawa Nabi Isa Almasih, sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih, baik terhadap Tuhan maupun sesama manusia, (2) Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, serta menerapkan kasih sayang, selain itu ‘Madinah Charter’ sebagai dokumen tertulis perjanjian perdamaian antar seluruh komunitas di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW. hijrah, selaku konstitusi pembentukan negara Madinah, juga menetapkan perlindungan atas hak asasi manusia
Tahun 1215 ; salah satu langkah awal terjadinya gerakan Rasionalisme dan Humanisme di Eropa bergolak secara revolusioner di bidang hukum, hak asasi, dan ketatanegaraan pada abad XVII-XIX, yaitu lahirnya Magna Charta (Pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia) di Inggris, yang dipelopori antara lain John Locke dan Thomas Aquino
Tahun 1679 ; Habeas Corpus Act, di Britania Raya, yaitu jaminan kebebasan warga negara dan mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang terhadap rakyat
Tahun 1689 ; Bill of Rights di Britania Raya, yaitu Undang-undang tentang hak-hak dan kebebasan warga negara
Tahun 1776 ; Declaration of Indefendence di Amerika yang banyak dipengaruhi ajaran J.J. Rousseau (Prancis), hak asasi secara resmi termuat dalam Constitution of United States of America (USA) tahun 1787, berkat jasa presiden Thomas Jeferson, yang disusul Abraham Licoln, Woodrow Wilson dan lain-lain
Tahun 1789 ; Declaration des Droit de I’homme et Du Citoyen, yaitu pernyataan hak-hak asasi manuisa dan warga negara sebagai hasil revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Jenderal Lafayatte dengan simbol Liberte, Egalite, dan Freternite (kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan), untuk menjamin hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi. Revolusi ini diprakarsai oleh para pemikir besar Prancis, seperti : J.J. Rousseau, Voltaire dan Montesquieu. Pada tahun berikutnya diikuti oleh konstitusi negara lain seperti, Belgia (1831), Jerman (1919), Autralia dan Ceko (1920), Uni Sovyet (1936), dan Indonesia (1945)
Tahun 1941 ; Atlantic Charter yang muncul pada saat berkobarnya perang dunia II, dengan pelopornya F.D. Roosevelt, yang menyebutkan empat kebebasan (The Four Freedom) sebagai tiang penyangga hak-hak asasi yang mendasar, yaitu : (1) kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, (2) kebebasan untuk beragama, (3) kebebasan dari rasa takut, dan (4) kebebasan dari kemelaratan
Tahun 1948 ; lahirnya Universal Declaration of Human Rights yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 (tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia Internasional) melalui resolusi 217 A (III), yaitu pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia atau juga disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang terdiri atas 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bangsa lain di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia yang termuat di dalam konstitusi negara masing-masing. Pesan moral dari deklarasi ini adalah jangan ada perang, jangan ada kesewenang-wenangan dari yang punya kekuatan, karena itu harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menjunjung tinggi martabat manusia (Human Dignity), agar tetap menjadi makhluk mulia
Tahun 1966 ; hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 menerima ‘Covenants on Human Rights’ Resolusi 2200 A (XXI), Covenants telah diakui dalam hukum Internasional dan diratifikasi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu antara lain :
a. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yaitu memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik (seperti berkaitan dengan persamaan hak antara pria dan wanita)
b. The International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR), yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial dan budaya
c. Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran hak asasi kepada ‘The Human Rights Committee’ Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah melalui upaya pengadilan di negaranya
Tahun 1986 ; tepat pada tanggal 04 Desember 1986, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali telah mensahkan Deklarasi tentang Hak untuk Pembangunan, inti deklarasi ini adalah menegaskan kembali komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan seluruh aspek kehidupan dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia
4. Macam-macam Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli
Pandangan tentang hak asasi sangatlah beragam dan kontemporer. Berdasarkan pandangan Para tokoh seperti John Locke, Aristoteles, Montequieu dan J.J. Rousseau, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi mencakup :
a. hak kemerdekaan atas diri sendiri
b. hak kemerdekaan beragama
c. hak kemerdekaan berkumpul
d. hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang (bebas dari rasa takut)
e. hak kemerdekaan pikiran dan pers
Menurut Brierly, pada dasarnya hak asasi manusia dapat dibagi menjadi :
a. hak mempertahankan diri (self preservation)
b. hak kemerdekaan (independence)
c. hak persamaan pendapat (equality)
d. hak untuk dihargai (respect)
e. hak bergaul satu sama lain (intercourse)
Menurut Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si., beberapa macam hak asasi dibedakan menjadi sebagai berikut :
a. hak untuk diperlakukan dengan baik, biasanya dikenal dengan tata karma sesuai anutan budaya yang bersangkutan
b. hak untuk mengembangkan diri, biasanya dikenal dengan harkat untuk mewujudkan keberadaan
c. hak untuk memilih dan dipilih serta terpakai tenaganya dalam pemerintahan, biasanya dikenal dengan demokrasi
d. hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam penerapan peratuaran, biasanya dikenal dengan persamaan di dalam hukum
e. hak untuk memiliki, membeli, menjual dan memanfaatkan sesuatu, biasanya dikenal dengan persamaan di dalam perlakuan ekonomi
f. hak untuk beribadah dan menjalankan syariah agama, biasanya dikenal dengan kebebasan beragama
g. hak untuk menuntut ilmu dan melakukan penelitian serta pengembangan pengetahuan, biasanya dikenal dengan kebebasan ilmiah
h. hak untuk mengeluarkan keterangan pernyataan, biasanya dikenal dengan kebebasan berpendapat
Drs. Budiyanto, menyimpulkan dan membedakan hak-hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut :
hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi ; kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya
hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual, serta memanfaatkannya
hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya
hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality
hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights, seperti hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya
hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, seperti adanya peraturan dalam hal penggeledahan, penangkapan, penahanan, peradilan, dan sebagainya
5. Macam-macam Hak Asasi Manusia Menurut Instrumen Internasional
a. Hak-hak Sipil, yaitu :
1) hak untuk menentukan nasib sendiri
2) hak untuk hidup
3) hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, tidak disiksa, dihukum mati, dan hak atas peradilan yang adil
b. Hak-hak Politik, yaitu :
1) hak untuk menyampaikan pendapat
2) hak untuk berkumpul dan berserikat
3) hak untuk mendapatkan persamaan di depan hukum
4) hak untuk memilih dan dipilih
c. Hak Ekonomi dan Sosial, yaitu :
1) hak untuk bekerja, tidak dipaksa bekerja, dan hak untuk cuti
2) hak untuk mendapatkan upah yang sama
3) hak atas makanan
4) hak atas perumahan, dan memperoleh perumahan yang layak
5) hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang memadai
6) hak atas pendidikan
7) hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
d. Hak-hak Budaya, yaitu
1) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
2) hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
3) hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta
BAB VII
KONSTITUSI
A. Tinjauan Umum tentang Konstitusi
1. Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk, pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah ‘Gronwet’ (dalam bahasa Belanda Gron berarti tanah atau dasar, dan wet berarti Undang-undang)
Di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya, biasa mengunakan istilah ‘Constitution’ yang dalam bahasa Indonesia menjadi Konstitusi, dalam prakteknya dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, walaupun sebagian ahli menyamakannya dengan Undang-undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah Constitution merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat
Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari kata cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti ‘bersamaan dengan…’, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti ‘berdiri’. Atas dasar ini, kata statuere mempunyai arti ‘membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan’. Dengan demikian bentuk tunggal (constitution) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan bentuk jamak (constitusiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan
Mencermati dikotomi antara istilah constitution dengan gronwet, L.J. Apeldorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, kalau gronwet adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi sendiri memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis.
Menurut Miriam Budihardjo, konstitusi adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa
Secara etimologis antara kata ‘konstitusi’, ‘konstitusional’, dan ‘konstitusionalisme’ inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, jika tindakan atau prilaku seorang penguasa berupa kebijakan yang diambil tidak berdasarkan atau menyimpangi konstitusi, maka tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda halnya dengan konstitusionalisme, yaitu merupakan suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi
2. Sejarah Perkembangan Konstitusi
Catatan historis timbulnya negara konstitusional sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum, yaitu sejak zaman sejarah Yunani, di mana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum). Pada masa kejayaannya (624-404 SM), Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi, koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara
Pemahaman awal tentang konstitusi pada masa itu hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian constitution memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para preator. Termasuk di dalamnya pernyataan-pernyataan pendapat dari para ahli hukum kenegaraan, serta adat kebiasaan setempat, di samping Undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan, di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari para kaisar Roma, telah menjelma dalam bentuk L’Etat General di Prancis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan ‘ordo et unitas’ telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham ‘demokrasi perwakilan’ dan ‘nasionalisme’, dua paham inilah yang merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern
Pada zaman abad pertengahan, corak konstitusionalismenya bergeser ke arah feodalisme. Pada abad VII lahirlah piagam Madinah yang merupakan konstitusi negara Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islâm tepatnya di tahun 622. Di Inggris pada tahun 1776, dua belas negara koloni Inggris mengeluarkan Declaration of Independence dan menetapkan konstitusinya sebagai dasar negara yang berdaulat. Di Prancis tepat pada tanggal 20 Juni 1789 Estats Generaux memproklamirkan dirinya Constituante, walaupun baru pada tanggal 14 September 1791 konstitusi pertama di Eropa (diilhami oleh De Declaration des Droit de I’Homme at du Citoyen yang dijiwai oleh Tesis Rousseau dalam Du Contract Social) diterima oleh Louis XVI
Pada tahun Tahun 1776 lahirlah Declaration of Indefendence di Amerika yang juga banyak dipengaruhi ajaran J.J. Rousseau (Prancis), hingga terbentuklah konstitusi tertulis pertama Amerika ‘Constitution of United States of America (USA)’ tahun 1787, yang kemudian diikuti oleh Spanyol (1812), Norwegia (1814), Nederland (1815), Belgia (1831), Italia (1848), Austria (1861), dan Swedia (1866)), sampai pada abad XIX tinggal Inggris, Hongaria, dan Rusia yang belum memiliki konstitusi secara tertulis
Pada masa Perang Dunia I tahun 1914 telah banyak memberikan dorongan yang dahsyat bagi konstitusionalisme, yaitu dengan jalan menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal, dan menciptakan negara-negara baru dengan konstitusi yang berasaskan demokrasi dan nasionalisme. Upaya ini dikonkritkan dengan Pendirian Liga Bangsa-Bangsa. Reaksi keras melawan konstitusionalisme politik muncul seiring dengan revolusi Rusia (1917) yang diikuti meletusnya fasisme di Italia dan pemberontakan Nazi di Jerman yang kemudian melahirkan Perang Dunia II. Perang Dunia II telah memberikan kesempatan kedua kalinya kepda bangsa-bangsa untuk menerapkan metode-metode konstitusionalisme terhadap bangunan internasional melalui piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

3. Materi Muatan Konstitusi
Ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari :
anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum
jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
peradilan yang bebas dan mandiri
pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat
Dua orang ahli hukum tata negara Belanda, Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang dalam buku ‘Writen Constitution’ mengatakan bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga merupakan alat untuk membentuk sistem politik dan hukum negara, oleh karena menurut A.A.H. Struycken Gronwet sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi :
a. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
b. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
c. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan di waktu sekarang dan akan datang
d. suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin
Menurut Mr. J.G. Steenbeek, sebagaimana dikutip Sri Soemantri dalam disertasinya, pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu :
a. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya
b. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
c. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental
Menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, tiga materi muatan yang pokok dalam konstitusi adalah :
a. jaminan hak-hak asasi manusia
b. susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
c. pembagian dan pembatasan kekuasaan
Sedangkan menurut Miriam Bidihardjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai :
a. organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya
b. hak-hak asasi manusia
c. prosedur mengubah Undang-Undang Dasar
d. adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar
4. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Konstitusi
Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa
Setelah perjuangan dimenangkan rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan peranannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi konstitusi tergantung ideologi yang melandasi negara
Dalam sejarah di dunia Barat, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Dengan kebangkitan paham kebangsaan sebagai kekuatan pemersatu, serta dengan kelahiran demokrasi sebagai paham politik yang progresif dan militan, konstitusi menjamin alat-alat rakyat untuk konsolidasi kedudukan hukum dan politik, untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai cita-citanya dalam bentuk negara. Berhubung dengan itu, konstitusi di zaman modern tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga merumuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa
Pada negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, konstitusi mempunyai fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi (konstitusionalisme). Pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik kekuasaan meliputi ; pembatasan yang meliputi isi kekuasaannya, dan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut
Loewenstein dalam bukunya ‘Political Power and the Governmental Proce’s’, menyatakan bahwa konstitusi itu merupakan suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan, oleh karena itu setiap konstitusi mempunyai dua tujuan, yaitu :
a. untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasan politik, dan
b. untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka
5. Klasifikasi Konstitusi
Merurut seorang pakar konstitusi Inggris, K.C. Wheare, klasifikasi konstitusi antara lain :
a. konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and no written constitution)
b. konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid (flexible constitution and rigid constitution)
c. konstitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi (supreme constitution dan not supreme constitution)
d. konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (federal constitution and unitary constitution)
e. konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer (presidential executive constitution and parliamentary executive constitution)
6. Sistem Perubahan Konstitusi
Secara umum terdapat dua sistem perubahan konstitusi, yaitu :
a. Renewal (pembaharuan), apabila suatu konstitusi dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan, sistem ini banyak dianut negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Jerman, dan Prancis
b. Amandemen (perubahan), apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen), maka konstitusi yang lama (asli) tetap berlaku. Dengan kata lain, hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan pada konstitusi aslinya, sistem ini banyak dianut negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, dan juga diadopsi Indonesia (walau secara umum corak hukum Indonesia lebih condong ke Eropa Kontinental)
Menurut K.C. Wheare ada empat cara yang dapat digunakan untuk mengubah konstitusi melalui jalan penafsiran, yaitu melalui :
a. beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces)
b. perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandement)
c. penafsiran secara hukum (judicial interpretation)
d. kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and convention)
Menurut C.F. Strong, terdapat empat macam prosedur perubahan konstitusi, yaitu :
a. perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu
b. perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum
c. perubahan konstitusi yang terjadi pada negara serikat, yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian
d. perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi
Salah satu langkah untuk mempertahankan eksistensi konstitusi, maka sering kali perubahan konstitusi sengaja diformulasi dengan cara atau prosedur yang sulit, hal demikian menurut K.C. Wheare dilakukan guna mencapai empat sasaran, yaitu :
a. agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki)
b. agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan
c. agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas bahasa, minoritas agama dan / atau kebudayaannya mendapat jaminan
d. khusus pada negara serikat juga agar kekuasaan negara serikat dan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri
B. Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern
Jauh sebelum pemikir-pemikir Barat mengemukakan temuan mereka atas berbagai konstitusi di Yunani, sejarah Islâm telah mencatat bahwa sejak zaman Rasûlullâh Muhammad SAW. telah lahir konstitusi tertulis pertama yang kemudian dikenal dengan konstitusi atau Piagam Madinah. Konstitusi ini dibuat pada tahun 622 M, atau setelah 13 tahun masa kerasulan Muhammad SAW. dan dakwah di kota Makkah yang kemudian memaksa Beliau untuk hijrah ke Madinah yang sebelumnya bernama Yasrib
Tidak lama sesudah hijrah, di tengah kemajemukan penghuni kota Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan, Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Maka kemudian dibuatlah kesepakatan antara golongan Muhajirin dan Anshar, serta perjanjian dengan golongan yahudi, yang secara formal ditulis dalam naskah yang disebut Shahifah. Kesatuan hidup baru (negara berdaulat) yang dibentuk tersebut dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. sendiri dalam konteks selaku kepala negara
Para ahli ilmu pengetahuan dan sejarah menyebut naskah politik (Shahifah) tersebut dengan nama yang berbeda-beda, seperti W. Montgomery Watt menyebutnya ‘Constitution of Medina, R.A. Nicholson dengan istilah ‘Charter’, Majid Khadduri dengan ‘Treaty’, Philip K. Hitti dengan ‘Agreement’, dan Zainal Abidin dengan istilah ‘Piagam’. Menurut Ahmad Sukardja, kata Shahifah semakna dengan Charter dan Piagam, yang lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal
Ditetapkannya piagam politik tersebut merupakan salah satu siasat Nabi Muhammad SAW. untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam piagam tersebut dirumuskan antara lain ; kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, dan kewajiban mempertahankan kesatuan hidup. Berdasarkan isi piagam tersebut, warga Madinah yang majemuk secara politis dibina di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW.
Dalam berbagai tulisan yang disusun para ilmuan baik muslim maupun non muslim, keberadaan piagam Madinah telah diakui sebagaimana dinyatakan oleh W. Montgomery Watt bahwa piagam Madinah secara umum diakui keotentikannya, dan bahkan menambahkan bahwa dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islâm pada awal pembentukannya
Jika dicermati dari 47 pasal yang termuat dalam konstitusi Madinah, dalam banyak pasal terlihat beberapa gambaran tentang prinsip-prinsip negara modern pada masa awal kelahirannya dengan Nabi Muhammad SAW. sebagai kepala negara, yang warganya terdiri dari berbagai macam aliran, golongan, keturunan, budaya dan juga agama
Baik disebut sebagai perjanjian maupun piagam, dan konstitusi, bentuk dan muatan shahifat itu tidak menyimpang dari pengertian ketiga istilah tersebut. Dilihat dari pengertian treaty; shahifat adalah dokumen perjanjian antara beberapa golongan Muhajirin-Anshar-Yahudi dan sekutunya bersama Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari segi pengertian charter; shahifat adalah dokumen yang menjamin hak-hak semua warga Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka serta kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilihat dari pengertian constitution; shahifat juga memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental
Artinya kandungan shahifat itu dapat mencakup semua pengertian dari ketiga istilah tersebut. Sebab ia adalah dokumen (tertulis) perjanjian persahabatan antara Muhajirin, Anshar, dan Yahudi serta sekutu-sekutunya bersama dengan Nabi Muhammad SAW. yang menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka dan memuat prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental yang sifatnya mengikat untuk mengatur pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Marduke Pickthal, H.A.R. Gibb, Wensinck, dan W. Montgomery Watt menyebut shahifat tersebut sebagai konstitusi
Walau merupakan sebuah konstitusi, namun pada sisi lain harus diakui pula bahwa piagam Madinah tidak dapat memenuhinya secara sempurna. Sebab di dalamnya tidak ditemui penjelasan tentang pembagian kekuasaan antara organ, badan atau lembaga pemerintahan, tetapi ia menetapkan adanya pemegang hukum tertinggi. Namun demikian, ia tetap dapat disebut konstitusi karena ciri-ciri lain dapat terpenuhi, yaitu berupa naskah dokumen tertulis, menjadi dasar organisasi pemerintahan masyarakat Madinah sebagai suatu umat (rakyat atau warga negara), adanya kedaulatan negara yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW., dan adanya ketetapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersifat fundamental, yaitu mengakui kebiasaan-kebiasaan masyarakat Madinah, mengakui hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagai himpunan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah, ia bercita-cita mewujudkan persatuan dan kesatuan semua golongan menjadi satu umat yang bermoral, menjunjung tinggi hukum dan keadilan atas dasar iman dan takwa
Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam piagam Madinah dapat dikatakan sebagai suatu ide yang revolusioner untuk saat itu. Dari sudut tinjauan modern ia dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang majemuk (seperti adanya cita-cita mewujudkan masyarakat Madani dalam Undang-undang dan kebijakan otonomi daerah di Indonesia). Dalam kaitan ini, mendiang almarhum Prof. Dr. Nurcholis Madjid pernah menyatakan “Bunyi naskah konstitusi (Madinah) itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi dan lain-lain. Tetapi juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar.”
C. Konstitusi dan Negara
Menurut Sri Soemantri dalam disertasinya, tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, bahkan Max Boli Sabon menyatakan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin ada
Embrio konstitusi sebagai hukum dasar (droit constitutional) dapat digali dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut bentuk negara dan dari sudut pembentuk konstitusinya
Dari sudut bentuk negara, Hawgood dalam bukunya ‘Modern Constitution Since 1787’ mengemukakan bahwa sebenarnya ada sembilan macam bentuk negara yang sekaligus menunjuk bentuk-bentuk konstitusinya. Tetapi kesembilan bentuk negara itu telah menjadi bangunan-bangunan historis di mana sekarang sudah tidak mempunyai arti lagi. Maka dari itu hanya diambil tiga bentuk negara, yaitu :
1. Spontaneous State (Spontane Staat). Konstitusinya disebut Revolutionary Constitution ; adalah negara yang timbul sebagai akibat revolusi, dengan demikian konstitusinya bersifat revolusioner, seperti konstitusi Amerika Serikat dan Prancis
2. Negotiated State (Parlementaire Staat). Konstitusinya disebut Parlementarian Constitution ; adalah negara yang berdasarkan pada kebenaran relatif (relatieve waarheid), bukan berdasarkan pada absolute waarheid seperti oosterse demokratie, yaitu Rusia
3. Derivative State (Algeleide Staat). Konstitusinya disebut Neo National Constitution ; adalah negara yang konstitusinya mengambil pengalaman dari negara-negara yang sudah ada (neo-national), seperti Burma, Thailan, Vietnam, Idia, Pakistan, serta Indonesia

D. Faktor-faktor Daya Ikat Konstitusi
1. Pendekatan dari Aspek Hukum
Menurut K.C. Wheare, kalau berangkat dari aliran positivisme hukum, maka konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat (yang di dalamnya sarat dengan ketentuan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang organik)
Kemudian kalau dilihat dari prinsip-prinsip wawasan negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) sebagaimana dikatakan oleh Zippelius, konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara. Prinsip-prinsip ini mengandung jaminan terhadap ditegakkannya hak-hak asasi, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan yang didasarkan pada Undang-undang, dan adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggraaan pemerintahan tersebut. Prinsip wawasan negara hukum yang dikemukakan oleh Zippelius pada dasarnya sama dengan ketentuan tentang materi muatan konstitusi sebagaimana dikemukakan Steenbeek
Berbicara tentang esensi hukum positif dan wawasan negara berdasarkan hukum, inklusif di dalamnya pemahaman tentang konstitusi sebagai dokumen formal yang terlembagakan oleh alat-alat kelengkapan negara dan sekaligus sebagai hukum dasar yang tertinggi, oleh karena itu konstitusi akan selalu mengikat seluruh warga negara
2. Pendekatan dari Aspek Politik
Menurut Prof. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.; berdasarkan pendekatan politis, maka hukum adalah produk politik yang telah menjadikan badan konstituante (atau lembaga lain yang bekedudukan-fungsi sama) sebagai badan perumus dan pembuat konstitusi suatu negara, kemudian peran itu dilanjutkan oleh lembaga legislatif sebagai pembuat Undang-undang. Proses yang dilakukan oleh kedua badan ini merupakan kristalisasi dan / atau proses politik, sehingga produk politik yang berupa konstitusi atau segala macam peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat pemberlakuannya bagi warga negara. Kemudian hubungan hukum dengan kekuasaan telah terimplementasikan dalam konstitusi baik dalam pengertian hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis, yang pada dasarnya telah membatasi tindakan penguasa yang mempunyai kewenangan memaksa warga negara untuk mentaatinya
3. Pendekatan dari Aspek Moral
Konstitusi sebagai landasan fundamental seyogyanya memiliki kesesuaian keselarasan, dan keharmonisan dengan nilai-nilai universal serta etika moral, bahkan William H. Hewet berpendirian bahwa moral mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di atas konstitusi, lebih tegas lagi Paul Sholten menyatakan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom (teonom adalah hukum abadi, yaitu kehendak Ilahi yang mengarahkan segala ciptaan-Nya ke arah tujuan mereka, sebagai landasan yang terdalam dari segala hukum dan peraturan). Sehingga moral menuntut kita kepada kepatuhan penyerahan diri secara mutlak tanpa tawar-menawar, dengan esensi tujuan untuk mengatur hidup manusia tanpa pandang bulu, suku, ras, dan agama, lebih dari itu moral tidak terikat dan terbatas pada waktu dan tempat tertentu
Maka kemudian K.C. Wheare mnyimpulkan secara ‘constitutional phylosophy’ bahwa jika aturan konstitusi bertentangan dengan etika moral, maka konstituti tersebut dapat disimpangi, namun jika aturan konstitusi justru menopang etika moral, maka konstitusi mempunyai daya pemberlakuan di tengah-tengah masyarakat
Dalam kaitan sikap patuh masyarakat (warga negara) terhadap konstitusi, sesuai dengan contoh visi keteladan ‘akhlak mulia’ dari misi kerasulan Muhammad SAW. Alm. Baharuddin Lopa, S.H., menyatakan bahwa kepatuhan warga negara kepada hukum (konstitusi) bisa disebabkan karena faktor ‘keteladanan dan rasio’ yang lebih dahulu harus ditunjukkan para aparatur pemerintahan mulai dari level teratas, dengan menunjukkan sikap dan prilaku loyalitas terhadap hukum (konstitusi) dan akhlak mulia, tanpa pemasungan struktural yang tidak pada tempatnya

BAB VIII
DEMOKRASI DAN POLITIK
A. Demokrasi
1. Pengertian dan Macam-macam Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat dan kratein artinya pemerintah. Hal ini berarti adanya kekuasaan pemerintahan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat ke XVI), demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
Ada bermacam-macam demokrasi yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan negara-negara di dunia, keanekaragaman ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti :
a. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat, maka demokrasi dibedakan menjadi :
1) demokrasi langsung
Demokrasi langsung berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau Undang-undang
2) demokrasi tidak langsung
Demokrasi tidak langsung berarti paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ini biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum
b. Atas dasar prinsip idiologi, maka demokrasi dibedakan menjadi :
1) demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)
Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan serta bertindak sewenang-wenang terhadap warganya, karena adanya pembatasan dari konstitusi
Menurut M. Carter dan John Herz, suatu negara dinyatakan sebagai negara demokrasi apabila yang memerintah dalam negara tersebut adalah rakyat, dan bentuk pemerintahannya terbatas. Bila suatu lingkungan dilindungi oleh konvensi dari campur tangan pemerintah atau hukum, maka rejim ini disebut liberal
2) demokrasi rakyat
Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mancapai masyarakat tersebut perlu dilakukan cara paksa atau kekerasan. Menurut Kranenburg, demokrasi rakyat lebih mendewa-dewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Prof. Miriam Budihardjo, komunis selain merupakan sistem politik, juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara adalah alat untuk mencapai komunisme, dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah
2. Nilai-nilai Demokrasi
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan mengandung nilai-nilai tertentu yang berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain. Henry B. Mayo dalam bukunya ‘Introduction to democratic theory’, merinci beberapa nilai yang terkandung di dalam demokrasi, antara lain :
a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
c. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
d. membatasi pemakaian kekerasan sampai titik minimum
e. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity),
f. menjamin tegaknya keadilan
Untuk dapat menjamin tetap tegaknya nilai-nilai demokrasi tersebut, amat perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain :
a. pemerintah yang bertangungjawab
b. lembaga perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengadakan pengawasan (control) terhadap pemerintah
c. pembentukan organisasi atau partai politik
d. pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pandapat, dan
e. sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan
B. Manusia Sebagai Makhluk Individu, Makhluk Sosial, dan Insan Politik
1. Sebagai Makhluk Individu
Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualis, artinya di samping sebagai makhluk pribadi sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu (pribadi) berarti manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari unsur rohani dan jasmani yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan kesatuan jiwa dan raga (individu). Manusia juga diberi potensi atau kemampuan (akal, pikiran, dan perasaan) sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggungjawab atas dirinya. Disadari atau tidak, setiap manusia akan senantiasa berusaha mengembangkan kemampuan pribadinya guna memenuhi hakikat individualitasnya
2. Sebagai Makhluk Sosial
Sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles, bahwa sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Status makhluk sosial melekat pada setiap pribadi manusia karena dalam status individu, manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dan dibutuhkannya. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia perlu bantuan atau kerjasama dengan orang lain

3. Sebagai Insan Politik
Sebagai insan politik, manusia adalah elemen pokok yang melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan, baik sebagai aktor utama maupun sebagai objek tujuan. Negara sebagai suatu organisasi merupakan satu sistem politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan tertentu
Untuk melaksanakan tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan warga negara pribadi (private citizen) yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politik, seperti antara lain :
a. terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun kemasyarakatan sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijaksanaan negara
b. lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijaksanaan pemerintah
c. pelaksanaan pemilihan umum yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih
d. munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, seperti unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi dan sebagainya
Apabila sebagai insan politik, seorang warga negara tidak mau menggunakan hak partisipasi politiknya, maka secara politik ia disebut apatis
C. Sistem Politik dan Kepartaian
Keberadaan partai politik dalam suatu negara akan tumbuh subur bilamana penerapan prinsip-prinsip demokrasi berjalan dengan baik dan konsisten. Negara demokrasi mempunyai ciri khas mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan secara langsung atau pun melalui wakil-wakilnya (parlemen) yang duduk pada lembaga legislatif atau perwakilan. Peranan partai politik dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan motor penggerak atau jiwa yang menghidupkan dinamika dari keseluruhan sistem kenegaraan
1. Pengertian Politik
Politik dalam bahasa Arab disebut ‘siyasah’ yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggris disebut ‘politics’. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana, yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, serta bahkan saling menjatuhkan.
Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata ‘polis’ yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan, dan akhirnya kekuasaan. Tetapi politik juga dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi Konsensus nasional, serta kemudian kekuatan masa rakyat.
Menurut Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan (macht) oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain, pokoknya selalu ada kekuatan.
Secara umum dalam sistem politik terdapat empat variabel yaitu:
a. Kekuasaan; sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
b. Kepentingan; tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok poIitik.
c. Kebijaksanaan; hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
d. Budaya politik; orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.
Musa Asy’ari membedakan politik menjadi dua, politik kekuasan dan politik moral. Politik kekuasaan adalah tindakan politik yang semata-mata ditujukan untuk merebut dan memperoleh kekuasaan, kawan dan lawan politik ditentukan sepenuhnya oleh kepentingan-kepentingan poIitik semata sehingga tidak ada lawan dan kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi, yaitu kepentingan kekuasaan. Sedangkan dalam politik moral, kekuasaan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi alat perjuangan dari cita-cita moral dan kemanusiaan.
Ada bebcrapa tujuan poIitik hukum yang diuraikan oleh para sarjana, yaitu:
a. Menjamin keadilan dalam masyarakat. Tugas utama pemerintah suatu Negara ialah mewujudkan keadilan social (iustitia socialis) yang dulu disebut keadilan distributive (iustitia distributive). Undang-undang disebut adil yaitu Undang-undang yang mengatur sedemikan rupa kehidupan manusia di mana untung dan beban dibagi secara pantas. Undang-undang yang tidak adil adaIah yang melanggar hak-hak manusia atau mengunggulkan kepentingan saIah satu kelompok saja.
b. Menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. Kepastian hukum berarti bahwa dalam Negara tersebut Undangundang sungguh berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan hakim bersifat konstan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
c. Menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret. Kepentingan tersebut nampak dalam cita-cita masyarakat secara kolektif. Pemerintah kemudian menetapkan Undang-undang untuk mendukung dan mengembangkan cita-cita tersebut.
Tujuan mana yang harus diprioritaskan antara keadilan, kepastian hukum atau nilai-nilai khusus?. Menurut Huijbers yang harus diutamakan adalah keadilan, yaitu pemeliharaan hak-hak yang berkaitan dengan tiap-tiap manusia sebagai pribadi. Karena hak-hak azasi tidak jatuh di bawah wewenang pemerintah dan tidak pernah dapat diserahkan kepada orang lain. Negara didirikan atas dasar hak-hak itu sebagai azas-azas segala hukum. Sesudah keadilan baru kepastian hukum, lalu salah satu nilai khusus dapat dipilh sebagai tujuan poltik hukum, sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan-kebutuhan bangsa.
2. Pengertian Ilmu Politik
 J. Barents ; ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.
 Johan Kaspar Bluntschli ; ilmu politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, yaitu berusaha keras untuk mengerti dalam paham kondisi situasi negara, yang bersifat penting, dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan.
 Raymond G. Gettel ; ilmu politik adalah ilmu dari suatu negara, hal tersebut berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang paling ujung sekali pun disentuh oleh hukum, hubungan antar perorangan atau pun kelompok dengan negaranya, serta hubungan negara dengan negara.
 Robert A. Dahl ; ilmu politik adalah sudah barang tentu pelajaran tentang siasat, atau lebih baik pula dikatakan, hal ini sebagai pelajaran terinci dari berbagai cara, yaitu usaha pembahasan yang teratur untuk menemukan pencegahan kebingungan yang kacau dalam pengertian yang lebih luas.
 Roger F. Soltau ; ilmu politik, untuk selanjutnya akan dianggap pelajaran (ilmu yang mempelajarai) tentang negara, maksud dan tujuan negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dan warga negaranya, antar negara, dan juga apa yang dipikirkan warganya, ditulis tentang berbagai pertanyaan (artikulasi serta agregasi kepentingan).
Lebih lanjut Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. menyatakan, karena ilmu politik, pemerintahan, administrasi publik, hukum tata negara, dan ilmu negara sendiri berkembang menjadi disiplin ilmu yang masing-masing mandiri, maka hubungan antara ilmu-ilmu kenegaraan tersebut sudah barang tentu tetap sangat erat karena mempunyai objek materi yang sama yaitu negara, sehingga menyebabkan timbulnya pertumpang-tindihan (convergency), hal ini karena ilmu-ilmu tersebut memiliki kesamaan dalam pokok masalah (subject matter) yang dibahas.
Yang membedakan berbagai disiplin ilmu itu adalah objek formanya, yaitu sudut pandang khas yang berbeda dari setiap ilmu (focus of interest). Objek forma ilmu politik adalah kekuasaan, objek forma ilmu pemerintahan adalah hubungan rakyat dengan penguasa yang terlihat dalam berbagai gejala dan peristiwa pemerintahan, objek forma ilmu administrasi publik adalah pelayanan, objek forma ilmu hukum tata negara adalah peraturan, dan yang menjadi objek forma ilmu negara adalah konstitusi.
3. Pengertian Partai Politik
Beberapa pandangan para ahli tentang partai politik, antara lain :
 Carl J. Friedrich ; partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan manfaat kepada anggota partainya, baik yang bersifat idiil maupun materiil.
 Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si. ; partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan denan tujuan untuk (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level (tingkat) negara.
 Edmund Burke : seorang negarawan inggris mengemukakan, bahwa yang disebut partai politik ialah tidak lain merupakan sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdi dan melindungi kepentingan nasional.
 Prof. E.M. Said : partai politik adalah suatu kelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan, baik kebijaksanaan pemerintah maupun pegawai negeri.
 Prof. Miriam Budihardjo ; partai politik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Dalam kutipan lain disebutkan pula bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuatan (kekuasaan) politik dan merebut kedudukan politik, (biasanya) dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
 Roger F. Soltau ; partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.
 Sigmund Naumann ; partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
 UU No. 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik ; partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
4. Fungsi Partai Poltik
Dalam negara demokrasi, partai politik akan memainkan beberapa fungsi, antara lain :
a. Sebagai sarana komunikasi politik
Dengan fungsi ini partai politik berperan sebagai penyalur aspirasi dan pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam kepentingan (interest aggregation), dan merumuskan kepentingan (interest articulation) yang menjadi dasar kebijaksanaannya. Selanjutnya partai politik akan memperjuangkan agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijaksanaan umum (public policy) oleh pemerintah.
b. Sebagai sarana sosialisasi politik
Dengan fungsi ini partai politik berperan sebagai sarana untuk memberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya partai politik dalam sosialisasi ini, antara lain dilakukan melalui :
1) penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilihan umum.
2) menciptakan ‘image’ bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum, dan
3) menanamkan solidaritas dan tanggungjawab terhadap para anggotanya maupun anggota lain (in group dan out group)
4) di negara-negara baru (berkembang), fungsi partai politik juga berperan untuk memupuk identitas dan integrasi nasional.
c. Sebagai sarana rekruitmen politik
Dengan fungsi ini partai politik mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dari partai, baik melalui kontrak pribadi maupun melalui ‘persuasif’. Dalam hal ini, partai politik juga memperluas keanggotaan partai, sekaligus mencari kader militan yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama (selection of leadership).
d. Sebagai sarana partisipasi politik
Mobilisasi warga negara ke dalam kehidupan dan kegiatan politik merupakan fungsi khas partai politik. Di jaman modern partai politik dibentuk ketika semakin banyak jumlah rakyat yang diberi hak pilih dan kelompok-kelompok masyarakat menuntut mereka harus diberi hak untuk memberi suara guna bersaing memperebutkan suatu jabatan di pemerintahan.
e. Sebagai sarana pengatur konflik
Dengan ini partai politik berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik yang muncul sebagai konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat persaingan dan perbedaan pendapat. Biasanya masalah-masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal itu mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan popularitasnya.
f. Sebagai sarana artikulasi kepentingan
Menyatakan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintahan atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku.
g. Sebagai sarana agregasi kepentingan
Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda dapat digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Dalam masyarakat demokratik, partai merumuskan program politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislative, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintah, mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.
h. Sebagai sarana pembuat kebijaksanaan
Suatu partai politik akan berusaha untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional, dan sesudah ia mendapatkan kekuasaan tersebut, baik dalam bidang eksekutif maupun legislative, maka ia akan mempunyai dan memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.
Menurut Sigmund Naumann, fungsi partai politik di negara demokrasi adalah untuk mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan di dalam masyarakat. Sementara itu di negara komunis, fungsi partai adalah untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik dan rakyat dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai (enforcement of conformity).
5. Sistem Kepartaian
Sistem kepartaian lahir di Eropa Barat pada awal abad XX dengan pelopornya yang terkenal, antara lain M. Astrogorsky (1902), Robert Michels (1911), dan Sigmund Neumann (1956). Dalam perkembangan lebih lanjut, sistem kepartaian sangat erat kaitannya dengan masalah pembangunan politik negara (political development). Tentu saja keterlibatan partai-partai politik sangat dominan dalam merebut puncak-puncak kekuasaan (pimpinan) yang berfungsi sebagai pemberi keputusan (decision maker) atau penentu kebijaksanaan umum (public policy).
Partisipasi rakyat dalam sistem kepartaian biasanya dapat dilihat dari dasar pembentukan dan sikap yang ditunjukkan dalam suatu negara. Dilihat dari dasar pembentukannya, partai politik dapat dibedakan menjadi :
a. Partai Afeksi, yaitu partai yang didirikan berdasarkan cinta para anggotanya terhadap orang atau keturunan tertentu.
b. Partai Kepentingan, yaitu partai yang didirikan berdasarkan kepentingan para anggotanya.
c. Partai Ideologi atau Agama, yaitu partai yang berasaskan persamaan agama atau cita-cita politik di antara para anggotanya.
Apabila dilihat dari ‘sikap’ yang ditunjukkan anggota terhadap keadaan yang dihadapi, maka partai politik dapat dibedakan menjadi :
a. Partai Radikal, yaitu partai yang tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin mengubah dengan cepat keadaan yang tidak mereka kehendaki itu sampai ke akar-akarnya.
b. Partai Progresif, yaitu partai yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang lalu ingin merubahnya, tetapi secara berangsur-angsur (evolusi).
c. Partai Konservatif, yaitu partai yang merasa puas dengan keadaan sekarang dan ingin mempertahankan keadaan itu.
d. Partai Reaksioner, yaitu partai yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang, serta ingin kembali kepada keadaan di masa lampau.
Apabila dilihat dari segi fungsi dan komposisi keanggotaannya, maka partai politik dapat dibedakan menjadi :
a. Partai Massa, yaitu partai yang mengutamakan kekuasaan berdasarkan keunggulan jumlah anggota partai, oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai masa ialah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai masa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, terutama dalam masa kritis, sehingga persatuan partai menjadi lemah yang memungkinkan salah satu atau sebagian golongan saat kepentingannya kurang terakomodir sewaktu-waktu mudah memisahkan diri dan mendirikan partai baru.
b. Partai Kader, yaitu partai yang mengutamakan kekuatan dan keketatan organisasi dan disiplin kerja para anggota partai. Pimpinan partai biasanya menjaga kemungkinan doktrin partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.
Sedangkan berdasarkan sifat dan orientasinya, maka partai politik dapat dibedakan menjadi :
a. Partai Lindungan (Patronage Party), partai ini pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor, meskipun organisasi tingkat lokalnya sering cukup ketat. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkan.
b. Partai Idiologi atau Partai Azas, partai ini mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan mengacu pada disiplin partai yang mengikat dan kuat.
Maurice Duverger, dalam buku ‘Political Parties’, membagi sistem kepartaian menjadi tiga bagian, yaitu :
a. Sistem Partai Tunggal (one party system)
Istilah sistem satu partai atau partai tunggal oleh sebagian sarjana dianggap menyangkal diri sendiri (contradiction interminis). Istilah tersebut dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang sangat dominan di dalam suatu negara.
Kondisi partai tunggal sangat statis (non competitive) karena diharuskan menerima pimpinan dari partai dominan (pusat) dan tidak dibenarkan melawan. Partai tunggal tidak mengakui adanya keanekaragaman sosial budaya karena itu dapat dianggap menghambat usaha-usaha pembangunan. Salah satu negara yang berhasil menerapkan sistem partai tunggal adalah Uni Sovyet (Rusia) dan Republik Rakyat China (RRC), kedua negara tersebut tidak mentolerir adanya partai-partai lain.
Sistem politik dengan partai tunggal di negara Uni Sovyet (Rusia) adalah sebagai berikut :
1) Sistem pemerintahan : Politik Assembly Government
2) Supreme Rusia :
a) Rusia of Nationalitie berjumlah  650 orang, semasa empat tahun
b) Rusia of Nation berjumlah 650 orang, untuk masa empat tahun
3) Presidium : berada di tangan Supreme Rusia
4) Sistem Kepartaian : Partai Tunggal PKS (Partai Komunis Rusia)
Dalam prakteknya kekuasaan tertinggi terletak di tangan Supreme Rusia. Badan tersebut menjalankan kekuasaan legislatif yang terdiri dari Rusia of Nationalitie (Majelis Tinggi) yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat di negara-negara bagian dan republik otonom, sedangkan Rusia of Nation (Majelis Rendah) yang anggotanya dipilih oleh seluruh warga negara (rakyat Rusia).
Presidium merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan sangat luas, karena dapat mengeluarkan keputusan-keputusan dan dekrit-dekrit. Badan tersebut juga dapat memberhentikan anggota-anggota kabinet, bahkan jika perlu membubarkan legislatif.
b. Sistem Dwipartai (two party system)
Sistem ini merupakan ciri khas negara Anglo Saxon, seperti dianut oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Filipina. Pada sistem ini hanya ada dua partai yang sangat dominan, yaitu partai yang berkuasa (yang menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (yang kalah dalam pemilihan umum). Biasanya partai oposisi berperan sebagai pengecam setia (loyal opposition) terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan partai yang berkuasa bila dianggap tidak sejalan.
Sistem dwi partai akan dapat berjalan dengan syarat-syarat, seperti :
1) masyarakatnya homogen
2) konsensus masyarakat yang kuat, dan
3) adanya kontinuitas sejarah
Sistem ini juga didukung oleh pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem distrik karena dapat menghambat laju partai kecil. Sebagai gambaran mengenai sistem politik dalam dwipartai adalah sebagaimana yang terjadi di Amerika, yaitu sebagai berikut :
1) sistem pemerintahan : Kabinet Presidensiil
2) kongres :
a) senat yang beranggotakan 100 orang, untuk masa 6 tahun
b) house of representatif berjumlah 435 orang, untuk masa dua tahun
3) presiden sebagai pemimpin eksekutif untuk masa jabatan 4 tahun
4) sistem politik : dwipartai yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat
Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang terpisah dengan kekuasaan legislatif. Badan legislatif atau kongres terdiri dari senat (merupakan perwakilan dari setiap negara bagian) dan house of representatif (perwakilan dari seluruh rakyat atau warga negara). Untuk menjamin masing-masing kekuasaan, dibuat sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances).
c. Sistem Multipartai (multy party system)
Sistem ini biasanya diterapkan di negara yang agama, ras, dan suku bangsanya sangat beragam. Masyarakat cenderung membentuk ikatan-ikatan terbatas (primordial) sebagai tempat penyaluran aspirasi politiknya, beberapa negara penganutnya seperti Prancis, Malaysia, Indonesia, dan India.
Apabila sistem multipartai digandakan dengan sistem pemerintahan parlementer, akan tampak kekuasaan legislatif berada di atas eksekutif. Apabila kabinet yang dibentuk tidak memperoleh suara mayoritas parlemen, maka partai-partai dapat berkoalisi. Negara akan lebih stabil jika diperoleh suara mayoritas partai yang akan menguasai pemerintahan.
Sistem politik dengan multipartai seperti yang diterapkan di Prancis, maka akan nampak :
1) sistem pemerintahan : Parlementer Kabinet, dengan multipartai
2) keanggotaan parlemen :
a) senat :  300 orang untuk masa sembilan tahun
b) national assembly 550 orang untuk masa lima tahun
3) jabatan Presiden untuk masa tujuh tahun, sedangkan jabatan Perdana Menteri dipilih oleh Presiden, dan dibantu oleh para menteri.

6. Sistem Pemilihan Umum
Pada umumnya ada dua sistem pelaksanan pemilihan umum yang biasa digunakan, yaitu :
a. Sitem Distrik
Sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan. Sehingga daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Oleh karena itu sudah barang tentu banyak jumlah suara yang akan terbuang di satu pihak, tetapi malahan menguntungkan pihak (daerah) yang renggang penduduknya. Tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah secara langsung, maka pemilih biasanya cukup mengenal (akrab) dengan calon wakilnya (personan stelsel). Satu distrik biasanya satu wakil (single member constituency).
b. Sistem Proporsional
Sistem ini didasarkan pada jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih, misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah kelompok orang yang diajukan kontestan pemilihan umum, yaitu para partai politik (multi member constituency) yang dikenal lewat tanda gambar (lijsten stelsel), sehingga antara calon wakil dan pemilihnya biasanya kurang saling mengenal (akrab).
Hal demikian cukup adil dalam keseimbangan jumlah, bahkan sisa suara dapat digabung secara nasional untuk kursi tambahan, dengan demikian partai kecil dapat dihargai tanpa harus beraliansi, karena suara pemilih dihargai. Tetapi resikonya banyak wakil setoran dari pemerintah pusat karena adakalanya salah satu jumlah yang memenuhi syarat tidak memiliki wakil yang tepat.
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terutama pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004, kedua sistem ini dapat dipadukan sehingga lahirlah lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selaku refresentasi sistem distrik) di samping Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selaku refresentasi sistem proposional).
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islâm Indonesia, Penerbit Yayasan Pengkajian Islâm Madinah Al-Munawwarah, Jakarta, 1999.

Amir Hasan Siddiqi, Studies in Islâmic History (Edisi Bahasa Indonesia, Alih Bahasa H.M.J. Irawan), Penerbit PT. Alma’arif, Bandung, 1985.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2005.

Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1998.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Ilmu Negara (Umum dan Indonesia), Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Dahlan Thaib dkk., Teori dan Hukum Konstitusi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, Penerbit Angkasa Raya, Padang, 1992.

H.F. Abraham Amos, Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Reformasi), Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

H. Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.

——–, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

——–, Sistem Politik Indonesia, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.

I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya, Wajah Hukum Di Era Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.), Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Muhammad Alim, Demokrasi dan HAM dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2001.

Nn, Prosiding Seminar ‘Prospek Penegakkan dan Perlindungan HAM Pasca Rezim Orde Baru’, Diterbitkan atas kerjasama LBHN Banjarmasin dan LP3ES Jakarta, Banjarmasin, 1999.

Sjahran Basah, Ilmu Negara (Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangannya), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Soehino, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2000.

Taqiyyudin an Nabhani, Negara Islâm (tinjauan Faktual Upaya Rasûlullâh Membangun Daulah Islâmiyah Hingga Masa Keruntuhannya), Penerbit Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2000.

Profil Penyusun
Penyusun merupakan anak terakhir dari pasangan Alm. Thâha Ibnu Muhîd dan Hj. Aminah Binti Masyran, lahir di Samarinda, 30 Nopember 1980, Suami dari Desy Ariyani, S.Pd., serta Ayah dari seorang putra bernama Abdur Rosyîd al-Murtadho
Setelah menamatkan Sekolah Dasar di SDN No. 037 Samarinda tahun 1993, MTs Lukamanul Hakim Samarinda tahun 1996, Madrasah Aliyah Model Samarinda tahun 1999, memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2003 dengan predikat cumlaude, dan kini tengah menempuh studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Kerjasama Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Mulawarman Samarinda
Di sela-sela masa mengenyam pendidikan dasar, penyusun juga menimba ilmu dan pemahaman agama di Taman Pendidikan Al-Qur’ân Al-Hijrah Samarinda (1989-1993), Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Samarinda (1989-1993), Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru (1993-1994), dan Pondok Pesantren Hidayatullah Cabang Samarinda (1994-1996)
Sedangkan di sela-sela masa penyelesaian pendidikan strata-1, penyusun aktif dalam berbagai kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dan bergabung dalam organisasi kemahasiswaan seperti, Ketua Umum Mhantaab ’99 (1999-2000), Koordinator Syiar Da’wah KSI Al-Mizan F.H. Unlam (2000), Koordinator Seksi Ibadah & Ketua Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur ‘Mahakam’ Banjarmasin (2000-2002), Ketua Eksekutif Lembaga Pengkajian, Penalaran, dan Diskusi Hukum F.H. Unlam (2000-2001), Ketua Ikatan Remaja Masjid Hasanuddin Banjarmasin (2001), Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa F.H. Unlam (2001), Koordinator Seksi Kerohanian Asrama Mahasiswa Demang Lehman Unlam (2002-2003), dan Ketua Umum Badan Eksekutif Dewan Mahasiswa Unlam (2002-2003)
Menjelang dan setelah lulus dari Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin, penyusun pernah mengikuti program magang pada Kantor Notaris dan PPAT Robensjah Sjahran, S.H., M.H. di Banjarmasin (Juli-Agustus 2002), Pangadilan Agama Kota Banjarmasin (Juli 2003), menjadi Jurnalis Magang Harian Pagi Radar Banjarmasin (Juli-Nopember 2003), Cooperative Education Kandatel Banjarmasin (Agustus-Nopember 2003), Staff Marketting dan Publik Relation Ts. Production Banjarmasin (Januari 2002-Desember 2003), serta pada CV. Nur Hidayah Samarinda (2004-2005)
Saat ini penyusun berkonsentrasi sebagai staf pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, mengasuh mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum dan HAM, Hukum Pemerintahan Daerah, serta HAM di Bidang Pertanahan. Di samping itu, penyusun juga ikut aktif dalam beberapa organisasi di bawah naungan Fakultas Hukum Unmul seperti Ketua Kelompok Kerja Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta anggota Redaksi Dewan Pengelola Jurnal Ilmiah ‘Risalah Hukum’. Selain itu penyusun juga aktif dalam kegiatan ekstra kampus sebagai anggota Forum Umat Islâm Kalimantan Timur, pendiri Sehati Centre dan Khilâfah Centre Samarinda
Buku ini merupakan buku pertama yang coba dirangkai oleh penyusun, semoga menjadi pendorong semangat dan langkah awal yang baik untuk penyusunan berikutnya, serta dapat bermanfaat bagi para pihak yang memerlukan
Simply Joking
17 SIKLUS TANGAN PEKERJAAN
(rumus 4 lusin tangan)

1. Garis Tangan (langkah awal)
2. Sorong Tangan, Tadah Tangan, Buah Tangan, & Petik Tangan (jalan pintas)
3. Campur Tangan, Turun Tangan, & Tanda Tangan (hasil jalan pintas)
4. Jabat Tangan (sertijab; awal memulai karier)
5. Tepuk Tangan (nada khas seremoni pelantikan)
6. Banyak Tangan, Lentur Tangan, Kaki Tangan, Tangan Kiri, Tangan Kanan, & Rentang Tangan (performen meniti karier)
7. Cengkram / Genggam Tangan, Jari Tangan, Sarung Tangan, Cap / Merek / Gambar Tangan, Kuku Tangan, Tangan Besi, & Cekik Tangan (saat memegang jabatan)
8. Raba Tangan, Aduk Tangan, Garuk / Korek / Cungkil Tangan, Patuk Tangan, & Panjang Tangan (aktifitas non prosedural)
9. Kipas Tangan, Lambai Tangan, & Tari Tangan (menikmati hasil)
10. Lempar Tangan, Lepas Tangan, Sembunyi Tangan, Pangku Tangan, Usap Tangan, & Cuci Tangan (upaya penyelamatan diri)
11. Ringan Tangan, Buka Tangan, & Ulur Tangan (taktik pengecoh)
12. Pegang Tangan, & Silang Tangan (pertahanan terakhir)
13. Angkat Tangan (tidak ada jalan keluar)
14. Bekap Tangan, & Ikat / Pasung / Borgol Tangan (pasrah)
15. Potong Tangan (ganjaran setimpal)
16. Sapu Tangan (dampak terparah)
17. Gores Tangan (historical memory)

ANDA SETUJU ????
(dhanny’s persiflage)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s